Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait dampak upah minimum yang hanya berfokus pada total pekerja dan sektor ekonomi serta penggunaan status pekerjaan untuk membentuk pekerja formal, penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum terhadap salah satu variabel demografi yakni umur muda dengan membandingkan antara pembentukan pekerja formal dengan menggunakan tabulasi silang status dan jenis pekerjaan dan pembentukan pekerja formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dan total di Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa perbedaan persentase pekerja muda formal yang tinggi sangat mendukung tujuan penelitian bahwa penting untuk membandingkan dampak upah minimum terhadap kedua pengkategorian tersebut. Dengan menggunakan data cross section SAKERNAS tahun 2015 dan metode regresi OLS dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan tabulasi silang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Upah minimum mengurangi pekerja muda formal (baik dengan tabulasi silang atau dengan status pekerjaan saja) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja muda total. Mengabaikan penggunaan tabulasi silang antara status dan jenis pekerjaan dapat menyebabkan underestimate dalam persentase pekerja muda formal sehingga penggunaan tabulasi silang lebih representatif dalam menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap pekerja muda formal dibandingkan penggunaan status pekerjaan saja.

---

Unlike the previous study in the minimum wage, which focused on total employment and economic sector, this paper examine its effect on one demographic variable (age) by comparing covered youth employment using cross tabulation of the status and type of job and using job status only. The aim of this study is to analyze the impact of minimum wages on youth employment in Indonesia. We analyze the impact on covered youth wemployment  and total youth employment.

This study contributes to the limited literature on youth employment as the impact of minimum wage in developing countries, especially in Indonesia. Using cross section distric data from the 2015 on OLS method of regression, we find that the districts/cities that have a higher district minimum wage has lower covered youth employment and total youth employment. Cross tabulation used is more representative than job status to show the impact of minimum wage on covered youth employment.

Ignoring cross tabulation of the status and type of job used seriously underestimates the size of covered youth emplyoment. The impact of minimum wage on covered youth employment using cross tabulation is higher than job status used. The higher the district minimum wage, the lower the covered youth employment. Surprisingly, the minimum wages reduced covered youth employment significantly more than total employment."

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."

"Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012.

---

Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia.

Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province.

This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"Women commonly face gender employment discrimination especially in the matter of unequal wage that creates the existing gender wage gap issue. Our study takes a closer look at the human capital aspect and labor market institution as the tool of decomposing equal wage distribution among genders. To be specific, female tertiary education attainment and the national minimum wage are examined using regression analysis to identify the influence on the gender wage gap. Thus, we offer insight of the educational attainment and minimum wage impact on the gender wage gap by collecting data from European Union countries in the period of 2014 to 2018. Findings of this study suggest that higher female education attainment in tertiary level may not play a significant role in narrowing the gender wage gap of EU countries, while the country’s minimum wage contributes in lowering the gender wage gap.

---

Wanita sering kali menghadapi diskriminasi gender terutama masalah ketimpangan upah sehingga menghasilkan masalah kesenjangan upah antar gender. Studi ini memiliki fokus kepada aspek sumber daya manusia dan institusi ketenagakerjaan sebagai tolok ukur distribusi keseimbangan upah antar gender. Untuk lebih spesifik, tingkat pendidikan tersier wanita dan upah minimum nasional diuji menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kesenjangan upah antar gender. Dengan mengumpulkan data dari beberapa negara Uni Eropa periode 2014 sampai 2018, studi ini memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat pendidikan tersier wanita serta upah minimum nasional terhadap kesenjangan upah antar gender. Hasil dari studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tersier wanita tidak mengurangi kesenjangan upah antar gender secara signifikan, sementara upah minimum nasional secara signifikan mengurangi kesenjangan upah antar gender di negara Uni Eropa."

"Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mempengaruhi penyerapan pekerja. UMP memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mendapatkan upah yang layak seiring dengan kebutuhan pokok yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kenaikan UMP menjadi tantangan bagi perusahaan. Perusahaan bisa melakukan efisiensi dengan cara memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh dari perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap jumlah pekerja di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Upah Minimum Provinsi tidak signifikan berpengaruh terhadap total jumlah pekerja, namun signifikan berpengaruh terhadap jumlah pekerja formal dan jumlah pekerja informal di 34 provinsi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap jumlah pekerja formal dan berpengaruh positif terhadap jumlah pekerja informal. Penelitian ini juga melihat lebih rinci dengan membedakan jumlah pekerja formal yang memiliki upah di bawah dan di atas UMP. Hasil menunjukkan bahwa UMP signifikan berpengaruh positif bagi pekerja yang memiliki upah di bawah UMP dan berpengaruh negatif bagi pekerja yang memiliki upah di atas UMP

---

The Provincial Minimum Wage (UMP) can affect labor absorption. UMP provides protection for workers to receive a decent wage in line with the increasing basic needs each year. However, the rise in UMP presents a challenge for companies. Companies may resort to efficiency measures, such as terminating employment relationships with workers. This study aims to determine the extent to which changes in the Provincial Minimum Wage (UMP) affect the number of workers in 34 provinces in Indonesia. The study found that the Provincial Minimum Wage does not have a significant effect on the total number of workers, but it does significantly affect the number of formal and informal workers across the 34 provinces. The study shows that the UMP has a negative effect on the number of formal workers and a positive effect on the number of informal workers. The study further explores by differentiating between formal workers who earn below and above the UMP. The results indicate that the UMP has a significant positive effect on workers earning below the UMP and a negative effect on workers earning above the UMP."

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan., ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan.

---

ABSTRACT This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raiseon occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level.Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regionalcharacteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used isNational Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for theyear 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affectthe occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimumwage policy that is implemented on the occupational status differ at eacheducational category]"