Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai korupsi suap jual-beli jabatan ASN yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) X.  Bupati Syahrini mengakui bahwa korupsi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi di Pemkab X. Tradisi suap tersebut terbentuk dari sebuah proses normalisasi korupsi yang terjadi di dalam Pemkab X. Proses normalisasi korupsi terdiri dari: institutionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi. Normalisasi perilaku korupsi akan memberikan anggapan bahwa perilaku tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Data yang diperoleh melalui media online dan dokumen turunan putusan pengadilan selanjutnya akan di analisis menggunakan teori Proses Normalisasi Korupsi terhadap sebuah data kasus tersebut. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat lebih dalam penyebab korupsi suap jual-beli jabatan ASN dilakukan terus menerus di wilayah pemerintahan kabupaten.

---

ABSTRACThis final paper discusses about corruption of the bribery transaction for Civil Servants positions that occur in local government area X. Regent Syahrini acknowledges that corruption has been going on for a long time and has become a tradition there. The tradition of bribery is formed from a normalization of corruption that occurs within local government area X. The process of normalizing corruption consists of: institutionalization, rationalization and socialization. Normalization of corrupt behavior will give the assumption that the behavior is a natural thing. Data obtained through online media and derivative documents of court decisions will then be analyzed using the Corruption Normalization theory. The task of this final work is expected to be a reference to look deeper into the causes of corruption in the bribe of transaction for Civil Servants positions carried out continuously in the local government area.

"

"Jabatan Bupati merupakan jabatan birokrasi yang sah dan bersifat monopolitis dalam mengangkat atau memberhentikan pejabat yang ada dalam wilayah kewenangannya. Pengangkatan tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, serta persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan stafnya yang memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan jual-beli jabatan, yang mana kerjasama antara Bupatidan stafnya dalam jual-beli jabatan ini digunakan mereka untuk meraihkeuntungan pribadi. Tulisan ini disusun untuk menganalisis kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan staf di kabupaten X dengan menggunakan konsep occupational criminal behavior.

---

The position of regent is a legal bureaucratic position that monopolistic in nature on appointing or dismissing officials in their jurisdictions.The appointment is determined based on an objective comparison between competencies, qualifications, and requirements needed for the position. However, in its implementation there were violations committed by the regent and his staff who made use of their authority to carry out the sale of said positions, in which cooperation between the regent and his staff in buying and selling these positions is used by them to gain personal gain. This paper is made to analyze the case of buying and selling of positions carried out by the regents and his staff in district X using the concepts of criminal behavior."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."

"ABSTRAKPenelitian bersifat kualitatif melalui wawancara secara mendalam untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap di kalangan penegak hukum itu terjadi, faktor-faktor penyebab suap, proses terbentuknya perilaku suap, bagaimana koloni suap di kalangan penegak hukum terjadi, serta kontrol lembaga penegak hukum terhadap proses hukum.Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas Organized Crime semakin memengaruhi perilaku tersebut. Organized Crime dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkotika.

---

ABSTRACTA qualitative methods with a depth interviews to examine and analyze how Organized Crime involvement in the bribery behavior of law enforcement occurs, the factors that cause bribery, the process of bribery formation, how bribery colonies among law enforcers occur, and the control of law enforcement agencies against legal proceedings.The results found that the behavior of bribes among law enforcement agencies has been running systematically and entrenched. The Organized Crime activities further influence that behavior. Its financial strength are able to buy the integrity of law enforcement, guarding and intervening the legal process, so it could transformed the prison into a center of circulation and control of illicit narcotics."

"Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di DPRD dan birokrasi lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa jalur perseorangan memperburuk konflik politik yang terjadi. Kepala daerah dari jalur perseorangan ternyata tidak menjamin berjalannya pemerintahan lokal secara stabil dan efektif.

