Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas kini sudah mulai terbuka di beberapa perusahaan baik perusahaa BUMN maupun perusahaan swasta karena pegawai disabilitas mampu membuktikan bahwa kinerja pegawai disabilitas sangat efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun perusahaan tidak dapat hanya melihat pegawai disabilitas sebagai sumber daya manusia yang bekerja tanpa memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pegawai disabilitasnya terutama dalam hal pengembangan karir seperti menjadi ahli di bidang pekerjaannya serta tersedianya aksesibilitas berbagai fasilitas penunjang yang dapat mendukgung mobilitas pegawai dalam beraktivitas. ILO sebagai organisasi perburuhan telah menyusun standar pengelolaan tenaga kerja disabilitas di dunia kerja agar dapat tercipta situasi kerja yang tidak diskriminatif dan inklusif. Dalam hal ini pengalaman penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kriteria pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang sesuai dengan guidelines ILO. Untuk itu dilakukan penelitian tentang pengalaman bekerja para pegawai disabilitas selama bekerja di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta berdasarkan perspektif penyandang disabilitas sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pengambilan sampel informan melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perekrutan perusahaan terhadap pegawai disabilitas masih mengandung diskriminasi sebab hanya penyandang disabilitas yang berada di Balai saja yang mendapat kesempatan bekerja namun tidak seluruh penyadang disabilitas angkatan kerja selain itu dalam hal pengembangan karir dan pengadaan fasilitas umum yang masih belum aksesibel bagi pegawai disabilitas di perusahaan. Saran yang diberikan antara lain perusahaan dapat membuat kebijakan pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang tidak diskriminatif sejak dalam tahapan rekrutmen, seleksi, pengembangan karir dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan yang diharapkan pada guidelines ILO terkait pengelolaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan sejalan dengan harapan umum yang diinginkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga sehingga dapat mewujudkan workplace inclusion dalam dunia kerja.

---

ABSTRACT

Job opportunities for persons with disabilities have now begun to open in several companies, both state-owned enterprises and private companies because disability employees are able to prove that the performance of disability employees is very effective in accordance with the targets set by the company. But companies cannot only see disability employees as human resources who work without regard to welfare and increase the ability of their disability employees, especially in terms of career development such as becoming experts in their fields of work and the availability of accessibility to various supporting facilities that can support employee mobility in their activities. The ILO as a labor organization has set standards for managing disability labor in the world of work in order to create a non-discriminatory and inclusive work situation. In this case the experience of persons with disabilities is very necessary in assessing the ability of companies to meet the criteria for managing disability labor in accordance with ILO guidelines. For this reason, research was conducted on the experience of working with disability employees while working in state-owned companies and private companies based on the perspective of persons with disabilities themselves. This study uses a qualitative approach with a type of case study of informant sampling through a snowball sampling technique. The results of the study found that the recruitment of companies with disability employees still contained discrimination because only persons with disabilities in the Balai had the opportunity to work but not all workers with disabilities other than that in terms of career development and provision of public facilities that were still not accessible for disabled employees. at the company. Suggestions given include companies can make policies for managing disability workers who are not discriminatory since the stages of recruitment, selection, career development and provision of facilities and infrastructure needed for persons with disabilities as expected in ILO guidelines related to the management of persons with disabilities in the world of work and in line with the general expectations desired by Law Number 8 of 2016 concerning Disabled Persons as well so that they can realize workplace inclusion in the world of work.

"

"Kualitas interaksi antara orang tua dan anak diketahui memengaruhi kemampuan sosial- emosional anak. Pada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, kualitas interaksi yang positif tercipta melalui penerimaan orang tua terhadap kondisi anak. Dalam menjalani serangkaian proses hingga akhirnya mampu menerima kondisi anak, dibutuhkan keberfungsian keluarga yang sehat. Keberfungisan keluarga yang sehat memungkinkan orang tua untuk menanggulangi berbagai tantangan yang ditemui sebagai implikasi dari kondisi anak. Penelitian ini bertujuan menguji peran penerimaan orang tua dalam memediasi pengaruh keberfungsian keluarga terhadap kemampuan sosial-emosional anak berkebutuhan khusus. Sejumlah 291 orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar terlibat sebagai partisipan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tiga alat ukur yaitu Family Assessment Device, Elementary School Student Social and Emotional Skills Survey dan Parental Acceptance-Rejection Questionnaire Short Form. Selanjutnya, data diolah menggunakan program IBM SPSS versi 22 dan R versi 3.4.2 dengan Lavaan 0.6-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan orang tua tidak berperan secara signifikan dalam memediasi pengaruh keberfungsian keluarga terhadap kemampuan sosial emosional anak berkebutuhan khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika hubungan antara keberfungsian keluarga, penerimaan orang tua dan kemampuan sosial emosional anak berkebutuhan khusus turut dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti gaya atau pola pengasuhan dalam keluarga.

