Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Konteks realitas di era reformasi, menghadapkan pemimpin daerah pada tantangan untuk melakukan komunikasi politik yang demokratis. Namun, mereka sering dihadapkan pada hambatan kompleks. Kompleksitas misalnya ini bisa ditemukan pada kasus gaya komunikasi politik Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, saat menghadapai penolakan penertiban PKL di Pasar Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan mendikripsikan gaya komunikasi politik Ahok, dan klaim keshahihan dalam pernyataan-pernyataannya. Landasan konseptual yang digunakan adalah teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas, terutama teori speech act yang komunikatif. Penelitian dilakukan dengan analisa wacana kritis, dengan model analisa wacana dari Teun Van Dijk. Hasil penenelitian menunnjukkan, gaya komunikasi politik Ahok adalah komunikasi low context. Pernyataan-pernyataan Ahok, memiliki tingkat keshahihan tinggi. Namun, gaya komunikasi politik Ahok gagal menciptakan proses komunikasi yang komunikatif, karena adanya sejumlah distorsi komunikasi.

---

Context of political reality in reform era, exposes local leaders on the challenges to practice the democratic political communication. However, they are often faced with complex obstacles. This complexity can be found in the case of political communication style of the Vice Governor of Jakarta, Tjahaja Basuki Purnama, or Ahok, while facing rejection regulating street vendors in Tanah Abang Market. This study aims to describe Ahok political communication style, and validity claims in his statements. Conceptual basis used is the theory of communicative action of Jürgen Habermas, particularly communicative speech act theory. The study was conducted with a critical discourse analysis, with models of discourse analysis Teun Van Dijk. The results of this study demonstrate that Ahok's communication style is low context communication. Ahok's statements have a high level of validity. Ahok's political communication style not managed to create a process of communicative communication, because of the amount of distortion of communication."

"Dalam usaha meningkatkan kualitas pasar para ahli banyak mengeluarkan ide ide mengenai perencanaan pasar seperti perhitungan antropomtrik untuk mendapatkan ergonomis pada pasar. Dengan mempelajari perhitungan antropometrik pada interior pasar kita dapat melihat apakah nilai ergonomis mutlak diperlukan dalam keberlangsungan pasar. Pada skripsi ini digunakan Pasar Tanah Abang sebagai studi kasus dan blok yang dimati adalah Blok F dan Blok B Tanah Abang. Pada studi kasus ini akan ditampilkan analisis managemen bangunan dan perhitungan antropometrik pada koridor dan unit retail dalam pasar. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas management dan nilai ergonomis dari perhitungan antropometri ini tidak mutlak untuk keberlangsungan pasar tetapi juga kehidupan sosialnya.

---

In an effort to improve the quality of the market many experts coming up with ideas on planning the market such as the anthropometric calculation to get on the ergonomic of market. By studying anthropometric calculations on the interior of market we can see whether the value of ergonomics is absolutely necessary in the sustainability market. In this essay the writer used Tanah Abang Market as a case study and the block he used is a Block F and Block B Tanah Abang. In this case study will be shown building management analysis and anthropometric calculations on the corridor and retail units in the market Based on the analysis conducted can be concluded that the quality of management and ergonomic value of the anthropometric calculations for the sustainability of the market is not absolute but also social life."

"Dasawarsa setelah Perang Dunia II menunjukkan kemajuan teknologi yang teramat pesat dan banyak melahirkan ciptaan baru. Tidak hanya kepada penemuan peralatan dan mesin modern, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang menonjol di bidang sosial-ekonomi dalam masyarakat kita adalah fenomena yang disebut sebagai pasar swalayan (super market) yang menggeser peranan pasar tradisional. Pasar tradisional, sebagai suatu bentuk awal kegiatan ekonomi sederhana dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama di Batavia/Jakarta, mempunyai sejarah yang panjang. Ini dibuktikan dengan nama-nama sejumlah wilayah di kawasan DKI Jakarta yang mengambil nama pasar dan nama hari pasar, seperti: Pasar Ikan, Pasar Baru, Pasar Glodok, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Senen. Sejarah pemberian nama wilayah berkaitan dengan nama pasar dan hari pasar bermula dari aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di jaman VOC Hindia Belanda, kegiatan pasar ditentukan harinya untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi Pasar Senen yang dulunya dikenal sebagai Vinke Bazaar mendapat giliran hari pasar yang jatuh pada hari Senen. Demikian pula pasar juga merupakan suatu peristiwa sejarah pada waktu penyerangan tentara Mataram ke Batavia."