---

This thesis write about political conflict in local government used case study of Vice Regent’s resignation from independence scheme in Garut district year 2011. Used qualitative methodology and descriptive research, reseacher try to describe political conflict dynamic in Garut district whom faced by Regent and Vice Regent from independence scheme head to head with political party in local parliament and local bureaucracy. Analisys resulted that independence scheme tends to make political conflict situation worsen. Regent and Vice Regent from independence scheme was not guaranted to create stable and efective local government."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"Iklim keselamatan adalah persepsi bersama karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan praktik yang berkaitan dengan keselamatan di lingkungan kerja mereka. Iklim keselamatan berhubungan dengan perilaku selamat dan kecelakaan kerja yang tidak disengaja di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan iklim keselamatan di PT X serta menganalisis hubungannya dengan perilaku selamat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei dengan total 200 responden. Responden berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menjawab kuesioner yang dibagikan secara online dan offline. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan iklim keselamatan di PT X berada pada level Cukup, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Variabel sub dimensi dengan iklim keselamatan serta hubungan yang cukup kuat antara iklim keselamatan dengan perilaku selamat. Penelitian ini menekankan bahwa kenaikan tingkat iklim keselamatan dapat meningkatkan perilaku keselamatan sehingga efektif dalam mengurangi kejadian kecelakaan kerja.Kata kunci: Iklim Keselamatan, Perilaku Selamat, Kecelakaan Kerja

---

Safety climate is the shared perception of employees about policies, procedures and practices related to safety in their work environment. Safety climate is related to safe behavior and occupational accidents in the workplace. The purpose of this study was to measure the maturity level of the safety climate at PT X and to analyze its relationship with safety behavior. This research is descriptive quantitative using a questionnaire method with a total of 200 respondents. A structured questionnaire was used to capture the socio-demographic characteristics of the respondents, safety climate, and safety behavior. Respondents participated in this study by answering questionnaires distributed online and offline. The findings of this study indicate that the maturity level of the safety climate at PT X is at the fair level, there is a very strong relationship between the sub-dimensional variables and the safety climate, and a fairly strong relationship between the safety climate and safety behavior. The study emphasizes that an increase in the level of safety climate can increase safety behavior therefore it is effective in reducing the incidence of occupational accidents."

"Pertukaran informasi dan penyebaran informasi melalui perangkat TIK akan melahirkan era banjirnya informasi dan berujung pada munculnya isu keamanan informasi. Untuk kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah, isu keamanan informasi mulai mengemuka setelah diterbitkannya peraturan PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada peraturan tersebut terdapat kewajiban pengamanan sistem elektronik bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten X merupakan instansi pemerintah yang melayani publik. Kondisi keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten X saat ini masih lemah, terbukti dengan adanya insiden serangan malware yang ditujukan ke situs www.xkab.go.id. Penelitian ini difokuskan pada audit kepatuhan keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Model audit yang digunakan adalah model Plan. Model Plan adalah salah satu model Plan-Do-Check-Act yang merupakan pendekatan dalam mengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ISO/IEC 27001:2005. Audit dilakukan dengan mengidentifikasi aset, ancaman, kerawanan dan rencana kerja untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, prosedur, instruksi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terdapat 143 kebijakan, prosedur, instruksi, dan dokumentasi yang direkomendasikan. Hasil rekomendasi tersebut telah memenuhi 148 kontrol dari 163 kontrol yang ada pada ISO/IEC 27001:2013.

---

Information exchange and dissemination of information with ICT will give birth to the era of the flood of information and lead to the emergence of the issue of information security. For ministries, institutions and government agencies, information security related issues started to emerge after the issuance of regulation PP 82/2012 on the Implementation of the System and Electronic Transactions. There is an obligation on the regulation of electronic security systems for organizing electronic system for public services. X Regency is a government agency that serves the public. Information security conditions in X Regency still weak, as evidenced by the incidents of malware attacks aimed to the site www.xkab.go.id.

