Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat masyarakat Tamil Medan yang merupakan kelompok diaspora India di Indonesia terhadap politik namun terbatasnya tulisan ilmiah yang tersedia mengenai hal tersebut. Penelitian ini berlokasi di kota Medan dengan fokus kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat Tamil dalam pemilihan kepala daerah kota Medan tahun 2015. Penelitian dilakukan pada bulan Maret tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penarikan sample Snowball Sampling karena subjek penelitin ini merupakan subjek yang memiliki kekhususannya tersendiri. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Hasil pengolahan data kemudian dianalisis melalui tabulasi silang dan uji statistik Chi Kuadrat. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tamil pada Pilkada kota Medan tahun 2015. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku memilih (voting behavior) yang mencakup faktor sosiologis (jenis kelamin, agama, umur, dan pendidikan) dan faktor psikologis (identifikasi partai). Temuan penelitian ini adalah: pertama, dari 4 faktor sosiologis yang diuji yakni jenis kelamin, agama, pendidikan, dan umur hanya umur yang terbukti dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tamil pada Pilkada kota Medan tahun 2015; kedua, terdapat pola yang menunjukkan identifikasi partai masyarakat Tamil terhadap 3 partai yaitu Golkar, Gerindra, dan PDIP. Temuan penelitian ini mengafirmasi pengaruh faktor umur dalam faktor sosiologis dan identifikasi partai dalam faktor psikologis sebagaimana yang dikemukakan oleh Hugh A. Bone & Austin Ranney pada penelitian mereka.

---

This thesis is motivated out of the concern from the rise of interest from Medan Tamil community who is a group of Indian diasporas in Indonesia towards politic yet there is only a limited academic writing given to this issue. This research was conducted in the city of Medan by focusing on factors that influenced the voting behavior of Tamil people in the 2015 Medan mayoral election. This study was conducted in March, 2018. This study used a quantitative method along with snowball sampling technique as the subject of this research is of specific nature. Data processing is done using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program.

The results of the proceed data were then analyzed through cross tabulation and Chi Square statistical test. These things are done to find factors that can influence the voting behavior of the Tamil community in 2015 Medan mayoral election. The theoretical framework used in this study is the voting behavior theory which involves sociological factors (gender, religion, age, and education) along with psychological factors (party identification).

Finding of this study consist of two points; first, out of 4 sociological factors tested only age proved to have an influence once the voting behavior of Tamil community in 2015 Medan mayoral election; second, there is a pattern identified in the voting behavior of Tamil community which shows party identification towards 3 political parties namely Golkar, Gerindra, and PDIP. The findings of this study confirm the influence of age as part of the sociological factors and party identification as part of the psychological factors as stated by Hugh A. Bone & Austin Ranney in their research."

"Studi ini bermaksud menguji faktor politik uang dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat pada Pilkada Temanggung tahun 2018. Di dalam studi perilaku memilih di Indonesia terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih yaitu agama, identifikasi partai, hubungan etnik, kualitas dan kinerja kandidat, dan faktor lain, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan rational choice. Fokus studi ini mengenai politik uang sebagai faktor dalam memengaruhi perilaku memilih dengan menggunakan pendekatan teori rational choice. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan margin of error (MoE) 5%, menemukan bahwa praktik politik uang pada Pilkada Temanggung 2018 terjadi dengan menggunakan pemberian uang tunai oleh tim sukses atau kandidat sebelum pemilihan. Temuan menunjukkan ada pengaruh positif politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat Temanggung pada Pilkada2018. Data survei menyebutkan pengaruh faktor politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat pada pilkada Temanggung 2018 adalah sebesar 40,5 persen. Penelitian ini menyimpulkan studi perilaku memilih khususnya pendekatan rational choice sangat relevan digunakan dalam mempelajari praktik demokrasi elektoral di dalam kasus pilkada kabupaten Temanggung tahun 2018.

