Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha atau perusahaan menggunakan strategi bisnis. Namun dalam menggunakan strategi bisnisnya, pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan dan mempertimbangan prinsip-prinsip persaingan usaha yang benar. Skripsi ini akan membahas salah satu pelaku usaha startup di sektor usaha transportasi berbasis online yaitu Gojek. Gojek sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai layanan jasa untuk konsumennya dan memiliki posisi dominan apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga Gojek memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya praktek tying agreement antara Gojek dan Gopay dalam layanan Gosend same day delivery. Dimana pilihan metode pembayaran untuk layanan Gosend same day delivery hanya dapat menggunakan Gopay. Gopay sendiri merupakan bagian dari anak perusahaan Gojek. Namun, terdapat kesulitan untuk mengetahui pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut. Hal ini dikarenakan layanan Gosend same day delivery memiliki dua kemungkinan pasar produk yaitu sebagai sebuah platform atau layanan jasa pengiriman. Apabila melihat layanan Gosend same day delivery sebagai sebuah platform, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran cukup besar karena memiliki posisi dominan dan dapat dengan mudah mengatur pasarnya. Sehingga potensi terjadinya tying agreement semakin besar serta melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup besar. Untuk menentukan apakah benar Gojek dan Gopay melakukan tying agreement, perlu memperhatikan terlebih dahulu pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut dengan cara memperhatikan kesamaan karakter, spesifik dan harga dari jasa tersebut. Dimana setelah memperhatikan faktorfaktor penentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa pasar produk dari Gosend same day delivery adalah platform dan Gopay merupakan sebuah e-payment.

---

ABSTRACTIn doing their business, undertaking or company use business strategies. However, while using its business strategy, they often pay little attention and consideration to the right principles of antitrust. This thesis will discuss one of the startup company in the onlinebased transportation business sector that is Gojek. Gojek as a company provides various services for consumers and has a dominant position when compared to its competitor, this makes Gojek has the potential to abuse the dominant position. Therefore, the author conducted a research and found that there was a practice of tying agreement between Gojek and Gopay in Gosend same day delivery service. Where the payment method option for the Gosend same day delivery service can only use Gopay. Gopay itself is a part of the Gojek subsidiary. However, there are difficulties in identifying the market for the products of the two services. This is because Gosend same day delivery service has two product market possibilities, that is as a platform or as shipping service. When looking at Gosend same day delivery service as a platform, the possibility of violation is relatively big because it has a dominant position and can easily regulate its market. So that the potential of the occurrence of the tying agreement is bigger and the violation of the provisions of Article 15 Clause (2) of Law Number 5 Year 1999 is relatively big. To determine whether Gojek and Gopay do the tying agreement, it is necessary to pay attention prior to the product market of the two services by observing the similarity in character, specificity, and price of the service. Where after observing these determining factors, it can be seen that the product market from the Gosend same day delivery service is a platform and Gopay is an e-payment."

"Perkembangan industri perfilman dan bioskop di Indonesia terbilang cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Platform aplikasi pembelian tiket bioskop secara digital merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang mendukung dan memudahkan pembelian tiket bioskop kapanpun dan dimanapun. Namun sebagai salah satu instrumen pasar digital, aplikasi pembelian tiket bioskop berpotensi melakukan perjanjian tertutup (tying agreement) yang mengharuskan konsumen membeli produk ikatan selain produk pokoknya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha pada aplikasi pembelian tiket bioskop perlu ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Mengingat pada kenyataannya, aplikasi TIX ID hingga saat ini hanya menerapkan satu-satunya metode pembayaran yakni melalui aplikasi dompet elektronik (e-market) DANA. Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, metode yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan potensi atas pelaksanaan kegiatan usaha platform aplikasi pembelian tiket bioskop TIX ID dengan berdasarkan fakta yang ditemukan serta dilandasi melalui analisis perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia melalui unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Adapun hasil dari penulisan ini adalah mengenai besar kecilnya telah terjadinya perjanjian tertutup (tying agreement) sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terhadap aplikasi TIX ID.

