Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal sebagai perbuatan atau perjanjian pura-pura. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura adalah sah dan mengikat para pihak, hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pdt/1991. Mengenai status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dalam kasus ini, jika mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah dan bangunan beralih jika dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, namun jika mengacu pada Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka hak atas tanah dan bangunan beralih pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris pada saat membuat akta sebaiknya memastikan bahwa kehendak para pihak yang akan diformulasikan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai pembatalan akta maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan serta memeriksa fakta-fakta materiil yang terjadi sebelum pembuatan akta, di samping formalitas pembuatan akta.

---

The sale and purchase binding agreement is generally a preliminary agreement before the sale and purchase is carried out, but in practice sometimes the sale and purchase binding agreement is used as collateral in a debt agreement. Thus, the legal act listed in the deed is not a legal act that actually occurs between the parties, such a condition is known as an act or sham agreement. This study analyzes the validity and ownership status of the object in the deed of the sale and purchase agreement as a pretend agreement. This study uses a juridical-normative research method using secondary data, and data collection tools in the form of document studies. Based on the results of the study, the deed of sale and purchase agreement as a pretend agreement is valid and binding on the parties, this is contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2510 K/Pdt/1991. Regarding the ownership status of land and building rights in this case, when referring to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land and building rights are transferred if a deed of sale and purchase is made before the PPAT, but if it refers to Article 94 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, the rights to land and buildings are transferred when there is a court decision that has permanent legal force. The notary at the time of making the deed should ensure that the will of the parties to be formulated in the deed does not conflict with the applicable legal provisions. If one of the parties files a lawsuit regarding the cancellation of the deed, the Panel of Judges must consider and examine material facts that occurred before the making of the deed, in addition to the formalities of making the deed."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan juga akan menjadi cacat hukum jika objeknya berdasar pada akta jual beli yang cacat hukum, kemudian bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dapat menempuh jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi sebagai perlindungan hukumnya jika akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, serta terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan secara administratif. Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/PDT/2017, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah merugikan pihak ketiga berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.

---

This research discusses about Mortgage Right that is born based on Sale and Purchase Deed made by PPAT. Sale and Purchase Deeds are the basis of the registration of land rights to be used as an object of collateral for additional agreements from a principal agreement in the form of a credit agreement. Making a deed of Sale and Purchase must fulfill the legal agreements requirements because if the agreement does not meet the requirements, it can cause the deed to become legally flawed. The problem in this research are the legal consequences of the mortgage rights that are born based on the Sale and Purchase Deed that is legally flawed and not binding by the court, legal protection for the Bank as the creditor as the holder of the mortgage rights that the deed of giving the mortgage right is determined to be legally flawed, and the responsibilities of PPAT that make the deed of Sale and Purchase. The research method used in this article is normative juridical research with descriptive analytical research type. Data analysis conducted using qualitative methods.

The results of this research can be concluded that Mortgage Right will also be a legal defect if the object is based on a deed of legal defect, Bank as creditor as holder of mortgage right can take a non-litigation or through litigation path as legal protection if the deed is granted as legally flawed and not binding by the court, and there are 3 (three) responsibility of PPAT to the deed he made, namely civil, criminal and administrative liability. In the case of Supreme Courts Decision Number 3232 K/PDT/2017, PPAT can be held liable on a civil basis because it has harmed third parties in the form of material losses and immaterial losses."

"Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut.

---

The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dan Tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif Analitis dan kualitatif.Hasil penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/Pdt/2016, bahwa tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak tidak tercapai, dalam hal ini Notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan salinan dalam jangka waktu yang lama sehingga para pihak tidak mengetahui isi akta yang sebenarnya. Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris guna autentiknya akta tersebut dan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan dengan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif.