---

Interaction quality between parents and children is known to be associated with the development of childrens social-emotional competence. In families with special needs children, the bond is built through parental acceptance. In the process of experiencing phases until eventually accepting the childrens condition, a healthy family function is required. A healthy family function empowers parents to overcome many challenges in taking care of special needs children. This study aims to examine the role of parental acceptance in mediating the effect of family functioning on the social-emotional competence of special needs children. A total of 291 parents whose children attend elementary schools are involved as participants. Three instruments used were: Family Assessment Device, Social Skills and Emotional Survey of Primary School Students and Short Form of Parental Acceptance-Rejection Questionnaire. Data processing conducted using IBM SPSS version 22 and R version 3.4.2 with Lavaan 0.6-5. The result determines that parental acceptance doesnt have a significant role in mediating the effect of family function on the social-emotional competence of special needs children. This indicates that the relationship between family function, parental acceptance and social-emotional competence of special needs children are also affected by other additional factors, such as parenting style."

"Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

---

This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari strategi pengajaran guru terhadap penerimaan teman sebaya siswa normal pada siswa berkebutuhan khusus di SD negeri inklusif dan SD swasta inklusif dengan n=73 unit analisis kelas. Penelitian ini dilakukan pada 10 SD negeri inklusif dan 8 SD swasta inklusif di Jakarta, Depok dan Bogor. Penelitian ini menggunakan Bender Classroom Structure Questions Versi Indonesia (BCSQ-VI) untuk mengukur strategi pengajaran dan Peer Acceptance Scale (PAS) untuk mengukur penerimaan teman sebaya. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa strategi pengajaran mempunyai pengaruh terhadap penerimaan teman sebaya siswa normal pada siswa berkebutuhan khusus di SD negeri inklusif (R=0,342, p<0,05). Hasil yang berbeda ditemukan di SD swasta inklusif, strategi pengajaran di SD swasta inklusif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan siswa normal pada siswa berkebutuhan khusus (R=0,337, p>005). Hasil perbandingan strategi pengajaran di SD negeri inklusif dan SD swasta inklusif menunjukan hasil yang tidak signifikan. Tidak ada perbedaan strategi pengajaran di SD negeri inklusif dan SD swasta inklusif. Hasil yang sama terlihat pada perbandingan penerimaan teman sebaya siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus di SD negeri inklusif dan SD swasta inklusif. Tidak ada perbedaan penerimaan teman sebaya siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus di SD negeri inklusif dan SD swasta inklusif.

---

The purpose of this study was to determine effects of teacher’s strategy on students peer acceptance toward disability students in inclusive public and private elementary school with n=73 class unit class analysis. This study was conducted in 10 inclusive public elementary school and 8 inclusive private elementary school in Jakarta, Depok and Bogor. This study uses measuring instruments Bender Classroom Structure Question Version Indonesian (BCSQ) to measure teaching strategy and Peer Acceptance Scale to measure peer acceptance.

Results from regression analysis found that there is significant effect of teaching strategy on students peer acceptance in inclusive public elementary school (R=0,342, p<0,05). Different result found in inclusive private elementary school, there is no significant effect of teaching strategy on students peer acceptance in inclusive private elementary school (R=0,337, p>005).

The comparative of teaching strategy in inclusive public elementary school and inclusive private elementary school found the results no significant different. Further, the comparative of peer acceptance in inclusive public elementary school and inlusive private school found the results that no significant different."

"Terdapat 8.56% penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015. Berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, terdapat kesenjangan upah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas (NPD). Penelitian ini ingin melihat diskriminasi yang dialami oleh PD dalam dunia kerja dengan mencari tahu apakah faktor disabilitas mempengaruhi upah yang mereka terima. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2018 dan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menemukan bahwa secara umum disabilitas mempengaruhi upah secara negatif. Selain itu, dari semua jenis disabilitas, kesulitan mobilitas dan pendengaran memiliki dampak negatif yang paling tinggi dibandingkan jenis disabilitas lainnya.

