Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProses marjinalisasi yang dialami orang Betawi berdampak kepada lahirnya suatu keadaan di mana orang Betawi terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan demografi. Selain itu, munculnya persepsi dan stereotip negatif pada imej orang Betawi membuat orang Betawi menjadi semakin inferior di tanah kelahirannya sendiri. Orang Betawi sebagai penduduk asli Jakarta tidak mempunyai eksistensi sosial yang kuat di masyarakat Jakarta. Melihat hal ini, Gerbang Betawi yang terdiri dari sekelompok elite Betawi mempunyai gagasan yaitu berupa gerakan transformasi yang bertujuan kepada menciptakan kondisi dan kehidupan masyarakat Betawi yang lebih baik. Tulisan ini ingin melihat bagaimana Gerbang Betawi sebagai sebuah organisasi etnik yang merupakan sekumpulan dari generasi muda berpendidikan menyadari akan persepsi yang salah yang kemudian mereka berperan sebagai wadah dalam melakukan suatu gerakan transformasi yang bukan hanya merubah persepsi tapi juga merubah kedudukan mereka sebagai salah satu etnis di Jakarta.

---

ABSTRACTProcess of marginalization that is experienced by Betawi People has an impact to the emergence of condition where Betawi people marginalized in aspect of economy, social, culture, and demography. Other than that, the emergence of negative perception and stereotype on the image of Betawi people makes Betawi people become more inferior in their own hometown. The Betawi people as local people in Jakarta have a weak social existency in Jakarta society. According to this, Gerbang Betawi that consist of a group of Betawi people elites that have an idea about transformation movement that has an aim to create a better condition of Betawi people lives. This paper figures out how Gerbang Betawi as an ethnic organization that is a group of young educated generation that aware of the false perception and then they have role as a forum in carrying out a transformation movement, not only to change the perception, but also to change their position as an ethnic in Jakarta. "

"Disertasi ini menguraikan tentang prosesual adaptasi etnis Tionghoa Palembangdari masa kolonial (1905) hingga pembubaran Lembaga Vreemdeoosterlingen1950 pasca Konfrensi Meja Bundar. Pendekatan adaptasi dari W. Bennetdigunakan untuk melihat proses adaptasi sosial etnis Tionghoa Palembang dalamsetiap masa penguasa yang berbeda. Penelian ini menemukan bahwa kelompoketnis Tionghoa Palembang mampu beradaptasi dan mempertahankan eksistensinyadi Palembang. Tercatat bahwa proses adaptasi tersebut berlangsung sejak masaKerajaan Sriwijaya dan semakin mengkristal pada masa Kesultanan Palembang.Segi budaya dan fleksibelitas dalam aspek religi etnis Tionghoa di Palembangmemainkan peran penting, baik sebagai katalisator maupun mempermudah untukberdinamika dalam ruang Palembang. Melalui integrasi keagamaan kelompok etnisTionghoa membangun sarana/lembaga pernikahan dengan masyarakat lokal sejakmasa Kerajaan Sriwijaya, hingga masa Kesultanan Palembang. Kebudayaan etnisTionghoa yang berasal dari negeri leluhur ternyata memiliki sedikit kemiripandengan kebudayan Melayu-Islam Palembang milik masyarakat lokal, sehinggamampu berpadu tanpa terjadi friksi/ konflik. Tradisi Ceng Beng yang berpadudengan tradisi ziarah kubur (Kubro) milik etnis Tionghoa Palembang, terserapnyabahasa Tionghoa ke dalam bahasa Melayu di Palembang, hingga aspek kuliner(Pempek) yang kemudian menjadi representasi kuliner bersama sebagai identitaskota Palembang menunjukkan bagaimana kemampuan adaptasi etnis Tionghoa diPalembang.

