Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.

---

With the active participation of people in using information and communication technology (ICT) to obtain or seek information, the government began to use social media as a means to provide information and seek public interactions and collaborations. Social media is also used by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia as one of the media technologies in supporting the vision, mission, and support of the Indonesian MoFA strategic goals to achieve open governance, one of them is by using Digital Diplomacy. However, in an effort to implement open government in the Indonesian MoFA, several proposals have been challenged, both in terms of human resources, organizations and the implementation process. Therefore, this research is going to measure the maturity level for open government that has been carried out by the Indonesian MoFA. In which Digital Diplomacy is quite extensive, this research will be conducted only on the application of social media, in its use as a medium for disseminating information and public assistance.

This research was conducted by testing qualitative research with a case study of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Data retrieval is done through semi-structured interviews staff who involved in social media, observation of the social media unit activities, and collecting data of the regulation in the Indonesian MoFA. The results of measurements, the Indonesian MoFA is on the maturity level 1 (Initial Condition). By knowing this, conclusions and responses to improvements can be conveyed to the Indonesian MoFA."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan sekolah telah banyak dibahas di berbagai penelitian. Namun, kebanyakan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat satu pun model universal yang cocok untuk diterapkan oleh semua sekolah. Disertasi ini menghasilkan pemodelan pemanfaatan TIK sekolah yang dibangun dengan menggunakan pendekatan data empiris berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan dari 544 sekolah di Indonesia. Dalam proses awal, literatur dan pendapat ahli setempat dieksplorasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama dalam proses pemanfaatan TIK di sekolah. Faktor-faktor ini kemudian digunakan sebagai pedoman untuk merancang instrumen pengumpulan data yang terdiri dari 50 pertanyaan. Variabel yang paling diskriminatif diidentifikasi menggunakan Analisis Principal Component, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK di sekolah memiliki tujuh principal component dengan masing-masing bobot: (1) Fasilitas TIK (20,35%); (2) Pemanfaatan TIK dalam administrasi (14,89%); (3) Pemanfaatan TIK dalam pengajaran dan pembelajaran (12,71%); (4) Keterampilan pengguna (11,52%); (5) Kebijakan (6,61%); (6) Pendanaan (6,53%) dan (7) Infrastruktur TIK dasar (6,29%). principal components kemudian diproses ulang berdasarkan uji kausalitas statistik yang secara empiris mencerminkan kasus-kasus yang terjadi sekolah. Model ini menunjukkan tujuh principal component yang berkontribusi terhadap hasil ujian nasional sekolah.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) in the school environment has been widely acknowledged by many prominent studies. However, many of them also show that there is no single universal model suitable to be implemented by all schools. This study produce a modelling of school ICT utilization which is built by using an empirical data driven approach based on survey results data collected from 544 schools in Indonesia. In the initial process, literature and local expert opinions were explored to identify the main factors in an ICT utilization process in school. These factors were then used as guidelines for a design of data collection instrument which consisted of 50 questions. The most discriminative variables are identified using Principal Component Analysis, which indicates that ICT utilization in schools have seven principal components with each weight: (1) ICT facilities (20.35%); (2) utilising ICT in administration (14.89%); (3) utilising ICT in teaching and learning (12.71%); (4) user skill (11.52%); (5) policy (6.61%); (6) financial (6.53%) and (7) basic ICT infrastructure (6.29%). The principal components are subsequently reprocessed based on a statistical causality test that reflects from empirical schools cases. The model shows seven principal components which contribute to schools' national examination results."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek ditunjuk sebagai unit TIK Pusat di lingkungan Kemenkeu yang fungsi utamanya memberikan layanan TIK di seluruh lingkungan Kemenkeu. Untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan Kemenkeu dalam memenuhi harapan pengguna layanan, Kemenkeu melakukan Survey Kepuasan Pengguna SKP .Pusintek mempunyai berbagai jenis layanan dibidang TIK. Agar layanan tersebut dikenali secara tepat dan diminta sesuai kebutuhan, maka dibuat Daftar Layanan TIK. Salah satu layanan yang termasuk dalam penilaian SKP Kemenkeu tahun 2015 adalah layanan cloud server, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur server dengan menggunakan teknologi virtualisasi. Berdasarkan SKP tahun 2015, layanan cloud server belum memenuhi target. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud pada daftar layanan TIK Pusintek, agar dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan user.Dalam menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud server untuk daftar layanan TIK Pusintek Kemenkeu, penulis menggunakan teori pattern-based infrastructure oleh Robertson dan Sribar dan memulai dengan menyusun data profil aplikasi yang digunakan di lingkungan Kemenkeu. Kemudian dengan menggunakan metode statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi, didapatkan hasil klasifikasi kapasitas server berupa pengelompokan spesifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu dilakukan pemetaan aplikasi terhadap pengelompokan spesifikasi tersebut berdasarkan tingkat kritikalitas yang didapat dari analisis dampak bisnis.