---

The development of the film and cinema industry in Indonesia is quite rapid due to the increasing use of digital technology both directly and as a support. The movie ticketing application platform is one of the uses of technology that supports and facilitates the purchase of cinema tickets anytime and anywhere. However, as one of the digital market instruments, the movie ticketing application has the potential to conduct a closed agreement (tying agreement) which requires consumers to buy tied products other than the tying product. Therefore, the discussion of closed agreements made by business actors on movie ticket purchase applications needs to be reviewed based on Law No. 5 of 1999. Given that in reality, the TIX ID application until now has only implemented the only payment method, namely through the DANA e-Wallet application. To facilitate the author in writing, the method used is qualitative analysis with descriptive analytical type of research that explains the potential for the implementation of business activities of the TIX ID movie ticketing application platform based on the facts found and based on an analysis of the perspective of business competition law in Indonesia through the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. The result of this writing is about the size of the tying agreement as prohibited by Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 Year 1999 on the TIX ID application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy terhadap reusage intention. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use diukur dengan indikator-indikator dari Davis, variabel perceived risk diukur dengan indikator-indikator dari Featherman dan Pavlou, variabel self-efficacy diukur dengan indikator-indikator dari Compeau dan Higgins, serta variabel reusage intention diukur dengan indikator-indikator dari Davis et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, dengan jumlah responden sebanyak 200 pengguna uang elektronik Go-Pay. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reusage intention yaitu perceived usefulness dan self-efficacy. Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap reusage intention dan variabel perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap reusage intention. Selanjutnya, ditemukan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy berpengaruh secara simultan terhadap reusage intention.

---

This research aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy on reusage intention. Perceieved usefulness and perceived ease of use variable was measured by several indicators from Davis, perceived risk variable was measured by several indicators from Featherman and Pavlou, self-efficacy was measured by several indicators from Compeau and Higgins, and lastly reusage intention variable was measured by several indicators from Davis et al. This research used quantitative approach through survey technique, with total respondents of 200 collected. Data analysis was done by descriptive analysis and multiple regression analysis. This research showed that there are two variables that have positive and significant effect on reusage intention that are perceived usefulness and self-efficacy. Meanwhile perceived ease of use showed no influence on reusage intention and reusage intention is negatively influenced by perceived risk. Furthermore, this research also found that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy simultaneously affect reusage intention."

"Sejak terjadinya pandemi Covid-19, jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli secara online meningkat secara pesat, akibat adanya pembatasan aktivitas di luar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Peningkatan jual-beli secara online mengakibatkan peningkatan distribusi pengiriman barang hasil dari jual beli tersebut. Distribusi pengiriman barang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan penyedia layanan pengiriman barang. Perusahaan tersebut dituntut untuk bergerak secara cepat, efektif, serta efisien, sehingga memberikan dampak persaingan yang cukup ketat antar perusahaan penyedia jasa layanan pengantar barang. Salah satu strategi untuk mengatasi dampak persaingan tersebut yaitu perusahaan-perusahaan penyedia layanan pengiriman barang saling bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengiriman barang sehingga meningkatkan keuntungan melalui skema profit sharing pada tahap last mile delivery. Last mile delivery merupakan tahapan akhir proses pengiriman barang dari depot akhir hingga sampai di lokasi tujuan pengiriman barang, sementara skema profit sharing adalah pembagian keuntungan jika barang yang harusnya diantar oleh kurir perusahaan A menjadi diantar oleh kurir perusahaan B, begitu juga sebaliknya. Pada skripsi ini, dibahas masalah pencarian rute yang optimal untuk tahap last mile delivery dari layanan pengiriman barang pada kerjasama antara perusahaan logistik dengan perusahaan ekspedisi dengan tipe layanan pengantaran same day delivery. Layanan same day delivery merupakan layanan pengantaran barang yang akan sampai di hari yang sama dengan waktu konsumen memesan barang dari penjual. Masalah pencarian rute yang optimal yang melibatkan kerjasama antara beberapa pihak penyedia layanan pengiriman barang merupakan salah satu penerapan Cooperative Game Theory pada Vehicle Routing Problem atau dikenal sebagai Cooperative rich Vehicle Routing Problem (CoRVRP). Metode penyelesaian yang digunakan pada skripsi ini adalah Algoritma Branch-Priceand-Cut, yaitu suatu metode yang menggabungkan beberapa teknik sekaligus untuk menghasilkan solusi yang optimal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, terlihat bahwa dengan melakukan kerja sama pada proses pengiriman barang dengan skema profit sharing 10%, keuntungan perusahaan logistik meningkat sebesar 24,78%, sementara keuntungan perusahaan ekspedisi meningkat sebesar 27,65%. Sehingga skema kerjasama jelas memberikan keuntungan yang meningkat bagi kedua perusahaan dengan nilai yang berbeda sesuai persentase profit sharing bagi kedua perusahaan.

