Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekretariat Pengadilan Pajak, yang menyediakan layanan penanganan administrasi sengketa pajak di bawah Kementerian Keuangan, menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah sengketa yang tinggi dan kompleksitas struktur organisasi. Manajemen sumber daya manusia menghadapi masalah kesejahteraan pegawai, yang dapat ditangani dengan penerapan program Coaching, Mentoring, Counseling, dan Budaya Sadar Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko serta menguji hubungan Coaching, Mentoring, Counseling dengan Budaya Sadar Risiko di Sekretariat Pengadilan Pajak melalui kuesioner dan wawancara yang melibatkan pejabat pengawas dan pelaksana yang merupakan lini pertahanan pertama dalam struktur three lines model. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara Coaching, Mentoring, dan Counseling dengan Budaya Sadar Risiko. Ditemukan pula ada perbedaan dalam penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko antara pejabat pengawas dan pelaksana di Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan fokus utama pada Coaching dan Counseling. Kemudian terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi antara pejabat pengawas dan pelaksana terkait aktivitas Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko.

---

The Tax Court Secretariat, which provides tax dispute administration services under the Ministry of Finance, faces challenges in managing a high number of tax disputes and the complexity of its organizational structure. Human resource management encounters employee well-being issues, which can be addressed through the implementation of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture programs. This research aims to analyze the implementation of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture and examine the relationship between Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture at the Tax Court Secretariat through questionnaires and interviews involving officials as direct superiors and staffs who represent the first line of defense in the three lines model structure. This study employs a quantitative case study research method. The results of the analysis indicate a positive relationship between Coaching, Mentoring, and Counseling with Risk Awareness Culture. Differences in the application of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture between officials and staffs at the Tax Court Secretariat were identified, with a primary focus on Coaching and Counseling. Furthermore, there were significant differences in perceptions between officials and staffs regarding activities related to Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta, dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.

---

This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter : how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read, and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making. Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed, considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Fraud Risk Assessment (FRA) pada kegiatan penegakan hukum di Instansi XYZ. Ruang lingkup kegiatan penegakan hukum yang diamati dalam penelitian ini yaitu proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi anti fraud yang relevan pada proses bisnis tersebut. FRA merupakan proses yang penting bagi organisasi. Implementasi FRA bagi organisasi dapat digunakan untuk memitigasi risiko fraud yang mungkin terjadi dalam organisasi. FRA memberikan kerangka untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko fraud. Hal ini membantu organisasi dalam memprioritaskan pengendalian dan memberikan respon yang tepat terhadap risiko fraud yang teridentifikasi.Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi FRA pada kegiatan penegakan hukum Instansi XYZ. Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam terhadap 24 informan dan penyebaran kuesioner terhadap 30 responden.Hasil penelitian mengidentifikasi sebanyak 26 kemungkinan skenario fraud pada kedua proses bisnis. Beberapa risiko yang perlu dimitigasi yaitu risiko yang berada di tingkat risiko sangat tinggi, risiko tinggi, dan risiko sedang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 1 skenario fraud pada tingkat residual fraud risk sangat tinggi, 10 skenario fraud pada level risiko residual fraud risk tinggi dan 8 skenario fraud pada level risiko residual fraud risk sedang. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi rekomendasi dalam menyusun strategi anti fraud yang relevan untuk diterapkan pada proses bisnis tersebut.

---

This research aims to apply Fraud Risk Assessment (FRA) in the law enforcement function of the XYZ Agency. The scope of this research includes the process of preliminary evidence examination and investigations process in the law enforcement functions. This research also aims to design anti-fraud strategies that are relevant to these business processes. FRA is an important process for organizations. Implementing FRA for organizations can be used to mitigate the risk of fraud that may occur within the organization. FRA provides a framework for identifying, analyzing, and evaluating fraud risks. This helps organizations prioritize controls and provide appropriate responses to identified fraud risks.

A qualitative approach was used in this research to provide an in-depth understanding of the implementation of FRA in the law enforcement activities of Agency XYZ. Data triangulation was used in this research to gain a better understanding. Data was obtained through document analysis, in-depth interviews with 24 informants and distributing questionnaires to 30 respondents.

