Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peneliti melaksanakan penelitian yang di latar belakangi oleh rendahnya kepercayaan terhadap Polri. Hal tersebut merupakan masalah yang harus di benahi oleh institusi penyelenggara pelayanan publik tersebut. Kepercayaan dapat di lihat dari opini publik yang beredar di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor yang membentuk opini publik pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Faktor yang akan di uji dan hitung dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, idelogi dan media massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor sebagai penentu besar pengaruh faktor yang membentuk opini publik. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 76 masyarakat yang melaporkan kasusnya pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan untuk mendapatkan data awal terkait opini terhadap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Hasil yang ditemukan adalah tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh sebesar 0,812 atau 81,2% terhadap opini publik. Ideologi berpengaruh terhadap opini publik sebesar 0,788 atau 78,8%. Faktor media massa memiliki pengaruh terhadap opini publik sebesar 0,824 atau 82,4%. Ketiga faktor yaitu tingkat pendidikan, ideologi dan media massa mempengaruhi opini publik sebesar 62,19%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, ideologi dan media massa berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan opini publik pada satreskrim polres tangerang selatan. Dalam hal ini kepolisian harus meningkatkan mutu pelayanan publik, memperbaiki perilaku anggota dan menyampaikan keberhasilan polri melalui media massa yang ada.

---

The low level of trust in the Indonesian National Police is a problem that must be addressed by the public service provider institutions. Trust can be seen from public opinion circulating in the community. The purpose of this study was to analyze the magnitude of the influence of the factors that shape public opinion in Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The factors that will be tested and calculated in this study are the level of education, ideology and mass media. The research method used is a quantitative research method by using factor analysis as a major determinant of the influence of factors that shape public opinion. The researcher distributed questionnaires to 76 people who reported their cases to Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department to obtain preliminary data related to the opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The results found were the level of education showed an influence of 0.812 or 81.2% of public opinion. Ideology influences public opinion by 0.788 or 78.8%. The mass media factor has an influence on public opinion by 0.824 or 82.4%. The three factors, namely the level of education, ideology and mass media influence public opinion by 62.19%. From these results it can be concluded that the level of education, ideology and mass media has a significant effect on the formation of public opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. In this case the police must improve the quality of public services, improve the behavior of members and convey the success of the national police through the existing mass media."

"Biography and public opinion on Basuki Tjahaja Purnama, Governor of Special Capital Region of Jakarta, Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"Tesis ini membahas sekuritisasi isu terorisme di Australia pasca kejadian terorisme pada 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Penelitian ini akan memberikan gambaran proses dari fenomena sekuritisasi isu terorisme Australia yang kemudian digunakan untuk menganalisis tujuan dari sekuritisasi tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deduktif dengan data-data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kerangka sekuritisasi isu. Kerangka sekuritisasi menjelaskan proses konstruksi ancaman dan justifikasi ancaman melalui mekanisme speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) kepada audiens (audience) yang dibantu oleh kondisi pendukung (facilitationg condition). Dalam kajian sekuritisasi, ada empat komponen sekuritisasi yang terlibat dalam proses speech act antara lain; ancaman nyata (existential threat), objek referensi (referent object), situasi darurat (emergency situations) dan tindakan khusus (extraordinary measures). Kajian sekuritisasi kemudian akan dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang tujuan sekuritisasi dengan konsep strands of securitization. Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri John Howard dan jajaran pemerintahannya sebagai aktor utama dalam sekuritisasi melalui mekanisme speech act. Sekuritsasi isu terorisme terjadi dipengaruhi oleh adanya berbagai isu sebagai kondisi pendorong seperti kejadian 9/11, Bom Bali, pemilu di Australia, invasi Afghanistan dan Irak, hingga kemunculan terorisme domestik berbasis jihadis yang dikenal dengan istilah Home-Grown Terrorist (HGT). Selanjutnya keberhasilan proses tersebut menjawab tujuan utama dari proses yaitu untuk mengkonstruksikan ancaman terorisme sebagai agenda keamanan, inisiatif kontra-terorisme untuk memitigasi ancaman di masa depan, fungsi deterrence untuk menghalau tindakan terorisme berkembang di Australia, dan menciptakan mekanisme kontrol terhadap isu terorisme di Australia.

