Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah salah satu bentuk operasi militer yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. OMSP dilakukan oleh TNI untuk menghadapi ancaman yang sangat kompleks, dilaksanakan secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman nonmiliter yang diidentifikasikan berdasarkan analisa kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap salah satu gatra dalam panca gatra, yakni ekonomi. Terwujudnya ketahanan pangan berakibat langsung pada terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dan terpenuhinya human security. Dalam pandangan United Nations Development Programs (UNDP) ada dua aspek utama dalam human security, salah satunya adalah bebasnya manusia dari kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, dan tekanan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Presiden menugaskan TNI AD untuk ikut serta berperan dalam program tersebut. Bagi TNI AD tugas ini merupakan sebagian bentuk pengembanan perintah dari Undang-Undang TNI dalam hal memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas inilah yang sedang diemban oleh Kodim 1681/TTU dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dengan tehnik deskriptif analisis, selanjutnya data yang digali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai institusi yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, Kodim 1618/TTU melaksanakan tugas dan perintah dengan maksimal. Namun disisi lain dihadapkan dengan UU maka seharusnya penugasan TNI dalam mendukung institusi sipil yakni Kementan dan Pemda guna mewujudkan ketahanan pangan melalui OMSP harus dengan kebijaksanaan dan keputusan politik negara. Selanjutnya dengan melihat letak geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam diwilayah TTU maka strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten TTU sebaiknya diikuti dengan melaksanakan usaha peternakan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang baru khusus bagi Kodim 1618/TTU dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan menggiatkan usaha peternakan bagi masyarakat TTU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

---

Military Operations Other Than War (MOOW/OMSP) is a form of military operation carried out in the context of carrying out the main tasks of the TNI. The MOOW/OMSP is carried out by the TNI to deal with very complex threats, carried out actively in solving various problems faced by the Indonesian nation. The threat in question is a non-military threat identified based on an analysis of the strategic environmental trends that occur in the face of the main tasks of the TNI. The threat to food security is a threat to one of the the five gatra, namely the economy. The realization of food security has a direct effect on the realization of social stability in the community and the fulfillment of human security.

According to the United Nations Development Programs (UNDP), there are two main aspects in human security, one of which is human freedom from hunger, malnutrition, disease, and pressure. In order to realize food security, the President assigned the Indonesian Army to take part in the program. For the Army the task is part of the development of orders from the TNI Law in terms of empowering defense areas. This task is being carried out by Kodim 1681 / TTU to execute the food security program. This study uses qualitative research where the presentation of the data with descriptive analysis techniques, then the data is extracted using in-depth interviews and field observations.

The results of the study showed that as an institution that held firm to the Soldier’s Oath and Seven Fundamental Commitments, Kodim 1618 / TTU carried out their duties and orders to the maximum. However, on the other hand, faced with the Law, the assignment of the TNI in supporting civil institutions, namely Ministry of Agriculture and Regional Government in order to realize food security through MOOW/OMSP, must be based on state policies and political decisions. Furthermore, by looking at the geographical location, demographics, and natural resources in the TTU region, the strategy in realizing food security in TTU Regency should be followed by implementing livestock business. For this reason, it is necessary to make a new policy specifically for Kodim 1618 / TTU in order to realize food security by intensifying livestock business for TTU communities based on legislation."

"Tujuan awal kehadiran Militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan wilayah, kewibawaan pemerintahan, serta melindungi seluruh rakyat dari ancaman fisik yang membahayakan. Pergeseran konstelasi global menjadikan peran militer bergeser ke ranah non-militer, sehingga melahirkan konsep Operasi Militer Selain Perang yang kini dilaksanakan oleh TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Di Indonesia dimana masyarakat mengalami trauma persepsi atas penyimpangan dwifungsi ABRI pada masa lalu, konsep Operasi Militer Selain Perang merupakan salah satu bentuk perluasan peran militer di bidang non-perang yang masih dapat diterima masyarakat. Skripsi ini akan membahas Operasi Militer Selain Perang dari segi historis dan teoritis serta mengkaji nya melalui tinjauan hukum secara menyeluruh dengan menginventarisasi hukum-hukum positif terkait dengan Operasi Militer Selain Perang di Indonesia.