---

Center of Information Systems and Technology Finance Pusintek Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan was appointed as ICT central unit within the Ministry of Finance whose primary function provides ICT services in all spheres of MOF. To measure the quality of public services provided by MoF to meet the expectations of users, the Ministry of Finance conduct User Satisfaction Survey SKP Survey Kepuasan Pengguna .Pusintek has various types of services in the field of ICT. To make that services appropriately identified and requested as needed, they have a Service Catalog. One of the services included in the assessment of the Ministry of Finance SKP 2015 is a cloud services, which provide infrastructure server using virtualization technologies. Based on SKP 2015 report, cloud services user satisfactions do not meet the target.

This study aims to draft specifications cloud services on the Pusintek IT service catalog, in order to meet the expectations of user needs.In preparing the draft service specification cloud server to the list of ICT services In preparing the draft of cloud service specification to the Pusintek IT service catalog, the author uses the theory of pattern based infrastructure by Robertson and Sribar, and begin to compile profile data applications used in the Ministry of Finance. By using descriptive statistical methods using the frequency distribution table, the capacity classification server grouping specifications of high, medium, and low. Besides the mapping of applications to the grouping is based on the specifications of the criticality levels obtained from the business impact analysis."

"Perkembangan ICT pada era globalisasi saat ini menjadikan perbedaan geografis tidak menjadi kendala dalam melakukan kolaborasi, hal ini menyebabkan saat ini berkembang bentuk proyek yang dilaksanakan dalam virtual team. Tantangan dalam memimpin dan mengelola virtual team beragam disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, praktik bisnis, dan sikap, karena itu sangatlah penting pimpinan virtual team mengetahui perbedaan ini dan meningkatkan kesadaran terhadap perbedaan ini. Pengelolaan proyek pada virtual team dan terpisah secara global membutuhkan pengelolaan Global Project yang efektif sehingga jarak yang ada dan segala perbedaan yang disebabkan perbedaan jarak tersebut dapat dikelola dengan efektif sehingga tidak menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan proyek. Bergasarkan systematic review dan survey terhadap praktisi Global Project pada pengembangan software, penelitian ini menghasilkan 27 faktor kesuksesan yang memengaruhi tercapainya kesuksesan Global Project. Pada studi kasus pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui apakah 27 faktor kesuksesan tersebut dipenuhi dalam pelaksanaan Global Project yang telah dilakukan di LPPM ABC, dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa dari 27 faktor kesuksesan terdapat 10 faktor yang belum dapat dipenuhi oleh anggota tim proyek LPPM ABC pada studi kasus, yaitu (1)Roles and responsibility, (2)Team Selection, (3)Job skill and expertise, (4)Team Training, (5)Team Structure, (6)Clear goals and objectives, (7) Project Planning, (8)Project Management, (9) Global Communication strategy, (10) Corporate support. Faktor-Faktor ini diharapkan menjadi bagian yang akan difokuskan dalam pengelolaan Global Project di masa yang akan datang sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai harapan.

---

ICT growth in the globalization era has made the geographical differences not anymore an obstacle for collaborating between teams that distributed in difference location and country. It enables the projects are implemented in the form of a virtual team. The challenges of leading and managing a virtual team are diverse because of the differences in culture, language, business practices, and attitudes, so it is vital for virtual team leaders to know and increase the awareness of these differences. Management of globally dispersed virtual team requires effective global project management so the distance and all the differences caused by the distance can be managed effectively, so it will be no longer the obstacles for achieving the global project success. Based on systematic review and survey to practitioners of global software development project in Indonesia this research comes with 27 critical success factors that will affect the success of global project.

