Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelaksanaan program kemitraan BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksananya. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang telah dipenuhi PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai BUMN pembina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Namun dalam ketentuan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan tidak diatur mengenai sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan progam kemitraan dan bina lingkungan.

---

Partnership Program is one form of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly State-Owned Enterprise (SOE). This thesis examines the implementation Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and implementation partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Bank Mandiri Tbk. A method used in analyze this case is a normative juridical. The implementation partnership program of SOE is contained in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program as the rule?s executioner. In essence the implementation partnership program and environmental development program must be observe criteria of partners, liabilities of SOE and partners, source of funds, mechanism of channeling funds, quality of loan, etc. Bank Mandiri?s Partnership Program has been in accordance with a regulation. It can be seen from the obligations have been performed PT. Bank Mandiri Tbk. as a SOE builder regulated as Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program. But then in provisions of the partnership program is not arranged sanctions for the SOE that doesn?t do partnership program and environmental development program."

"Penelitian ini membahas pandangan akuntan terkait dengan peran dan kemampuan mereka pada praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akuntan diharapkan dapat berperan sebagai pihak eksternal UMKM yang paling penting dan efektif dalam membantu pengimplementasian praktik CSR di UMKM. Metode pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan merasa dirinya bukan merupakan pihak yang paling penting dan efektif dalam membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR. Akuntan perlu meningkatkan kompetensinya agar dapat menjadi pihak eksternal yang efektif dan dipercaya untuk membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR.

---

This study discuss the accountants? perspective about their role and capabilities on CSR practices in SMEs. Accountants are expected to be the most important and effective external party of SMEs in assisting SMEs to implement CSR practices. The method of this study use questionnaire and interview to the people who are working as an accountant.

Result of this research showed that accountants are not the most important and effective external party in assisting SMEs to implement CSR practices. Accountants need to improve their competencies to become an effective and trusted external party to assist SMEs in implementing CSR practices."

"Isu keberlanjutan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran terkait permasalahan lingkungan dan sosial oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengatasi isu keberlanjutan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah program CSR PT X telah sejalan dengan strategi perusahaan serta dapat mendukung SDGs. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat program CSR di Desa Belok Sidan yang tidak sejalan dengan tujuan rencana pembangunan berkelanjutan perusahan. Sedangkan, tujuan pertama dan ketiga rencana strategis pembangunan berkelanjutan tidak terdapat dalam program CSR di Desa Belok Sidan dan Desa Mambal. Selain itu, dari sepuluh permasalahan sosial di tiga desa, sembilan merupakan permasalahan generic social impacts dan dua merupakan permasalahan social dimensions of competitive context. PT X tidak mengangkat salah satu permasalahan social dimensions of competitive context menjadi program CSR. Oleh karena itu, berdasarkan kategori permasalahan sosial Porter dan Kramer, program CSR PT X pada ketiga belum menggunakan pendekatan strategic CSR, dan masih menggunakan pendekatan responsive CSR. Program CSR PT X di tiga desa sudah mendukung SDGs dengan fokus yang berbeda pada masing-masing desa. Secara keseluruhan program CSR PT X lebih banyak fokus mendukung empat SDGs yaitu No Poverty, Responsible Consumption and Production, Good Health and Well Being, dan Life on Land.

---

The issue of sustainability is becoming increasingly important along with the increasing awareness of environmental and social issues by various parties. Therefore, more companies are carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities and supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) to address this sustainability issue. The purpose of this research is to evaluate wheter PT X’s CSR program is in line with the company’s strategy and can support the SDGs. The results of this research indicate that there are CSR programs in Belok Sidan Village which are not in line with the objectives of the company's sustainable development plan. Meanwhile, the first and third objectives of the sustainable development strategy plan are not included in the CSR program in Belok Sidan Village and Mambal Village. In addition, out of the ten social problems in three villages, there are nine generic social impact problem and two social dimensions of the competitive context problem. PT X do not raise one of the social dimensions of the competitive context problems into a CSR program. Therefore, based on Porter and Kramer's social problem category, CSR program of PT X at three villages has not used a strategic CSR approach, and still using a CSR responsive approach. PT X's CSR programs in three villages have been able to support the SDGs with different focus in each village. Overall, PT X's CSR program focuses more on supporting the four SDGs, namely No Poverty, Responsible Consumption and Production, Good Health and Well Being, dan Life on Land."

"[Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dari Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Kalbe Farma Tbk. yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri farmasi di Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap pelaksanaan CSR di PT. Kalbe Farma Tbk. berdasarkan teori Hendeberg?s CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma Tbk. sebagian besar telah meliputi kriteria-kriteria dari Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line.

---

This study was a case study of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation in PT. Kalbe Farma Tbk. which an Indonesian company in pharmaceutical industry. This study used Hendeberg's CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept to analyze the CSR implementation by PT. Kalbe Farma Tbk. This study showed PT. Kalbe Farma Tbk. CSR had accomplished most of criterias from both Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept., This study was a case study of Corporate Social Responsibility (CSR)

implementation in PT. Kalbe Farma Tbk. which an Indonesian company in

pharmaceutical industry. This study used Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple

Bottom Line Concept to analyze the CSR implementation by PT. Kalbe Farma

Tbk. This study showed PT. Kalbe Farma Tbk. CSR had accomplished most of

criterias from both Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept.]"

"Penelitian ini merupakan studi kasus dari implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Energi Mega Persada Tbk dimana perusahaan ada pada industri minyak dan gas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT. Energi Mega Persada telah sebagian besar telah meliputi kriteria-kriteria dari Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line.