---

This dissertation describes the process of adaptation of Palembang Chinese

ethnicity from the colonial period (1905) to the dissolution of the

Vreemdeoosterlingen Institute in 1950 after the Round Table Conference. The

adaptation approach from W. Bennett is used to see the process of social adaptation

of the Palembang Chinese ethnicity in each different ruling period. This research

found that the Palembang Chinese ethnic group was able to adapt and maintain its

existence in Palembang. It is recorded that this adaptation process took place since

the Sriwijaya Kingdom and became increasingly crystallized during the Palembang

Sultanate. In terms of culture and flexibility in the religious aspects of the ethnic

Chinese in Palembang, they play an important role, both as a catalyst and to

facilitate dynamics in Palembang's space. Through religious integration, the

Chinese ethnic group built marriage facilities/institutions with the local community

from the time of the Sriwijaya Kingdom to the Palembang Sultanate. It turns out

that the culture of the Chinese ethnic originating from their ancestral country has

little resemblance to the Palembang Malay-Islamic culture belonging to the local

community, so that they are able to blend together without friction/conflict. The

Ceng Beng tradition combined with the tradition of pilgrimage to graves (Kubro)

belonging to Palembang Chinese ethnicity, the absorption of Chinese into the

Malay language in Palembang, to the culinary aspect (Pempek) which later became

a joint culinary representation as the identity of the city of Palembang shows how

the Chinese ethnic adaptation ability in Palembang."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa informasi spasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dilihat dari sisi pengguna informasi spasial sebagai pelanggannya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness, dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi BAKOSURTANAL menjadi BIG menggunakan framework 4R. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan yang penyampaiannya masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyatan yang diterima. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan informasi spasial dari BIG dipersepsikan sangat memuaskan oleh pelanggannya. Dalam proses transformasi yang sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini, kekurangan yang dirasakan terutama dari sisi peran pimpinan organisasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan terhadap atribut kualitas pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan peran pimpinan dalam proses transformasi organisasi.

---

This thesis aims to analyze the quality of spatial information service provided by the Geospatial Information Agency in terms of spatial information users as customers using the five dimensions of service quality, that is tangible, reliability, empathy, assurance, and responsiveness, and to analyze the process of organizational transformation from BAKOSURTANAL to BIG using 4R framework. This research is a quantitative and qualitative type of research with descriptive design. Result of the study is that there are still indicators of satisfaction which delivery is still below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. However, the overall quality of spatial information services provided by BIG, perceived by the customer as most satisfying. In the process of transformation that has been run and still running to this day, the shortcomings perceived is especially the role of the leaders of the organization. Advice given is the improvement of the service quality attributes that are still perceived below expectations, as well as increased leadership role in the process of organizational transformation."

