Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya paham radikalisme dan terorisme perlu dicegah sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah/perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Menyikapi hal ini, lembaga pendidikan perlu membangun sikap anti-radikalisme para peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari misi, kurikulum, dan kepemimpinan perguruan tinggi terhadap perilaku antiradikalisme mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis regresi berganda, yaitu pada perguruan-perguruan tinggi yang mengamalkan faham ahlusunnah wal jama’ah, nasionalisme, dan berwawasan kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan, kurikulum, dan misi perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku anti-radikalisme mahasiswa"

"The spread-out of radicalism and terrorism needs to be overcome in the veryearly stage at home, school, university, and community. For that, education institutionsshould build anti-radicalism attitude for its students through an integrated values of characterbuilding. This study aims to analyze the impact of university’s mission, curriculum, andleadership towards student’s attitude of anti-radicalism.The study is undertaken with aquantitative approach by using a multiple regression analysis, in universities implementingahlusunnah wal jama’ah principles, nationalism, and insight of nationality. The study foundthat factors such as leadership, curriculum, and mission significantly have positive impactand big contribution toward student’s anti-radicalism attitude."

"Pada tahun 1996, masyarakat Australia dikejutkan dengan munculnya seorang politisi baru, Pauline Hanson, yang membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai kebijakan multikulturalisme dan imigrasi dari Asia. Hal yang menjadi perhatian adalah sikap anti-Asia yang ditunjukan oleh Pauline Hanson ternyata mendapatkan dukungan masyarakat Australia dalam pemilihan umum Federal 1996 dan Pemilihan umum Queensland tahun 1997.Fenomena Pauline Hanson tentunya tidak dapat muncul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendorong kebangkitannya. Perkembangan domestik masyarakat Australia memegang peranan penting dalam membentuk dukungan dari masyarakat, sementara itu terdapat pula beberapa perkembangan politik internasional terutama di Asia yang turut mendorong munculnya fenomenon ini.Pauline Hanson dapat diindentifikasi sebagai gerakan radikal kanan baru yang sebelumnya telah berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Gerakan ini dapat muncul dan berkembang di negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat sementara itu jumlah pengangguran semakin banyak. Para penganut gerakan ini menawarkan formula politik yang anti-imigran, anti-globalisasi dan kebijakan ekonomi yang nasionalistik.Dalam menganalisa fenomenon ini digunakan teori-teori yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa dari Herbert Kitschelt, Leonard Winenberg, Joseph H. Caren. Sementara itu dalam mencari gambaran hubungan internasional dari fenomenon yang dibahas, dipergunakan teori citra (image) yang dikemukakan oleh Kenneth E. Boulding dan R. Holsti.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Fenomenon Pauline Hanson menunjukkan dua hal : pertama, krisis identitas yang belum teratas; kedua, krisis ekonomi yang belum selesai. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan multikulturalisme dan imigrasi yang meningkatkan jumlah penduduk imigran dari Asia. Sementara itu, dalam jangka dua dekade terakhir, kebijakan ekonominya belum dapat mengatasi masalah ekonomi nasional sehingga angka pengangguran terus meningkat dan kesejahteraan hidup. Akibatnya timbul sentimen negatif terhadap imigran Asia, penegasan kembali superioritas budaya Inggris dan penolakan atas globalisasi dunia."

