Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions."

"Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat peningkatan pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, serta dapat menjadi alat untuk memberikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju dan berkembang melalui peningkatan lapangan kerja produktif dan pengurangan pengangguran. Institusionalisasi pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk implementasi kebijakan otsus dalam pemerintahan dan budaya masyarakat Aceh. Reintegrasi dan rekonstruksi sudah diterima masyarakat dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Terdapat pencapaian peningkatan HDI, terdapat kemajuan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

---

Special Autonomy for Local Government of Aceh is different government application from the other provinces in Indonesia. The differences include specialty in political, governmental, economy, social cultural and financial. Special autonomy is a form of problem solution in Aceh generally and pride with social development approach. This research is to make sure the implementation, institutionalization, and how effective social development. This research used qualitative research approach with descriptive research. The result of research presents that social development in the regulation is already match with the aspiration of society, Government of Aceh and country. Process and result of the implementation of social development could become social integration tool, needs improvement tool and life improvement tool, and also could become tool to give the same access for all member of society to develop through. Institutionalization of social development in special autonomy for local government of Aceh has been implemented in the policy of special autonomy in government and culture of Aceh. Re-integration and re-construction has been accepted by society and the result already has been used by society of Aceh. About the achievement of increasing the number of HDI is already good, in education, health and society income."

"Penelitian ini membahas perubahan gerakan bersenjata ke partai politik : studi komparatif Partai Aceh-Indonesia & Partai Sinn Fein-Irlandia Utara pada pemilu periode 2009-2022. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana perubahan gerakan bersenjata menjadi partai politik GAM ke Partai Aceh dan IRA ke Partai Sinn Fein, kedua, bagaimana pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein pada pemenangan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode komparatif Sigmund Neumann yang bertujuan membandingkan faktor-faktor penelitian terkait pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen, gambar-gambar terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada transformasi gerakan bersenjata ke partai politik, Partai Aceh kecenderungan menggunakan pola patronase dalam memaksimalkan kinerja mesin partai untuk mencapai tujuan politik, meskipun Partai Aceh berhasil menjadi pemenang selama tiga periode pemilu pasca konflik, tetapi mengalami penurunan perolehan kursi di DPR Aceh. Sedangkan Partai Sinn Fein dalam transformasi gerakan bersenjata pasca-konflik berhasil mempertahankan perolehan kursi di Majelis Irlandia Utara dan mencatat sejarah dengan menduduki jabatan menteri pertama sejak tahun 1921. Sedangkan terkait transformasi gerakan bersenjata menjadi partai politik yakni Partai Aceh dan Partai Sinn Fein dengan melihat (demiliterisasi struktur organisasi, demokratisasi pengambilan keputusan, pengembangan organisasi partai dan adaptasi strategi dan tujuan). Signifikansi teori Armed Rebellion, Institusionalisasi dan transformasi gerakan bersenjata ke partai politik relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu melihat perubahan gerakan bersenjata ke partai politik di kedua wilayah pasca konflik, meskipun hasil pada keduanya berbeda, secara keseluruhan dapat dikategorikan sukses.

---

This research discusses the change of armed movements to political parties: a comparative study of the Aceh-Indonesia Party & Sinn Fein Party-North Ireland in the 2009-2022 election period. There are two problems in this research, first, how is the change of the armed movement from GAM to the Aceh Party and IRA to the Sinn Fein Party, second, how is the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party in winning elections. This study uses the Sigmund Neumann comparative method which aims to compare research variables related to the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with research informants, as well as secondary data collection through related documents and images. The results of this study indicate that in the transformation of armed movements into political parties, the Aceh Party tends to use patronage patterns in maximizing the performance of the party machine to achieve political goals, even though the Aceh Party has succeeded in becoming the winner during the three post-conflict election periods, it has experienced a decrease in the number of seats in the Aceh DPR. Meanwhile, the Sinn Fein Party in the transformation of the post-conflict armed movement succeeded in retaining seats in the Northern Ireland Assembly and made history by occupying the first ministerial position since 1921. Meanwhile, with regard to the transformation of the armed movement into a political party, namely the Aceh Party and the Sinn Fein Party by looking at (demilitarization of organizational structure, democratization of decision-making, development of party organization and adaptation of strategies and objectives). The significance of Armed Rebellion theory, institutionalization and transformation of armed movements into relevant political parties is used in this research. This theory can help to see the change of armed movements to political parties in both post-conflict areas, although the results for the two are different, overall it can be categorized as successful.

