Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Tesis ini membahas mengenai peluang dan tantangan cara pandang seorang tokoh pembebasan dari Afrika Selatan yang bernama Farid Esack. Esack mengembangkan keilmuan ini dan menyebutnya sebagai Hermeneutika Pembebasan. Esack konsisten dalam mengembangkan seperangkat metodologi pembacaan teks yang dekat dengan masalah kemanusiaan, terutama penindasan. Metodologi yang digunakan adalah Hermeneutika Pembebasan dengan teks suci yaitu Al-Qur’an sebagai objeknya. Secara langsung Essack tidak terlalu suka dengan kata kata itu, ia lebih suka dipanggil seorang aktivis dalam gerakanya yaitu Islam Progresif. Model hermeneutika Esack, dikembangkan berangkat dari problem kemanusiaannya di Afrika Selatan. Dari tempat tinggalnya ini, Esack mencoba menggali makna teks agar lebih bisa berbicara dan bersifat praksis dimanapun teks tersebut digunakan, terkhusus pada konteks gerakan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang cara kerja Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dalam memandang suatu teks serta paparan tentang peluang dan tantangan penerapan dalam konteks progresifnya sebagai gerakan sosial, khususnya mengenai upaya pembebasan penindasan terhadap kaum yang dilemahkan. Sementara itu sejumlah teori mengemukakan, bahwa bentuk penindasan atau pelemahan sosial terbagi dalam dua kategori, yaitu tingkah laku individu dan struktur sosial. Kecenderungan terjadinya bentuk penindasan atau pelemahan sosial dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural sistemik yang telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutanya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Melalui Hermeneutika Pembebasan ini, selain akan ditemukanya makna pembacaan teks tentang pembebasan yang cocok dengan konteks gerakan sosial, upaya membentuk solidaritas antar kelas untuk mempersempit terjadinya penindasan juga dapat dilakukan.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of the perspective of a liberation figure from South Africa named Farid Esack. Esack developed this science and called it Liberation Hermeneutics. Esack is consistent in developing a set of text reading methodologies that are close to humanitarian issues, especially oppression. The methodology used is Liberation Hermeneutics with the holy text of the Qur'an as its object. Directly Essack did not like those words, he preferred to be called an activist in his movement, namely Progressive Islam.Esack established his hermeneutic approach in response to his humanitarian issues in South Africa. Esack makes an effort to delve deeper into the text's meaning from this base of operations so that it can speak and be useful wherever it is utilized, especially in the context of social movements. In order to fully understand the possibilities and difficulties of applying Farid Esack's Hermeneutics of Liberation in its progressive context as a social movement—particularly addressing attempts to free oppression against the vulnerable people—a number of issues will be raised in this study. Meanwhile, a lot of theories contend that social oppression and weakening can be categorized into two groups based on social structure and human behavior. This type of oppression or social weakness is more likely to develop as a result of systemic structural obstacles that have led to opportunity inequality and the continuing oppression of the poor by the capitalist class. In addition to text segmentation about liberation that are appropriate and suitable of social movements, the Hermeneutics of Liberation also facilitates the creation of class solidarity in a solution to decrease the frequency of oppression."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai representasi Rote Armee Fraktion dan juga Generasi 68 di dalam film Jerman berjudul die fetten Jahre sind vorbei karya Hans Weingartner. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan teori representasi dan identitas dari Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukan bahwa film ini merepresentasikan tokoh Jan, Jule, dan Peter sebagai Rote Armee Fraktion generasi millennium melalui penggambaran ideologi yang sama dan juga latar belakang sejarah tokoh Justus Hardenberg. Film ini juga memposisikan dirinya bersebrangan dengan media-media yang sebelumnya telah merepresentasikan Rote Armee Fraktion.

---

AbstractThis thesis discusses the representation of Rote Armee Fraktion and Generation 68 in the movie die fetten Jahre sind vorbei directed by Hans Weingartner. Drawing from Stuart Hall's theory of representation and identity, the research utilizes the theory alongside with other approaches in its analysis. Results show that the movie represents the characters Jan, Jule, and Peter as the milenium generation of Rote Armee Fraktion through a depiction of identical ideologies and the background history of the character Justus Hardenberg. This movie also places itself in a position opposite to prior media portrayals of Rote Armee Fraktion"

