Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT

 

---

Notary is an authorized official to make authentic deeds. One form of deed made by a Notary is the Corporate Establishment Deed. The corporation consists of limited liability companies, foundations, associations, cooperatives, cooperative partnerships, firm partnerships, and other corporate forms. The main goal of people establishing a corporation is to run a business and seek profits. However, with the development of the times, corporations are widely used by certain elements as a means of committing money laundering and terrorism funding. In this case a new term appears called the beneficial owner. The beneficial owner of a corporation has more power than other corporate organs so that it can control the corporation. With the emergence of the term beneficial owner in the corporation this raises questions about the position of the corporation in a company. Many people who set up fake corporations with funds that they have to avoid taxes, commit money laundering crimes, even to commit acts of terrorism. Seeing this, the Government requires every corporation to reveal the identity of the beneficial owner of every corporation in Indonesia. Notary as the party that plays a role in making the Corporation's Deed of Establishment also has the duty to apply the principle of recognizing service users and benefit owners in establishing a corporation. In the column on the website www.ahu.go.id, Notaries have the obligation to fill in the column of benefit owners in a corporation if there are beneficial owners in the corporation. This was done by a Notary by carrying out the process of identification and verification of the Notary service users. In addition, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) also requires Notaries to register applications for the Gathering Report Information Processing System (GRIPS). This GRIPS application can make it easier for Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to report to PPATK about suspicious financial transactions that have the potential to cause money laundering and terrorism funding crimes.

 

 

"

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas Notaris yang terkait dengan perkoperasian merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dan dampak positif yang dapat mempengaruhi profesi Notaris dan perkembangan koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai dampak-dampak yang muncul setelah pemerintah bekerjasama dengan Notaris dalam bidang perkoperasian, terutama pada pendirian koperasi, sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 981/Kep/M.KUKM/1X/2004 tanggal 24 September 2004. Dengan keikutsertaan Notaris ini, terlihat bagaimana peranan Notaris dalam pendirian koperasi, kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta perbandingannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dilibatkannya Notaris telah memberikan hal-hal yang positif dibandingkan dengan sebelumnya. Keikutsertaan Notaris ini semakin membuka jalan dan memberikan peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatannya, yang mana akses dengan pihak ketiga semakin besar, karena status badan hukum koperasi telah sama dengan bentuk badan hukum lainnya seperti PT. Tetapi bagaimanapun diperlukan sosialisasi tugas baru ini, baik terhadap Notaris, maupun koperasi itu sendiri. Selain sosialisasi, juga dibutuhkan pelatihan untuk Notaris yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan INI. Agar dapat terlaksana dengan balk, peran Notaris tidak hanya berdasarkan Keputusan Menteri, tapi diharapkan juga pemerintah segera merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga tugas baru Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna."

"Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation."

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan. Tesis ini membahas tentang peran Organisasi I.N.I dalam memantau pelaksanaan dan jabatan etika Notaris berkaitan dengan adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan maupun kekuatan, keabsahan, dan dampak hukum pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris saja, serta menunggu laporan dari masyarakat atau rekan sesama Notaris, namun pada praktiknya Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembuatan akta . Kekuatan, keabsahan pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan tetap autentik, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi cacat prosedur dalam proses pembuatan akta  sehingga mengurangi keautentikan akta itu sendiri yang seharusnya penghadap di hadapkan secara langsung di hadapan Notaris sedangkan dampak hukum Notaris yang menjalin kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat tergantung dari kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris akan menelusuri secara internal sebagai upaya pembuktian.

---

A notary as a public official who has expertise in the notarial field and has its own characteristics in making a deed that cannot be brokered through a third party. The case of cooperation between a Notary and a Land Notary Consultant in the process of making a deed in North Jakarta is still happening and must be stopped immediately. This thesis discusses the role of the I.N.I Organization in monitoring the implementation and ethical positions of Notaries related to the existence of a Notary who collaborates with a Land Notary Consultant as well as the strength, validity, and legal impact of making a Notary deed through a Land Notary Consultant. The research method used in this thesis is normative juridical. The result of this research is that the authority of the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council only includes supervision of the implementation of the position and behavior of the Notary, as well as waiting for reports from the public or fellow Notaries, but in practice the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council can also play an active and participate in checking when there is an issue of a Notary collaborating with a third party in the process of making a deed. The strength, validity of making a Notary deed through a Notary Land Consultant remains authentic, but in the field implementation there is a procedure defect in the process of making a deed so that it reduces the authenticity of the deed itself which should appear before a Notary, while the legal impact of a Notary who cooperates with a Notary Consultant Land can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal depending on the quantity and quality of violations committed by the Notary and the Notary Honorary Council will investigate internally as an effort to prove."

"Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga.

---

The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research."

"Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka kepada publik tanpa terkecuali. Prinsip rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal, tidak terkecuali Notaris. Hal ini tentu membingungkan bagi Notaris karena Notaris tentunya memiliki kewajiban untuk menyerahkan akta-akta yang dibuatnya kepada otoritas pasar modal (dalam hal ini Bapepam-LK) atau pihak lain yang terkait. Prinsip rahasia jabatan juga terkait dengan masalah perdagangan orang dalam dalam pasar modal. Notaris pasar modal sebagai pihak yang turut serta sejak awal-akhir suatu transaksi tentunya memiliki Informasi Orang Dalam. Hal ini yang harus dicermati oleh Notaris yakni supaya dapat menjaga informasi tersebut sehingga tidak melanggar prinsip rahasia jabatan.