"Kawasan Pasar Tanah Abang merupakan kawasan yang lukratif. Tidak heran apabila di kawasan ini terjadi pengklaiman dan penguasaan ruang oleh berbagai kelompok dengan tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik-praktik klaim ruang oleh kelompok-kelompok penguasa Kawasan Pasar Tanah Abang serta memetakan teritori yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Metode analisis yang diterapkan yaitu triangulasi sumber data. Analisis spasial dilakukan dengan menelaah mental maps ataupun sketsa lapang hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, ada dua bentuk praktik klaim ruang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penguasa di Kawasan Pasar Tanah Abang. Pertama, yaitu klaim langsung dengan cara meletakkan objek, simbol, atau tanda pada ruang. Kedua, yaitu klaim melalui kerjasama dengan pemilik lahan. Batas ruang terwujud dalam bentuk objek-objek seperti bendera, spanduk, tiang, pagar dan tembok. Untuk kelompok formal seperti ormas, batas ini mudah diidentifikasi karena tercantum simbol kelompok yang jelas. Sementara untuk kelompok kecil informal, batas ruang lebih sulit diidentifikasi karena tidak memiliki simbol kelompok. Teritori kelompok ada yang terbentuk mengikuti jalan dan ada yang berbentuk area yang tidak dilewati jalan. Kelompok yang teritorinya mengikuti jalan biasanya saling berbatasan langsung satu sama lain, sementara kelompok yang teritorinya berbentuk area cenderung lebih terpisah dari kelompok-kelompok lain. Secara umum, tempat-tempat yang paling menjadi incaran kelompok penguasa adalah tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti gedung-gedung pasar dan stasiun. Hal ini sebab setiap kelompok memiliki motif ekonomi. Selain motif ekonomi, beberapa kelompok juga memiliki motif sosial dalam melakukan klaim ruang. Kelompok dengan motif sosial memiliki tempat kumpul resmi di teritorinya, yakni berupa pos atau kantor.

---

Tanah Abang Market area is a lucrative area. Thus, it is plausible that there are groups, with certain goals, who would attempt to claim and control this area. This study aims to examine the practices of space claims by the ruling groups of the Tanah Abang Market Area and to map the territories that formed. This research was conducted with a qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, and interviews. The analytical method applied was a triangulation of data sources. Spatial analysis was carried out by examining mental maps or field sketches from observations and interviews. Based on the research, there were two forms of space claims done by the ruling groups in this area. The first was direct claims by placing objects, symbols, or signs in space. The second was claims through mutual partnerships with the landowners. Space boundaries were manifested in the form of objects such as flags, banners, poles, fences, and walls. For formal groups such as mass organizations, these boundaries were easy to identify because the group's symbols were displayed. For informal small groups, their boundaries were more difficult to identify because they did not depict the group's identity. Some groups' territories run parallel to the main roads, while others formed as an area without any road passing through it. Groups whose territory runs parallel to the main roads were located directly adjacent to or near each other. Groups whose territory was in the form of areas tend to be more separate from other groups. In general, the places most targeted by them were those with close proximity to the crowds, such as the market buildings and the train station. This was because each group has economic motives. Apart from it, some groups also have social motives. Groups with social motives tend to have official meeting places in their territory, in the form of a guardhouse or office."