"Gagalnya proses denazifikasi Jerman Barat, biasnya media massa, serta terlihatnya dukungan pemerintah terhadap memicu ketidakpercayaan publik. Ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pun mulai memunculkan kelompok radikal kiri yang intensi awalnya adalah menyuarakan pendapat. Namun, karena tidak ada perbubahan, kelompok tersebut berubah menjadi kelompok teroris yang meresahkan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana film Der Baader Meinhof Komplex (2008) digambarkan melalui penokohan Ulrike Meinhof. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penggambaran positif dan Ideologi awal RAF melalui tokoh Ulrike Meinhof. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan argumentative berdasarkan tinjauan Pustaka. Untuk mengkaji penggambaran RAF yang direpresentasikan oleh Ulrike Meinhof dalam kerangka budaya, adegan dan dialog dari film Der Baader Meinhof Komplex (2008) akan dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall. Analisis menunjukan bahwa RAF merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang baik namun tidak terkendali dalam perkembangannya.

---

The failure of the West German denazification process, the bias of the mass media. And the appearance of government support sparked public distrust. The public's dissatisfaction with the government's performance has also begun to create radical leftist group, whose initial intention was to voice opinions. However, because nothing has changed, the group has turned into a troubling terrorist group. This thesis will discuss how the film Der Baader Meinhof Komplex (2008) is depicted through the characterization of Ulrike Meinhof. The purpose of this research is how to describe the positive and initial ideology of the RAF through the character Ulrike Meinhof. The method used in this research is a qualitative method with an argumentative approach based on a literature review. To study the RAF depiction represented by Ulrike Meinhof in a cultural framework, scenes and dialogues from the Der Baader Meinhof Komplex (2008) film will be analysed using Stuart Hall's theory of representation. The analysis shows that the RAF is a group that has good goals but is not controlled in its development."

"Homofobia, istilah yang diciptakan oleh Weinberg (1972) pada awalnya didefinisikan sebagai ketakutan, kebencian, dan sikap tidak toleran oleh individu heteroseksual ketika berada dekat dengan pria dan wanita homoseksual. Tetapi pada kenyataannya, komunitas yang mengidentifikasikan sebagai LGBT juga menunjukkan sikap homofobia. Artikel ini membahas adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan segregasi dalam komunitas LGBT yang mendiskriminasi kelompok homoseksual pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif milik Creswell (2018). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Analisis Wacana Kritis dari Fairclough (1997) terkait hubungan teks dengan praktik sosial mengenai homofobia di Prancis, khususnya dalam komunitas LGBT. Kemudian pembahasan tematis akan dilakukan menggunakan konsep politisasi kebencian dan teori Ancaman Terintegrasi milik Stephan & Stephan (2000) untuk memahami alasan adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homofobia yang terjadi dalam komunitas LGBT dipicu oleh hipermaskulinitas dan seksisme yang didasari oleh norma-norma heteroseksual yang diterima masyarakat hingga saat ini.

---

Homophobia, a term coined by Weinberg (1972) was originally defined as fear, hatred, and intolerance by heterosexual individuals when in close proximity to homosexual men and women. But in reality, communities that identify as LGBT also exhibit homophobic attitudes. This article discusses the existence of homophobia in the LGBT community in France. The purpose of this study is to show segregation in the LGBT community that discriminates against homosexual groups in particular. This study uses Creswell's qualitative method (2018). The theory used in this study is the Critical Discourse Analysis Theory from Fairclough (1997) regarding the relationship of texts with social practices regarding homophobia in France, especially in the LGBT community. Then a thematic discussion will be carried out using the concept of politicization of hate and Stephan & Stephan's (2000) Integrated Threat theory to understand the reasons for the existence of homophobia in the LGBT community in France. The results show that homophobia that occurs in the LGBT community is triggered by hypermasculinity and sexism which is based on heterosexual norms accepted by society today."