This study focused on information security compliance auditing by using the framework of ISO / IEC 27001: 2013. The audit model used is a model Plan. Model Plan is one model of Plan-Do-Check-Act which is an approach to managing an Information Security Management System (ISMS) in ISO/IEC 27001:2005. Audit carried out by identifying assets, threats, vulnerabilities and work plan to produce policy recommendations, procedures, instructions and documentation. Results of this study are 143 policies, procedures, instructions, and documentation are recommended. Results of these recommendations have met control 148 of the 163 existing controls in ISO / IEC 27001:2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku konsumsi penggemar atas brand kecantikan lokal yang menggandeng brand ambassador K-Pop. Studi terdahulu seputar konsumsi penggemar dan relasi idola-penggemar telah dikaji dengan mengukur pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi serta dianalisis menggunakan konsep consumer society, hiperrealitas, dan representasi identitas. Namun, studi terdahulu belum banyak membahas perilaku konsumsi penggemar yang spesifik terkait konsumsinya atas brand kecantikan lokal yang menggandeng brand ambassador K-Pop menggunakan ketiga teori tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab terkait bagaimana perilaku konsumsi penggemar atas brand kecantikan lokal yang menggunakan brand ambassador K-Pop menggunakan ketiga teori tersebut dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus kolaborasi Somethinc x NCT Dream. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi penggemar atas produk kolaborasi Somethinc x NCT Dream didasarkan atas konsumsinya terhadap tanda yang ditawarkan dan melekat pada kolaborasi tersebut, yakni NCT Dream sebagai brand ambassador beserta atribut kolaborasi lainnnya (hadiah photocard dan kode unik) dan penggunaan ‘konsep melokal’. Perilaku konsumsi penggemar atas kolaborasi ini menjadi wujud hiperrealitas yang meliputi proses simulasi hingga simulacra dengan adanya kedekatan semu yang dipertontonkan dan dikonsumsi penggemar. Berdasarkan hal itu, hasil penelitian ini melihat bahwa perilaku konsumsi penggemar melibatkan relasi penggemar dan idolanya sehingga mendorong konsumsi penggemar sebagai bentuk loyalitas dan dukungan mereka terhadap idola. Hal ini kemudian menjadi wujud hiperrealitas karena penggemar sulit mengidentifikasi kebenaran terkait kebutuhan mereka dan hubungannya dengan idola. Selain itu, perilaku konsumsi penggemar atas produk kolaborasi Somethinc x NCT Dream juga dapat merepresentasikan identitas penggemar (NCTzen) sekaligus menjadi motif konsumsi itu sendiri melalui interaksinya dan pertukaran tanda dengan sesama kelompok penggemar atau lainnya.

---

The aim of this study is that to examine fan consumption behavior of local beauty brands which collaborate with K-Pop brand ambassadors. Furthermore, previous research on fan consumption and idol-fan relations had been studied by measuring its influence on consumption behavior and it was analyzed by using the concepts of consumer society, hyperreality, and identity representation. However, they have not discussed the fan consumption behavior specifically related to their consumption of local beauty brands which collaborates with K-Pop brand ambassadors by using these theories simultaneously. Therefore, this study intends to answer how fan consumption behavior of local beauty brands which collaborate with K-Pop brand ambassadors by using these theories with a qualitative approach and the Somethinc x NCT Dream collaboration case study. The result of this study shows that fan consumption of the Something X NCT Dream collaboration product is based on their consumption of the sign which is offered and attached to the collaboration that is NCT Dream as the brand ambassador along with other collaboration attributes (photocard benefit and unique codes) and the use of ‘local concepts’. Moreover, the fan consumption behavior of this collaboration become a form of hyperreality which includes a process of simulation to simulacra with a pseudo-closeness which is presented and consumed by fans. Therefore, the results of this study show that fan consumption behavior involves the relationship between fans and their idols so that it can encourage fan consumption as a form of their loyalty and support for their idols. It becomes a form of hyperreality since fans find it difficult to identify the truth regards to their needs and their relationship with their idol. In addition, fan consumption behavior of Somethinc x NCT Dream collaboration product can represent fan identity (NCTzen) as well as a consumption motive through its interaction and exchange of signs with fellow fan groups or others."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku seks pra nikah dan faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku ini pada mahasiswa Akademi Kesehatan X di Kabupaten Lebak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 143. Proporsi perilaku seks pranikah 60,1% dengan alasan tertinggi (14,7 % ) adalah kedua belah pihak samasama senang melakukan hubungan seks. Variabel yang memiliki hubungan bermakna adalah faktor sikap, paparan media pornografi, dan adanya peluang, sedangkan variabel yang paling dominan adalah paparan media pornografi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan perilaku seks pranikah baik di kampus maupun di luar kampus, membentuk dan meningkatkan layanan informasi dan konseling seks pra nikah di lingkungan institusi atau lingkungan masyarakat.

---

The purpose of this research is to reveal premarital sexual behavior and factors that influence it on Health Academy X students in Kabupaten Lebak. The type of this research is quantitative with cross sectional approach with 143 samples. The proportion of premarital sexual behavior is 60.1% with the highest reason (14.7%) is that the couple enjoy having sex. Variables that have significant relation are behavior, the exposure to pornographic media, and opportunity. While the most dominant variable is the exposure to pornographic media. It is necessary to improve outreach activities of premarital sexual behavior in campus and out of campus, establish and improve information and counseling of premarital sex in the institution and society."