Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobal City merupakan salah satu bukti bahwa terdapat perkembangan isu kemunculan aktor internasional non-negara dalam kajian studi Hubungan Internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mendorong Kota Hangzhou mampu mencapai predikat Global City. Dipilihnya Kota Hangzhou sebagai salah satu contoh kota yang mampu menggambarkan fenomena Global City saat ini karena penulis memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Global City di negara berkembang dan kota lapis kedua. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka kerja analisis entrepreneurial city dan dibantu dengan pemahaman konsep diplomasi kota. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan kerangka kerja analisis tersebut, penulis menemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang berperan dalam meningkatkan daya saing Kota Hangzhou saling bersinergi dan memengaruhi satu sama lain. Hal penting yang dapat dipelajari dari berkembangnya Global City di Cina khususnya di Kota Hangzhou adalah faktor historis Cina pada masa proses keterbukaan menjadi dasar kuat kota-kota mereka untuk beradaptasi terhadap perkembangan. Secara umum tulisan ini menyimpulkan bahwa tidak ada karakteristik tunggal yang mampu menggambarkan Global City yang berkembang di seluruh kota-kota di dunia. Tren yang terjadi dalam isu perkembangan Global City saat ini telah menggambarkan bahwa Global City tidak lagi menjadi status yang otomatis melekat pada kota-kota di negara besar seperti apa yang dipahami oleh kota-kota di negara Barat. Namun, saat ini kota-kota lapis kedua di negara berkembang pun mampu bergerak ke arah integrasi perekonomian global dan memiliki peran dalam dinamika ekonomi politik global.

---

ABSTRACTGlobal City is one proof that the emergence of non-state international actors is one of the most discussed issue in the study of International Relations. Hangzhou City is one of the cities that characterized the development of the Global City issue nowadays. This paper aims to analyze various factors that have encouraged Hangzhou City to achieve the Global City status to explain the development of Global City issue in developing countries and second tier cities. In conducting the analysis in this paper, the author uses Entrepreneurial City as a framework thinking and assisted by understanding the concept of City Diplomacy. Based on the analysis carried out using the analytical framework, the authors found that internal and external factors in increasing the competitiveness of Hangzhou City work together and influence each other. The important thing that can be learned from the development of Global City issue in China, especially in Hangzhou City, is that China's historical factors in the process of openness have become a strong foundation for their cities to adapt to development. In general, this paper concludes that there is no single characteristic can describe Global City that develops in all cities in the world. Current trends in the issue of Global City have illustrated that Global City is no longer a status that automatically attached to cities in big countries as what is understood by cities in Western countries. However, nowadays the second tier cities in developing countries are able to move towards global economic integration and have a role in the dynamics of the global political economy."

"Pemaknaan terhadap warisan budaya memantik sebuah pembahasan dan perdebatan terkait diskusi warisan budaya secara global. Pembahasan seputar warisan budaya memiliki asal ontologis yang cukup kompleks, mengingat kehadiran wacananya yang bersifat lintas disiplin. Terlepas dari berkembangnya minat akademis dalam politik warisan budaya, belum terdapat pemahaman secara menyeluruh terhadap literatur warisan budaya dalam bingkai Ilmu Hubungan Internasional. Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk menelaah badan literatur politik warisan budaya dalam Ilmu Hubungan Internasional. Penulis terlebih dulu memetakan perdebatan, konstruksi makna, serta tata kelola warisan budaya di tingkat global. Melalui pemetaan tersebut, penulis kemudian melakukan analisis tematis terhadap globalisasi wacana warisan budaya. Tema-tema tersebut di antaranya mencakup identitas, pascakolonialisme, diplomasi, keamanan, dan arus pariwisata. Berdasarkan kajian literatur, penulis berargumen bahwa: 1) terdapat jangkauan mengenai bagaimana warisan budaya dapat diidentifikasi atas dasar pengakuan oleh aktor-aktor internasional; 2) terdapat keterikatan warisan budaya dengan identitas simbolis suatu negara; serta 3) terdapat unsur wewenang dan tata kelola khusus atas rezim warisan budaya di tingkat internasional.

---

The meaning-making of cultural heritage sparks sequences of discussions and debates circumscribing the globalised past. A discussion surrounding cultural heritage embodies a complex ontological source, given the multidisciplinary nature of the globalised heritage discourse. Notwithstanding the growing level of scholarly interest towards heritage politics, a comprehensive understanding of cultural heritage literature within the International Relations framework is noticeably absent. To address this gap, I conveyed a systematic literature review to identify the state of knowledge on how cultural heritage politics is being scrutinised globally. The first half of the research maps the debate, construction, and the global governance of cultural heritage. Through the aforementioned mapping, the second half contains a thematic analysis towards the globalised discourse of cultural heritage. This research pinpoints five major themes, among others, including: identity, postcolonialism, diplomacy, security, and tourism. Based on a thorough literature review, I argue that: 1) there is a notion of how certain heritage is acknowledged by international actors; 2) there is a nexus between cultural heritage and a symbolic identity of a state; and 3) there is a particular authority and governance within the international heritage regime.

