Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis penyebab kekerasan politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan kaitannya dengan politik identitas. Penelitian ini menggunakan konsep Hate Spin Cherian George (2016) sebagai konsep utama penelitian dan didukung dengan teori konflik sosial-agama Clifford Geerzt (1981) dan teori kekerasan Johan Galtung (1997). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan bukan terjadi karena adanya mobilisasi dari wirausahawan politik yang terepresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Teman Ahok dengan menggunakan identitas, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai bentuk ketersinggungan massa akan sebuah penghinaan atas dasar agama.

---

This study analyzes the causes of political violence in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 and its relation to political of identity. This study employs the concept of Hate Spin of Cherian George (2016) as the main concept which is supported by two theories of social-religious conflict of Clifford Geerzt (1981) and violence theory of Johan Galtung (1997).  Employing qualitative methods with case study design, this research suggests that violence did not occur because of the mobilization of political entrepreneurs represented by Front Pembela Islam (FPI) and Teman Ahok in using identity. The violence grew out to public awareness as a form of offense to the masses would be an insult on the basis of religion. "

"Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan dari kandidat pemimpin yang tidak hanya membawa isu program kerja saja, melainkan juga isu agama dan etnisitas. Isu agama dan etnisitas tersebut dipolitisasi menjadi sebuah politik identitas dengan tujuan mendapat dukungan dari komunitas. Dalam hal ini, media berperan untuk mempopulerkan politik identitas melalui pemberitaannya tentang Pilkada DKI Jakarta 2017. Politik identitas itu sendiri dapat meningkatkan collective effervescence suatu komunitas dan memperkuat sikap othering terhadap kelompok luar. Panjimas.com merupakan salah satu media daring Islam yang menggambarkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan politik identitas. Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana Panjimas.com sebagai media daring Islam menggambarkan Pilkada DKI Jakarta dengan politik identitas.

---

DKI Jakarta election contains the battle of candidates who not only bring the issue of work programs, but also issues of religion and ethnicity. The issue of religion and ethnicity was politicized into an identity politics with the aim of gaining support from the community. In this case, the media has a role to popularize identity politics through its news report about the DKI Jakarta Election. The politics of identity itself can increase collective effervescence of a community and strengthen othering attitudes towards outside groups. Panjimas.com is one of the online Islamic media that reports about the election with identity politics. This paper aims to see how Panjimas.com as an online Islamic media portrays the Jakarta Election with identity politics."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"Skripsi ini membahas tentang peran identitas sosial dalam kelompok relawan muda pada pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana identitas berbasis kelompok dapat terbentuk dan menjadi teraktifkan sehingga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap persepsi dan perilaku anggotanya. Skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembahasan relawan muda, terutama yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok serta persepsi dan tindakan, dengan menggunakan sudut pandang psiko-sosial. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada peran identitas kelompok Teman Ahok dan Jakarta Maju Bersama (JMB) dalam studi kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagai identitas berbasis kelompok, hasil penelitian menemukan identitas sosial berperan dalam membentuk keseragaman sikap dan tindakan diantara anggotanya. Kedua kelompok memiliki respon berbeda terhadap politik identitas yang terjadi, namun memiliki respon yang seragam diantara sesama anggota. Situasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang penuh dengan politik identitas tidak banyak berpengaruh terhadap bagaimana anggota Teman Ahok dan JMB melihat calon yang didukungnya. Keanggotaannya dalam kelompok relawan justru memperkuat dimensi positif calon gubernur pilihannya sehingga menghasilkan sikap dan tindakan yang seragam diantara sesama anggota.