---

The principle of professional confidentiality which sets out in the Notary’s Code of Conduct must be adhered by all Notaries including Notary who practices in the field of capital market. The Capital Market fields is stick to the Principle of Transparency (disclosure) in which all transactions that occur in this field should be open to the public without any limitation and exception. The Principle of Professional Confidentiality means a notary must keep the entire contents of the deed, and the information he/ she gained during the drafting of the deed and it’s contrary to the disclosure principle that should be implemented by all professions in capital market sector, including but not limited to Notary. It is certainly confusing for Notaries because Notaries certainly have an obligation to hand over the deeds that were made related to the transactions ​​to the capital market authority, in this case is the Capital Market Supervisory Board (Bapepam-​​LK). The principle of Professional Confidentiality also issues related to insider trading in the stock market. Capital market Notary as well as those who participated from the beginning to the end of a transaction must have an inside information. It is needed to be observed by the notary in order to keep such information as a secret so as not to violate the Principle of Professional Confidentiality."

"ABSTRAKKode Sumber adalah keberadaan instruksi dalam bentuk kode-kode dalam bahasa tingkat tinggi yang relatif dapat dimengerti oleh para programer pada umumnya. Kode Sumber atau Software merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Komputer. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Program Komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Dalam hal penguasaan atas Kode Sumber sebagaimana layaknya pemilik. Terdapat benturan kepentingan antara Vendor dengan pengguna. Perbedaan itu dapat dicarikan jalan tengahnya dengan pembuatan perjanjian penitipan kode sumber atau yang disebut dengan Escrow Agreement kepada Pihak ketiga (Escrow Agent) yang akan memberikan hak kepada pengguna untuk dapat mengakses kode sumber jika terjadi sesuatu pada Vendor yang berpotensi akan merugikan si pengguna. Dalam Hal Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab mengemban amanat secara professional menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada Pihak Pencipta dan Pengguna terhadap keberadaan Program Komputer tersebut, dimana Notaris sebagai pihak yang netral dan pihak ketiga yang dipercaya dapat menyimpan sendiri kode sumber tersebut atau dapat melakukan penyimpanan kode sumber dengan menggunakan jasa penyimpanan pihak lain terhadap keberadaan fisik program kode sumber tersebut.

---

ABSTRACTSource Code is the presence of instructions in the form of codes in a relatively high-level language could be understood by the programmers in general. Source Code or Software is an integral part of a computer program. In Act No. 19 of 2002, Computer Program is one of the protected inventions. In terms of control over source code as appropriate owners, there is a conflict of interest between the Vendor by the user. Those conflict of interest could be solved by making the deposit agreement of source code or known as Escrow Agreement. Those agreement conduct to a third party (Escrow Agent) which will entitle the user to be able to access the source code if anything happens to the Vendor who would potentially harm the user. In term of Notary as the responsible party in a professional, undertaking by Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, on behalf of to the Creator and Users of the existing computer program, which the Notary as a neutral party and trusted third party can hold the source code or can deposit source code using the other party deposit services in regard with the physical existence of the program source code."

"Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) oleh notaris seharusnya menunjukkan kepemilikan sebenarnya dari korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (Perpres No.13/2018) serta peraturan pelaksanaannya. Namun, jika pemilik dana atau saham dalam korporasi berkaitan erat dengan praktik pinjam nama (Nominee), maka BO tersebut tidak dapat diidentifikasikan, hal ini akan memicu permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kepemilikan dana perseroan. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian berkaitan dengan tata cara penerapan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan penerapan BO dalam korporasi di Indonesia yang mengandung praktik nominee. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil Penelitian adalah penerapan BO oleh Notaris atas korporasi yang memiliki pemilik saham nominee tidak langsung melalui 2 (dua) tahap yakni Penetapan BO oleh Korporasi berwujud surat pernyataan BO dan Penerapan BO oleh Notaris dengan kriteria pemilik dana sebenarnya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 4 ayat (2) Perpres No 13/2018. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap notaris berdasarkan UUJN yakni tindakan pengawasan profesi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), keterbatasan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai peraturan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai itikad baik, serta dengan adanya kewenangan notaris melegalisasi surat pernyataan BO oleh korporasi dalam kapasitasnya memastikan kebenaran dari dokumen identitas bukan membuktikan keaslian dokumen berkaitan

---

The application of the principle of identifying the beneficial owner (BO) by a notary should be appropriate to show the true ownership of the corporation. This is in accordance with Article 3 of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and Terrorism (Perpres No. 13/2018) and its implementing regulations. However, if the actual owner of the corporation is related to the practice of borrowing names (nominees) contained in the agreement contained in the company deed, then the BO cannot be identified, this will trigger problems related to accountability for the ownership of company funds. Therefore, it is necessary to conduct research related to the procedures for the application and legal protection of Notaries in implementing the implementation of BO in corporations in Indonesia that contain nominee practices. The research method used is normative juridical using secondary data accompanied by an explanatory analytical typology of research. The results of the study are the application of BO by a Notary to a corporation that has an indirect nominee shareholder through 2 (two) stages, namely the determination of BO by the Corporation in the form of a BO statement and the application of BO by a Notary with the criteria for the actual owner of the funds in accordance with Article 4 paragraph (1) letter f and g and Article 4 paragraph (2) of Presidential Regulation No. 13/2018. Legal protection given to notaries based on UUJN is the act of supervising the Notary profession by the Notary Honorary Council (MKN), the limitations of Notaries in carrying out their duties in accordance with regulations with the principles of accuracy and prudence in good faith, and with the authority of a notary to legalize BO statements by corporations in their capacity to ensure the correctness of identity documents, not to prove the authenticity of the related documents."