Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis perbandingan pelaporan dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif sebelum dan setelah amendemen IAS 41 Agrikultur tahun 2016 pada 18 perusahaan sektor perkebunan di Singapura, Australia dan Thailand. Analisis dilakukan atas laporan keuangan tahun 2014 sampai 2017 pada Bursa Efek masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan nilai aset-aset biologis berkurang sangat signifikan karena aset biologis yang tersisa hanyalah buah yang menempel pada tanaman produktif dan tanaman kayu yang dimiliki perusahaan. Nilai tanaman produktif disajikan sebesar nilai reklasifikasi tanaman dari aset biologis. Dari nilai tanaman produktif tersebut terdapat 83% yang disajikan dengan menggunakan metode biaya, tidak lagi menggunakan nilai wajar seperti saat masih menjadi aset biologis.

---

This study analyzes the comparison of reporting and disclosure of biological assets and bearer plants before and after the Amendement IAS 41 in 2016 on 18 plantation companies in Singapore, Australia and Thailand. Analysis is carried out on the 2014 to 2017 financial statements on each countrys Stock Exchange. The results of the study showed that the value of biological assets was reduced significantly because the remaining biological assets were only fruit that attached to the bearer plants and timber plants owned by the company. The value of bearer plants presented at the value of plant reclassification from biological assets. The value of bearer plants that are presented using the cost method are 83%, no longer using fair value as when they were still a biological asset."

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua atribut utama corporate governance yaitu efektifitas dewan komisaris dan komite audit, serta kompleksitas perusahaan, karakteristik aset dan agency problem terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini, Untuk menilai pengungkapan sukarela digunakan score berdasarkan penelitian Chau and Gray (2010) dengan penyesuaian peraturan BAPEPAM-LK, sementara untuk menilai efektifitas dewan komisaris dan komite audit dinilai menggunakan score berdasarkan checklist yang digunakan oleh Hermawan (2009). Terdapat empat karakteristik dalam perhitungan score, yaitu dengan melihat independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompentensi dari dewan komisaris dan komite audit. Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 408 observasi (firmyear) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 dan 2011.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel efektifitas dewan komisaris dan komite audit serta kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada nilai α 1%, yang berarti semakin baik efektifitas dewan komisaris dan komite audit, maka pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan akan semakin tinggi, dan semakin kompleks perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan juga akan semakin tinggi. Sementara variabel lainnya yaitu karakteristik aset perusahaan dan agency problem tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, struktur kepemilikan, leverage dan auditor terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan 71 sampel perusahaan dari industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil uji analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan sukarela perusahaan publik di Indonesia sebesar 0.1873. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan dan variabel dividen sebagai proksi dari kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela secara signifikan. Sedangkan variabel struktur kepemilikan, leverage dan auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Dari penelitian ini disarankan bagi emiten untuk memanfaatkan laporan tahunan sebagai salah satu media pengungkapan berbagai informasi kepada seluruh stakeholder.

---

The study was conducted to analyze the effect of firm size, financial performance, ownership structure, leverage and auditor of voluntary disclosure. This study uses a sample of 71 firms from manufacturing industries are listed on the Indonesia Stock Exchange. Test results of the analysis show that the average level of voluntary disclosure of public companies in Indonesia by 0.1873. This indicates the low level of voluntary disclosure in Indonesia. This study proves that the variable size and variable dividends as a proxy of financial performance has a positive impact on voluntary disclosure levels significantly. While the variables of ownership structure, leverage and auditor no significant effect on the level of voluntary disclosure. From this study it is advisable for issuers to take advantage of the annual report as one of the media disclosure of information to stakeholders. "

"Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh reputasi auditor, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan jenis industri terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website perusahaan (IFR). Hasil pengujian atas sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2010 menunjukan bahwa reputasi auditor dan jenis industri berpengaruh terhadap IFR, sedangkan umur perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh. Selain itu ada variasi substansial dalam kualitas dan tingkat penerapan IFR. Beberapa perusahaan mengungkapkan hanya sebagian laporan keuangan, sementara perusahaan yang lain mengungkapkan laporan keuangan lebih lengkap dalam website perusahaan.