---

---

The initial purpose of a military institution is to be the national defense tool that meant to protect the sovereignty of the territory, the authority of government, and to protect all the people of serious bodily harm. Shifting global constellation make Military role shifts to the non-military sphere, thus giving birth to the concept of Military Operations Other Than War that now being implemented by the military as an advanced instrument of the state in the field of defense and security. In Indonesia, where people are traumatized by the perception of irregularities ABRI's dual function in the past, the concept of Military Operations Other Than War in Indonesia is one of the expansion of the military's role in the field of non-war can still be accepted by society today. This paper will elaborate the Military Operations Other Than War in Indonesia in terms of historical and theoretical as well as reviewing it through a legal review thorough inventory of positive laws related to Military Operations Other Than War in Indonesia."

"Museum adalah tempat yang sangat strategis dalam penyampaian pesan dari pengelola museum kepada pengunjung ( masyarakat). Museum tidak boleh lagi hanya memikrkan kebutuhan internalnya saja tapi harus juga memikirkan pihak eksternalnya yaitu masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu tesisi ini membahas bagaimana mengoptimalkan fungsi museum sebagai media komunikasi bagi pngunjung agar masyarakat atau pengunjung mendapatkan informasi yang luas dan benar tentang TNI melalui Museum Bhakti TNI. Museum memiliki empat media komunikasi yaitu melalui koleksi, melalui program kegiatan publik, ikut serta dalam kegiatan dan ruang publik, dan melalui kegiatan kebijakan kehumasan dalam kegiatan sehari. Empat hal inilah yang akan dioptimalkan perannya berdasarkan konsep dan teori komunikasi museum dan new museum sehingga akan menghasilkan konsep komunikasi yang efektif, atraktif, dan komunikatif di Museum Bhakti TNI.

---

Museum is a strategic place to send a message from museum to the visitor or people. Museum may not just be care of it internal need but it also must be care of the external need like visitor and it environments . Therefore this thesis is focused and discussed of how to optimize the function of museum as communication media for visitor in order to they can get more information effectively and accurately through Bhakti TNI Museum. Museum have four communications media they are: collections, Public activities program, following in activity and public space, by daily activities of public policy. These four things that will be optimized based on concept of communication theories and new museum theories, so it can produce the effective, attractive, and communicative communication concept in Bhakti TNI Museum."

"ABSTRAKPelaksanaan tugas TNI diluar fungsi pertempuran dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang OMSP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Luasnya cakupan OMSP mengundang pro dan kontra, ada kekhawatiran TNI kembali campur tangan dalam ranah sipil seperti masa Orde Baru. Pengerahan TNI dalam proyek penertiban Kalijodo menimbulkan berbagai perdebatan, banyak pihak yang mengkritik dan mempertanyakan, bahkan menolak pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dalam kegiatan penggusuran tersebut. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pelibatan TNI dalam penertiban Kalijodo bisa dipandang sebagai implementasi tugas OMSP TNI dalam membantu tugas pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis implementasi OMSP dalam perbantuan TNI pada Pemerintah Daerah dengan studi kasus penertiban Kalijodo Jakarta Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa perbantuan TNI dalam Operasi Penertiban Kalijodo berdampak positif meskipun masih mengundang polemik karena adanya kelemahan dalam hal legitimasi dan payung hukumnya sehingga perlu dilakukan perumusan regulasi secara tepat untuk menghindari adanya penyalahgunaan profesional TNI sebagai alat kekuasaan. Kata Kunci ; Kalijodo, OMSP, pelibatan, penertiban, TNI, tugas perbantuan.

