Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan masih dialami oleh negara berkembang dan saat ini kemiskinan masih berpusat di wilayah pedesaan seperti yang dialami Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui Kelompok Budi Luhur sebagai strategi mengurangi kemiskinan. Kemudian, PT Nestle selaku dari sektor privat yang memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu memecahkan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh negara yaitu dengan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Budi Luhur. Kelompok Budi Luhur adalah salah satu kelompok peternak sapi perah yang berhasil di Jawa Timur. Keberhasilan yang dicapai tentu juga berkat bantuan dan peran PT Nestle yang selalu mendukung kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu menarik dilihat mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam Kelompok Budi Luhur dan yang dilakukan PT Nestle. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif agar hasil yang didapat lebih dalam dan tajam. Berdasarkan penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Budi Luhur berjalan baik walaupun masih terdapat kendala. Sedangkan, pemberdayaan yang dilakukan PT Nestle kurang baik atau program banyak yang belum terlaksana karena banyak peternak memiliki midset tradisional. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Budi Luhur dan PT Nestle memberikan pengaruh positif khususnya dalam hal berkurangnya pengangguran, peningkatan pendapatan dan kelestarian lingkungan alam seperti keberadaan tumbuhan hijau yang terus dijaga untuk dikonsumsi sapi perah.

---

Poverty is experienced by many developing countries like Indonesia and nowadays it is centered in rural areas. Therefore, this study attempts to discuss about the social empowerment --- through Budi Luhur Dairy Farmers Group --- as one of the strategies to reduce poverty. PT Nestle as part of the private sector has an obligation to support and help to solve problems of poverty experienced by the state, namely by supporting community empowerment efforts through Budi Luhur group. The Budi Luhur Dairy Farmer Group is one of the successful dairy farmer groups in the East Java. The success achieved, is of course because of to the help and role by PT Nestle who always supports their empowerment activities. Hence, it is interesting to see further how the process of community empowerment by Budi Luhur Dairy Farmer Group and by PT Nestle. The method used is qualitative approach in order to get deeper result.

Based on the research, the empowerment by Budi Luhur Group was carried out well even though there were still obstacles they experienced. And empowerment by PT Nestle has given positive results even though many programs provided have not been maximized so progress has been obtained for a long time because of many dairy farmer have traditional mindset. But overall, this empowerment it has had a positive influence, especially of reduced unemployment, increased income and the preservation of the natural environment such as the existence of plants that are continuously maintained for consumption by dairy cows."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses asesmen berbasis kompetensi yang dilakukan di LSP FPM, teknik yang digunakan dalam mengasesmen kompetensi, serta realitas kinerja Community Worker yang dinyatakan kompeten di lapangan. Latar belakang penelitian ini dipilih adalah adanya fenomena yang dihadapi oleh Community Worker yang akhir-akhir ini. Selama kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang merekrut para Community Worker dan sekarang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang. Namun masa depan pekerjaan sosial mengalami tantangan karena kebijakan dan UU Ketenagakerjaan menuntut setiap profesi yang bekerja harus mampu menunjukkan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diakui nasional dan dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus proses asesmen kompetensi di LSP FPM. Jenis sampel penelitian ini adalah Non-probability sampling dimana sampel ditentukan tidak secara acak (non-random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan. Dari hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik proses asesmen kompetensi membutuhkan persiapan dan tahapan yang terstruktur dengan penggunaan teknik asesmen yang tepat serta acuan standar yang sesuai dengan peta fungsi dan peran Community Worker. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para Community Worker yang dinyatakan kompeten dari proses asesmen terbukti memiliki kinerja yang baik dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Program.

---

This research aims to illustrate the process of competency-based assessment conducted at the LSP FPM which is also a technique used in both testing competence as well as in testing Community's Workers actual performance. The chosen background of the research was the recent phenomenon faced by the Community Workers. In the last decade, many community empowerment programs in Indonesia have recruited abundance Community Workers and they have reached tens of thousands of people. However, the future of social work is facing some challenges due to some policies and labour law that demand every profession should be able to demonstrate its competence according to the national standard in the form of Certificate of Competence.

