Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang memerlukan persetujuan DPR. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; mekanisme pelaksanaan Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara; dan bentuk divestasi saham PT NNT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data deskriptif-analitis. Penelitian menunjukan bahwa pembelian divestasi saham PT NNT oleh Pemerintah melalui PIP merupakan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga, tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Hal ini karena dana divestasi yang berasal baik murni dari APBN maupun yang berasal dari keuntungan BLU telah melalui mekanisme pembahasan RAPBN dan mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan penggunaan keuntungan BLU PIP, untuk menutup kebutuhan dana divestasi, perlu melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR. Hal ini disebabkan karena keuangan BLU merupakan keuangan negara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian induknya yaitu Kementerian Keuangan, yang dalam perencanaan kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dengan rencana kerja kementerian keuangan.

---

Beginning from the crossing of argument between the House of Representatives (DPR) and the Government in determining the form of divestment for the purchase of 7% of PT NNT 2010 divested shares by the Government through the Government Investment Center (PIP). The Divestment means Government as Government Investment based on Government Regulation Number 1 of 2008, while according to DPR the divestment is State Equity Participation as regulated in Article 24 paragraph (2) of Law Number 17 year 2003 and Article 41 of Law Number 1 year 2004 is further elaborated in Government Regulation Number 6 of 2006 that requires DPR approval. The problems of this study are the definition of Government Investment and State Equity Participation based on legislation; the mechanism for implementing Government Investment and State Equity Participation; and concept of divestment of PT NNT shares. To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. The results this study show that the purchase of PT NNT shares divestment by the Government through PIP is Government Investment in the form of securities, without DPR's approval. This is because the divestment funds from APBN or BLU's profit have gone through a mechanism for discussing the RAPBN and getting approval from the DPR. This is because the BLU finance is state finance, which is an integral in work planning and budgeting of Ministry of Finances work plan."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan. Dengan tidak dilaksanakannya penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari penawaran tender wajib. Ketentuan penawaran tender wajib tidak dapat dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan penawaran tender wajib tetap harus dilaksanakan oleh Industrial Bank of Korea selaku pengendali baru dari PT Bank Agris Tbk.

---

This research will discuss the protection of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk with the exemption of mandatory tender offer which must be conducted by Industrial Bank of Korea as the party that takes over the public company. The existence of the exemption to the mandatory tender offer eliminates the opportunity of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk to have their shares purchased by the new controller at the same price as the takeover price or a higher price. On that basis, whether there is legal protection for minority shareholders of PT Bank Agris Tbk on the exemption of mandatory tender offer and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted on the basis of the implementation of laws and regulations in the field of banking. This research uses doctrinal research with the purpose of examining and analyzing whether there is legal protection and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted. By not implementing the mandatory tender offer, the minority shareholders of PT Bank Agris Tbk do not obtain legal protection arising from the mandatory tender offer. The provision of mandatory tender offer cannot be exempted by banking laws and regulations and the mandatory tender offer must still be implemented by Industrial Bank of Korea as the new controller of PT Bank Agris Tbk."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Pengadaan secara elektronik diharapkan lebih transparan dan efisien, namun implementasi e- Government di Indonesia masih belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian, dilakukan penilaian terhadap situs web E-Katalog sebagai bentuk E-Government dalam pengadaan (eprocurement). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan E-Procurement Barang dan Jasa Pemerintah melalui situs web E-Katalog bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilakukan menggunakan teori e-GovQual oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), dengan empat dimensi yaitu, efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reability), dan dukungan masyarakat (citizen support). Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada situs web E- Katalog termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase sebesar 75,5%, berdasarkan keempat dimensi yang diuji dan telah diturunkan menjadi 19 indikator. Berdasarkan hasil penelitian, masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan dalam situs web E-Katalog, khususnya permasalahan dan kendala yang terkait dengan dimensi keandalan dan dukungan masyarakat yang perlu ditingkatkan oleh berbagai pihak terutama LKPP dan PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) sebagai pengembang layanan.

---

Digital procurement system is expected to be more transparent and efficient, yet the implementation of e-Government in Indonesia is still not fully optimal. Therefore, an assessment of the E-Katalog website as a form of e-Government in procurement (e-procurement) is necessary. This study aims to evaluate the quality of government goods and services e-procurement through the E-Katalog website for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research uses the e-GovQual theory by Papadomichelaki and Mentzas (2012), with four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The author employs a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques, including surveys, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the service quality of the E-Katalog website falls into the good category, with a percentage of 75.5%, based on the four dimensions tested and broken down into 19 indicators. The study concludes that improvements are needed in the service quality of the E-Katalog website, particularly in addressing issues and challenges related to reliability and citizen support, which require enhancement by various stakeholders, especially LKPP and PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) as the service developers."

"Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui menggeiembungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisa terjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih lemah. Kajian Indonesia Procurement Watch bersama Bank Dunia mengemukakan, kebocoran APBN dari sektor pengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30 - 50 persen. Padahal, hampir setengah biaya APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Selain itu, banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30 - 40 persen dari seharusnya. Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Di dalam Keputusan Presiden itu antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa untuk publik oleh pemerintah yang nilainya di atas Rp 100 juta harus ditenderkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasanya harus dari Indonesia.Dalam konteks permasaiahan ini, Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Procurement Watch mengemukakan bahwa kenyataannya, hampir sebagian besar mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung yang sangat berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anggarannya pun di mark-up dan volume barangnya sering ditambah-tambahkan. Parahnya lagi, sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan itu hanya berupa sanksi administratif, tanpa ada sanksi hukum pidananya. Hal ini merupakan kelemahan fundamental karena pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menelan lebih dari 40 persen APBN setiap tahunnya hanya diatur oleh aturan setingkat Keppres."

"Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG.

---

Procurement during the COVID-19 pandemic is vital for the continuity of hospital operations. There is a special mechanism contained in SE LKPP Number 3 of 2020 regarding the acceleration of handling the COVID-19 pandemic and the renewal of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the government's procurement. The most significant procurement is for PPE and room renovations, this makes the hospital must have a special budget in handling COVID-19. This condition makes hospital expenditures higher and this situation will have an impact on the hospital's financial performance. The purpose of this study was to determine the effect of procurement policies during the COVID-19 pandemic on the financial performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). This research is a non-experimental research with a qualitative approach. Research informants were obtained by purposive sampling including the Supervisory Board; President Director; RM and BLU Commitment Making Officers; Procurement Service Unit; Pharmaceutical Installation; Finance and BMN Coordinator; Sub-Coordinator of Accounting and BMN. The types of data needed in this study are primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the implementation of procurement during the pandemic at the RSPG was in accordance with applicable policies. This policy has a positive effect on the financial performance of the RSPG in general due to the receipt of BA BUN funds to accelerate the handling of COVID-19 from the Ministry of Finance. Procurement policies have a negative effect on the cash ratio, current ratio and collection period. In addition, it has a positive effect on the return on fixed assets, return on equity and the cost recovery rate. And it has no effect on fixed asset turnover and inventory turnover at RSPG."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."