---

ABSTRACTImplementation of TNI duties beyond the function of combat is categories as Military Operation Other Than War OMSP , such as regulated Law Number 34 FY 2004 on Indonesian Armed Forces TNI . The extent of OMSP scope invites pros and cons, there are concerns the TNI re intervenes in the civil domain same as ldquo the Orde Baru rdquo period. TNI deployment in the Kalijodo eviction project give raise debates, many critics and questioning and even of TNI involvement denial in the Kalijodo eviction project as a national defense force. Whereas when referring to Law No. 34 FY 2004 on TNI, the involvement in the Kalijodo evictions project can be seen as the implementation of OMSP task in terms of assisting local government. Through a qualitative approach aimed at illustrate and analyzing of the implementation of OMSP in the TNI assistance to the local government with a case study of eviction project Kalijido North Jakarta. The results revealed that TNI assistance in Kalijodo Eviction project has a positive impact eventhough still as debatable due to legal protection and legitimacy weaknesses. Acccording to that, it is urgent to formulate regulations appropriately to avoid TNI abuse of power.Keywords assistance, eviction, involvement, Kalijodo, MOOTW, OMSP , TNI"

"ABSTRAKUntuk mewujudkan daya tangkal kewilayahan yang tangguh, diperlukan sinergitas yang baik dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, terutama antara institusi sipil dan militer Pemerintah Daerah dan Kodim . Perbedaan pendapat yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan sejak dini sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang ditujukan untuk menganalisi sinergitas hubungan sipil-militer di Kabupaten Banyumas dalam konteks tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang belum dapat diwujudkan secara optimal, karena adanya perbedaan pemahaman tentang peran Pemda dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

---

ABSTRACTTo realize the tough territory shallower power, good synergy is required in the empowerment defence area, especially between civilian and military institutions local government and military district area command . The differences of opinion occur due to the difference of perception according to role of local government in order to early empowerment defence area preparation in accordance with Number 3 Year 2002 Act about The Defence of The Country. This research uses qualitative method aimed the synergies analyzing in civil military relations Banyumas Local government and Banyumas District Military Command in order to empowerment of defence area. The research prove that synergies of civil military relations can not realize optimally in Banyumas district, due to understanding difference about the local government role in empowerment of defence area."

"Bagi beberapa individu di banyak negara, makanan yang sehat dan cukup sudah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Satu dari tiga orang di seluruh dunia tidak memiliki akses makanan yang memadai; oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencari cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Faktanya, Pendapatan dari individu bukanlah faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, dan bisa dikaitkan dengan tabungan dari seorang individu. Studi ini mengkaji peran tabungan terhadap ketahanan pangan dan dampak penggunaan berbagai jenis tabungan, termasuk tabungan formal dan non-formal dengan menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk memastikan komparabilitas kelompok tabungan dan non-tabungan terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menemukan bahwa status ketahanan pangan individu berdasarkan Food Consumption Score (FCS) telah meningkat karena partisipasi menabung, yang meningkatkan status ketahanan pangan mereka menjadi upper-bound borderline atau food-secure lower-bound. Dari sisi tabungan formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan formal hanya berdampak kecil terhadap ketahanan pangan. Hasil dari penelitian menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong masyarakat menabung selain memiliki tabungan formal dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, program jaminan sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos) dapat difokuskan untuk mendorong masyarakat menabung daripada mendukung masyarakat untuk memiliki rekening tabungan formal.

---

Achieving sufficient and healthy food has been one of the challenges faced by many countries. Around one out of three people worldwide do not have access to adequate food; hence, it is crucial to figure out ways to improve food security. High income is not the determinant of food security, and it can be related to financial products such as savings. This study examines the role of saving on food security and the impact of using different types of savings, including formal and non-formal savings using Propensity Score Matching (PSM) to ensure the comparability of saving and non-saving groups on food security. The research found that the individuals' food security status based on Food Consumption Score (FCS) had been improved due to saving participation, which increases their food security status to be upper-bound borderline or food-secure lower-bound. In terms of formal saving, the result demonstrated that formal saving only has a small impact on food security. The study's findings advocate for policy recommendations to encourage people to save despite having formal savings by improving the financial literacy of Indonesian people. Moreover, social security programs such as Bantuan Sosial (Bansos) could focus on encouraging people to save instead of supporting low-income people to have formal saving accounts."