---

This research provides empirical evidence on the effect of auditor reputation, firm age, ownership structure, and industry classification on the disclosure of financial information through the company website (IFR). Test results on samples of non-financial companies listed on the Stock Exchange during 2010 showed that the auditor's reputation and industry classification affect the IFR, while the company's age and structure of corporate ownership has no effect. In addition there is substantial variation in the quality and level of application of the IFR. Some companies disclose only part of their financial statements, while other companies are more fully disclose their financial statements in the company's website."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 16 (revisi 2011) dan PSAK 10 (revisi 2010) terhadap proses pelaporan keuangan pada PT “XYZ” sebagai perusahaan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian juga dilakukan dengan studi literatur, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan pemeriksaan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 (revisi 2011) belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan dalam kebijakan akuntansi aset tetap. Sehingga Perusahaan perlu melakukan penelaahan kembali terhadap kebijakan akuntansi aset tetapnya. Selain itu untuk proses penjabaran laporan keuangan Perusahaan dengan pendekatan proses pengukuran kembali (re-measurement) menjadi Dolar Amerika Serikat, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam PSAK 10 (revisi 2010).

---

This research was conducted to find out the implementation of PSAK No. 16 (revised 2011) and PSAK 10 (revised 2010) towards financial reporting process in PT “XYZ” as an airline company. The research methods used in this study is descriptive analysis. This research are also conduct with literature review, field research by interview and document examination.

The result of this research indicate that the implementation of PSAK 16 (revised 2011) has not been fully implemented by the company in their accounting policy for fixed asset. Therefore the company need to review the accounting policy of fixed asset. Furthermore for the translation process of financial statement with re-measurement approach to convert to US Dollar in reporting currency, indicate that the process are still inappropriate with the requirement of PSAK 10 (revised 2010)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kemampuan manajerial terhadapkualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yangtergolong perusahaan perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesa selama periodetahun 2010 sampai dengan 2016. Dengan menggunakan metode purposive sampling,didapatkan sampel perusahaan sebanyak 30 perusahaan perbankan dan jumlah observasisebanyak 210 data perusahaan. Pada penelitian ini, kualitas pelaporan keuangan diukurdengan menggunakan proksi persistensi laba. Sedangkan kemampuan manajerial diukurdengan menggunakan Data Envelopment Analysis DEA. Teknik analisis yangdigunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi panel. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh negatif dan signifikanterhadap persistensi laba. Dengan kata lain, kemampuan manajerial berpengaruh negatifterhadap kualitas pelaporan keuangan.

---

The present research aims to analyse the effect of managerial ability on financialreporting quality. This study uses banking companies listed on the Indonesia StockExchange during the period of 2010 to 2016. By using purposive sampling method,there are 30 banking companies as the research rsquo s sample with 210 observations.

In this study, earnings persistence was used to measure financial reporting quality. Whilemanagerial ability was measured using Data Envelopment Analysis DEA. Using panelregression analysis, this study shows that managerial ability has a negative significanteffect on earnings persistence. According to the result, managerial ability has a negativeeffect on financial reporting quality."