---

Since the onset of the Covid-19 pandemic, the number of people who buy and sell online increased rapidly due to restrictions on outside activities to prevent the spread of Covid-19. The increase in online buying and selling has increased the delivery of goods resulting from buying and selling. The distribution of goods delivery is carried out by third parties, namely goods delivery service providers. The company is required to move quickly, effectively, and efficiently, thus giving the impact of tight competition between companies providing goods delivery services. One strategy to overcome the effect of this competition is that goods delivery service providers work together to improve delivery performance to increase profits through a profit sharing scheme at the last mile delivery stage. Last mile delivery is the final stage of the goods delivery process from the final depot to the delivery destination. At the same time, the profit sharing scheme is profit sharing if the goods that should be delivered by courier company A are delivered by courier company B, and vice versa. In this final project, the problem of finding the optimal route for the last mile delivery stage of goods delivery services is discussed in cooperation between logistics companies and forwarders with the same day delivery service type. The same day delivery service is a delivery service for goods that will arrive on the same day the consumer orders goods from the seller. Finding an optimal route that involves cooperation between several parties providing goods delivery services is one of the applications of the Cooperative Game Theory on the Vehicle Routing Problem or the Cooperative Rich Vehicle Routing Problem (CoRVRP). The solving method used in this final project is the Branch-Price-and-Cut Algorithm, which is a method that combines

several techniques at once to produce an optimal solution. Based on the simulations, it can be seen that by cooperating in the process of shipping goods with a profit sharing scheme of 10%, the logistics company's profits increase by 24.78%. In comparison, the freight forwarder's profits increase by 27.65%. Hence, the cooperation scheme provides increased profits for the two companies with different values according to the percentage of profit sharing for the two companies."

"Persaingan usaha di Indonesia, yang pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara garis besar dibuat untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang sama rata kepada seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan membatasi terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk praktik usaha yang dilarang dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan melakukan perjanjian tertutup, dimana perwujudan dari adanya perjanjian tertutup dapat berupa perjanjian mengikat (Tying Agreement). Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 ketentuan pasal 15 ayat 2 mengenai tying agreement yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Terlapor) terkait dengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemasaran pupuk non-subsidi. Dugaan tersebut didasari dengan ditemukannya Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang memuat klausul tambahan dimana distributor diharuskan membeli produk lain (pupuk non-subsidi) dari pihak Terlapor. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha, dan apa langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Terlapor atas kasus tersebut. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk terbukti memenuhi unsur pelanggaran tying agreement dan  melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

Business competition in Indonesia, regulated under Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, was created to give legal clarity and equal protection to all business actors in conducting business by limiting the establishment of monopolies and/or unfair business competition. One condition of an unfair business practice prohibited by the law is the abuse of the dominant position and entering into closed agreements, where the embodiment of closed agreements can be in the form of tying agreements. In this thesis, the author will discuss the alleged violation of Law Number 5 Year 1999 provisions of article 15 paragraph 2 regarding the tying agreement by PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Reported Party) related to the distribution of subsidized fertilizers and the marketing of non-subsidized fertilizers. This alleged violation was based on the discovery of the Sale and Purchase Agreement of Subsidized Fertilizer, which contained an additional clause in which the distributor was required to purchase another product (non-subsidized fertilizer) from the Reported Party. The issues addressed in this thesis are whether or not the PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk agreement is classified as a tying agreement according to business competition law and what actions can be taken by the Reported Party according to this case. The results of writing this thesis show that PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk has fulfilled all of the tying agreement elements, thus violating Law no. 5 Year 1999."

"ABSTRAK Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pdt.G/KPPU/2014/PN Bdg yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada tahun 2013 KPPU mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Angkasa Pura II yang turut bekerja sama dengan PT Telkom mewajibkan mitra usahanya di Bandara Soekarno-Hatta untuk menggunakan produk Electronic Point of Sales e-POS yang kemudian terhadap putusan tersebut para Terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan oleh KPPU di tingkat Kasasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 482.K/Pdt.Sus-KPPU/2015, Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan ketepatan dari pertimbangan Hakim Judex Facti.

---

ABSTRACTThis thesis provides an analysis of the Supreme Court ruling on the Commission for the Supervision of Business Competition objections against the decision of the Bandung District Court Number 1 Pdt.G KPPU 2014 PN Bdg, which essentially states that no violation of Article 15 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999. In 2013, the Commission for the Supervision of Business Competition issued a ruling that fundamentally states that PT Angkasa Pura II who works together with PT Telkom obliges its business partners at Soekarno Hatta Airport to use Electronic Point of Sales e POS product which then upon that decision, the reported party filed an objection to the Bandung District Court and then proceed with the filing of objections by the Commission for the Supervision of Business Competition at the level of Cassation. Through the use of normative legal research methods in this thesis, it has been found that in deciding the case Number 482.K Pdt.Sus KPPU 2015, the judges had erred in considering the accuracy of judgment of Judge Judex Facti."