---

This thesis discusses the role of social identity in young volunteer groups in election. The aim is to describe the forming process of group-based identity and how it could be activated to result a psychological influence on the perceptions and actions of its members. This thesis is expected to contribute to the discussion of young volunteers, especially those relating to group membership as well as their perceptions and actions, using a psycho-social perspective. This thesis uses qualitative research methods and focuses on the role of Teman Ahok and Jakarta Maju Bersama (JMB) group identities in 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election case study. As group-based identity, the results of the study find social identity plays a role in forming uniform attitudes and actions among its members. Both groups have different responses to identity politics that occur, but have a uniform response among fellow members. The situation of the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election which is dominated by identity politics has little effect on how Teman Ahok and JMB members see the candidates they support. Its membership in volunteer groups that actually strengthens the positive dimensions of its chosen governor candidates so as to produce uniform attitudes and actions among fellow members."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Penelitian ini menemukan bahwa expertise paling banyak digunakan di putarankedua Pilkada DKI Jakarta, sedangkan rewarding paling banyak digunakan diputaran pertama. Punishing paling sedikit digunakan di kedua putaran tersebut.Rewarding, expertise, dan moral persuasion terbukti berpengaruh terhadappreferensi pemilih. Ketiga strategi ini signifikan pengaruhnya bagi seluruhpasangan di putaran pertama dan signifikan pula pengaruhnya hanya bagipasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua.Punishing di putaran pertama hanya signifikan pengaruhnya terhadap peluangmemilih bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat tetapitidak untuk kedua pasangan penantang lainnya. Dan, di putaran kedua tidakterbukti pengaruhnya terhadap preferensi pemilih bagi penantang maupunkompetitor.Variabel kontrol berupa pemimpin non muslim cukup baik menjelaskan peluangmemilih Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat di putaran keduaPilkada DKI Jakarta 2017.Kata Kunci: Compliance Gaining, Pemasaran Politik, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, dan Preferensi Pemilih.

---

The Jakarta Regional Head Election This research result reveals that expertise was most used in the second round ofDKI Jakarta Election, meanwhile rewarding was mostly used in the first roundelection. Punishing is the least used in both round elections. Rewarding,expertise, and moral persuasion had been proven to have an effect on voterpreferences.The three of those strategies have significant influence to all the candidates in thefirst round election and they have also significant influence to Anies Baswedan Sandiaga Uno in the second round election. Punishing in the first round election had only significant effect on opportunity ofvoting behavior for the pair candidate, Basuki Tjahaja Punama Djarot SaefulHidayat but it is no longer for two other candidates pairs.The non Moeslem Leader as control variable is more reasonable to explain thevoting opportunities of Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saeful Hidayat in thesecond round of 2017 Jakarta Election.Key Words Compliance Gaining, Political Marketing, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, and Voter Preferences."

"ABSTRAKPemilukada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan wacana antara wacana pro kebinekaan dengan wacana anti kebinekaan. Penelitian ini memetakan wacana kebinekaan yang hadir pada saat pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam rangka menggali strategi berkampanye pasangan Basuki-Djarot. Melalui penelitian ini, wacana kebinekaan dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap wacana anti kebinekaan yang muncul di masyarakat Jakarta selama momen pemilukada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan teori wacana oleh Michael Foucault untuk membongkar bagaimana objek bekerja membentuk wacana dan bagaimana wacana tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah ideologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam kedua genre kampanye Basuki-Djarot wayang kulit dan flash mob . Kesamaan dua genre itu terdapat dalam latar belakang ideologi yang diangkat yaitu ideologi nasional dimana menonjolkan persatuan dan kesatuan sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk, penggunaan bahasa, sasaran audiens , dan isu yang diangkat. Wayang kulit mengangkat isu Islam universal sebagai strategi melawan wacana anti kebinekaan. Di sisi lain flash mob menyuarakan aspirasi pendukung Basuki-Djarot melalui partisipasi massa yang mencerminkan pendukung yang solid.

---

ABSTRACT2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election was full of controversy between kebinekaan and anti kebinekaan discourse. This research focuses on kebinekaan discourse in the 2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election as a part of the campaign strategy. Through this research, kebinekaan is shown as a strategy against anti kebinekaan discourse which was spread among the people of Jakarta during the Election time. The research uses discourse theory by Michael Foucault, to show how object works on forming the discourse and the ideology that works as background. This research reveals that there are both similarities and differences between the puppet performance and flash mob as the campaign strategy from Basuki Djarot rsquo s side. The similarities can be found in the ideological background, in this case, the nationalism and the unity in diversity notion, while the differences are shown in the use of language, audience, and issue they want to show. The main issue found in the Puppet performance is Islam universalism that is used against anti kebinekaan issue. On the other hand the flash mob articulates the aspiration of Basuki Djarot rsquo s supporters through mass participation that reflects a solid supporter. "