This study used a qualitative approach with a descriptive type. The type of research is the case study of competency assessment process at the LSP FPM. The research sample type is Non-probability sampling which the sample is determined not randomly selected (non-random sampling). The data collection techniques used are literature and documentation studies, in-depth interviews and observation/observation.

The result, from the data analysis, shows that competency assessment requires preparation and stages structured with the use of appropriate assessment techniques as well as standard reference in accordance with the function mapping and the role of Community Worker. In addition, the research also shows that Community Workers who are competent according to the assessment process are proven to have good performance and are quilified in carrying out community empowerment facilitation tasks established by Program."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai keterlibatan Yayasan Komatsu Indonesia Peduli (YKIP) melalui program surrounding community development sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial / CSR daripada PT. Komatsu Indonesia dalam keterlibatan langsung di masyarakat sekitar perusahaan untuk penguatan ekonominya melalui pembentukan bank sampah di RW. 03, Kelurahan Sukapura. Penelitian ini adalah Studi Deskriptift melalui pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa YKIP tetap dilibatkan dalam pembentukan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah sasaran program.Bank sampah GIATT yang pada semulanya dirintis untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat akhirnya membuahkan hasil penguatan ekonomi yang hasil daripada identifikasi proses pemberdayaan masyarakat.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the involvement of Komatsu Indonesia Care Foundation (YKIP) through the surrounding community development program as a form corporate social responsibility of PT. Komatsu Indonesia which in direct involve with communities surrounding the company. The program aims to strengthen the community through its economy by the creating a waste bank in RW. 03, Sukapura district. This research is in the type of Descriptive study with qualitative design.

The results of the study suggest that YKIP remain involved in the formation of community economic independence in the targeted area. Waste bank GIATT was established that on its initiative initiated to support the local sustainable economy independency further on but further on in the research, with the concern of community development."

"Studi ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan aset komunitas terkait dengan program ternak lele di lingkungan RW 01. Hasil penelitian melihat bahwa aset komunitas yang dimiliki oleh masyarakat kurang mendapat perhatian dari perusahaan selaku pembuat program. Studi ini menunjukkan bahwa setiap modal dalam kelompok mempunyai peranan masing-masing dalam mempengaruhi keberhasilan kelompok, namun penelitian melihat bahwa modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat belum bisa dioptimalkan oleh perusahaan dalam pengimplementasian programnya. Dari sisi monitoring dan evaluasi juga kurang mendukung program ini untuk berkembang.

---

This study aims to describe community assets related to catfish program in RW 01 rsquo s environment. The result of this research shows that community owned assets are less attention from the company as the program maker. This study shows that each capital in the group has its own role in influencing group success, but research see that the capital owned by the society can not be optimized by the company in the implementation of the program. In terms of monitoring and evaluation are also less support for this program to grow up."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Hubungan antara modal sosial dan dinamika kelompok dalam dua waktu yang berbeda serta pengaruhnya terhadap keberhasilan upaya pengembangan komunitas diteli dalam tesis ini. Data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data qualitative yang dikumpulkan dari 8 KSM sample. Dimensi modal sosial yang diteliti adalah: 1) kelompok dan jejaring; 2) trust dan solidaritas; 3) tindakan bersama dan kerjasama, dan 4) kohesi sosial dan inklusi. Terdapat perbedaan kekuatan antara masa aktif dan paska pendampingan dan hal ini mempengaruhi capaian kelompok. Terdapat penurunan dalam dua dimensi modal sosial yakni tindakan bersama dan kerjasama serta trus dan solidaritas.

---

Relationship between social capital and group dynamic in two difference times and its impact to the successful of community development efforts is examined. The data employed are qualitative primary data, collected from a sample of 8 selp-help groups. Social capital dimensions that are examined: 1) groups and networks; 2) trust and solidarity; 3) collective action and cooperation, and 4) social cohesion and inclusion. There are difference in social capital strength between active and post-project intervention and this affected achievement at groups levels. There are declining on two dimensions of social capital namely collective action and cooperation and trust and solidarity."