---

This study examine the effect of money politics on people's voting behavior in the 2018

Temanggung local election. In the studies of voting behavior in Indonesia there are factors

to voting behavior, including religion, party identification, ethnic relations, candidate

quality and performance, and other factors using sociological, psychological and rational

choice approaches. The focus of this study is on vote buying as a factor in influencing

voting behavior using the rational choice theory approach. This study uses a quantitative

method with descriptive analysis, a sample size of 400 respondents, a 95% confidence

level and a 5% margin of error (MoE), found that the practice of vote buying in the 2018

Temanggung local elections occurred using the cash giving by campaign teams or

candidates before election. The findings show that there is a positive effect of vote buying

on the voting behavior of the Temanggung people in the 2018 local election. The survey

found that the effect of vote buying on voting behavior in the 2018 Temanggung election

is 40.5 percent. This research concludes that the study of voting behavior, especially the

rational choice approach, provides valuable information on the practice of electoral

democracy in the case of the 2018 Temanggung local election."

"Skripsi ini mencoba untuk melihat pengaruh dari pembelian suara terhadap perilaku memilih pada masa pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Dalam menjelaskan fenomena tersebut, digunakan konsep perilaku memilih rasional dan teori pembelian suara dari Edward Aspinall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dari rumah ke rumah dengan bantuan instrumen kuesioner. Sampel yang ditetapkan berjumlah 160 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,1 % dan Margin of Error sebesar 7,9 %. Untuk hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa praktik pembelian suara di pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilakukan melalui jaringan tim sukses yang dimiliki setiap pasangan calon. Selain itu, ditemukan juga bahwa jenis pemilih inti merupakan jenis pemilih yang paling banyak ditargetkan sebagai sasaran praktik pembelian suara. Dari 113 responden yang pernah ditawari pemberian barang, sebanyak 79 responden atau 69,9 % merupakan pemilih inti dan dari 71 responden yang pernah ditawari pemberian uang tunai, sebanyak 58 responden atau 81,7 % juga tergolong ke dalam pemilih inti. Selain pemberian dalam bentuk barang dan uang tunai, skripsi ini juga menemukan bahwa jenis barang seperti masker, faceshield dan handsanitizer menjadi instrumen baru dari setiap kandidat dalam menarik hati para pemilih. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 membuat maksud dari pemberian barang tersebut (masker, faceshield, handsanitizer) menjadi tersamarkan antara pemberian untuk bantuan kemanusiaan atau pemberian dalam rangka memikat hati para pemilih. Kemudian, data hasil survei juga menunjukkan bahwa praktik pembelian suara tetap terjadi pada masa pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah wabah pandemi covid-19. Terakhir, berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembelian suara dengan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Pamulang pada pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

---

This thesis aims to examine the influence of vote buying on voting behavior during the 2020 local elections for the head of South Tangerang City. In explaining this phenomenon, the concepts of rational voting behavior and the theory of vote buying by Edward Aspinall are utilized. The research method employed is quantitative, utilizing a survey conducted door-to-door with the assistance of a questionnaire instrument. The determined sample size is 160 respondents with a confidence level of 92,1 % and a Margin of Error of 7,9 %. Regarding the findings and discussion, it was discovered that the practice of vote buying in the 2020 South Tangerang City local elections was carried out through the campaign teams associated with each candidate. Additionally, it was found that core voters were the primary target of vote buying practices. Out of 113 respondents who were offered goods, 79 respondents or 69,9 % were core voters. Furthermore, out of 71 respondents who were offered cash, 58 respondents or 81,7 % were also classified as core voters. In addition to offering goods and cash, the thesis also identified that items such as masks, face shields and hand sanitizers became new instruments used by each candidate to attract voters. The conduct of regional elections amidst the Covid-19 pandemic has led to a conflation of the intended purpose behind distributing resources, causing ambiguity whether these items (masks, face shields and hand sanitizers) are intended for humanitarian aid or as a means to garner favor with voters. Moreover, survey data indicated that the practice of vote buying persisted during the 2020 South Tangerang City local elections which were held amid the COVID-19 pandemic. Finally, based on the results of correlation and logistic regression tests, it was found that there was no significant influence between vote buying and the voting behavior of the Pamulang Subdistrict community in the 2020 South Tangerang City local elections."

"Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di enam kelurahan di Kota Ternate dengan total sampel sebanyak 120 responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Hasil survei menunjukkan perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 adalah perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki. Berdasarkan letak geografis, rata-rata kelurahan yang berada di wilayah Kesultanan Ternate dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan responden yang memiliki keterlibatan dalam adat Ternate juga memiliki kecenderungan memilih Partai Demokrat. Responden yang memiliki kedekatan dengan partai dan caleg sebagian besar memilih partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP. Sedangkan responden yang terpengaruh oleh perilaku Sultan dan Boki bukan termasuk pemilih loyal partai karena sebagian besar mereka merubah pilihan partainya di Pemilu 2009. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan faktor sosiologis dan psikologis dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat adat, temuan dalam penelitian ini juga bukan hal yang baru karena faktor sosiologis dan psikologis dalam penelitian sebelumnya juga berpengaruh dalam penelitian ini. Namun yang berbeda adalah objek penelitian, dimana Kesultanan dan masyarakat adat Ternate yaitu komunitas masyarakat yang memiliki struktur dan kultur yang terbangun sejak abad ke-13.

---

This study wishes to determine voting behavior of indigenous peoples of Ternate and the factors that influence voting behavior in the legislative elections of Ternate in 2009. Researchers using quantitative methods with a survey approach in six kelurahan in Ternate with 120 respondents.

The survey results showed the voting behavior of indigenous peoples of Ternate Ternate in the Legislative elections of 2009 were voting behavior based on primordial loyalty because the average voter in selecting the party and the candidates on the basis of family, ethnicity, and the figure of Sultan and Boki. The Characteristics primordial voters in the Ternate was influenced by geographic variables, involvement in adat, closeness to parties and candidates, and political behavior of the Sultan and Boki.

Based on geographic location, the average kelurahan are located in the Sultan Ternate authority was won by the Democrats Party, and respondents who have an involvement in adat Ternate also have voted Democrat. Respondents who have a closeness with the party and candidate most choose the old parties such as Golkar, PPP and PDI-P. While the respondents are influenced by the political behavior of the Sultan and Boki not including the loyal party voters because most of them change his party's choice in the 2009 election.

Theoretical implication show that in this study is nothing new, because the sociological and psychological factors in previous studies was also influential in this study. But what is different is the object of research, where the Sultanate of Ternate and the community of indigenous communities that have a structure and culture that was established since the 13th century."

"ABSTRAKBagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACTFor urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election."

"This thesis tries to answer problems of characteristic of voters, influence of patron-client relation, party identification, campaign program, popularity of candidates on voting behavior, and tendency of voting behavior in local election in Depok of 2005-20010.To examine those problems, some theories are applied. They are theory of patron-client from James C. Scott, theory of party identification of McAllister, Kavanagh and Denver, and theory of rational choice from Anthony Dawn and Hugh Ward. The research uses descriptive method. Primary data is collected from questionnaire distributed to 110 respondents and in-depth interview with 9 key informants. Secondary data is search from research reports, journals, books, mass media, and official document form KPUD and Kota Depok.The result of the study shows that the characteristic of voters from candidates from nationalist party tends to be heterogenic. Meanwhile, the characteristic of voters from religious parties tend to be homogeny and exclusive. Other finding is that the influence of patron-client relation tends to be weakening. Oppositely, party identification, campaign program, and popularity of candidates tend to be strong.Subsequently, tendency of voting behavior in the direct election of mayor and vice mayor of Depok is more various, rational, and predictable. It is similar with the general tendency of voting behavior in local election from 2005.In conclusion, the theory of patron-client is not appropriate to explain the tendency of voting behavior, compare to theory of party identification and rational choice. The implication is that perspective of sociology has loosed its relevance and ability to explain compare to perspective of psychology and rational choice."