This research took case study in ABCs Research Department and it analyzed whether those 27 success factors are implemented in this case study, and it concludes that out of 27 factors there are 10 factors that were not implemented by global project in this case study, they are (1) Roles and responsibility, (2) Team Selection, (3) Job skill and expertise, (4) Team Training, (5) Team Structure, (6) Clear goals and objectives, (7) Project Planning, (8) Project Management, (9) Global Communication strategy (10) Corporate support. Those 10 factors should be considered deeply in the global project management in ABCs Research Department in order to ensure the success of next global project in the future."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai efektifitas dari e-government di Arsip Nasional RI (ANRI) dalam bentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN, sebagai salah satu bentuk pengembangan e-government dapat memberikan percepatan akses pelayanan kearsipan kepada pengguna melalui satu jaringan berskala nasional. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor rata-rata 2,96 ? 3,56 yang menyatakan bahwa penilaian JIKN cukup efektifdengan kecenderungan efektif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the effectivity of e-government in The National Archives Republic of Indonesia (ANRI), in the form of Indonesian Archival Information Network (JIKN). JIKN, as a form of e-government development can provide access acceleration archival services to the users through one nationwide network. This study is a survey research with quantitative approach in the descriptive design. The results of this study showed an average score of 2.96 to 3.56 which states that the assessment of JIKN quite effectively with the trend effectively."

"Tesis ini membahas kualitas pelayanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. Meski telah berupaya mewujukan pelayanan pengaduan berkualitas baik, jumlah pengaduan yang masuk ke PINDU cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan pengaduan PINDU Pemkab. Pinrang diukur dengan pendekatan hierarchical model of perceived service quality. Penelitian ini menggunakan paradigma positivist. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui survei dalam bentuk penyebaran kuisoner. Responden penelitian adalah masyarakat Pinrang yang pernah merasakan pelayanan pengaduan PINDU pada tahun 2018–2019 sebanyak 103 responden. Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel 2010, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22 dan aplikasi MSI Stat97.XLA. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan PINDU berada pada kategori cukup baik dengan capaian nilai sebesar 3.3556. Oleh karenanya, Pemkab Pinrang perlu meningkatkan kualitas pelayanan PINDU. Upaya ini dapat dimulai secara berurut dari dimensi dengan nilai persepsi terendah hingga dimensi dengan nilai persepsi tertinggi yaitu kualitas hasil, kualitas lingkungan fisik dan kualitas interaksi.

Kata Kunci:

Penanganan Pengaduan, Kualitas Pelayanan, Kualitas Interaksi, Kualitas Lingkungan Fisik, Kualitas Hasil.

---

This thesis discusses the quality of public complaint services organized by the Center for Information and Complaints Service (PINDU) of Pinrang Regency. Although PINDU has made efforts to deliver good quality complaint services, the number of complaints tends to decrease every year. This study aims to analyze the quality of complaint services at the PINDU of the Pinrang Regency Government measured by the hierarchical model of perceived service quality approach. This study uses a positivist paradigm. The data was collected quantitatively using a survey method through questionnaires. Research respondents were the Pinrang community that had experienced PINDU complaint services between 2018–2019, with total respondents of 103. Data processing used Microsoft Excel 2010, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22, and the MSI Stat97.XLA application. Data analysis was done descriptively. The result shows that the complaints service quality of PINDU is in a good enough category with a score of 3.3556. Therefore, Pinrang Regency Government needs to improve the quality of PINDU services. This effort can be started sequentially from the dimension with the lowest perceived value to the dimension with the highest perceived value, namely the quality of the results, the quality of the physical environment, and the interaction quality.

Key Words:

Complaint Handling, Service Quality, Interaction Quality, Physical Environment Quality, Outcome Quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran aspek nilai budaya kolektivisme dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada komunitas Kampung Inggris Pare yang berada di desa Tulungrejo dan Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi digital untuk melihat fenomena sosial yang terjadi. Data yang utamanya didapatkan melalui observasi dan wawancara menunjukan bahwa TIK telah menjadi bagian dari aktivitas lembaga kursus yang ada di Kampung Inggris Pare baik sebagai sarana berbagi informasi, komunikasi, maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya penggunaan TIK memberikan banyak alternatif kepada anggota komunitas dalam berkomunikasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lembaga kursus. Namun penggunaan TIK yang agresif dirasa mulai melunturkan nilai-nilai budaya kolektivisme pada kelompok ini yang juga sering disebut dengan Kalendisme yang telah menjadi pondasi terbentuknya komunitas ini. Kalend Osen sebagai formal opinion leader di komunitas ini berperan dalam menyebarkan nilai-nilai kolektivisme sebagai budaya kelompok pada Kampung Inggris Pare. Sehingga peneliti menemukan sebuah fakta bahwa budaya kolektivisme di sini berperan dalam penggunaan TIK di komunitas ini khususnya pada lembaga kursus.