---

According to SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015, 8.56% Indonesians are disabled. Based on SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, there is a wage gap between disabled person and non-disabled person. This study wants to see the discrimination faced by the disabled in the workplace by finding out whether disabilities affect the wages they receive. Using data from SAKERNAS 2018, with Ordinary Least Square (OLS) method, this study finds that generally disabilities have a negative impact to wage. Also, between the disabilities, mobilty and hearing have the highest negative impact on wage.

 

"

"Indeks pembangunan manusia masih menjadi tolok ukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam kemampuan dasar manusia, dimensi tersebut meliputi: indikator umur yang panjang, pencapaian pendidikan, dan standar hidup yang layak, tetapi dalam indikator standar hidup yang layak, indeks pembangunan manusia hanya memperhitungkan pendapatan nasional bruto dan tidak mencerminkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, kritik dalam indeks tersebut ada pada data yang buruk, indikator yang salah, dan spesifikasi yang salah. Penyandang disabilitas selalu dianggap tidak mampu menggunakan seperangkat “fungsi” terkait kapabilitasnya sebagai manusia dalam mengoptimalkan kesejahteraan. Artikel ini menggunakan pendekatan kapabilitas untuk membahas kerangka kesejahteraan penyandang disabilitas, yakni untuk mengusulkan pergantian utilitas dengan kapabilitas sebagai objek nilai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan refleksi kritis untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mendapatkan sumber. Tujuannya adalah untuk mengkritik indikator dari indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks penilaian pembangunan manusia harus melibatkan konsep pendekatan kapabilitas yang menyeluruh agar para penyandang disabilitas juga mampu menggunakan fungsi dan kemampuan mereka terhadap sumber daya yang mereka miliki dan mengusulkan kerangka kerja baru untuk implikasi kebijakan yang diterapkan melalui pembangunan inklusif.

---

The human development index is still a benchmark for a country's average brand in basic human capabilities, these dimensions include long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living, but in indicators of a decent standard of living, the human development index only takes into account income national gross and does not reflect justice for persons with disabilities. Thus, the criticism of the index is on bad data, wrong indicators, and wrong specifications. People with disabilities are always considered unable to use a set of "functions" related to their capabilities as humans in optimizing their welfare. This article uses a capabilities approach to discuss the well-being framework for persons with disabilities, namely to suggest replacing utility with capabilities as objects of value. To answer these problems, this article uses literature study and critical reflection methods to collect, present, and obtain sources. The aim is to highlight the indicators of the human development index. Therefore, this study concludes that the human development assessment index must involve the concept of a comprehensive capability approach so that people with disabilities are also able to use their functions and abilities with the resources they have and propose a new framework to imply policies implemented through inclusive development."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Tulisan ini mengkaji konstruksi diskriminasi dalam bentuk othereness antara pembuat aplikasi dengan penyandang disabilitas tunanetra. Selain itu tulisan ini membahas bagaimana tunanetra menghadapi minimnya digital accessibility di Indonesia. Penelitian etnografi ini berusaha untuk melihat bagaimana pembuat aplikasi dengan kepentingannya, meninggalkan digital accessibility dalam product development yang mereka lakukan dan bagaimana tunanetra berimprovisasi dan menkreasikan adaptasi mereka sebisa mungkin untuk tetap menggunakan produk digital yang mereka butuhkan. Tunanetra menkreasikan microactivist affordances dengan infrastruktur material yang ada, sementara jika gagal, orang lain akan datang membantu dengan menkreasikan people as affordances.