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"Ketahanan pangan menjadi isu strategis di Kabupaten Sukabumi mengingat kabupaten ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 37 % atau dengan kata lain 1 dari 3 anak di Kabupaten Sukabumi mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat ketahanan pangan masyarakat dan merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi kejadian stunting di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis data EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation) yang dirumuskan dalam satu analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Pendekatan penelitian menggunakan Global Food Security Index dan Food Security and Vulnerability Atlas. Hasilnya ditemukan bahwa ketahanan pangan ditinjau dari dimensi affordability dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dimensi availability jumlah ketersediaan pangan telah memenuhi standar ideal, sementara dimensi quality and safety belum memenuhi standar ideal. Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah desa rawan pangan sebesar 168 desa. Strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi stunting yang paling tepat digunakan adalah Strategi Diversifikasi yang dilakukan melalui: (1) diversifikasi pangan; (2) optimalisasi ketersediaan pangan dan ternak; (3) penyediaan lapangan kerja pada industri pertanian; dan (4) membatasi konversi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan upaya koordinasi yang sinergi dan berkesinambungan antar lembaga dalam meningkatkan ketahanan pangan dan penanganan stunting. Selain itu, program percepatan diversifikasi pangan agar lebih ditingkatkan mengingat pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah dan menangani stunting.

---

Food security has becoming strategic issue in Sukabumi District in view of this district still having stunting prevalence 37%. In other word, one of three children in Sukabumi District having stunting. This research aims to maping the level of society food resilience and to formulating the strategy of increasing food security in minimizing case of stunting in Sukabumi District. The method applied in this reasearch is descriptive qualitative which combined with EFE (External Factor Evaluation) and IFE (Internal Factor Evaluation) analysis in one formula SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Research also used an approach of Global Food Security Index and Food Security and Vulnerability Atlas. The results of this research are considered from affordability dimension, whole society could afford it; availability dimension, amount of food availability has fulfill the ideal standard; while quality and safety dimensions heve not fulfill the ideal standard. Sukabumi District are having 168 villages that food insecurity. The appropriate strategy of increasing food security in minimizing stunting is Diversification Strategy, which implementing through: (1) food diversification; (2) optimilizing food and livestock availability; (3) providing employment in agriculture areas; and (4) restraining the conversion of agricultural land. The government of Sukabumi District need to striving for sinergic and continuous coordination among institutions in increasing food security and handling the prevention of stunting. Furthermore, the acceleration programme of food diversification have to be improved considering the importance of fulfilling nutrition for preventing and treating stunting."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana Rusia memanfaatkan Chechnnya yang merupakan bagian dari Federalismenya sebagai alat dari strategi geopolitik Rusia pada operasi militer ke Ukraina. Pada konflik di Ukraina yang secara geografis tidak jauh dari Chechnya, Rusia menggunakan militer Chechnya sebagai kekuatan tambahan dan psywar pada Operasi Militer ke Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan deskriptif analitis dengan teori pendukung dari Nicholas J. Spykman mengenai geopolitik. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan Chechnya sebagai sebuah alat geopolitik dari kekuatan militer dan etnisitasnya guna mengamankan letak secara geografis pada operasi militer ke Ukraina di tahun 2022.

---

This research analyzes how Russia utilizes Chechnya which is part of its Federalism as a tool of Russia's geopolitical strategy in military operations to Ukraine. In the conflict in Ukraine which is geographically not far from Chechnya, Russia uses the Chechen military as an additional force and psywar in Military Operations to Ukraine. This study uses the research method of literature study and analytical descriptive with supporting theory from Nicholas J. Spykman regarding geopolitics. The hypothesis of this research shows that Russia is using Chechnya as a geopolitical tool from its military strength and ethnicity to secure its geographical position in a military operation against Ukraine in 2022."