Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) oleh notaris seharusnya menunjukkan kepemilikan sebenarnya dari korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (Perpres No.13/2018) serta peraturan pelaksanaannya. Namun, jika pemilik dana atau saham dalam korporasi berkaitan erat dengan praktik pinjam nama (Nominee), maka BO tersebut tidak dapat diidentifikasikan, hal ini akan memicu permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kepemilikan dana perseroan. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian berkaitan dengan tata cara penerapan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan penerapan BO dalam korporasi di Indonesia yang mengandung praktik nominee. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil Penelitian adalah penerapan BO oleh Notaris atas korporasi yang memiliki pemilik saham nominee tidak langsung melalui 2 (dua) tahap yakni Penetapan BO oleh Korporasi berwujud surat pernyataan BO dan Penerapan BO oleh Notaris dengan kriteria pemilik dana sebenarnya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 4 ayat (2) Perpres No 13/2018. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap notaris berdasarkan UUJN yakni tindakan pengawasan profesi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), keterbatasan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai peraturan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai itikad baik, serta dengan adanya kewenangan notaris melegalisasi surat pernyataan BO oleh korporasi dalam kapasitasnya memastikan kebenaran dari dokumen identitas bukan membuktikan keaslian dokumen berkaitan

---

The application of the principle of identifying the beneficial owner (BO) by a notary should be appropriate to show the true ownership of the corporation. This is in accordance with Article 3 of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and Terrorism (Perpres No. 13/2018) and its implementing regulations. However, if the actual owner of the corporation is related to the practice of borrowing names (nominees) contained in the agreement contained in the company deed, then the BO cannot be identified, this will trigger problems related to accountability for the ownership of company funds. Therefore, it is necessary to conduct research related to the procedures for the application and legal protection of Notaries in implementing the implementation of BO in corporations in Indonesia that contain nominee practices. The research method used is normative juridical using secondary data accompanied by an explanatory analytical typology of research. The results of the study are the application of BO by a Notary to a corporation that has an indirect nominee shareholder through 2 (two) stages, namely the determination of BO by the Corporation in the form of a BO statement and the application of BO by a Notary with the criteria for the actual owner of the funds in accordance with Article 4 paragraph (1) letter f and g and Article 4 paragraph (2) of Presidential Regulation No. 13/2018. Legal protection given to notaries based on UUJN is the act of supervising the Notary profession by the Notary Honorary Council (MKN), the limitations of Notaries in carrying out their duties in accordance with regulations with the principles of accuracy and prudence in good faith, and with the authority of a notary to legalize BO statements by corporations in their capacity to ensure the correctness of identity documents, not to prove the authenticity of the related documents.