---

This thesis discusses about securitizations of terrorism in Australia post September 11, 2001 terrorist attack or broadly known as 9/11. The purposes of this study are to describe securitization on the matter of terrorism in Australia and analyze the purposes of securitization occured in the first place. This study utilizes a deductive analysis of qualitative methods supported by secondary data. The analytical framework of this study uses the securitization theory.

The securitization study initially focused on designation of threat and justification of an action with speech act mechanism by the securitizing actors towards the audience under the facilitating condition applied. In the securitization theory, there are four components of securitization involved in the speech act mechanism such as; existential threat, referent object, emergency situations and extraordinary measures. The discussions about securitization will help the study to conclude the objectives securitization on terrorism happened within the strands of securitization model.

This study argues that the successful securitization conducted by Prime Minister John Howard and his cabinet as the main actor of securitization affected by certain phenomena such as; 9/11, Bali Bombing, Australian Elections, Afghanistan and Irak Invasion, and jihadis domestic terrorisme known as Home Grown Terrorist (HGT). It also answers the purpose of the securitization for constructing the threat for security agenda, preemptively building the counter-terrorisme initiative to mitigate terrorism threat in the future, creating the detterence effect, and lastly to gain control over terrorism issue in Australia."

"Dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai waktu kerja yang diperbolehkan bagi para pegawai, yaitu 40 jam dalam satu minggu. Sementara itu apabila waktu kerjanya melebihi ketentuan yang ada, maka dihitung kedalam waktu kerja overtime (lembur) yang mana maksimal waktu lembur adalah 14 jam per minggu. Namun demikian, fakta di lapangan menemukan bahwa waktu kerja yang dihabiskan oleh para anggota opsnal penyelidik melebihi batas waktu tersebut ditambah lagi dengan pola kerja yang tidak jelas. Dengan demikian, penilitian ini akan mengkaji bagaimana sebenarnya gambaran pola kerja dan manajemen waktu para anggota opsnal serta menganalisa mengapa mereka tetap bertahan melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mendapatkan analisa yang mendalam, penelitian ini berfokus pada anggota opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pendekatan kualitatif. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 anggota opsnal Satreskrim serta petugas dan PNS lain sebagai bahan perbandingan pola kerja dan manajemen waktu yang dialami. Kemudian, terdapat dua garis besar dari hasil penelitian ini. Pertama, pola kerja yang dimiliki oleh para anggota opsnal tidak pasti dan cenderung bersifat spontan tergantung dari kasus apa yang telah terjadi atau informasi apa yang muncul dari masyarakat berkaitan dengan indikasi adanya aktivitas kejahatan. Sementara itu, manajemen waktu dalam bekerja dan beristirahat, seluruhnya dikendalikan, dikontrol, dan harus selalu atas sepengetahuan Kanit. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa para anggota opsnal tetap bertahan, yaitu sifat dasar dari pekerjaan penyelidikan itu sendiri yang menuntut para anggota opsnal untuk bekerja dengan pola waktu yang tidak jelas, motivasi dari para anggota opsnal itu sendiri, dan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi seperti nilai "respect dan loyalitas" serta adanya pedoman kerja "Catur Prasetya" yang menekankan nilai pengorbanan demi masyarakat, bangsa, dan negara.

---

In Article 77 paragraph 2 of Act Number 13 of 2003, it mentions that the working time allowed for employees is 40 hours a week. Meanwhile, if the working time exceeds the limits, then it will be calculated as overtime working as explained in Article 78 paragraph 1 in which the maximum of overtime working is 14 hours per week. However, in fact, the detectives in South Jakarta have worked more than the working time limits and they also had an unclear work patterns. Thus, this research will examine how exactly the work patterns and time management of the detectives in South Jakarta and analyze why they persist in doing the work. To get an in-depth analysis, this research focuses on the detectives in South Jakarta Police Station by using a semi-structured interview and qualitative approach. Further, the participants of the study are 5 detectives and other officers who working at other departments to compare their work patterns with the detectives.Finally, there are two main points as the result from this research. First, the work patterns of the detectives in South Jakarta are uncertain and tends to be spontaneous action depending on the case that happened and the criminal information appeared. Meanwhile, the time management of them are fully controlled and always be supervised by the chief of unit. Secondly, the study found that there are several reasons of why the detectives persist in their job, which is (1) the nature of the investigation job itself which push the detectives to work with unclear work patterns; (2) the detectives motivations  itself; and (3) the values within the police culture, such as respect and loyalty and the existence of the work guidelines Catur Prasetya which emphasizes the value of sacrifice for the sake of society, nation and state."