"Tesis ini meneliti tentang permasalahan Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah 2015 di Kabupaten Gowa. Partai Golkar merupakan partai yang terkuat di Sulawesi Selatan dengan memiliki jaringan infrastruktur yang kuat ditandai dengan penguasaannya di sebagian besar jabatan di DPRD Sulawesi Selatan dan kemenangan pasangan calon yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Menjelang Pemilihan kepala daerah 2015 terjadi konflik internal Partai Golkar dengan adanya dualisme kepengurusan di DPP yaitu kepengurusan Aburizal Bakri dan Agung Laksono. Akibatnya, Partai Golkar mengalami sejumlah permasalahan dalam Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa. Untuk mengalisis sejumlah permasalahan Partai Golkar, penulis menggunakan teori institusionalisasi partai politik dari Randal & Svasand, teori faksionalisme elit partai politik dari Francis Boucek dan teori oligarki dari Jeffrey Winters. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, analisis dokumen serta wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga permasalahan yang menyebabkan sangat lemahnya pelembagaan Partai Golkar yang berdampak terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa. Permasalahan tersebut seperti; pertama, rekrutmen politik yang masih lemah. Proses rekrutmen Golkar dalam menentukan dan menetapkan calon kepala daerah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur kebijakan dan aturan partai. Kedua, faksionalisme Partai Golkar yang bedampak terhadap tidak berjalannya mesin pemenangan partai secara maksimal dalam masa pemenangan kandidat akibat konflik internal dan dukungan dari kader yang terpecah. Ketiga, kepemimpinan yang personal dan oligarkis yang membuat pengambilan keputusan di partai semata-mata memberikan ruang kepada tumbuh kembangnya dinasti politik dan pertahanan jaringan kekuasaan di daerah.

---

This thesis examines the problems of the Golkar Party in 2015 head of regency elections in Gowa Regency. The Golkar Party is the strongest party in South Sulawesi with strong infrastructure network marked by its control in most positions in the South Sulawesi DPRD (the regional house of representative) and the victory of the candidates in the  regional head elections that was supported by the this party since direct regional elections was conducted in 2005. Closer to the regional head  election in 2015, Golkar Party faced the internal conflict with the dualism of management in the DPP (central executive board) namely the management of Aburizal Bakri and the management of Agung Laksono. As a result, the Golkar Party experienced a number of problems in the elections in the  numbers of regions in Indonesia, including Gowa Regency. To analyze the number of problems of Golkar Party, the researcher uses the theory of institutionalization of political parties from Randal & Svasand, the electoral theory of elite political parties from Francis Boucek and the oligarchic theory of Jeffrey Winters. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data conducted through literature review, analysis documents as well as in-depth interviews. The findings of this study indicate that there are three problems that have caused the very weak institutionalization of the Golkar Party which has an impact on the results of regional head elections in Gowa Regency. The First problem is the political recruitment is still weak. The process of Golkar recruitment in determining and assigning regional head candidates is not carried out according to party policy and rule procedures. Second, the factionalism of the Golkar Party has an impact on the failure in maximazing the the party's winning machine for its candidates due to internal conflicts and the support of cadres is divided. Third, personal and oligarchic leadership that makes decision-making in parties solely provides space for the development of political dynasties and the defense of power networks in the regions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan umum bupati secara langsung pertama kali di kabupaten Pamekasan tahun 2008. Riset ini mengambil tempat di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan fokus kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan dalam pemilihan umum bupati Pamekasan tanggal 5 Maret 2008.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Metode pengumpulan data primer menggunakan survei dan analisis dokumen serta literatur untuk data sekunder. Pengolahan data dengan melakukan coding pada setiap jawaban angket penelitian dan diolah dengan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Hasil olah data dianalisis melalui Crostabbulation dan statistik Chi- Square. Penekanan tersebut untuk menemukan perbedaan pilihan politik sehingga nampak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih (voting behavior) dengan dua pendekatan. pertama, pendekatan sosiologis; kedua, pendekatan psikologis. Teori tersebut ditopang oleh Anthony Heath, Seymor Martin Lipset, Huge A Bone dan Austin Ranney.Temuan penelitian ini adalah: pertama, tidak ada perbedaan perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan dalam pemilihan bupati Pamekasan tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan tingkat pendapatan; kedua, hubungan antara perilaku pemilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan tahun 2008 dengan jenis kelamin responden sangat rendah, berdasarkan umur responden sangat rendah, berdasarkan tingkat pendidikan rendah dan berdasarkan tingkat pendapatan perbulan rendah.Temuan penelitian ini mengafirmasi temuan Jhon Kessel yang mengatakan bahwa pilihan kepartaian memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam suatu pemilihan umum. Begitu juga dengan konsep Huge A Bone dan Austin Ranney bahwa orientasi terhadap kandidat memiliki dua komponen utama, yaitu: pertama, kualitas instrumen yang dimiliki kandidat sehingga mempengaruhi perilaku memilih seseorang; kedua, kualitas simbolik kandidat. Hal itu terbukti dalam temuan penelitian di kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