---

This study aims to explore how the role of aspects of collectivism culture ​​in using information and communication technology (ICT) within community of Kampung Inggris Pare in Tulungrejo and Pelem villages, Pare Subdistrict, Kediri Regency, East Java. This study used a qualitative approach with a digital ethnographic strategy to see social phenomena that has occured there. The data that were mainly obtained through observation and interviews shows that ICT has become part of the daily activities in existing course institutions in Kampung Inggris Pare both as a means of sharing information, communication, and in teaching and learning activities. Basically the use of ICT has provided many alternatives to the community members in communication, as well as to increase the productivity of course institutions. However, the aggressive use of ICTs has been fading the cultural values ​​of collectivism in this group which is also often referred to as Kalendisme which has been the foundation of this community formation. Kalend Osen as the formal opinion leader in this community played a role in spreading collectivism values ​​as a group culture in Kampung Inggris Pare. So the researcher found that the culture of collectivism here plays a role in the use of ICT within this community, especially at the course institutions."

"Country Brand Index (CBI) Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Future Brand pada tahun 2012 berada di urutan 78 di antara 118 negara, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. CBI merupakan indeks persepsi global tentang citra sebuah negara di seluruh dunia yang ditinjau dari aspek budaya, industri, ekonomi dan kebijakan publik.Kementerian Luar Negeri telah melakukan sejumlah upaya peningkatan citra Indonesia melalui diplomasi publik, di antaranya dengan pemanfaatan media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut masih belum optimal, di antaranya dapat terlihat dari masih rendahnya popularitas akun media sosial Kementerian Luar Negeri.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pejabat Kemlu dan pakar media sosial, serta observasi terhadap kegiatan diplomasi publik dan media sosial Kementerian Luar Negeri. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT, McKinsey’s 7S, dan PEST. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan QSPM.Penelitian ini berhasil mengidentifikasikan 5 kekuatan, 9 kelemahan, 8 peluang, dan 6 ancaman yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan 17 strategi pemanfaatan media sosial yang dipetakan ke dalam 6 sasaran strategis. Seluruh strategi tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana kerja untuk rentang waktu tiga tahun. ;Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period.

---

Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.

The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.

The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.

This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period."

"Dari berbagai bidang industri, maka perusahaan di industri TIK dengan high technology-nya memiliki Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization EBITDA multiple dan Price to earning ratio PER relatif lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan di bidang industri sektor riil, jika dibandingkan dengan kinerja keuangan historikal. Nilai perusahaan seringkali dipersepsikan terlalu tinggi dan tidak rasional, jika diperbandingkan dengan aspek keuangan historikal saja. Dalam bisnis TIK, nilai perusahaan bisa menghasilkan Enterprise Value EV yang tinggi, bahkan untuk perusahaan yang dalam tahap pengembangan ataupun masih merugi. Aspek Non keuangan seperti jumlah pelanggan, jumlah transaksi, pemanfaatan teknologi serta faktor sinergi memberikan peluang bagi Perusahaan untuk dapat menciptakan new revenue driver sehingga Perusahaan dapat beroperasi dan tumbuh pendapatannya secara berkelanjutan. Studi kasus pada Perusahaan ini, untuk memperoleh gambaran bagaimana aspek non keuangan Perusahaan memberikan kontribusi kepada nilai Perusahaan dibandingkan jika hanya menggunakan faktor keuangan.

---

From the various types of types of industry, the companies in the ICT business having Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization EBITDA , multiple and price to earnings ratio PER is relatively higher than the companies in other sector, compared to the historical financial performance of each company. Value companies are often perceived as too high and irrational, if judging by the historical financial aspects only. In the ICT business, the company 39 s value could generate Enterprise Value EV is high, even for companies in the development stage or burden with financial losses. Non financial aspects such as the number of subscriber, number of transactions, high technology uses as well as the synergy factor, provides an opportunity for the Company to be able to create new revenue driver, so that the Company can operate and grow revenue in a sustainable and recurring. The case studies in the company, to obtain a view that non financial aspects of the company can give a contribution to the Company Value than if just using historical financial factors."