"Dalam melakukan perubahan, suatu organisasi tidak terlepas dari tekanan atau kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Tekanan tersebut dapat berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Perjalalanan kepemerintahan yang ada saat ini bergerak dalam nuansa reformasi, dengan keinginan adanya perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia, membawa pengaruh iklim kerja yang terjadi di Iembaga Iegislatif (DPR RI). Hal tersebut mempunyai konsekuensi adanya berbagai ragam tuntutan serta aspirasi yang masuk dan berkembang di DPR RI. Pergeseran paradigma ini mengacu pada reposisi dan redefinisi peran dan fungsi DPR RI melalui Amandemen Konstitusi Sena ketetapan-ketetapan MPR Rl.Lembaga DPR Rl dibantu oleh sebuah kesekretariatan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI, yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administrasi serta dukungan keahlian. Tuntutan perubahan akan peran dan fungsi DPR RI membawa arti perlu adanya penyesuaian pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Tuntutan pembahan dari lingkungn eksternal mengharuskan Sekretariat Jenderal DPR RI beradaptasi secara reaktif dan proaktif terhadap perubahan kebutuhan Dewan, dengan konsekuensi penyesuaian dengan lingkungan internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menghadapi perubahan Secara optimal.Sehubungan dengan itu, penulis melakukan peneiitian studi kasus untuk mengukur variabel yang terkait dengan tranformasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl. Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel visi, budaya, strategi, dan struktur, dengan diukur secara persepsional oleh pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai internal organisasi dan juga persepsi Dewan sebagai bagian eksternal organisasi.Sampel berjumlah 134 orang mewakili pegawai Sekretariat Jendral DPR RI yang terdiri dari pegawai yang menduduki jabatan struktural dan yang tidak dari 1340 orang pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan untuk sampel Dewan sebanyak 55 orang diambil dari 550 anggota Dewan dan semua sampel diambil secara random sampling.Data primer yang berasal dari penyebaran instrumen yang dikembangkan dengan skala likert (mengukur perbedaan persepsi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI) dan ipsative rating scala (mengukur perbedaan persepsi dan harapan Dewan). Sedangkan data sekunder dilakukan kajian dan anatisis kualitatif terhadap berbagai informasi mengenai dokumen peraturan operasional, dokumen kebijakan dan lainnya.Peneliti mengembangkan instrumen sendiri berdasarkan konstruk dari rumusan ke 4 aspek sebagai variabel penelitian untuk mengukur perbedaan tanggapan antara pejabat struktural dan staf terhadap tranformasi organisasi yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif-kuaIitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menjumlahkan skor pada setiap sel dan diakhiri dengan menghitung rata-rata.Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antara pejabat dan staf terhadap tranformasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari aspek visi, budaya, strategi dan struktur. Untuk aspek visi perbedaan Sebesar 0,37%, aspek budaya sebesar 3,01%. aspek strategi sebesar 3,48% dan struktur 0,38%. Dengan memperiihatkan tingkat kesenjangan antara persepsi pejabat dan staf terhadap 4 aspek datam tranformasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan kumulasi perbedaan sebesar 7,24%. Dari perbedaan skor yang ada bahwa aspek strategi dan aspek budaya yang memiliki perbedan skor yang tinggi. lndikasi ini bisa diartikan sebagai adanya perbedaan dalam melakukan strategi organisasi dan budaya kerja masing-masing pegawai yang ada di Setjen Sebagai justifikasi temuan ini dapat dilihat dari tanggapan Dewan mengenai ke 4 aspek transformasi tersebut. Dari hasil yang ada ternyata untuk aspek strategi dan budaya sebagai aspek yang belum memenuhi harapan Dewan. Hal ini bisa diartikan ada kesesuaian temuan penelitian yang menyatakan ada perbedaan persepsi pada pejabat dan staf mengenai aspek strategi dan budaya tersebut. Dengan perbedaan persepsi ini berdampak pada kinerja yang selaras dan akhirnya betum memenuhi harapan Dewan secara maksimal.Kesimpulan penulis bahwa aspek budaya dan strategi harus mendapat perhatian Iebih dari pegawai dan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Bentuk perhatian bisa dilakukan antara Iain adalah: penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, penciptaan Iingkungan kerja yang kondusif, mengembangkan budaya yang menjujung tinggi nilai dan norma, meningkatkan komitmen dalam penyelesaian tugas personal dan Iainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kinerja Dewan secara optimal.

---

In conducting changes, an organization cannot escape from the pressure or power that cause the changes. The pressure may come from inside the organization as well as from outside. The government at the moment is moving towards within the reform environment, with the intention to bring about the betterment of the life of the Indonesian people. Having said that, it also affects the working climate of the legislative body (the DPR). There are raising demands and aspirations to see a better legislature. The shift of the paradigm was stimulated by the reposition and redefinition of the role and function of the DPR as seen in the amendments to the Constitution and the decrees of the MPR.

As a legislative body, the DPR is assisted by a secretariat, namely, the Secretariat General of the DPR-Rl, which has the main functions to give technical, administrative and expertise supports. The demand for changes on the role and function of the DPR led to the need to also transform the organization of the secretariat general of the DPR. The external demand for changes forced the DPR Secretariat General to adapt reactively and proactively to the changes of the need of the DPR by adjusting the internal organization of the Secretariat General in order to face the changes in the best possible manners.

