Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Good Governance merupakan salah satu bentuk implementasi keberhasilan pemerintah dalam menyajikan kemudahan sistem pemerintahan bagi publik. Surabaya sebagai kota yang menerima penghargaan cukup banyak dalam hal keterbukaan informasi pemerintah dengan menerapkan sistem Surabaya Single Window (SSW), mengembangkan praktek E-Government dalam bentuk pengelolaan situs web dan media sosial resmi pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Pengelolaan situs web surabaya.go.id ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan tiga prinsip Good Governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam mengelola situs web surabaya.go.id. Penelitian ini menggunakan metode summative content analysis dengan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan yaitu Good Governace, Komunikasi Politik (Mc Nair, 2005) dan Reputasi Pemerintah dengan landasan penelitian oleh Local Government Association dan Ipsos MORI yang berfokus pada komunikasi oleh pemerintah pada masyarakat dengan acuan rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan situs web telah memenuhi tiga prinsip Good Governance untuk mewujudkan aspek komunikasi pemerintah pada masyarakat. Namun, ditemukan adanya dominasi oleh figure Walikota Tri Rismaharini dalam sistem reputasi pemerintah Kota Surabaya.

 

---

Good Governance is the one of government implementation in presenting government system for public. Surabaya as a city that received quite a lot of awards in terms of Open Government by implementing the Surabaya Single Window (SSW) system, developing E-Government practices in the form of official government website which managed by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. The management of surabaya.go.id is one form of Surabaya Government communication strategy in realizing Good Governance principles formulated by the United Nations Development Programs (UNDP), namely Transparency, Participation and Accountability. The purpose of this research is to find out how Surabaya City Government implements Good Governance principles to manage surabaya.go.id. This research uses a summative content analysis method with a qualitative approach. The concepts that used are Good Governance, Political Communication by Mc Nair (2005), Government website as mass media and Government Reputation with a research foundation by the Local Government Association and Ipsos MORI which focuses on communication by the government to the citizen by referring to the role of Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure sustainable management. Surabaya City Government in managing website has fulfilled the three principles of Good Governance to realize aspects of government communication to the citizen. However, there was a dominance by the figure of Mayor Tri Rismaharini in the reputation system of the Surabaya City Government.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip good environmental governance terutama dalam pengendalian pencemaran udara. Teori yang digunakan adalah konsep good environmental governance (GEG) yang didalamnya terdapat tujuh prinsip bagaimana membangun tata kelola lingkungan yang baik. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar memenuhi prinsip GEG karena sudah berdasarkan prinsip deliberative, efficeient, science-based, dan risk-based namun terdapat prinsip yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu transparent, accountable, open and balance. Hal ini disebabkan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pencemaran udara, terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan, hubungan antar SKPD, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThis research aims to describe decision making capacity by DKI Jakarta Province Government on how to manage environment based on Good Environmental Governance (GEG) principal, especially on air pollution. The research use the concept of good environmental governance in which there are seven principles of how build good environmental governance. The approach was post positivist using literature review and depth interview. Most of the results meet GEG principles which are deliberative, efficient, science-based, dan risk-based, but there are principles have not been implemented maximally which are transparent, accountable, open and balance. It is due to the capacity of Jakarta?s Provincial Government in environmental management having some obstacles such as public awareness limitation related to air pollution control importance, a set of law and authority limitation, relationship inter-SKPD, relationship between central government and province government, and quantity and quality of human resource"

"Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat. Di lingkungan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dengan berbasis teknologi informasi. Terlebih lagi dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interaksi dengan dunia siber semakin besar. Hal ini tentunya akan meningkatkan potensi terjadinya insiden. Insiden siber yang kerap terjadi khususnya pada pemerintah adalah peretasan website. Hal ini juga terjadi pada Pemerintah Kota Depok yang tentunya sangat mengganggu terlebih lagi jika situs tersebut terkait pelayanan kepada masyarakat. Web Application Firewall (WAF) adalah sebuah sistem keamanan atau firewall yang berfungsi untuk melindungi website dari serangan siber. WAF merupakan sistem keamanan layer 7 (tujuh) yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, menyaring, serta memblokir trafik berbahaya yang sekiranya dapat merusak website atau aplikasi web. WAF merupakan teknologi yang terus berkembang dan banyak digunakan di dunia security sehingga perlu dikaji bagaimana efektivitasnya terhadap keamanan suatu website. Penelitian ini mengkaji implementasi WAF terhadap keamanan website Pemerintah Kota Depok sehingga dari hasil analisis dapat diketahui apakah tools ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan siber, khususnya website di Pemerintah Kota Depok

---

The development of information technology is increasingly causing changes in the pattern of people's lives. In the government environment, the government is required to be able to provide the best service based on information technology. the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), interaction with the cyber world is getting bigger. This of course will increase the potential for incidents to occur. Cyber incidents that often occur, especially for the government, are website hacking. This has also happened to the Depok City Government, which is of course very disturbing, especially if the site is related to services to the community. A Web Application Firewall (WAF) is a security system or firewall that functions to protect websites from cyber attacks. WAF is a layer 7 (seven) security system designed to monitor, detect, filter, and block malicious traffic that could damage websites or web applications. WAF is a technology that continues to develop and is widely used in the world of security, so it is necessary to study how effective it is on the security of a website. This study examines the implementation of WAF on the security of the Depok City Government website so that from the results of the analysis it can be seen whether these tools have a positive impact on increasing cyber security, especially websites in the Depok City Government"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"A loan or foreign debt is still important for indonesia due to the lack of the domestic funds, especially tax in order to finance the country. However, it management does not effective due to the bad governance that it based on the politic motive than economic, and the official's government tends to corrupt, collusion, and nepotism (KKN). This paper aims to describe the performance of the management foreign debt, and its prospect in the future."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

---

This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue."