Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi yang kontras antara nasib para lansia di negara maju dan di negara berkembang. Dengan fasilitas pensiun yang sangat baik, para lansia hidup dengan kualitas yang tinggi di negara maju. Pensiun dipandang sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa mereka selama ini. Sehingga, memasuki usia pensiun merupakan masa yang sangat dinanti-nantikan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah dan proporsi lansia dibandingkan kelompok usia pekerja serta penerapan sistem PAYG, dimana manfaat pensiun ditanggung oleh kelompok bekerja, maka sistem pensiun di negara maju menghadapi permasalahan pembiayaan yang memicu defisit anggaran.Sementara, di negara berkembang, lansia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan kualitas hidup yang rendah, dimana 80% lansia tidak memiliki jaminan pensiun. Oleh karena itu, pensiun merupakan masa yang menakutkan karena terkesan seperti sebuah hukuman, dimana individu kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kondisi di atas memunculkan isu, bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia yg sudah tinggi di negara maju tanpa mengganggu kesinambungan keuangan negara. Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, bagaimana negara berkembang dapat meningkatkan kualitas hidup lansianya. Lebih lanjut, bagaimana meningkatkan keadilan di masyarakat, khususnya bagi para lansia Apakah benar bahwa perwujudan keadilan dan kesinambungan keuangan negara merupakan sebuah trade-off Adakah suatu cara untuk mengatasinya, yaitu sebuah sistem yang memenuhi asas keadilan sekaligus menjamin kesinambungan keuangan negara Dengan latar belakang dan isu yang ada, maka studi ini ditujukan untuk:  1) merumuskan sebuah model analitis baru bagi sistem pensiun yang adil sekaligus dapat menjamin kesinambungan keuangan negara; 2) memberi solusi terhadap isu tradeoff antara keadilan dan kesinambungan keuangan negara; dan 3) menghadirkan sebuah perspektif ekonomi terhadap keadilan.

---

Currently, there is a contrast quality of life between older persons in developed countries and in developing countries. With sophisticated facilities, older persons in developed countries are living in high quality standard of live. Pension is seen as a reward for retirees for their contribution for economy in their young ages. Therefore, being retiree is the time that everybody wishes. However, increasing in number and proportion of ageing, decreasing number of young generation and PAYG implementation where pension benefits is paid by active workers, then pension system in developed countries face financial issues such as budget deficit.In contrast, in the developing countries, older persons live in the low quality of live. There are 80% older persons live without pension benefits. Hence, retirement is a dark period as the individuals lost their chance to have a job and to generate income. The contrast condition creates an issue, how to keep high quality of live for retirees in the developed countries without harms state budget. In another hand, with limited budget, how can developing countries increase quality life for the retirees Based in the issues above, the main objective is to construct a new analytical model for a just and financially sustainable pension system in developing countries. It is a model, which overcomes the issue of the trade-off.  It also aims to illustrate the constructed model with Indonesias case. The other objectives are to scrutinize states role in social protection system among regimes and to know public expectation on pension system in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACTThis thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program."

"Implementation of civil servant pension system in Indonesia is like a time bomb that could explodeat any time. There are five fundamental problems identified in the implementation of civil servantpension system. The problems are the financing of the pension plan, pension fund management,pension fimd management institutions, pension participants and pension benefits. The solutions ofthis problems must be precise and comprehensive. In an effort to reform civil servant pensionssystem, there are three components that must be updated, (1 ) the participant, (2) pension programwhich includes a pension program funding, investment funds, and pension benefits, and (3)institutions with authority to administer the pension plan."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"Program pensiun adalah suatu program yang memberikan jaminankesejahteraan bagi karyawan di harl tua dengan cara pembayaran pensiun secaraberkala selama masa pensiun. Program pensiun penting bagi perusahaan,karyawan dan nasional. OIeh karena itu pengelolannya memerlukan pengaturanyang baik dan tepat terlebih setelah ditetapkannya dana pensiun yang semulaberbentuk yayasan menjadi suatu badan hukum Dana Pensiun berdasarkan UU no11/1992 tentang Dana Pensiun. Akibat perubahan tersebut, maka berubah pulaperaturan pelaksanaannya tennasuk peraturan investasinya yang lebih dibatasisesuai dengan KMK no 23 1/KMK.017/1993 tentang investasi dana pensiun.Untuk mengetahui pengal:uh yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majaiah serta studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari suatu dana pensiun pemberi kerja xyz.Berdasarkan data laporan keuangan dana pensiun xyz 3 tahun terakhir diketahui bahwa dana pensiun xyz melakukan investasinya pada bidang: doposito,sahan-i, obligasi, dan penyertaan. Keempat jenis investasi tersebut memangdiperbolehkan dan memiliki fasilitas bebas pajak. Hasil yang diperoleh daninvestasi tersebut rata-rata pertahun adalah 18%.Dana pensiun xyz mi adalah dana pensiun yang menyelenggarakan programpensiun manfaat pasti. Karena manfaatnya pasti, maka dana pensiun harusmeiniliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Masalah kecukupandana mi dikenal dengan istilah Rasio Kecukupan Dana (RKD), yaitu perbandinganantara kekayaan dan kewajiban dana pensiun. Darl perhitungan diperoleh hasilRKD selarna 3 tahun terakhir diatas 100%.Salah satu unsur kekayaan dana pensiun adalah hasil investasi. Jadi denganhasil investasi rata-rata pertahun 18%, dana pensiun xyz mampu memiliki RKDyang lebih darl 1000/& Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelola dana pensiun xyz bersifat konservatif karena investasi hanya dilakukan pada 4 bidang , yaitudeposito, saham, obligasi, dan penyertaan. Namun demikian dana pensiun xyztidak merasa berkecil hati. Karena dengan' hasil investasi 18% pertahun, danapensiun xyz masih berada pada posisi yang aman dan mampu memiliki RKD yanglebih darl 100%.Jika dana pensiun xyz ingin mengoptimalkan hasil investasinya, maka ia dapat bekerja sama dengan konsultan fund manajemen atau merekrut calon untuk dididik menjadi profesional fund manager."

"Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang Iengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbui berkenaan dengan perwakafan tanah.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus pefwakafan dari 4 Kelurahan di Nilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prose; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi prose; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pewakafan tanah."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM terhadap Dana Pensiun HJG. Dana Pensiun HJG merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh PT. HJG. KAP DLM menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berjudul “Tujuan, Usulan Tim, dan Lingkup Uji Tuntas Penyehatan Dana Pensiun” sebagai landasan uji tuntas. Prosedur yang dilakukan dalam uji tuntas yaitu melakukan evaluasi atas kepatuhan DP HJG terhadap regulasi. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM telah sesuai dengan kerangka yang ditentukan oleh Kementerian BUMN.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM. HJG Pension Fund is an Employer Pension Fund created by PT HJG. KAP DLM based the due diligence process on a document released by the Ministry of State-Owned Enterprises titled “Purpose, Team Proposal, and Scope of Pension Fund Restructuring Due Diligence”. Procedures carried out consist of evaluating DP HJG’s compliance to certain regulations. The result of this internship report shows that the due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM are in accordance with the framework determined by the Ministry of State-Owned Enterprises."