Related to the case above, the proponent conducted a case study research to measure the variables related to the transformation of the organization of the DPR General Secretariat. This research includes only the variables of vision, culture, strategy, and structure, and is seen through the perception of the employees of the DPR General Secretariat as the internal organization and through the perception of the DPR as the external organization.

The sampling consisted of 134 employees, of structural and non structural position, to represent the 1340 staff of the DPR Secretariat General From the DPR, 55 Members took part to represent the 550 total number of the DPR Members. All samples were taken randomly.

Primary data was taken through instrument distribution which was developed with likert scale (to measure the discrepancy of the perception of the Secretariat employees) and lipsative rating scale (to measure the discrepancy of the perception and expectation of the DPR). Secondary data was expanded through qualitative research and analysis to various information based on the documents on operational regulations, policy and other matters.

The proponent developed the instrument based on the construct of the four aspects as research variables to measure the discrepancy of the response of the structural officials and staff toward the transformation of the organization by utilizing quantitative-qualitative descriptive method. The data analysis was conducted by accumulating the score of every cell and calculating the average.

Using the findings of the research it can be concluded that there is a discrepancy between the perception of the structural officials and staff toward the transformation in the DPR Secretariat General based on the visional, cultural, strategic and structural aspects. For the visional aspect the discrepancy is 0,37%; cultural aspect 3,01%; strategic aspect, 3,48%, and structural aspect 0,38%. The accumulated discrepancy level of the perception of the officials and staff on the four aspects is 7,24%. The most outstanding discrepancy of the score are for the strategic aspect and cultural aspects. This indicates that there are different ways in undertaking the organizational strategy as well as differences of work culture among the employees. A justification of this finding is the response of the DPR on the four aspects for transformation. The DPR believed that the strategic and cultural aspects have not fulfilled the DPR expectation. This is to say that there are different perceptions between ranked officials and staff on the aspects of strategy and culture. The differences led to the situation where the Secretarial has not satisfied the needs of the DPR.

In the end, the proponent concluded that the aspects of culture and strategy should receive more attention from the employees and the Secretariat General. This can be in forms of placing the employees based on their competence, creating a conducive work environment, developing a culture that upholds norms and values, strengthening the commitment in settling individual tasks, and through other manners, that can make the Secretariat provide optimum support for the work of the DPR."

"Tugas akhir ini membahas tentang peran organisasi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan Tionghoa di Kota Sukabumi pada tahun 2008-2019. PSMTI cabang Kota Sukabumi didirikan pada tahun 2008 oleh Robert Charly. Berdirinya PSMTI di Kota Sukabumi memiliki tujuan untuk menginventarisasi budaya Tionghoa di Indonesia. Hal ini dilakukan karena masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi masih memiliki rasa khawatir yang berlebih ketika menunjukan identitasnya sebagai etnis Tionghoa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PSMTI dalam mempertahankan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh PSMTI Kota Sukabumi dalam mempertahankan budaya Tionghoa berdampak pada kembalinya tiga pilar kebudayaan Tionghoa yang sebelumnya dilarang. Selain itu, rasa khawatir yang berlebih dari masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi berangsur pulih, sehingga mereka berani untuk memperlihatkan kembali identitasnya sebagai Etnis Tionghoa. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan cara pembentukan Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) cabang Sukabumi, membuka kursus bahasa mandarin secara gratis bagi masyarakat Kota Sukabumi, memeriahkan kembali perayaan hari besar masyarakat Tionghoa, dan pembangunan Anjungan Taman Tionghoa Sukabumi di TMII.