"ABSTRAKTingkat penetrasi internet dan smartphone yang tinggi di Indonesia mendorong masyarakat untuk menggunakan berbagai teknologi baru yang dianggap mempermudah hidup mereka, salah satunya adalah mobile payment. Penyedia jasa perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan mobile payment di kalangan masyarakat. Peneliti menggunakan model UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikombinasikan dengan strategi pemasaran baru, yaitu gamification, untuk melihat pengaruhnya terhadap behavioural intention dan use behaviour pengguna mobile payment GO-PAY di Indonesia. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan data dianalisis menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Setelah berhasil mengumpulkan 180 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy, habit, dan gamification berpengaruh terhadap behavioural intention untuk menggunakan GO-PAY. Sementara habit berpengaruh terhadap use behaviour pengguna GO-PAY di Indonesia.

---

ABSTRACTThe high level of internet and smartphone penetration in Indonesia encourages people to use a variety of new technologies that facilitate their lives, one of which is mobile payment. Service providers need to know what factors influence the acceptance of mobile payments among Indonesian. The researcher used the UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model which was combined with a new marketing strategy, namely gamification, to see its influence on behavioral intention and use behaviour of GO-PAY mobile payment users in Indonesia. The purposive sampling method was used in this study and the data were analyzed using Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). After successfully collecting 180 respondents, this study shows that performance expectation, habit, and gamification influence behavioral intention to use GO-PAY. While habit affects the use behaviour of GO-PAY users in Indonesia."

"Saat ini, belanja online di Indonesia semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. Perkembangan tersebut dapat dilihat salah satunya dari banyaknya perusahaan yang menyediakan layanan online grocery shopping. Online grocery shopping semakin banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19 kemarin berlangsung. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah mempertahankan kualitas layanan mereka baik saat pandemi kemarin berlangsung dan pasca pandemi, untuk memastikan para pelanggan tetap merasa puas dan akan kembali menggunakan layanan online grocery shopping. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen kualitas dalam online grocery shopping dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan dan niat pelanggan untuk menggunakan layanannya kembali. Survei kepada 215 responden dilakukan dan dianalisis dengan metode SEM menggunakan SmartPLS 4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas layanan dan perceived benefit berpengaruh terhadap customer satisfaction dan kemudian juga berpengaruh terhadap reuse intention.

---

Currently, online shopping in Indonesia is growing and is in demand by the public. One of these developments can be seen from the many companies that provide online grocery shopping services. Online grocery shopping is increasingly being used by people in Indonesia, especially during the recent Covid-19 pandemic. The challenge faced by these companies is to maintain the quality of their services both during the pandemic and after the pandemic, to ensure that customers are still satisfied and will return to using their online grocery shopping services. This study aims to look at the application of quality management in online grocery shopping and its impact on customer satisfaction and customer intentions to reuse the service again. A survey of 215 respondents was conducted and analyzed using the SEM method using SmartPLS 4. The results of this study indicate that service quality and perceived benefits have an effect on customer satisfaction and then also have an effect on reuse intention."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."

"Pertumbuhan internet yang pesat mendorong pasar m-payment. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang berperan dalam behavioral intention konsumen dalam mengadopsi m-payment, dengan studi kasus GO-PAY di Indonesia. GO-PAY sendiri adalah dompet virtual yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi dalam aplikasi GO-JEK. Penelitian ini menggunakan model konseptual yang mencakup unsur-unsur Technology Acceptance Model TAM dan teori difusi inovasi. Sampel yang digunakan adalah 167 responden yang telah menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi GO-JEK tetapi belum pernah menggunakan GO-PAY dalam enam bulan terakhir, dan dianalisis menggunakan structural equation modeling. Hasilnya menunjukkan bahwa kompatibilitas dan persepsi kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention konsumen untuk mengadopsi m-payment, namun dua komponen TAM ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

The rapid growth of internet help drives the mobile payment market. This research aims to understand the factors that play roles in consumers behavioral intention in adopting mobile payment, with the case of GO PAY in Indonesia. GO PAY itself is a virtual wallet that can be used for payment of all transactions within the GO JEK mobile app. This research uses a conceptual model that includes elements of technology acceptance model TAM and innovation diffusion theory. Judgmental sampling was used with 167 respondents that have used services provided by the GO JEK application but never used GO PAY in the past six months and were analyzed using structural equation modeling. The results indicate that compatibility and perceived trust have positive effects towards consumer 39s behavioral intention to adopt mobile payment GO PAY in Indonesia, but surprisingly two components of TAM found to be having no significant effect. Managerial implications are discussed as well as further research recommendations."