Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengawasan internal dan eksternal dana desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal dan eksternal dana desa di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan pada proses pengawasan internal yaitu proses pengawasan serta teori pengawasan eksternal yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivism dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian proses pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor belum optimal karena hanya dilaksanakan secara umum pada kegiatan pengawasan pemerintah desa melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT yang dilaksanakan selama 5 putaran dalam satu tahun. Pengawasan khusus mengenai dana desa belum dilaksanakan untuk tahun 2015-2016. Faktor yang mempengaruhi pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu perubahan struktur pemerintah desa, unsur politis desa, SDM aparatur pemerintah desa, kuantitas SDM Inspektorat, dan luas wilayah pengawasan. Proses pengawasan eksternal dengan konsep transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum optimal karena dipengaruhi kejelasan informasi, ketersediaan informasi konten elektronik yang belum terdistribusi, akses masyarakat menerima dokumen, pertanggung jawaban masih lemah dan keterlibatan aktif dalam partisipasi masyarakat belum optimal.

---

This study aims to describe internal and external monitoring processes of village funds sourced from APBN in Bogor Regency, West Java Province as well as factors influencing internal and external monitoring of village funds in Bogor Regency. The theory used in the internal control process is the process of supervision and external control theory that is transparency, accountability and participation. The approach of this research is post positivism with data collection technique of library study and in depth interview.

The result of the internal supervision process conducted by the Inspectorate of Bogor Regency is not yet optimal because it is only carried out generally in the village government oversight activity through the Annual Work Program PKPT which is implemented for 5 rounds in one year. Special supervision on village funds has not been implemented for 2015 2016.

Factors affecting internal control by Inspectorate of Bogor Regency are change of village government structure, village political element, human resources of rural government, quantity of Inspectorate Human Resource,and the wide of supervision area. The process of external supervision with the concept of transparency, accountability and participation has not been optimal because it is influenced by the clarity of information, the availability of electronic content information that has not been distributed, the public access to documents, responsibility is still weak and citizen involvement in participation is not optimal."

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

---

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"ABSTRAKDewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakanpenyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atasimplementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakansebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaurmerupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkandata tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastrukturyang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakanpendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari olehindikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkansebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desamelalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengaturkebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasikebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas KabupatenLebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasiterhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

---

ABSTRACTNowadays, a number of problems emerged on the implementation of village funddistribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of thispolicy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due totwo main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized asleft-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?sinfrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approachwith descriptive design. Data collected through observation and in-depthinterviews based on the indicators derived from implementation of the concept. Thestudy resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distributionthrough regulations issued by the village and the unpreparedness of the governmentin regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of theimplementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the villageof Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,which then implied to the delay of fund distribution to the village."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal dan upaya Kementerian Sosial dalam proses pengelolaan persediaan logistik bencana alam Gudang Induk Bekasi Kementerian Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknisanalisis atas wawancara mendalam kepada pihak yang terkait dengan pengelolaanpersediaan logistik bencana alam Gudang Induk Bekasi Kementerian Sosial. Hasilpenelitian ini adalah faktor aktivitas pengendalian merupakan komponen yanglemah dibandingkan dengan faktor lingkungan pengendalian, penilaian risiko,informasi dan komunikasi serta pengawasan. Oleh karena itu pengelolaan gudangsebaiknya mengacu pada SOP yang telah disusun sehingga gudang memilikiperannya secara optimal layaknya sistem pergudangan skala besar

---

ABSTRACTThis research is aimed to analyzes the implementation of internal controls andefforts Ministry of Social Affairs in the process of inventories management onNatural Disasters Logistics Warehouse Bekasi Ministry of Social Affairs. Thisresearch is a qualitative case study approach. This study uses a technical analysisof the depth interviews with staff who manage logistics of natural disastersWarehouses Bekasi Ministry of Social Affairs. The results of this study are factorscontrol activity is more vulnerable than the component factors controlenvironment, risk assessment, information and communication and monitoring.Therefore, the warehouse logistics management should refer to the SOP that hasbeen prepared so that the warehouse has an optimal role like a large-scalewarehousing system"

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."