---

This Paper studies the construction of discrimination in the form of otherness between application developers and people with visual impairments. In addition, this article discusses how visually impaired people face the lack of digital accessibility in Indonesia. This ethnographic research seeks to see how application developers with their interests leaves digital accessibility in their product development and how visually impaired people improvise and create adaptations to be able to keep using the digital products they need. Visually impaired people creates microactivist affordances with the available material infrastructure, while if they fail, other people will come to help by creating people as affordances. "

"Penelitian skripsi ini tentang pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Beasiswa membatik oleh Rumah Batik PalBatu yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa penyandang disabilitas berpotensi sama untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun realitanya, penyandang disabilitas sering dihadapkan pada ketidakberdayaan karena berbagai hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan dibanding anggota masyarakat non-disabilitas. Urgensi penelitian ini adalah mengungkapkan aktivitas pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Rumah Batik PalBatu melalui program beasiswa membatik memampukan pesertanya berkarya dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan sejak Agustus 2022 sampai November 2022 melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan total 6 (enam) informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program beasiswa membatik adalah pemberian kesempatan belajar secara gratis dan berkarya di bidang batik bagi penyandang disabilitas, yang semula dinamakan sedekah batik. Program ini dimaksudkan Rumah Batik PalBatu sebagai peretas hambatan kesempatan akses layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan dilakukan dengan strategi pendekatan direktif dimana ide dan panduan kegiatan berasal dari Rumah Batik PalBatu sebagai community worker. Sejalan dengan perkembangan kemampuan para penyandang disabilitas yang menjadi peserta program beasiswa membatik, secara bertahap pemberdayaan bergerak ke arah pendekatan non-direktif yang ditandai dengan kemampuan peserta untuk mengatur kebutuhannya akan pengembangan diri (self-directed action). Tujuan program beasiswa membatik sejalan dengan tujuan pemberdayaan, yaitu terciptanya (1) aksesibilitas yang lebih baik/better accessibility, (2) pendapatan yang lebih baik/better income, dan (3) kehidupan yang lebih baik/better living bagi penyandang disabilitas. Prinsip pemberdayaan program beasiswa membatik bagi penyandang disabilitas adalah dengan mengaplikasikan prinsip kesetaraan, prinsip kemandirian, dan prinsip berkesinambungan bagi penyandang disabilitas. Terungkap pula adanya faktor pendukung pelaksanaan program beasiswa membatik berupa tiga modal yaitu modal fisik (physical capital) berupa infrastruktur dasar seperti peralatan produksi maupun sarana yang dapat membantu proses pelaksanaan pemberdayaan, modal manusia (human capital) berupa kondisi keahlian community worker, dan modal sosial (social capital) yang meliputi jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, dan tradisi yang mendukung. Sedangkan, faktor penghambatnya berupa keterbatasan yang dimiliki masing-masing peserta beasiswa membatik.

---

This is a Social Welfare study discusses the empowerment of persons with disabilities through the batik scholarship program organized by Rumah Batik PalBatu. Its background by belief that people with disabilities have potential to be productive. However, people with disabilities often face barriers in accessing public services, such as access to education, health and employment services. Urgency of this study is revealed disability empowerment activities at the Rumah Batik PalBatu through free batik scholarship program. This uses qualitative methods with a descriptive type. Data collection from August 2022 to November 2022 through deep interview with total six informants who selected by purposive sampling. Results revealed that batik scholarship program is providing opportunities to learn free, creative and independent by skills in the field of batik. The program previously named as batik charity. The strategy for the empowerment of the batik scholarship program is a directive approach with a dominant community worker role. In line with the development of the scholarship participants' ability to make batik, they will gradually move towards a non-directive approach which is characterized by the participants' ability to manage their needs for self-development (self-directed action). The aim of empowering persons with disabilities through the batik scholarship program is to create (1) better accessibility, (2) better income, and (3) better living for persons with disabilities.The principle of empowerment in the batik scholarship program for persons with disabilities is to apply the principles of equality, the principle of independence, and the principle of sustainability for persons with disabilities. In its implementation, there are supporting factors which include physical capital which includes basic infrastructure such as production equipment and facilities that can assist the process of implementing empowerment, human capital which includes the condition of community worker skills, and social capital which includes kinship and cultural networks, as well as group membership, mutual trust, and supportive traditions. In addition, there are inhibiting factors experienced, namely related to the limitations of each batik scholarship participant."

"ABSTRAKKRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas.Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitasini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan,ketentuan tentang standardisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelakuusaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACT

KRL Commuter Line is one of mass transportationthat is consumed bythe public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existenceis very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRLCommuterline to do activities or on the move.it is unfortunatethe government to beless concerned about the presence of persons with disabilities, this is can be seen from the lack of facilities and prefacilities in KRLCommuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem , in terms of legislation , the provisions on product standardization , as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers , particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999."