"

"his book engages with the thorny question of global urban political agency. It critically assesses the now popular statement that in the context of paralysed and failing nation-state governments, cities can and will provide leadership in addressing global challenges. Cities can act politically on the global scale, but the analysis of global urban political agency needs to be firmly embedded in the field of urban studies. Collectively, the chapters in this volume contextualise urban agency in time and space and pluralise it by looking at how urban agency is nurtured through coalitions between a wide range of public and private actors. The authors develop and critically assess the conceptual underpinnings of the notion of global urban political agency from a variety of theoretical and disciplinary perspectives. The second part contains several (theoretically informed) empirical analyses of global urban political agency in cities around the globe. This book geographically expands analysis by looking beyond global cities in diverse contexts. It is highly recommended reading for scholars in the fields of international relations and urban studies who are looking for an interdisciplinary and empirically grounded understanding of global urban political agency, in a diversity of contexts and a plurality of forms"

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Skripsi ini membahas mengenai efektifnya model pembangunan ekonomi politik China dalam menghadapi krisis finansial global 2008. Di dalam penelitian ini, penulis melihat komponen-komponen dari model pembangunan ekonomi politik China yang dikenal dengan China model dalam menghadapi krisis finansial global. Krisis yang bermula dari AS yang telah menyebar ke seluruh dunia membuat negara-negara di dunia ikut merasakan dampak krisis, ditambah lagi dengan adanya globalisasi semakin membuat negara-negara di dunia menjadi saling terhubung dan terikat. China merupakan negara yang juga terkena dampak krisis, tidak terkena dampak finansial secara langsung, melainkan terkena dampak secara lansung pada ekspornya. Sementara, ekspor menjadi faktor pendorong tumbuhnya perekonomian China seperti sekarang ini. Meskipun begitu, China dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaianpenyesuaian yang didukung oleh adanya model pembangunan ekonomi politik yang dimiliki.This undergraduate thesis discusses about the effectivity of China political economy development model in overcoming global financial crisis that occured in 2008. This study found that China could overcome the impact of crisis by adjusting its policies in order to maintain the economic growth. Countries in the world got the impact of crisis through its financial sector because of globalization. Meanwhile, China?s export has been hit hard by the crisis than financial sector. Thus, if China?s export decrease, it will decrease the economic growth. Nevertheless, China political economy delopment model that also known as China model can be key for China to be successfully to overcome the impact of crisis and increase its economic growth."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Penelitian ini secara komprehensif meneliti tentang dampak dari tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global terhadap imbal hasil sukuk di pasar global, GCC dan non-GCC serta secara spesifik melihat dampaknya pada sukuk korporasi global dan sukuk pemerintah global. Pengukuran tekanan keuangan global diukur dengan Global Financial Stress Index GFSI, sedangkan uncertainty factors dalam ekonomi global diukur dengan indeks-indeks berikut, diantaranya Indeks MOVE Merryll Lynch Options Volatility Estimate Index sebagai representasi volatilitas pada harga obligasi konvensional global, indeks VIX CBOE Volatility Index sebagai representasi dari volatilitas harga saham global, indeks USEPU US Economic Policy Uncertainty Index sebagai representasi ketidakpastian kebijakan ekonomi global, indeks OVX CBOE Crude Oil Volatility Index sebagai representasi volatilitas harga minyak global dan indeks GVZ CBOE Gold ETF Volatility Index sebagai representasi dari volatilitas harga emas global. Penelitian ini menemukan bahwa sukuk global lebih sensitif terhadap tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global dibandingkan dengan sukuk GCC. Selain itu, sukuk korporasi juga lebih sensitif terhadap tekanan keuangan global dan uncertainty factors dalam ekonomi global dibandingkan dengan sukuk pemerintah. Hasil dari penemuan ini memberikan peluang diversifikasi portfolio bagi investor.

---

This study comprehensively investigate the impact of global financial distress and uncertainties toward sukuk return dynamic in global market, GCC, non GCC and spesifically towards corporate sukuk and sovereign sukuk. Global financial distress was measured by the GFSI Global Financial Stress Index , meanwhile uncertainty factors were measured by several indices which consist of, MOVE Merryll Lynch Options Volatility Estimate Index repersents bond market volatilty, VIX CBOE Volatility Index represents stock market volatility, USEPU US Economic Policy Uncertainty Index represents economic policy uncertainty, OVX CBOE Crude Oil Volatility Index represents oil price volatility and GVZ CBOE Gold ETF Volatility Index represents gold price volatility. This study found that sukuk in global market is more sensitive than sukuk in GCC and non GCC market. Moreover, this study also found that corporate sukuk is more sensitive than sovereign sukuk toward the impact of financial distress and uncertainties. These results provide diversification portfolio opportunity to the investors."