---

This thesis examines the legal consequences of a Pre Sale and Purchase Agreement that is not read out and not provided a copy. This is related to a notary's obligation under the Notary Law, Notary's Code of Ethic and applicable laws and regulations in carrying out its function. The problem statement of this research regards to the making procedure of a notarial deed form of Pre Sale and Purchase Agreement that aims to protect the interest of the parties and the responsibility of the Notary for its legal acts. The method used in this writing is normative legal research that is analytical descriptive and qulitative.The result of this research is related to the Supreme Court Judgement Number 560 K/ Pdt/2016 that the making procedure of the Pre Sale and Purchase Agreement does not protect the interest of the parties, due to the Notary's failure to read out and provide a copy of the deed for an amount of time resulting to the parties unawareness of its actual content. The reading of the deed is an obligation that must be fulfilled by the Notary in order to authenticate the deed, and the actions done by the Notary may be subject to both criminal, civil or administrative sanctions."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris dan tidak diketahui oleh salah satu pihak, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis terhadap itikad baik para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan juga akibat hukum terhadap perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/PTS/MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh calon penjual dan calon pembeli yang harus dilaksanakan oleh keduanya dengan itikad baik. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang dimiliki oleh akta otentik. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, Notaris sebagai pejabat umum diharapkan bersikap netral dan tidak memihak. Perubahan klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris harus diketahui oleh semua pihak sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari dan menjauhkan Notaris dari sanksi-sanksi.

---

This thesis is based on by the change in a Sale and Purchase Binding Agreement which done by a notary and were not known by one of the parties, so the discussed the analysis of good faith parties in a Sale and Purchase Binding Agreement trading and also caused by law on changes in Sale and Purchase Binding Agreement which were not known by one of the parties. In this thesis, the analysis of the matter is contained in the award of the Tribunal Notary Superintendent the City Number : 02 /PTS/ MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. The kind of research from the it is research law with put yuridis-normatif research and type descriptive research. Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale and purchase of right on land that must be implemented by the two of them in good faith. It is suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed. In making a Sale and Purchase Binding Agreement, notary as public officials are expected to be neutral and impartial. Change a clause in a Sale and Purchase Binding Agreement done by notary must be known by all parties that does not cause loss for one party at a later date and removed from notary`s penalty."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"Kebutuhan masyarakat bermula dari adanya tukar menukar tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka lebih disebut dengan jual beli dan itu dilaksanakan dengan perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian maka dibutuhkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan menurut hukum adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri untuk dituangkan dalam akta notaris yang dibuat oleh notaris. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum akan akta yang dibuat tersebut. Notaris yang membuat akta tersebut dalam kasus ini adalah notaris yang telah diangkat sumpah dan berwenang membuat akta otentik. Permasalahan yang dibahas oleh penulis mengenai akta yang dibuat oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangannya akan tetapi hakim membatalkan dengan pertimbangannya bahwa objeknya berada diluar wilayahnya. Maka yang menjadi permasalahan bagaimana keabsahan akan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangannya? dan bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa luas yang telah dibuat oleh notaris?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Dari hasil penelitian maka diperoleh simpulan adalah akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara calon pembeli dengan calon penjual dan keabsahan perjanjian yang dibuat tersebut sah merupakan akta otentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai kuasa kekuatan surat kuasa luas tersebut merupakan surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dimana penjual memberikan kuasa istimewa kepada pembeli untuk melakukan kewajiban daripada pemberi kuasa tersebut dan kuasa luas tersebut juga merupakan akta otentik.

---

Needs of the community initiated from trade-offs but over time it become sale and purchase which executed with agreement. Agreement from both parties is required to make a notarial deed. Deals according to law is both parties in an agreement must have the free will to bind themselves in notarial deed. Authentic notarial deed aim to obtaining legal certainty of intended deed. In this case, the notary is a person appointed oath and authorized to make an authentic deed. The case discussed by the author is regarding the deed made by a notary who is already in accordance to its jurisdiction but the judge has canceled with his discretion that the object was outside its territory. This thesis discusses about the validity of the deed of agreement of sales and purchase made by the notary in accordance to its jurisdiction? And how is the strength and position of the power of attorney that has been made by a notary? This research is a normative juridical research with explanatory and prescriptive typology. This study conclude that deed the notarial deed meets the requirements in issuing the deed of agreement of sales and purchase between potential buyers with potential sellers and validity of the agreement made is legitimately an authentic deed in accordance with legislative regulation and regarding the power of vast letter of authority which is a unity in the making of binding sale and purchase agreement whereas seller gives special powers to buyers to do his duty rather than granting power of attorney and vast power is also an authentic deed."