"Pada masa Perang Dunia II, Prancis menjadi salah satu negara yang diduduki oleh Jerman. Saat itu, Nazi mengharuskan keberadaan seluruh Yahudi di Prancis dihapuskan. Dari pengalaman ini, sinema Prancis pasca Perang Dunia II banyak dihiasi oleh kisah-kisah perang dunia dengan sentuhan bentuk dokumenter, ataupun dalam bentuk lain yang banyak mengangkat Yahudi di dalamnya. Salah satunya adalah film Au Revoir Les Enfants (1987) karya Louis Malle, yang di dalamnya banyak memasukkan kisah pengalaman hidupnya. Film semi-otobiografi ini menggambarkan kehidupan anak Yahudi bernama Jean Bonnet yang harus menyamar sebagai siswa Katolik Prancis di sebuah sekolah asrama pada masa pendudukan Jerman. Hal ini diakibatkan adanya sentimen terhadap Yahudi yang terus berkembang di lingkungan masyarakat Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana stigmatisasi yang dimunculkan pada masyarakat Prancis terhadap Yahudi di masa Perang Dunia II. Dengan metode kualitatif, akan digunakan pembedahan unsur dramatik dan sinematografis film, teori stigmatisasi menurut Erving Goffman (2009), dan konsep diskriminasi menurut Larry Willmore (2001). Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Prancis kerap melakukan stigmatisasi kesukuan terhadap suku bangsa Yahudi secara keseluruhan, yang juga melahirkan adanya tindakan diskriminasi. Tindakan ini dilakukan dalam lingkup institusi sekolah dan gereja Katolik. Dominasi kelompok yang menolak keberadaan Yahudi tanpa adanya tekanan dari penguasa menunjukkan bagaimana posisi Yahudi dan bagaimana penggambaran individu masyarakat Prancis kala itu.

---

During World War II, France became one of the countries that were occupied by Germany. At that time, the Nazis required the existence of Jews in France to be abolished. This affects the French cinema industry where they offer many world war stories, including documentary films or others about Jews. One of them is Au Revoir Les Enfants (1987) by Louis Malle, which tells the story of his life experiences. This semi-autobiographical film shows the life of a Jewish boy named Jean Bonnet who had to disguise his identity as a French Catholic student at a boarding school due to the growing sentiment against Jews in French society during the German occupation. This research aims to show the stigmatization of Jews in French society during World War II using a qualitative method. Moreover, this research dissected the dramatic and cinematographic elements and also used two theories: the stigmatization theory from Erving Goffman (2009), and the concept of discrimination from Larry Willmore (2001). As a result, the analysis shows that French society often stigmatized the Jews tribally which also caused acts of discrimination. Furthermore, the discrimination happened in the Catholic church and educational institution environment. The dominance of groups that reject the existence of Jews without any pressure from the authorities shows the position of Jews and how individual image of French society at that time."

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"Tesis ini membahas interaksi interkultural antara etnik Yahudi dan etnik Cina dalam novel Peony 1948 karya Pearl S. Buck. Interaksi tersebut tidak berjalan secara mulus karena para tokoh memiliki ideologi budaya yang berbeda. Polarisasi kelompok antara tokoh esensialis dan nonesensialis mengawali konflik yang rumit. Interaksi interkultural antartokoh dipenuhi dengan upaya tarik menarik dan pengaruh memengaruhi sehingga muncul kontestasi ideologi budaya. Kontestasi ideologi budaya terlihat dalam perbedaan pemahaman terhadap tanah nenek moyang dan pernikahan campur. Kontestasi ideologi Zionisme dan ideologi budaya yang terbuka dengan asimilasi direpresentasikan oleh Madame Ezra dengan David dan Ezra. Peony, sebagai tokoh utama, memiliki peran penting untuk menentukan pemenang dari kontestasi ideologi budaya yang bergulir. Tesis ini bertujuan menunjukkan pemenang dari kontestasi ideologi budaya adalah asimilasi. Beberapa factor melatarbeklakangi kemenangan asimilasi dalam kontestasi tersebut. Hibriditas juga menjadi salah satu faktor yang menguatkan ideologi budaya yang terbuka dengan asimilasi.

---

This research discusses about intercultural interaction between two different ethnics, Jews and Chinese, in the novel Peony 1948 by Pearl S. Buck. Instead of simply generating intercultural interaction, it raises an interaction based on different cultural ideology. Group polarization among essentialist and non essentialist opens up complex conflicts. Interactions among the characters of diverse ethnic backgrounds are tinged with efforts to influence, change, and persist in each other rsquo s cultural ideology. Such a process creates the indication of contestation of cultural ideology. It is reflected in each group rsquo s understanding of homeland and mixed marriage.

Contestation between Zionism and assimilation is represented by Madame Ezra, David, and Ezra. Peony, as the main character, has her important role to decide who the winner of the contestation of cultural ideology is. This research aims to reveal the winner of the contestation is assimilation. It perceives many factors are involved to make assimilation wins the contestation. Hybridity is also one of the factors that strengthen the cultural ideology of assimilation to win. "