---

This research is backgrounded by many voting behavior of people in electing regent directly for the first time in Pamekasan regency 2008. This research was conducted in Tlanakan district, Pamekasan regency with focus of study on factors that influence voting behaviors of Tlanakan district people, Pamekasan regency in electing Pamekasan regent on 5th March 2008.

This study uses quantitative method with sampling technique used is multistage random sampling. Method of primary data collection is using survey, analyses document and literature for secondary data. Data processing was conducted by condung each response of research questionnaire and was processed by using Statistics Package for Social Science (SPSS) program. Data processing results were analyzed through Crosstabulatin and ChiSquare statistics. The emphasis is to find differences in political preferences so factors that influence voters are apparent. Theoretical framework used is voting behavior with the two approaches. Firstly, sociological approach; secondly, a psychological approach. The theory is supported by Anthony Heath, Seymour Martin Lipset, Huge A Bone and Austin Ranney.

Finding of this research are: firtly, there is no difference in voting behavior in Tlanakan district communities in electing Pamekasan regent 2008 by sex, age, education and income level. Secondly, the correlation between people's voting behavior of Tlanakan district, Pamekasan regency in 2008 with the gender of respondence is very low, based on education level is low and based on monthly income level is low.

The findings of this study affirm the findings of John Kessel suggesting that the choice of party has influence on one's choice in an election. Likewise with the concept of A Huge Bone and Austin Ranney that orientation of candidates has two major components, namely: firstly, quality of instruments owned by the candidates and thus influences a person?s voting behavior and, secondly, the symbolic quality of the candidate. This was apparent in the findings of research in Tlanakan district, Pamekasan fregency."

"Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017. Kemudian yang kedua apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 telah memenuhi prinsip keadilan pemilu. Pada Pilkada 2015 terdapat 115 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Kemudian pada Pilkada 2017 terdapat 62 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Serta terdapat dokumentasi dan pencatatan data sengketa yang tidak lengkap dan rapih di pengawas pemilu. Selain itu, ditemukan tiga persoalan peraturan penyelesaian sengkea pencalona, yakni tidak diaturnya Keputusan KPU sebagai objek sengketa, KPU yang tidak boleh mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengawas pemilu, dan tidak sinkronnya pengaturan di UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait jadwal penyelesaian sengketa pencalonan.Kemudian dari tiga indikator pemenuhan prinsip keadilan pemilu, ditemukan ketidakpatuhan terhadap waktu penyelesaian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan, yakni lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan ketika keputusan diskualifikasi pasangan calon dikeluarkan oleh KPU RI. Sedangkan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi di sengketa pencalonan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, terkait jaminan pemulihan hak pilih warga negara setelah proses sengketa pencalonan tidak tercapai, karena sengketa pencalonan tidak memulihkan hak pilih pasangan calon kepala daerah, kejadian ini terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan terhadap dokumentasi dan publikasi data sengketa pencalonan di pengawas pemilu, serta perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Pilkada, Peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pilkada, Peraturan Bawaslu terkait penangaan sengketa pencalonan, dan Peraturan MA terkait sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah.