"Populasi masyarakat terasing di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta jiwa atau 214.488 kk (Depsos : 96/97). Masyarakat terasing sendiri, oleh Departemen Sosial R.I (1999: 2) diartikan sebagai "kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum mampu terlibat dalam jaringan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik". Kondisi kehidupan mereka sangat tertinggal dibandingkan masyarakat lain di sekitarnya, dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya pemberadayaan masyarakat terasing bertujuan agar mereka menjadi setara dengan masyarakat di sekitarnya. Namun, sebagaimana juga diakui oleh Departemen Sosial, bahwa hasilnya banyak yang mengalami kekurang berhasilan. Dengan kata lain program yang telah menghabiskan banyak sumber daya berupa biaya, waktu dan tenaga tidak banyak memberikan perubahan pada kehidupan warga masyarakat terasing. Untuk mengurangi tingkat kekurang berhasilan, pemberian pelayanan kepada masyarakat terasing diubah. Melalui Sistem Pemukiman Sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Metoda Community Development. Dengan metoda ini, warga masyarakat terasing tidak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Karena merupakan metoda yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat terasing, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan metoda tersebut. Untuk tujuan tersebut penulis melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan konsep masyarakat, masyarakat terasing, Pembangunan, Community Development.dan pemberdayaan.
2. Membuat research design untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan Melakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
3. Responden yang dijadikan sumber data primer adalah kepala keluarga warga masyarakat terasing sebanyak 35 orang yang masing-masing mewakili keluarganya, dua orang petugas lapangan, satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat propinsi dan satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat pusat.

Setelah mengkaji semua informasi, baik yang diperoleh dari hasil kajian dokumentasi maupun wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, diperoleh berbagai kesimpulan, di antaranya :

1. Dilihat dari segi kuantitas, kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing sangat kecil. Jumlah yang telah mendapatkan pelayanan selama 20 tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak 34.185 kepala keluarga dari populasi sebanyak 214.488 kepala keluarga, atau sebesar 16,41% atau 0,82% setiap tahun. Rendahnya kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing tersebut terkait dengan visi pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan dan memberikan perhatian yang kecil kepada pembangunan sosial. Pembangunan masyarakat terasing merupakan bagian dari pembangunan sektor kesejahteraan sosial yang merupakan bagian pembangunan sosial. Kecilnya perhatian terhadap pembangunan sektor sosial, menyebabkan alokasi anggaran untuk sektor inipun kecil.
2. Dilihat dari segi kualitas, pelayanan yang telah diberikan selama ini juga belum mampu memberikan perubahan yang berarti, dalam pengertian kemajuan dan peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat terasing.
3. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat terasing ToBentong di Desa Bulo-Bulo, setelah memasuki tahun ke lima, juga belum memberikan perubahan yang berarti. Bahkan tingkat hunian rumah yang disediakan di pemukiman sangat rendah dan sebanyak 33 kepala keluarga menyatakan mengundurkan diri dari program setelah masa pemberian jaminan hidup selesai. Masa jaminan hidup lamanya 15 bulan di awal pelaksanaan program. Selain ke 33 kepala keluarga tersebut, 18 kepala keluarga lainnya tidak menetap di lokasi pemukiman karena rumahnya telah rusak total akibat terkena musibah angin kencang. Pada sisi lain, pengadaan sarana dengan biaya yang relatif besar tidak dapat dimanfaatkan oleh warga penghuni pemukiman, seperti jamban keluarga dan bak penampungan air bersih. Lokasi pemukiman yang ada di puncak-puncak perbukitan menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Karena sumbersumber mata air adanya di sela-sela perbukitan. Dengan demikian terjadi "inefficiency dalam pembiayaan program disamping cermin bahwa dalam proses pelaksanaan program belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Perubahan yang terlihat adalah makin tingginya frekuensi dan intensitas interaksi masyarakat terasing dengan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Minat orang luar untuk datang ke desa Bulo-Bulo meningkat sejak tahap-tahap pelaksanaan program, karena melihat adanya kegiatan besar, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan rumah pemukiman. Kunjungan orang luar semakin meningkat ketika mulai dibangun pasar tradisional dan pasar desa masuk ke dalam jaringan pasar antar desa yang bergiliran setiap lima hari sekali.

Bedasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dalam tulisan ini juga diajukan beberapa saran, yakni :

1. Masih besarnya populasi masyarakat terasing secara nasional dan kaitannya dengan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan, mereka sebagai salah satu potensi pembangunan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tetap perlu dilanjutkan.
2. Agar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip Community Development secara lebih efektif, sehingga pencapaian tujuan dan perolehan hasil semaksimal mungkin.
3. Mengingat bahwa salah satu faktor yang dapat mempercepat kemajuan suatu masyarakat adalah pendidikan, maka sebaiknya dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing, kegiatan pendidikan formal setingkat SD dan SMP untuk anak usia sekolah dan non formal, seperti Kelompok Belajar dan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, juga lebih diperhatikan.

"

"Kemiskinan yang dialami penduduk desa Katapang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, merosotnya daya beli masyarakat, bangkrutnya usaha kecil dan rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya sanitasi lingkungan, rawan gizi dan derajat kesehatan masyarakat yang rendah. Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah lagi dengan krisis multidimensi yang menyebabkan angka pengangguran bertambah meningkat, banyak orang hilang pekerjaan karena di PHK, dan bertambahnya penduduk miskin baru.Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah meluncurkan kebijakan P2KP. Tidak seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dimana dominasi pemerintah masih nampak, maka dalam kebijakan P2KP, kegiatan penanggulangan sepenuhnya dilimpahkan kepada keluarga miskin yang tergabung dalam wadah KSM untuk melaksanakan sendiri dengan mendapat pemberdayaan dari LSM dan Perguruan Tinggi.Strategi untuk mempelajari pemberdayaan yang dilakukan, dipakai pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan langkah-langkah pemberdayaan yang ditujukan kepada anggota KSM dan bagaimana keterlibatan penduduk miskin didalam rangkaian proses tersebut. Untuk membuat deskripsi tersebut, digunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk melihat proses pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil dari pemberdayaan penduduk miskin di desa Katapang dilakukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari Universitas Winaya Mukti (Unwim), adalah :- Proses pemberdayaan telah mengikuti langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu dimulai dengan pengorganisasian kelompok dan pemasaran sosial program, kemudian diikuti dengan fasilitasi penyusunan rencana dan usulan kegiatan, bantuan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi serta diakhiri dengan pemutusan hubungan (terminasi).- Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan sesungguhnya belum maksimal karena proses pendampingan, luasnya wilayah, pemantauan dan evaluasi,. dan dukungan dari penanggung jawab program yang belum optimal.- Proses pemberdayaan meskipun belum maksimal, namun beberapa hasil positif yang dicapai adalah : (1) Anggota KSM telah memanfaatkan dana bantuan kredit secara bertanggung jawab untuk membuka usaha-usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Anggota KSM telah berperan sebagai pelaku pasar yang aktif karena sudah tumbuh budaya berusaha, (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari bawah mulai berkembang, (4) Kebiasaan bekerja dan berusaha sendiri berubah menjadi bekerja dan berusaha dalam kelompok.- Dampak sampingan yang muncul akibat proses pemberdayaan yaitu terjadi perpecahan antara kepala desa dan pengurus BKM, serta munculnya hubungan kerja dalam organisasi KSM yang mengarah pada Patron - Klien.- Faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara KSM Bahrurchoir dan KSM Karya Usaha adalah : faktor permodalan, status usaha, faktor kepemimpinan ketua kelompok. Sedangkan eksternal adalah keterbatasan Faskel dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penanggung jawab program."