"Perkotaan seringkali menjadi tujuan migrasi, salah satu nya adalah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Peningkatan jumlah penduduk seringkali tidak dapat terakomodasi dengan baik oleh kemampuan menyerap tenaga kerja sehingga banyak terdapat sektor informal yang tumbuh di Jakarta. Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat adalah salah satu pusat perkonomian terbesar di Jakarta, banyak sektor informal yang tumbuh disekitarnya termasuk pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui migrasi pedagang kaki lima yang terkait daerah asalnya serta faktor-faktor dalam migrasi. Faktor tersebut adalah faktor pendorong dan faktor penarik yang menjadi alasan migran untuk bermigrasi dan berdagang ke Jakarta serta cara mengatasi hambatan dalam migrasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan deskriptif. Hasil yang di dapat adalah migran berasal dari 41 Kabupaten/Kota, sebagian besar dari Pulau Jawa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar motif ekonomi yang menjadi faktor negatif di daerah asal yang mendorong untuk pindah, yaitu minimnya lapangan pekerjaan. Faktor positif paling dominan dari daerah tujuan yang menarik migran untuk pindah adalah motif sosial, yaitu adanya kerabat. Adapun faktor penghambat bagi pedagang dalam bermigrasi yaitu jarak, pertalian keluarga dan keinginan kembali ke daerah asal. Penghambat tersebut di atasi migran dengan mengirimkan uang ke daerah asal dan pulang ke daerah asal secara rutin.

---

Urban often to be a migration objectives, one of which is DKI Jakarta as a capital of country, Indonesia. Sometime, increasing number of people is not able to be accommodated well by the carrying capacity of labor force opportunities, so that many informal sectors are growing in Jakarta. Tanah Abang Market in Central Jakarta is one of the largest economic center in Jakarta, many informal sectors growing around, including sidewalk vendors. This study aims to identify activity of sidewalk vendor’s migration related with region of origin and the factors in doing migration as well. Those factors are the push and pull factors that could be the reason for migrants to do migration, become sidewalk vendors in Jakarta and how to overcome the barriers in migration. The analysis in this study is using spatial and descriptive analysis.

The result of this study mentions that migrants come from 41 districts or city, most of them from Java Island. In this study, the economic motives become a negative factor from region of origin to push migrant to move, there is no job in the origin. Social motives become positive factors in the destination to pull migrant to move, there is migrant's relatives in the destination. The barriers for the sidewalk vendor while migration, that is distance, family bonds, and the desire to return to their hometown. The barriers can be overcome by sending money home and going back hometown regularly."

"Relokasi Pedagang Kaki Lima ke lantai 3 Blok G Tanah Abang) Tesis ini membahas mengenai Relokasi Pasar Berdasarkan Konsep Plattner & Renfrew, Terhadap Pedagang kaki Lima Blok G Tanah Abang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, hasil penelitia ini adalah pertama, dalam penerapan model pertukaran relokasi yang diterapkan pemerintah kepada PKL kurang tepat yaitu metode home base reciprocity seharusnya pemerintah dalam merelokasi tetap mempergunakan atau mempertahankan metode Down the line Trade, sebagai ciri model pertukaran PKL. Kedua model home base reciprocity akan dapat dijalankan apabila terpenuhinya 3 unsur untama yaitu Regulasi (keteraturan), Adeguacy (Kecukupan), Security (Keamanan), dan ketiganya akan berjalan apabila didukung Sosial budaya, politi dan ekonomi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Relokasi, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Kaki Lima

---

This thesis discusses/examines about relocating markets, based on Plattner and Renfrew concept, toward street vendors at Blok G in Tanah Abang. The research uses a qualitative approach while the data collection technique is obtained by interviewing. The results are first, the decision applying home base reciprocity model for relocating street vendors is improper, the government should still use down the line trade as street vendors' exchange model characteristic. Second, home base reciprocity model can work well by doing three main elements which are Regulation, Adequacy, and Security, and these three can be worked well if socio-cultural, politic, and economy have been done well."

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."