"Penelitian ini fokus terhadap desentralisasi fiscal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Dengan menggunakan panel data dari 30 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2002-2015, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah berdampak positif terhadap belanja bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, capaian pelayanan publik bidang kesehatan secara positif dipengaruhi oleh proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja, tetapi belanja kesehatan per kapita berpengaruh negative terhadap capaian tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut atas temuan tersebut, penelitian ini membagi sampel kedalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat belanja kesehatan per kapita dan tingkat PDRB per kapita. Hasil penelitan menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita berdampak positif pada pelayanan kesehatan pada provinsi dengan tingkat belanja kesehatan per kapita dan provinsi dengan tingkat PDRB per kapita yang tinggi.

---

This study focused on the fiscal decentralization in Indonesia and its effect on public health service delivery. By using a panel data set of 30 provinces in Indonesia from 2002 to 2015, the results provided evidence that fiscal autonomy of local governments has a positive association with health expenditure that allocated by local governments. Then, the public health service outcomes are positively correlated with the share of health expenditure to total expenditure but negatively correlated with real health expenditure per capita. To further examination of the finding that health expenditure per capita negatively correlates with public health outcome, this study divided the sample based on the real health expenditure per capita and the real GRDP per capita. The results revealed that health expenditure per capita has a positive sign of public health service on the high real health expenditure per capita regions and high-income regions."

"

Tesis ini menjelaskan pengaruh kualitas media sosial terhadap public engagement serta pengaruh keduanya terhadap organization public relationship (OPR). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan responden followers dari media sosial Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berjumlah 400 orang, dari tiga platform media sosial yaitu Instagram, Twitter dan Facebook. Metode analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur (path analysis) untuk membuktikan hipotesa dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas media sosial memiliki pengaruh terhadap public engagement dan keduanya juga memiliki pengaruh terhadap OPR. Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang paling dominan dari kualitas media sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan public engagement adalah kemudahan akses dan informasi yang bermanfaat. Sementara dimensi yang paling dominan dari public engagement dalam membentuk OPR adalah dimensi konsumsi. Selain itu meskipun baik kualitas media sosial dan public engagement sama-sama memiliki pengaruh terhadap OPR, ternyata dalam penelitian ini pengaruh langsung kualitas media sosial terhadap OPR lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung melalui public engagement.

---

This research explains the influence of social media quality on public engagement and their influence on organization public relations (OPR). This research is a quantitative study towards followers of The Agency for The Assessment and Application of Technology`s social media, amounting to 400 respondents. Descriptive statistical analysis and path analysis were chosen as method of data analysis to prove the hypothesis in this study. The results show that the quality of social media has an influence on public engagement and both also have an influence on OPR. This study shows that the most dominant dimension of the quality of social media affecting public engagement is the ease of access and useful information. While the most dominant dimension of public engagement in forming OPR is consump dimension. In addition, although both the quality of social media and public enagagement have influence on OPR, it turns out that the direct influence of the quality of social media on OPR is greater than the indirect influence through public engagement.

"

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Tesis ini membahas hasil penelitian berupa survey persepsi dan pola konsumsi media yang dilakukan di PT Angkasa Pura II Persero terhadap publik eksternal, yaitu masyarakat sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan penumpang pesawat udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap perusahaan serta pola konsumsi media untuk membuat strategi komunikasi yang efektif. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit komunikasi, efektivitas komunikasi dan persepsi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap publik memiliki karakteristik, kebutuhan dan harapan terhadap perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey mengenai karakteristik responden, persepsi serta pola konsumsi media. Sehingga untuk merencanakan program strategi komunikasi public relations yang efektif akan berbeda pengaplikasiannya terhadap beragam stakeholders sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan.

---

This thesis discusses the research result through stakeholder perception survey and media habit conducted at PT Angkasa Pura II Persero to the external public, which are communityaround the Soekarno Hatta Airport and airplane's passengers. This research aims to determine the perceptios of stakeholders and media habit to create an effective communication strategy plan. The main theories used in this research are communication audit, the effectiveness of communication and perception. This research uses a positivistic paradigm with descriptive quantitative approach through survey method. The results showed that each public has different characteristics, needs and expectations to the company. It can be shown from the survey result on the characteristic of the respondent, perceptions and media habit. To establish public relations strategy communication program will develop its application to a variety of different stakeholders in accordance to their needs and interests."