---

The elections monitoring body has recently been granted the authority to adjudicate dispute over candidacy process in elections, and this authority, by all means, is a novelty for the elections monitoring body. However, in practice, many problems occur due to this authority. For example, because of the adjudication process on electoral disputes in 2015 Local Elections, the elections commission had to postpone local elections in five electoral areas. Election adjudication process should have created a free and fair elections, not to postpone the elections and upset the election schedule instead. Therefore, in this research, I would like to address two objectives firstly, how is the regulatory dispute candidacy problem in regional head election 2015 and 2017 and, secondly, to analyze whether the adjudication processes conducted by the elections monitoring body on those disputes have been compliant with the principle of free and fair elections. In 2015 Local Elections, the elections monitoring body handled 115 cases of electoral disputes. In 2017 Local Elections, the body handled 62 cases of disputes. However, it is noteworthy that the elections monitoring body itself fail to make a proper documentations and records on the data regarding electoral dispute cases that they have handled. Based on the adjudication process, we can see that the electoral institutions have many times failed to comply with free and fair elections principle, for example when the elections monitoring body did not resolve a dispute case on time or according with the proper mechanism. Such failure happened, among others, in Aceh Tamiang, Aceh, Pematang Siantar, North Sumatera, and Fak Fak. In addition, the adjudication process also created a legal vacuum because they did not specify what institution has the authority to resolve the candidacy disputes when the Elections Commission KPU has issued the decision to disqualify a certain candidate. The Elections Monitoring Body, at that time, did not have the authority resolve such case in local elections. This legal vacuum especially happened in Central Kalimantan. Also, the adjudication process on electoral disputes have failed to protect the voting right of candidates because the adjudication process did not restore the right after the trial has completed. This is especially happened in Dogiyai Regency in Papua. Therefore, in this research I conclude that it is necessary to make a reform and improvement on the Local Elections Law, KPU Regulations on elections stages, programs, and schedule, Bawaslu rsquo s Regulations on candidacy disputes, and Supreme Court rsquo s Regulations on state administrative disputes in local elections."

"ABSTRAKAda beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih, diantaranya faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor rasional, dan faktor geografis. Penelitian ini berfokus pada karakteristik lokasi yang dimiliki oleh wilayah pemenangan masing-masing kandidat pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dan pola keruangan yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder hingga menemukan titik-titik sampel basis massa masing-masing kandidat, yang kemudian akan diteliti faktor apa yang menjadi pendorong keputusan memilih di lokasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah terdapat karakteristik lokasi yang berbeda-beda pada basis massa kandidat satu dan lainnya, serta faktor utama pendorongnya pun berbeda. Faktor geografis merupakan faktor signifikan dalam keputusan memilih. Pola keruangan yang terbentuk terbagi menjadi dua, yaitu pola keruangan antar basis masa kandidat dan pola keruangan menurut selisih hasil suara.

---

ABSTRACTThere are several factors that influence voting behavior, including psychological factors, sociological factors, rational factors, and geographic factors. This study focuses on the characteristics of locations owned by each region winning candidate in South Tangerang Mayor Election 2015 and the spatial patterns are formed. The study was conducted with secondary data processing to find points of sample mass base of each candidate, which will then be examined what factors are driving the decision to choose the location. The results are there characteristics of different locations on a mass basis and one other candidate, as well as the main factor driving force was different. Geographical factor is a significant factor in the decision to choose. Spatial patterns formed divided into two, namely the spatial patterns between the base period and the candidate spatial patterns according to the difference in sound results."