Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 173825 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siringoringo, Magdalena Judika
"ABSTRAK
This paper aims to analyze the factors affecting taxpayer compliance of individuals who perform free work in KPP Pratama Medan East and East Medan District as the sample. this paper is the result of a study with a single instrumental case study that attempts to dig deeper into one case/phenomenon about the effect of taxation socialization, taxation knowledge and tax sanction on taxpayer compliance of individual who perform free work at KPP Medan Medan East. this study uses primary data source questionnaires derived from the taxpayers of individuals who conduct business activities and free activities registred in KPP Pratama East Medan.
The result showed that partially socialization taxation has a negative and not significant effect on taxpayer compliance who do free work partialy knowledge of taxation have a positive and significant effect on taxpayer compliance who do free work. partially the tax sanction has a positive but not significant effect on taxpayer compliance that performs free work. simultaneously variable socialization taxation, knowledge taxation and tax penalties have a positive and significant impact on taxpayer compliance of individuals who perform free work.
"
Sumatera Utara: Universitas HKBP Nommensen, 2018
VISI 26:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Ardiano
"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.
The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.
Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44706
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiwie Maharsi
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009
S10439
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alief Ramdan
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.
Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.
Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1
Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.
This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.
Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.
Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.
Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.
Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.
Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22073
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azwir
"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.
Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.
Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.
Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.
In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.
In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.
Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.
Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.
To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21622
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Hadirnya UU No. 36/2008 merupakan perubahan baru bagi wajib pajak badan, salah satunya adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan tarif PPh badan melalui Pasal 31E UU No. 36/2008 ditinjau dari sisi efektivitasnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM di KPP Pratama Serpong. Populasi data studi ini adalah data dua tahun sebelum dan tiga tahun setelah diberlakukannya efektif undang-undang ini, yakni di periode 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari KPP Pratama Serpong. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah kenaikan wajib pajak badan UMKM terdaftar pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM yang melaporkan SPT pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh, terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan WP badan UMKM yang signifikan pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh baik secara total maupun secara sektor (terdapat 4 sektor di KPP Pratama Serpong)."
330 JIKA 1:12 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hendri Purnomo Djati
"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model.
Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T15707
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Jayadi Amin
"Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari Wajib Pajak.
The focus of this study is about analyzing the implementation of personal Tax Payer Identity extensive issue program and limited to the result achieved by Tax Officer from Jakarta Tebet Tax Office to be compared with its planning. This is a qualitative research with descriptive design. The main problem in this research is about how effective the extensive program done by Tax Officer in order to get new Tax Payer Identity and additional tax revenue as program results, the potential resource of Personal Tax Payer that owned by Tax Payer Office, and also to find the obstacle faced by Tax Officer in the implementation of the program.
The research result show that working program held by Tax Officer can not effectively give additional new Tax Payer ID as its target. Thus to the tax revenue which gained by those additional new Tax Payer ID, in fact haven?t show a significant result for Jakarta Tebet Tax Office. The potential personal tax payer owned by Jakarta Tebet Tax Office is still huge to develop. The obstacles founded in the program implementation generally divided into internal and external which include other government office or Tax Payer itself.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Jayadi Amin
"Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari Wajib Pajak.

The focus of this study is about analyzing the implementation of personal Tax Payer Identity extensive issue program and limited to the result achieved by Tax Officer from Jakarta Tebet Tax Office to be compared with its planning. This is a qualitative research with descriptive design. The main problem in this research is about how effective the extensive program done by Tax Officer in order to get new Tax Payer Identity and additional tax revenue as program results, the potential resource of Personal Tax Payer that owned by Tax Payer Office, and also to find the obstacle faced by Tax Officer in the implementation of the program.
The research result show that working program held by Tax Officer can not effectively give additional new Tax Payer ID as its target. Thus to the tax revenue which gained by those additional new Tax Payer ID, in fact haven?t show a significant result for Jakarta Tebet Tax Office. The potential personal tax payer owned by Jakarta Tebet Tax Office is still huge to develop. The obstacles founded in the program implementation generally divided into internal and external which include other government office or Tax Payer itself.
"
2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Ariel Sumurung
"Self assessment system gives chance to the taxpayers? to calculate, tpo pay, and to report their tax liabilities by themselves. This system made by Directorate General of Taxes (DGT) as Indonesian tax administrator has three main tasks: servicing, guiding, and controlling. Taxpayers role in fulfilling their obligation is an important key toward voluntary compliance from its assessment system. Servicing is one of strategic step to optimize tax revenue. DGT has the obligation to support and motivate taxpayer?s effort in fulfilling their obligation by giving the best services.
This research describes the correlation between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance to report their tax obligation. The tool to measure the tax servicing variable is Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty by the Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative. Beside that, this servicing effect measures SPT compliance in long and sort term, and other compliance such as bookkeeping and tax cut; and these are the tools to measure taxpayer compliance variable.
This research uses quantitative approach with descriptive method for data analysis. This research is conduct in Jakarta Pademangan Tax Office. This research use purposive sampling or judgment sampling which is a sample based on criterion that have been formulated before by the researcher. Researcher uses survey method to the active corporate taxpayer in Jakarta Pademangan Tax Office. Based on Solvin formula, 98 samples have been taken. Data ?Processing is conducted by using SPSS (Statistical Package for Social Study) version 13.00 Hypothesis test between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance reports their tax obligation variables show that there is a correlation but the correlation is weak. This research generally shows that services by Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative are not fully good enough and they are not fully obedient to report their tax obligation (on bookeeing and tax cut). The researcher suggest that tax officer require improving tax services especially by improving the quality of services to the tax payers and the Account Representative must be closer to the taxpayers so that taxpayer can fulfill their obligation much better than they are doing now.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>