The results of this research identified 26 possible fraud scenarios in both business processes. Some risks that need to be mitigated are risks at the residual level “very high”, “high”, and “moderate”. Based on the results, there is 1 fraud scenario at a very high residual fraud risk level, 10 fraud scenarios at a high residual fraud risk level, and 8 fraud scenarios at a medium residual fraud risk level. In the end, the results of this research can be used as recommendations for developing relevant anti-fraud strategies to be applied to this business process."

"Perbaikan kinerja pemeriksaan dan pengawasan menjadi instrumen yang diandalkan di tengah target penerimaan yang selalu meningkat. Dalam kondisi kepatuhan wajib pajak yang lemah, kapasitas audit yang terbatas, dan data management yang tidak sistematis, dibutuhkan proses kerja baru yang dapat membantu mencapai kepatuhan pajak yang sustainable dan bermuara pada penerimaan pajak. Pendekatan Innovations in Tax Compliance dalam implikasinya dengan perbaikan sistem administrasi pajak, diharapkan dapat membangun mutual trust antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini menganalisis implementasi Compliance Risk Management (CRM) pada SE-24/PJ/2019 dalam upaya mendorong kepatuhan pajak melalui pendekatan Innovations in Tax Compliance antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode post-positivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui CRM, proses pemeriksaan dan pengawasan menjadi lebih tersegmentasi dengan memanfaatkan risk-based approach dan membantu meningkatkan performa administrasi pajak dalam hal audit dan monitoring, serta sudah memenuhi Compliance Risk Management Process OECD. CRM membantu memudahkan pemeriksa dan pengawas dengan sistem otomatisasi untuk mengklasifikasikan wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas untuk segera mendapatkan tindak lanjut dan mitigasi yang sesuai dengan tendensi perilakunya. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, belum memperlihatkan dampak yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak dan belum sepenuhnya memenuhi konsep Innovations in Tax Compliance. Hal ini disebabkan oleh kondisi paradigm shifting bagi wajib pajak dan otoritas pajak yang membutuhkan adaptasi, sehingga masih terdapat berbagai kendala yang perlu dibenahi. Selain itu, kondisi darurat Pandemi Covid-19 juga menjadi penyebab kurang efektif dan optimalnya koordinasi pihak terkait dalam refinement dan diseminasi CRM secara agregat. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya mempercepat pembentukan The Core Tax Administration System dalam rangka integrasi big data dan teknologi informasi untuk menyempurnakan risk engine CRM dan untuk menciptakan CRM yang lebih ideal. Sementara, bagi wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan awareness terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyiapkan data perpajakan secara terstruktur dan sistematis untuk meminimalisir kemungkinan ketidakpatuhan.

---

Improving tax audit and control performance is a reliable instrument in the midst of ever-increasing revenue targets. In conditions of low tax compliance, limited audit capacity, and unsystematic data management, new work processes are needed that can help achieve sustainable tax compliance and lead to tax revenue collection. Innovations in Tax Compliance Concept in its implication by improving the tax administration system, is expected to build mutual trust between Taxpayers and Tax authorities. This study was conducted to analyze the implementation of Compliance Risk Management (SE-24/PJ/2019) in an effort to encourage tax compliance through Innovations in Tax Compliance Concept between taxpayers and tax authorities. This research used quantitative approach with postpositivist paradigm and used qualitative data analysis method. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews. The results show that through CRM, the tax audit and control process becomes more segmented by utilizing a risk-based approach and helps improve the performance of tax administration in terms of auditing and monitoring, and have fulfilled The OECD’s Compliance Risk Management Process. CRM helps facilitate auditors with an automation system to classify taxpayers who are the priority targets to immediately obtain follow-up and mitigation in accordance with their behavioral tendencies. However, in the realization of its implementation, it has not shown a significant impact in encouraging tax compliance and has not fully fulfilled the concept of Innovations in Tax Compliance. This is due to the conditions of paradigm shifting for taxpayers and tax authorities that require adaptation, so that there are still various obstacles that need to be improved. In addition, the emergency condition of the Covid-19 Pandemic is also the cause of the less effective and optimal coordination of related parties in the refinement and dissemination of CRM in aggregate. The research suggests to the Directorate General of Taxes to accelerate the formation of The Core Tax Administration System in the context of integrating big data and information technology to to improve the CRM’s risk engine and to create a more ideal CRM. Meanwhile, taxpayers are expected to increase awareness of the implementation of tax obligations and prepare the data for tax purposes in a structured and systematic way to minimize the possibility of non-compliance."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online dalam pelaporan pajak restoran khususnya diwilayah Bodetabek, dimana peneliti melakukan studi kasus pada salah satu wajib pajak restoran yaitu PT C. Kebijakan sistem online dibuat untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT C melakukan kesalahan dalam memasukan nilai omset pajak restoran untuk toko PT C diwilayah Bodetabek sehingga perlu dilakukan pembetulan e-SPTPD yang telah dilaporkan, namun sistem online yang selama ini berjalan belum sepenuhnya memberi kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya yang akan melakukan pembetulan karena sistem online tidak dilengkapi dengan fitur e-SPTPD pembetulan, sehingga wajib pajak yang akan melakukan pembetulan harus tetap melaporkan pembetulan secara manual.