"Indonesia memiliki tipe pasar saham yang tidak efisien secara informasi sehingga rentan terhadap terjadinya asymmetric information yang memicu timbulnya idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk merefleksikan informasi yang spesifik tentang perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi faktor penyebab idiosyncratic risk yang ditinjau dari pengungkapan besaran RPTs baik dari laporan keuangan berupa RPT Assests and Liabilities (RPTAL) dan dari laporan laba rugi RPT Sales and Expenses (RPTSE) serta dari large shareholders. Penelitian ini juga mengevaluasi peran dari rangkap jabatan dewan komisaris dari pengaruh pengungkapan besaran RPTs terhadap idiosyncratic risk. Sampel dalam penelitian ini adalah 302 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2019 sampai dengan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan besaran RPTAL berpengaruh positif terhadap idiosyncratic risk akan tetapi berbanding terbalik dengan pengungkapan besaran RPTSE yang berpengaruh negatif terhadap idiosyncratic risk. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan besaran RPTSE dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk transaksi untuk meminimalkan risiko yang terjadi.Untuk large shareholders memiliki pengaruh positif terhadap idiosyncratic risk yang menunjukkan bahwa masih tingginya agency problem yang terjadi dalam perusahaan karena large shareholders memiliki kontrol terhadap perusahaan. Peran dari rangkap jabatan dewan komisaris sebagai variabel moderating menunjukkan hasil pengaruh positif pengungkapan besaran RPTAL terhadap idiosyncratic risk diperlemah dengan meningkatnya rangkap jabatan dewan komisaris. Di samping itu, peran rangkap jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan besaran RPTSE dimana hasil menunjukkan pengaruh negatif pengungkapan besaran RPTSE terhadap idiosyncratic risk diperkuat dengan meningkatnya rangkap jabatan dewan komisaris. Oleh karena itu, peran rangkap jabatan dewan komisaris pada pengungkapan besaran RPTAL maupun RPTSE mendukung reputational hypothesis yang dapat menurunkan terjadinya idiosyncratic risk pada perusahaan.

---

Indonesia has a type of stock market that is not informationally efficient so that it is vulnerable to the occurrence of asymmetric information which triggers the emergence of idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk reflects specific information about the company. The purpose of this study is to evaluate the factors that cause idiosyncratic risk in terms of the disclosure of RPTs amount both from the financial statements in the form of RPT Assets and Liabilities (RPTAL) and from the income statement of RPT Sales and Expenses (RPTSE) as well as from large shareholders. In addition, this study also evaluates the role of multiple directorships in the effect of disclosing the amount of RPTs on idiosyncratic risk. The sample in this study was 302 companies listed on the IDX from 2019 to 2020. The results showed that disclosure of the RPTAL amount positively affected idiosyncratic risk but was inversely proportional to the disclosure of the RPTSE amount, which negatively affected idiosyncratic risk. This shows that companies can use disclosure of the RPTSE amount as a form of transaction to minimize the risks. For large shareholders, it positively influences idiosyncratic risk, which indicates that there are still significant agency problems that occur in companies because large shareholders have control over the company. The role of multiple directorships as a moderating variable shows that the positive effect of disclosure of RPTAL amount on idiosyncratic risk is weakened by increasing the multiple directorships. In addition, the results of the multiple directorships on disclosure of RPTSE amount where the results show a negative effect of disclosure of RPTSE amount on idiosyncratic risk is strengthened by increasing the multiple directorships. Therefore, the dual role of multiple directorships in the disclosure of RPTAL and RPTSE amount supports the reputation hypothesis that can reduce the occurrence of idiosyncratic risk in companies."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."

"The research aimed to discuss the determining factors and the economic consequences of financial reporting quality in Indonesian capital market. Those determining factors are innate, performance, company risk and industry risk. The financial reporting quality was measured on the following attributes: relevance, timeliness, and conservatism, whereas the economic consequence was measured on the asymmetric information. The research employed three steps of test: (1) test whether the attributes of financial reporting quality are different with each other; (2) analyze the determining factors of financial reporting quality; (3) test the effect of financiai reporting quality in the stock market, in terms of the relationship between asymmetric information and the financial reporting quality. The result of the first test showed that all of the attributes of financial reporting quality are different with each other. The analysis of determining factors showed that sales volatility, firm performance, and classification of the industry had a significant relationship with the attributes of financial reporting quality. The other variables, such as operation cycle, firm size, company risk, liquidity, and leverage, had no significant relationship with the attributes of financial reporting quality. The economic consequence test resulted that the attributes of financial reporting quality had a significant relationship with the asymmetric information"