Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142335 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ririn Pitaloka
Strategi pencegahan penyelundupan MMEA (minuman mengandung etil alkohol) golongan C oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2015-2017 = MMEA (ethyl alcohol drinks) type C smuggling prevention strategies by Directorate General of Customs (DJBC) 2015-2017
"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Startegi Pencegahan Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Golongan C oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Penulis membahas hal tersebut dikarenakan maraknya terjadi penyelundupan di beberapa tahun terakhir ini tanpa adannya pencegahan khusus dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian disini penulis melihat dengan lingkup rational choice theory, tentang bagaimana pelaku melihat keuntungan dari suatu tindakan penyelundupan MMEA Golongan C hingga mempertimbangkan keuntungan ketika melakukan penyelundupan. Dibantu dengan konsep pencegahan situational crime prevention yang dapat digunakan untuk merubah sudut pandang pelaku penyelundupan untuk tidak bisa melihat adannya keuntungan yang didapatkan dari aksi menyelundupakan MMEA. Serta environmental crime yang intinya adalah memberikan dukungan atau mengusulkan pengawasan secara internal dan ekternal yang lebih baik. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi tentang strategi pencegahan pada kasus penyelundupan MMEA Golongan C. Seperti rekomendasi bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sarana dan prasarana strategi pencegahan penyelundupan MMEA Golongan C dengan sistem penjagaan di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang saling terkait."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Dwiki Ramdhani
Implementasi strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh customs narcotics team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Implementation crime prevention strategy drug smuggling by customs narcotics team Directorate General and Excise at port of Tanjung Priok
"Kejahatan penyelundupan narkotika dari setiap tahun meningkat melalui jalur laut yang menjadi sarana angkutan favorit bagi pelaku penyelundupan narkotika. Penulis menggunakan teori Situational Crime Prevention dalam menjelaskan strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penulisan di karya akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini pada umumnya, tidak melakukan observasi di lapangan dalam pencarian sumber datanya. Di bagian analisis penulis menguraikan teknik-teknik dari teori situational crime prevention yang diterapkan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui analisa SWOT. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan, apabila implementasi strategi pencegahan kejahatan berjalan dengan efektif, maka kejahatan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok akan berkurang.
Drug smuggling in every year increase, sea lanes is a favorite track for the offender to drug smuggling. The author uses the theory of situational crime prevention in explaining the crime prevention strategy in dealing with drug smuggling by Customs Narcotics Team Directorate General of Customs and Excise at Port of Tanjung Priok. The author uses the method of literature, the which is a type of qualitative research, qualitative research in general, does of the field observation in search of data. In parts of the analysis, writer outlines the theory situational crime prevention through the analysis SWOT. In this writing the author conclude, that when strategy crime prevention effective, then crime of smuggling narcotics into Indonesian throug Tanjung Priok port will be reduced."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Siskha Indah Wulandari
Fungsi Anjing Pelacak (K-9) Sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Penyelundupan Narkotika = The Function of Sniffer Dogs (K-9) as a Form of Crime Prevention Strategy by the Directorate General of Customs and Excise Against Narcotics Smuggling
"Tingginya angka pravelensi penyalahgunaan narkotika dari hasil survey Puslitkes UI dan BNN tahun 2017 menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan asia dan tingginya harga penjualan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya mafia tertarik untuk menjualkan narkotika ke Indonesia. Kesempatan ini menjadi peluang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai macam modus dan cara. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pengawasan yang digunakan untuk pencegahan penyelundupan narkotika dilakukan menggunakan anjing pelacak (K-9). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak sebagai strategi pencegahan kejahatan tehadap penyelundupan narkotika. Tulisan ini dianalisis menggunakan teori Routine Activity dengan konsep pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak ini dapat mereduksi peluang terjadinya penyelundupan narkotika. Sebab itu, hasil tulisan ini juga akan memberi rekomendasi kedepannya untuk akademis maupun instansi terkait.
The high rate of narcotics abuse travel from the results of the 2017 Puslitkes UI and BNN survey shows that there are still Indonesian people who use drugs. Geographical conditions as an Asian trade channel and the high price of narcotics sales in Indonesia have caused many mafias to be interested in selling narcotics to Indonesia. This opportunity is a great opportunity to smuggle narcotics in various modes and ways. One of the government's efforts to prevent narcotics smuggling is one of which is the Directorate General of Customs and Excise. The surveillance system used to prevent narcotics smuggling is carried out using sniffer dogs (K-9). This paper aims to explain how the function of sniffer dogs as a strategy to prevent crime against narcotics smuggling. This paper is analyzed using routine activity theory with the concept of situational crime prevention to explain how the function of these sniffer dogs can reduce the chances of narcotics smuggling. Therefore, the results of this paper will also provide future recommendations for academics and related institutions.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Pocut Maharani Bani Putri
Mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai Bentuk Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional = The mechanism carried out by Directorate General of Customs and Excise in the Prevention of Narcotics Smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of Situational Crime Prevention Strategy
"Penyelundupan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang krusial dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk implementasi dari Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 10 teknik dalam strategi pencegahan kejahatan situasional, yang terdiri dari target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules dan alert conscience. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kekurangan dan hambatan dalam penerapan pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Narcotics smuggling is a crucial problem with various negative impacts. This thesis discusses the mechanism carried out by the Directorate General of Customs and Excise in preventing narcotics smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of implementation of the Situational Crime Prevention Strategy. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Researchers conducted an analysis using 10 techniques in situational crime prevention strategies, which consisted of target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules and alert conscience. Based on the analysis conducted, there are deficiencies and obstacles in implementing the prevention of narcotics smuggling carried out by the Directorate General of Customs and Excise."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Baihaqi
Pemanfaatan aplikasi Passanger Analysis Unit (PAU) dalam pencegahan penyelundupan narkotika dan psikotropika pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai = Utilization of Passanger Analysis Unit (PAU) Applications in course of Prevention of Narcotics and Psychotropic Smuggling at the Directorate General of Customs and Excise
"Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.
Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors.
The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Amanda Dinata
Strategi pencegahan kejahatan oleh patroli laut Bea dan Cukai terhadap penyelundupan pakaian bekas = Crime prevention strategies by Customs sea patrol on second hand clothes smuggling
"ABSTRAK
Penyelundupan pakaian bekas melalui jalur laut di Indonesia erat dengan faktor geografis dan kinerja penegakan hukum di bidang maritim. Penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh Patroli Laut Bea dan Cukai sebagai stakeholder pengawasan laut. Data diperoleh dari Lembaga Subdirektorat Patroli Laut Bea dan Cukai menunjukan bahwa kasus penyelundupan pakaian bekas dalam kurun waktu 2012-2017 melalui jalur laut cenderung fluktuatif namun memiliki jumlah yang meningkat. Tulisan ini menggunakan teori aktivitas rutin untuk mendukung analisis strategi pencegahan kejahatan situasional dalam menjelaskan bagaimana strategi pencegahan kejahatan situasional Patroli Laut Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas. Hasil analisis menunjukan bahwa penggunaan sarana operasi dan teknologi pengindraan seperti AIS, VSM dan coastar radar sebagai sistem pencegahan Patroli Laut Bea dan Cukai memiliki keterkaitan dengan implementasi 16 teknik pencegahan kejahatan situasional Clarke (1997)."
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Surya
Analisis sistem pengawasan laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah penyelundupan narkotika = The analysis of maritime surveillance system of the Directorate General of Customs and Excise in preventing the narcotics smuggling
"ABSTRAK
Penyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.
ABSTRACT
Narcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Anissa Handyanthie Pratiwi
Analisis pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce di Indonesia = Analysis of supervision of the Directorate General of Customs and Excise in preventing smuggling of imported cellular devices through e-commerce in Indonesia
"Kemajuan teknologi disamping memberikan kemudahan bertransaksi, juga menimbulkan beberapa kasus seperti perdagangan barang ilegal dan penipuan secara online. Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan masyarakat akan perangkat seluler meningkat, kemudian hal ini diikuti oleh peningkatan pernyelundupan perangkat seluler. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pencegahan penyelundupan perangkat selular impor melalui e-commerce di Indonesia dan juga untuk melakukan studi komparasi kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Indonesia dengan Kolombia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan untuk pengumpulan data penulis melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce. pertama, DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan cyber patrol. Kedua, DJBC Indonesia melakukan kerjasama dengan Instansi lain. Ketiga, Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dan dokumen dengan melakukan x-ray. Keempat, DJBC terbuka atas pengaduan mengenai permasalahan kepabeanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penyelundupan perangkat seluler yaitu, pemerintah kehilangan potensi penerimaanya, ketidakdilan persaingan insudtri, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan barang konsumen, selain itu IMEI yang tidak terdaftar akan menyebabkan penggunanya tidak dapat mengakses layanan seluler. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peredaran perangkat seluler ilegal dengan IMEI, walaupun IMEI di Indonesia belum dapat selengkap di Kolombia.
Technological advances in addition to providing convenience in transactions, have also led to several cases such as trade in illegal goods and online fraud. The state of the Covid-19 pandemic has caused the public's need for mobile devices to increase, then this was followed by an increase in the smuggling of mobile devices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervision of the Directorate General of Customs and Excise on the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce in Indonesia and also to conduct a comparative study of Indonesia's International Mobile Equipment Identity (IMEI) policy with Colombia policy. This research was conducted with a qualitative approach, and for data collection the authors conducted a literature study and in-depth interviews. The results of this study discuss the implementation of monitoring the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce. first, DGCE through the Directorate of Enforcement and Investigation conducted cyber patrols. Second, DJBC Indonesia cooperates with other agencies. Third, Customs and Excise conducts physical and document checks by conducting x-rays. Fourth, DJBC is open to complaints regarding customs issues. The impact of cellular device smuggling practices is that the government loses its revenue potential, unfair industry competition, and guarantees the security and safety of consumer goods, besides that an unregistered IMEI will cause users to be unable to access cellular services. The Indonesian government has anticipated the circulation of illegal cellular devices with IMEI, although IMEI in Indonesia is not as complete as in Colombia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmy Suryo Dewanto
Penguatan Peran Perempuan Dalam Kegiatan Intelijen Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Strengthening the Role of Women in Intelligence Activities at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut.

Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yono Mulyono
Kewenangan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Authority of value addition tax collection by Directorate General of Customs and Excise
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.
ABSTRACT
This study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."
2019
T52227
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>