Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tingkat keseriusan kejahatan antar penghuniCluster Gracia Residence Bintaro dan warga Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat,dengan membandingkan tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat keterpaparan media, usia, dan jenis kelamin. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengeluarkan angket ke 50 responden dari warga Klaster Gracia Residence Bintaro, Selatan Tangerang (mewakili Zona IV) dan 50 responden dari warga JoharDesa Baru, Jakarta Pusat (mewakili Zona II). Hasil penelitian ini menunjukkanperbedaan persepsi antara penduduk Zona II dan penduduk Zona IV. Sebagai tambahan, tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat publikasi media, dan juga usia mempengaruhi tingkat keseriusan kejahatan. Berdasarkan uji chi square, tabulasi silang Uji, uji korelasi, uji jalur, dan uji perbandingan, ditemukan bahwa semakin tinggi ekonominya Level religiusitas, eksposur media, atau level usia, juga level yang lebih tinggi keseriusan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of seriousness of crime among residentsCluster Gracia Residence Bintaro and residents of Johar Baru Village, Central Jakarta,by comparing the level of economy, level of religiosity, level of media exposure, age, and gender. This thesis uses a quantitative method by issuing a 50th questionnairerespondents from residents of Klaster Gracia Residence Bintaro, SouthTangerang (representing Zone IV) and 50 respondents from Johar residentsDesa Baru, Central Jakarta (representing Zone II). The results of this study indicatedifferences in perceptions between residents of Zone II and residents of Zone IV. In addition to, economic level, level of religiosity, level of media publication, and also age affect the seriousness of the crime. Based on the chi square test, cross tabulation Test, correlation test, path test, and comparison test, it was found that the higher the economy The level of religiosity, media exposure, or age level, is also a higher level the seriousness of the crime."

"Tesis ini tentang penanganan kejahatan jalanan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor di wilayah Ciputat Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Metropolitan Jakarta Raya. Tim Walet merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan Polda Metropolitan Jakarta Raya, sebagai salah satu strategi untuk menjawab permasalahan kejahatan jalanan yang kian marak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, khususnya di jalan WR Supratman, jalan Ir H Juanda, dan jalan Cirendeu belum berjalan dengan optimal, karena masih adanya kejadian kriminalitas berupa pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di lokasi tersebut. Corak penanganan yang dilakukan oleh Tim Walet Detasemen C Pelopor dalam membantu mencegah dan mengungkap kejahatan jalanan di wilayah Ciputat, dilakukan melalui tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif, serta kerja sama dan koordinasi dengan Polsek Ciputat. Tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif dilaksanakan melalui kegiatan patroli, 3 (tiga) kali seminggu sesuai route yang telah dibuat, balk route patroli di wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan maupun route patroli di wilayah Polsek Metro Ciputat.Tindakan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh Tim Walet, secara mandiri bersama-sama dengan anggota Detasemen C Pelopor Iainhya dan dilakukan secara terpadu dengan anggota Unit Reskrim Polsek Metro Ciputat. Kedua tindakan penegakan hukum tersebut terwujud karena adanya koordinasi yang dilakukan oleh tim, baik secara intern dan ekstern.Implikasi dari tesis ini adalah, bahwa dalam setiap pembentukan tim sebagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan perlu didukung oleh perwira-perwira di bawahnya, pengawasan dan kontrol yang ketat, serta mencukupi anggaran yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga dapat memacu motivasi kerja tim yang telah dibentuk."

"Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial (materiel), yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis (immateriel) berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik materiel dan/atau immateriel, yaitu melalui hak restitusi korban. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menganalisa dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian tersebut membahas mengenai peranan penegak hukum dalam melaksanakan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penelitian tersebut, peranan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu sebatas menanyakan besarnya kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Kurangnya upaya yang maksimal dari penegak hukum menyebabkan dikabulkannya hak restitusi korban hanya sebatas putusan saja atau hanya di atas kertas saja. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala, diantaranya: kendala dari perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total, kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.

---

Victims of crime is basically a party that suffered most in a crime. In the most cases the victim is defined as a person who suffers physical harm, mental, emotional, and economic. Issues of justice and respect for human rights does not only apply to offenders but also victims of crime. However, victims do not get much protection as provided by law the perpetrators. In the event of a violation of law, of course, lead to an imbalance in the victim or his family. Example of the financial aspects (material), that is when the victim is the foundation of family life, psychological aspects (immaterial) tangible to the emergence of shock on the victim. To balance the condition of the victim, then the remedy should be taken both the material and / or immateriel, namely through the restitution rights of victims. In this thesis the author discusses about the restitution rights of victims of trafficking in persons, by analyzing the decision of the Court of Tanjung Karang number 1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decision that sentenced the offender to pay restitution to victims. Restitution rights of victims of trafficking in persons has been regulated in Article 48 of Act Number 21 / 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons. The study discusses the role of law enforcement agencies in carrying out the restitution rights of victims of trafficking. From this research, the role of law enforcement both at the level of investigation, prosecution, court proceedings are not up to the maximum in the fight for the rights of victims restitution, which is limited to asking the amount of loss suffered by the victims of both material and immaterial. Lack of a maximal effort of law enforcement led to the granting of the rights of the victim restitution was limited to ruling only, or only on paper. This is because there are constraints, including: the constraints of legislation that does not have implementing regulations and publishing imprisonment in lieu of restitution, thereby giving effect to the implementation of restitution compliance efforts are not in total, then the constraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained and skilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of the legal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensation she has received the results not comparable to those he experienced (can not restore the original state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the suffering and loss other so that they become apathetic. "