---

ABSTRACT

This research talk about the evaluation of online system in restaurant tax reporting in Bodetabek region, where the researcher conducted a case study on one of the restaurant taxpayers namely PT C. Online system policy is made to facilitate taxpayers to implement tax reporting obligations in order to optimize local tax revenues. The research using a method based on technical research qualitative data and field studies undertaken in an interview. The conclusion of this research is PT C made a mistake in entering the value of restaurant tax turnover in Bodetabek area so it needs to be done rectification, however the online system that has been running not yet fully meet the needs of taxpayers, especially those who will do the rectification because the online system is not equipped with e SPTPD rectification feature, so that taxpayers who will do the correction must report the rectification manually. "

"ABSTRAKIsu kejahatan seksual menjadi isu yang hangat dan menarik di Indonesia tahun terakhir. Setelah terjadinya beberapa kasus kejahatan seksual yang mengejutkan masyarakat Indonesia pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengundang perdebatan karena mengatur sanksi pidana criminalekstrim bagi pelaku kejahatan seksual seperti hukuman mati dan kebirikimia. Banyak ahli menyatakan bahwa sanksi pidana saja tidak akan menyelesaikan masalah masalah kejahatan seksual, karena tidak menyentuh aspek seksualitas dan psikologi yang menyebabkan kejahatan itu. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan usulan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual bernama terbeschikkingstelling (TBS), sanksi tindakan dalam sistem pidana Belanda yang berhasil menekan residivisme kejahatan seksual di Belanda. Sebagai bagian dari sistemHukuman Belanda berupa sistem jalur ganda, TBS memberikan aksikesehatan jiwa bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan di panti asuhan; rehabilitasi setelah pelaku menjalani pidananya. Penelitian selesai dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana TBS bekerja dalam sistem sistem pidana Belanda dan kemungkinan penerapannya dalam sistem pidana Indonesia. Di akhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa TBS memiliki alasan kuat untuk dipertimbangkan sebagai alternatif sanksi bagi pelaku perpetrator kejahatan seksual di Indonesia.ABSTRACTThe issue of sexual crimes has become a hot and interesting issue in Indonesia in recent years. After the occurrence of several cases of sexual crimes that shocked the Indonesian people in 2016, President Joko Widodo issued Perppu No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which was later promulgated by the House of Representatives of the Republic of Indonesia. became law with Law Number 17 of 2016. This law invites debate because it regulates criminal sanctionsextreme for perpetrators of sexual crimes such as the death penalty and castrationchemistry. Many experts state that criminal sanctions alone will not solve the problem of sexual crimes, because they do not touch the aspects of sexuality and psychology that cause the crime. In this study, the authors propose a proposed sanction for perpetrators of sexual crimes named terbeschikkingstelling (TBS), an action sanction in the Dutch criminal system that has succeeded in suppressing recidivism of sexual crimes in the Netherlands. As part of the systemDutch punishment in the form of a double track system, TBS provides actionmental health for perpetrators of sexual crimes committed in orphanages; rehabilitation after the perpetrator has served his sentence. The research was completed with data collection techniques through literature and legislation studies. The results of this study show how TBS works in the Dutch criminal system and its possible application in the Indonesian criminal system. At the end of the study, the authors conclude that TBS has strong reasons to be considered as an alternative to sanctions for perpetrators of sexual crimes in Indonesia."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."