"Radikalisme merupakan sikap yang menginginkan perubahan menyeluruh dan revolusioner dengan membalikan nilai yang ada secara drastis lewat aksi dan kekerasan. Paham radikal telah tersebar di dunia pendidikan melalui proses Islamisasi, perekrutan, dan jaringan yang tertutup yang dilakukan secara terorganisir. Sejak terungkapnya para pelaku aksi bom Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren Al-Islam di Lamongan, pesantren kerap dikaitkan dengan terorisme dan penyebaran radikalisme. Masuknya paham radikal salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila. Saat ini masyarakat hanya terbatas pada menghapal Pancasila namun tidak memahami dan mengamalkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi rekomendasi kepada instansi terkait dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan Pancasila di pondok pesantren untuk mencegah radikalisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan data diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisa. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyebaran radikalisme di pondok pesantren terjadi karena kiai dan pengurus yang radikal serta dari media dan buku. Pentingnya pengajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila di pondok pesantren berdasarkan teori asosisasi diferensial agar Pancasila dipelajari dan ditanamkan sehingga paham radikal tidak bisa masuk, kemudian teori kontrol sosial agar nilai-nilai Pancasila dapat terus tertanam dan terjaga, dan teori penghukuman sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran.

---

Radicalism is an action that wants comprehensive and revolutionary change by drastically reversing existing values ​​through action and violence. Radical ideas have spread to the world of education through a process of Islamization, recruitment, and closed networks that are carried out in an organized manner. Since the revelations of the perpetrators of the Bali bombings involving alumni of Islamic boarding school students in Lamongan, Islamic boarding schools have often been associated with terrorism and the spread of radicalism. One of the reasons for the entry of radicalism is the lack of understanding of the nation's ideology, namely Pancasila. Currently people are only limited to memorizing Pancasila but do not understand and practice it. The purpose of this study is to provide recommendations to relevant agencies and the public about the importance of Pancasila Education in Islamic boarding schools to prevent radicalism. The research method used is qualitative and the data is obtained from document studies and interviews, then the data is analyzed. The results of the study found that the spread of radicalism in Islamic boarding schools occurred because of radical kiai and administrators as well as from the media and books. The importance of teaching and inculcating Pancasila values ​​in Islamic boarding schools is based on the theory of differential association so that Pancasila is learned and inculcated so that radicalism cannot enter, then the theory of social control so that Pancasila values ​​can continue to be embedded and maintained, and the theory of punishment so that it is expected to prevent violations."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."

"Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstremitas sikap politik disokong oleh overestimasi pengetahuan (illusion of explanatory depth; IOED). Dalam paradigma IOED, ekstremitas sikap politik dapat diturunkan dengan meminta ekstremis menuliskan penjelasan mengenai mekanisme kebijakan politik yang ia dukung dengan runut dan merinci (treatment IOED). Penurunan rasa tahu yang diindusi oleh treatment IOED dihipotesiskan menyebabkan perubahan sikap yang awalnya ekstrem menjadi moderat. Permasalahannya, ekstremis memiliki karakteristik yang dapat meniadakan perubahan sikap akibat penurunan rasa tahu dikarenakan ekstremis merasa yakin bahwa pandangan mereka lebih benar dibandingkan orang lain (belief superiority). Penulis menduga ada peranan kepercayaan superioritas pada pengaruh antara treatment IOED terhadap ekstrimitas sikap. Sebanyak dua studi penulis lakukan untuk mereplikasi hipotesis dari paradigma IOED di konteks politik Indonesia. Pada studi pertama, penulis mendemonstrasikan bahwa fenomena overestimasi pengetahuan dapat memprediksi sikap oposisi ekstrem pemilih pada hasil hitung cepat Pemilu 2019. Pada studi kedua, penulis mendemonstrasikan bagaimana efek treatment IOED terhadap sikap terhadap program deradikalisasi pada partisipan yang secara aktual terpapar ideologi radikal (narapidana terorisme). Pada studi ketiga, penulis menguji peranan kepercayaan superior dengan memanipulasi umpan balik pada tulisan penjelasan yang dibuat oleh partisipan pada treatment IOED. Dua umpan balik dirancang agar partisipan merasa pengetahuan mereka superior atau inferior. Hasil studi 3 menunjukkan ada penurunan ekstremitas akibat dari tugas menulis yang diikuti dengan manipulasi umpan balik pada isu domain sosial. Diskusi hasil tiga studi ini membahas limitasi metodologi penelitian termasuk tantangan menangani ekstremitas politik melalui pendekatan metakognitif.