---

This study was a case study of CSR implementation in PT. Energi Mega Persada which is an Indonesiancompany in the oil and gas industry. This study used Hendeberg's CSR Pyramid and also Triple Bottom Line concept. Study showed company's CSR had accomplished most of criterias from both Hendeberg’s CSR Pyramid and Triple Bottom Line concept."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan desain program tanggung jawab sosial berdasarkan analisis aspek materialitas dan stakeholder di Rumah Sakit Mata X sehingga program tersebut sesuai dengan strategi rumah sakit dan terwujud rumah sakit yang berkelanjutan. Berdasarkan observasi awal, rumah sakit ini telah melakukan aktivitas tanggung jawab sosial namun tidak memberikan nilai tambah kepada rumah sakit. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana analisis aspek materialitas, stakeholder engagement dan desain program tanggung jawab sosial Rumah Sakit Mata X. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori stewardship. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada satu unit rumah sakit yaitu Rumah Sakit Mata X. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data yang bersifat langsung yang didapat oleh peneliti dari pihak yang bersangkutan dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa program tanggung jawab sosial dan tindakan engagement yang disesuaikan dengan aspek materialitas dan kategori stakeholder rumah sakit yaitu key player, context setter, dan the crowd.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to provide a corporate social responsibility (CSR) design program based on materiality aspects and stakeholder analysis at X Eye Hospital in accordance with hospital strategies and became a sustainable hospital. Based on the initial observation, this hospital has done their corporate social responsibility (CSR) activities but did not give value-added to the hospital. Therefore, this study is expected to answer research questions to find out materiality aspects, stakeholder engagement analysis and CSR design program at X Eye Hospital. The theory used in this research are stakeholder theory, legitimacy theory, and stewardship theory. This study is a qualitative research using a case study approach in one hospital unit that is X Eye Hospital. This study uses primary data in the form of direct data obtained by researchers from the parties concerned and secondary data. Data collection methods were conducted by interviews, observations, and document study. The result of the study shows several CSR design program and engagement activities adjusted to the materiality aspects and stakeholder categories i.e key player, context setter, and the crowd."

"Industri ekstraktif berpengaruh terhadap persoalan lingkungan dan sosial pada masyarakat sekitar industri. Masalah riset ini perihal model corporate social responsibility (CSR) untuk bisnis berkelanjutan melalui analisis program pemberdayaan masyarakat. Tujuan riset adalah menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola serta dampak CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan dan mengembangkan model CSR untuk bisnis berkelanjutan. Metode riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dan soft system methodology untuk mengembangkan model CSR. Hasil riset menunjukan tata kelola implementasi CSR dilakukan berdasarkan kebijakan keberlanjutan yang terimplementasi melalui aktivitas CSR. Dampak dari implementasi CSR memberikan penguatan pada sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR pada pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada industri ekstraktif karena berdampak langsung pada masyarakat. Kesimpulan riset ini adalah tata kelola implementasi CSR telah dilakukan melalui kebijakan keberlanjutan dan pelaksanan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan penguatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR melalui pemberdayaan masyarakat relevan untuk dilakukan untuk bisnis berkelanjutan.

---

The extractive industry influences environmental and social problems in the community around the industry. This research problem concerns the corporate social responsibility (CSR) model for sustainable business through an analysis of community empowerment programs. The aim of the research is to analyze and describe the governance and impact of CSR implemented by companies and to develop a CSR model for sustainable business. The research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive analysis and a soft system methodology to develop a CSR model. The research results show that the governance of CSR implementation is carried out based on sustainability policies that are implemented through CSR activities. The impact of CSR implementation provides social, economic and environmental reinforcement. The CSR model for community empowerment can be applied to the extractive industry because it has a direct impact on society. The conclusion of this research is that the governance of CSR implementation has been carried out through sustainability policies and the implementation of community empowerment programs that have an impact on increasing capacity and strengthening social, economic and environmental aspects. The CSR model through community empowerment is relevant to do for a business sustainability."

"Pengaturan dan Penerapan mengenai kewajiban Corporate Social Responsibility diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut berbentuk Community Development yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selaku Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berkegiatan usaha di Indonesia, khususnya di sektor Perminyakan dan Gas Bumi. Namun, dalam pelaksanaan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap tersebut belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus terkait dengan permasalahan itu adalah Perusahaan X yang melakukan pelaksanaan CSR di sekitar wilayah operasinya kurang sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pusat yang berlaku di Indonesia dan masalah mengenai beberapa pembiayaan dari program community development yang termasuk di dalam expenses cost recovery. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan CSR oleh suatu Bentuk Usaha tetap di indonesia, dan analisis kasus Perusahaan X yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap penerapan dan pengaturan CSR hanya melihat pada ketentuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha sehingga penerapan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai sumber dana CSR yang dilakukan oleh Perusahaan X sejak masa eksploitasi termasuk dalam penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

---

Setting and implementation of the Corporate Social Responsibility obligations governed by Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of Community Development conducted by the Production Sharing Contract (PSC) as a Permanent Establishment (PE) that activism efforts in Indonesia, especially in the Oil and Gas sector. However, in the implementation of CSR by permanent establishments are not yet completely implemented in accordance with the legislation in force in Indonesia. Case the issue is related to Company X that performs the implementation of CSR around the area of operation is less completely in accordance with the regulations in force at the Central of Indonesia and some issues concerning the financing of community development programs are included in the cost recovery expenses. Issues raised in this paper is an understanding of the setting and implementation of CSR by a fixed establishments in Indonesia, and Company X case analysis is used to analyze the case is normative. Results from this study is an understanding of the application and setting CSR just look at the provisions provided by the legislation only and is not to be a moral conscience for the business so that the implementation of CSR by permanent establishments there are still many shortcomings. In addition, the use of cost recovery as a source of funds CSR conducted by Company X since the time of exploitation, including the irregularities and violations of the provisions contained in the legislation."