---

This final project discusses the role of the Indonesian Chinese Clan Social Organization in maintaining Chinese culture in Sukabumi City from 2008 to 2019. PSMTI in Sukabumi City branch was founded in 2008 by Robert Charly. PSMTI has goal as to take an inventory of Chinese culture in Indonesia. This activity was carried out because the Chinese community in Sukabumi City still had an inflated sense of worry when they showed their identity as Chinese ethnic. Therefore, this research intends to describe the efforts made by PSMTI to maintain the culture of the Chinese community in Sukabumi City. The research uses historical researchmethods, which consist of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this research indicate that the efforts made by PSMTI Sukabumi City in maintaining Chinese culture impact the return of the three pillars of Chinese culture, which the New Order government previously prohibited. In addition, the excessive anxiety of the ethnic Chinese in Sukabumi gradually recovered, so they dared to show their identity as ethnic Chinese again. These efforts were carried out by establishing the Sukabumi branch of the Indonesian Barongsai Sports Federation (FOBI), opening a free Mandarin language course for the people of Sukabumi City, enlivening the Chinese community's celebration day, and building the Sukabumi Chinese Pavilion Park around the complex located at TMII."

"Referendum kemerdekaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sebuah komunitas bangsa dalam memperjuangkan pengakuan terhadap identitasnya. Dari berbagai referendum kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-21, hampir seluruhnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan dari angka voter turnout di atas mayoritas, kecuali referendum kemerdekaan Catalunya pada tahun 2017. Sejak tahun 2000-an, dinamika dan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi antara Catalunya dengan Spanyol memunculkan tuntutan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Kampanye kemerdekaan yang diorganisasi di tingkat akar rumput maupun elite akhirnya berujung pada penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober 2017 oleh Pemerintah Otonom Catalunya. Namun, referendum tersebut hanya dihadiri oleh 43% dari seluruh pemilih sah. Penelitian ini mendalami alasan rendahnya angka turnout dalam referendum tersebut dengan menggunakan tesis Máiz tentang faktor-faktor politik dalam mobilisasi nasional dan etnis. Penelitian ini menemukan bahwa prakondisi etnis dalam gagasan tentang bangsa Catalunya digunakan oleh massa dan dimanipulasi oleh para elit yang mencari dukungan elektoral dalam berbagai pemilu tingkat regional. Hubungan dua arah yang saling mempengaruhi di antara keduanya membantu melebarkan peluang politik gerakan pro-kemerdekaan. Namun, kampanye pro-kemerdekaan tersebut hanya populer di kalangan masyarakat yang memang mendukungnya. Sebagian masyarakat lain menjadi silent majority yang tidak melihat insentif material dengan kemerdekaan Catalunya sebagaimana dikampanyekan oleh massa dan para elite politik.

---

An independence referendum has become one of the mechanisms employed by a national, historic minority to achieve recognition of their identity. Since the 21st century, generally all independence referendums saw a high number of voter turnout except the peculiar case of the Catalan independence referendum in 2017. Catalonia has seen social, political, and economic tensions with the Spanish government which have escalated a greater demand for autonomy and independence since the 2000s. Independence campaigns were organized and sustained for years at the grassroot and elite level and culminated in the October 1st independence referendum by the Catalan Autonomous Government. The referendum, however, only saw the participation of 43% of the total eligible voters. Utilizing Máiz’s thesis on political factors in explaining the ethnic and national mobilization, this research seeks to explain the low turnout number of the Catalan referendum. This research found that the ethnic preconditions of the Catalan nation is used by the masses and manipulated by elites who pursued electoral support in regional elections. The two-way relationship between pro-independence masses and the political elites influenced each other and helped broaden the movement’s political opportunity. However, the pro-secession campaign was only popular among the population who support it, while the rest of the Catalan people became a silent majority who did not see the material incentive of declaring an independence as promoted by the other group and politicians."

"ABSTRAKPenolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos atau kontrakan di Yogyakarta, disebabkan oleh stereotip dan diskriminasi yang merupakan komponen dari stigma. Meski banyak penelitian terkait hal ini telah berhasil menunjukkan gambaran stigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun masih sedikit penelitian yang menggambarkan bagaimana proses dari destigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat terjadi. Berdasarkan kajian yang mendalam terkait teori kapital sosial, penelitian ini mencoba menemukan adanya peranan kapital sosial melalui komponen kedekatan dengan tetangga, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat Li, Pickles, Savage, 2005 terhadap proses destigmatisasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik snowball sampling. Setelah seluruh data temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan software analisis data qualitative RQDA, ditemukan bahwa kapital sosial dapat berperan terhadap proses destigmatisasi. Cara-cara atau strategi yang dapat digunakan destigmatisasi terjadi adalah dengan mendorong partisipasi aktif mahasiswa Papua dalam kegiatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan adanya hubungan yang akrab dengan masyarakat. Ditemukan juga aktor sosial dalam wujud beberapa orang kenalan yang menjembatani hubungan kedua belah pihak, yang kemudian dapat menghasilkan suatu keadaan dimana mahasiswa Papua mendapatkan kepercayaan dan penerimaan oleh masyarakat Yogyakarta.

---

ABSTRACTThe rejection of Papuan students whilst seeking a home stay in Yogyakarta is a result of stereotypes and discrimination which are component of stigma. Although many studies have been conducted relate to this phenomenon, unfortunately there is only less research which focus on how exactly the destigmatization process can occur to Papuan students in Yogyakarta. Based on the in depth study of social capital theory, this research aims to find the role of social capital for stigma reduction through the components of neighborhood attachment, social networks and civic participation Li, Pickles, Savage, 2005 . This research uses qualitative research methods and in depth interviews of 13 informants found by using snowball sampling technique. The data findings then were analyzed using a qualitative data analysis software, RQDA. The result shows social capital can contribute to the destigmatization process. Way or strategy that can be used is to encourage the active participation of Papuan students in community life which will result a strong and close relationship with the surrounding neighborhood. Social actors are also found in the form of several acquaintances who bridge the relationship of both parties, which then can produce a situation where Papuan students gain trust and acceptance fromthe community."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang evaluasi kesesuaian teori manajemen transformasi organisasi dengan praktik manajemen transformasi yang diterapkan oleh PT Konsultan terhadap PT Klien. Lingkup pembahasan adalah seputar prosedur serta strategi proses transformasi, konteks perusahaan yang diubah, metode analisis internal, faktor pendorong transformasi, pihak yang berperan penting, cara membuat transformasi menjadi nyata, serta taktik untuk mengurangi resistensi. Penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Strategi Manajemen Kinerja Organisasi dan Struktur, Proses, Perilaku Organisasi, dengan pengalaman penulis selama menjalani magang pada proyek manajemen transformasi di PT Konsultan. Evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa metode manajemen transformasi yang dilakukan oleh PT Konsultan memiliki esensi yang sama dengan teori pada kerangka evaluasi. Namun, memiliki metode yang berbeda dari segi analisis internal. PT Konsultan memiliki pendekatan, prosedur, serta kerangka kerja yang lebih rinci dan telah disesuaikan dengan kondisi PT Klien. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi

---

This internship report discusses the evaluation of the suitability of organizational transformation management with the transformation management practices adopted by PT Konsultan against PT Klien. The scope of the discussion are the procedures and strategies of the transformation process, organizations context changes, internal analysis methodology, the drivers of transformation, the parties that hold an important role, realization of transformation management, and tactics to reduce resistance. The author evaluates by comparing the evaluation framework, which is the theory that has been studied in the subject of Organizational Performance Management Strategies and Structure, Process, Organizational Behavior, against the authors experience during the internship on the transformation management project at PT Konsultan. The evaluation indicates that the transformation management method carried out by PT Konsultan has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, there are several differences in term of internal analysis. PT Konsultan has a different approach, procedure, and framework, and more detailed framework with adaptation to PT Kliens conditions. From students point of view, this evaluation shows that every theory that exists and has been studied cannot be directly applied, but needs to be adjusted to the situation and conditions encountered"