---

Previous researches have shown that political extremity is supported by knowledge overestimation (illusion of explanatory depth; IOED). Within IOED paradigm, extreme political attitudes can be decreased through asking extremist to write detailed mechanistic explanation about political policies that they supported (IOED treatment). Decrease of subjective knowledge, induced by IOED treatment, has been hypothesized may cause attitude change from extreme attitude to moderate attitude. The problem is: due to extremist’s belief superiority nature, extremists more likely to nullify cognitive based attitude changes treatment. This lead to a question: what is role of belief superiority on the link between knowledge overestimation and political extremity? Prior to answer this question, two replication studies conducted to test hypotheses derived from IOED paradigm within Indonesian political context. In study 1, the author demonstrates how knowledge overestimation may predict extreme opposition on quick count result in 2019 Indonesian presidential election (Pemilu 2019). In study 2, the author demonstrates how IOED treatment can influence attitude toward rehabilitation on actual extremists whom exposed by radical ideologies (terrorist detainees). In study 3, the author explores the role of belief superiority by manipulating feedback on participant’s explanation esais. Two kinds of feedback designed to make whether participants feel their knowledge is superior or inferior. Results summarized from study 3 conclude that there is decrease of political extremity on social domain issue due to effect of writing task and feedback manipulation. The author discussed methodological limitation including the challenging nature of metacognitive approach on handling political extremity."

"

Penelitian ini membahas mengenai pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di jenjang SMK pada tahun  2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki kinerja yang belum baik, padahal Dinas memiliki sumber daya keuangan, material, manusia dan regulasi yang cukup memadai. Panitia penyelenggara memilki struktur dan fungsi yang jelas dalam bertugas, namun masih ditemukan banyak masalah dalam pengelolaan sumber daya dan komitmen panitia penyelennggara dalam melaksanakan pelayanan. Manfaat dari pelayanan pendidikan PPDB Online tahun 2015 belum terasa signifikan bagi para stakeholder yang terlibat.

---

This study discusses the educational services in Bekasi City Department of Education in the implementation of Admission Students New (PPDB) Online service at vocational high school in 2015. This study used qualitative approach and the post-positivist paradigm. Data was collected through in-depth interviews and literatures study. The results showed that educational services are carried out by the Bekasi City Department of Education has not been good, yet, the Department has the financial resources, materials, human and adequate regulation. Departement have the effective structure and clear function, but still found many problems in the resources management and the committee commitment in carrying out the service. Benefit from educational services PPDB Online 2015 has not felt significant for stakeholders involved.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pandangan guru sekolah luar biasa dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus pada dimensi perancangan dan asasnya. Penelitian melibatkan empat puluh tiga guru sekolah luar biasa dari delapan sekolah. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterpumpun dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang guru dalam perancangan kurikulum pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus harus mengandung muatan-muatan pengetahuan praktis, kualitas karakter moral dan kinerja, keterampilan penting, kompetensi,seni, dan praksis literasi. Selain itu, keluwesan, fungsional, kemandirian, literasi, dan kejuruan merupakan asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus"

"In 1859, Italy for the first time introduced a national education system, which main purpose was to demolish illiteracy throughout t.he nation. In 1923, the structural foundation for in first level education (basic and intermediate education) was formed. Through time, Italian education system has been reformed to reach its general direction as well as to cope with the changes of time. Higher education reformation in Italy is aimed to reach a general direction called "a european space of high school education" and this direction is an answer to the demand of change, to the globalization, and to the enlargement of European Union membership. However, the question now is if the original general direction which was mentioned in the Casati?s law, which aimed to demolish illiteracy, then, through time, is transformed to demolish illiteracy in informatics' technology in the platform of reformation in higher education. The establishment of new norms in EuropeaN's higher education system could be an indicator of general improvement in Europeans higher education system."