"

"Memorandum of Understanding Helsinki pada tahun 2005 merupakan capaian terbaik sebuah negara dalam menyelesaikan konflik asimetris secara damai. Perundingan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM menjadi titik paling menarik selama proses ini karena tidak banyak aktor negara yang berinisiatif untuk menyelesaikan sebuah konflik asimetris dengan menggunakan cara-cara yang non- koersif. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengapa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membuka mediasi dengan pihak GAM dalam proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005? Dengan menggunakan teori rekonsiliasi, penelitian ini menemukan bahwa cara non-koersif yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005 bertujuan untuk memanfaatkan momentum kemunduran GAM, membentuk citra positif di dunia internasional, serta rekonstruksi pasca-bencana. Temuan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode process tracing yang memelajari percabangan-percabangan sejarah dari genealogi konflik Aceh dalam periode waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

---

The 2005's Memorandum of Understanding of Helsinki was known as a state?s best response to asymmetric conflict using peaceful way. The negotiations between the Government of Indonesia and the Aceh Free Movement, or GAM, had become the core of the process since the rarity of such occassion in which a state solving an asymmetric conflict using non-coercive ways. Thus, this research asks why the Yudhoyono and Kalla administration opens a mediation with the Aceh Free Movement during the Aceh conflict resolution process in 2004-2005?

Using reconciliation theory, this research finds that the Government of Indonesia?s choice in using non-coercive ways is due to maximizing the moment of the setback of the Aceh Free Movement, creating positive image among international community, and the post-disaster reconstruction. Those findings are the result of a process tracing method in which this research study the genealogy of the conflict of Aceh and its disjunctures of events during 2004-2005."

"Saat ini strategi komunikasi pemasaran politik telah berkembang luas. Salah satunya adalah dengan pendekatan political marketing. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran politik Partai Aceh. Partai Aceh merupakan Partai Lokal konsekuensi dari hasil kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapat gambaran jelas strategi partai Aceh dalam memenangkan Pemilu pasca MoU berturut-turut. Informan penelitian adalah aktor politik di Aceh yang terlibat aktif pada pemilu 2014.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partai Aceh masih menggunakan cara-cara komunikasi pemasaran tradisional. Untuk menjadi partai modern maka Partai Aceh harus mempebahrui dan beradaptasi dengan kondisi situasi masyarakat saat ini.

---

Nowadays marketing communication strategy on politics has variably developed. One of them is using political marketing and branding perspective. This research aims to find out how Aceh Party planning on their marketing communication strategy in Aceh. This research was conducted on qualitative descriptive method with the informant whom actively participated in 2014 election.The description will give valuable feedback for Aceh Party in creating communication strategy. The results shows Aceh Party using traditional ways on building its strategy, Aceh Party sucesfully won and dominates the legislative member in Aceh Parliament though."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Tesis ini membahas tentang modalitas Ketahanan Aceh di era otonomi khusus dan dampak dari praktek otonomi khusus terhadap solusi penyelesaian konflik di Aceh dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam perspektif ketahanan nasional. PemerintahIndonesia memberikan otonomi khusus ke provinsi Aceh agar dapat mengatur kepentingan daerah atas prakarsa sendiri dengan menjunjung tinggi hak dan aspirasi penduduk setempat. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan siap dalam menghadapi dan mengatasi segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta kerentanan baik yang dating dari dalam maupun dari luar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitiankualitatif dengan melakukan studi kasus yaitu Aceh. Tiga teknik pengumpulan data digunakandalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasilpenelitian pada tesis ini menunjukkan tentang efektifnya otonomi khusus sebagai solusi dari penyelesaian konflik di Aceh. Tesis ini juga menampilkan tentang tantangan dan ancaman dariotonomi khusus di Aceh.

---

This thesis discusses about Aceh Resilience Modality Special Autonomy and the impact of thespecial autonomy policy on conflict resolution in Aceh in the period of 2006 until 2021, in the perspective of national resilience. The Indonesian government granted special autonomy to theprovince of Aceh so that it can manage regional interests on its own initiative by upholding therights and aspirations of the local community. National resilience is a dynamic condition of a nation which includes all aspects of national life that are integrated and ready to face and overcome all strengthening, weakness, opportunity, threats, and vulnerability both either it is coming from outside and from inside. The research method used in this study is a qualitative research by conducting a case study, namely Aceh. Three data collection techniques were usedin this study, namely literature study, observation and interviews. The results of the research in this thesis show the effectiveness of special autonomy as a solution to conflict resolution inAceh. This thesis also presents the challenges and threats of special autonomy in Aceh."

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---