Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengelola keuangan negara yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta mengurangi biaya menghimpun dana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinisiatif membangun Treasury Dealing Room TDR . Penggunaan anggaran untuk investasi sistem informasi/teknologi informasi SI/TI mencapai 74 dari total anggaran proyek.Penelitian ini bertujuan melakukan analisis manfaat ekonomi dan identifikasi risiko investasi sistem TDR. Mengingat biaya investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penelitian ini juga melakukan identifikasi manfaat investasi bagi negara. Identifikasi manfaat bisnis bagi organisasi dilakukan dengan menggunakan tabel manfaat bisnis SI/TI generik. Hasil identifikasi kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitan atau hubungan sebab akibat menggunakan pendekatan system dynamics dengan tujuan menghilangkan duplikasi manfaat serta memperoleh manfaat bisnis utama. Manfaat bisnis utama selanjutnya dipetakan menggunakan kerangka pikir kesejahteraan digital untuk mendapatkan manfaat investasi bagi negara. Nilai ekonomi investasi sistem TDR diperoleh melalui kuantifikasi manfaat bisnis utama berdasarkan metrik TI dan asumsi-asumsi perhitungan nilai dana TDR. Penelitian ini juga melakukan identifikasi risiko menggunakan COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework untuk menunjang pencapaian manfaat investasi. Analisis tematik digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari wawancara, diskusi, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi sistem TDR mampu mengurangi biaya uang/bunga pinjaman RCO-09 , meningkatkan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas bisnis IRE-01 dan segmentasi pasar IRE-04 . Total nilai manfaat ekonomi selama lima tahun sebesar Rp655.294.873.957. Manfaat investasi sistem TDR bagi negara yaitu meningkatkan efisiensi dan pasar yang lebih luas dan efisien. Berdasarkan identifikasi risiko, diperoleh sebelas potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian manfaat investasi sistem TDR meliputi kategori peraturan, koordinasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia SDM .

---

ABSTRACTMinister of Finance as State General Treasurer has the authority to manage state finance covering cash and securities management, including overcoming cash shortage or optimally utilizing cash surplus. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, Directorate General of Treasury took the initiative to build Treasury Dealing Room TDR . The use of budget for information system/information technology IS/IT is 74 of the total project budget.This study aims to analyze the economic benefits and risk identification of TDR system investment. Considering the investment costs sourced from the State Budget, this research also identifies the benefit for the country. The identification of business benefits for the organization is conducted using generic IS/IT business value table. The identification results are then analyzed based on causality using system dynamics approach with the goal of eliminating duplicate benefits and obtaining key business benefits. Key business benefits are then mapped into digital prosperity framework to get the benefits for the country. The economic value of TDR system investment is obtained through quantification of key business benefits based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This study also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework to support the achievement of investment benefits. Thematic analysis is used to process data derived from interviews, discussions, and document studies.The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money RCO-09 , increase revenue caused by increasing business capacity IRE-01 and widening market segment IRE-04 . The total value of the benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957,-. The investment of TDR system also generates benefits for the country, that are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Based on risk identification, eleven potential risks that can inhibit the achievement of TDR system investment benefits, including categories of regulations, coordination, technology, and Human Resources HR . "

"ABSTRAKMinister of Finance has authority to manage state finances covering cash and securities. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, the Directorate General of Treasury build Treasury Dealing Room (TDR). The Budget for information system/information technology (IS/IT) is 74% of the total project budget. This study aims to analyze economic benefits of TDR system investment. Generic IS/IT business value table is used to identify the benefits for the organization and digital prosperity framework for the country. Systems dynamics is used to analyze the interrelationship between business benefits to obtain key business benefits. Quantification is based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This research also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Thematic analysis is used to process qualitative data. The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money (RCO-09), increasing revenue caused by increasing business capacity (IRE-01) and widening market segment (IRE-04). The total value of benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957. The benefits for the country are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Eleven potential risks covering regulatory, coordination, technology, and human resources aspects are obtained."

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai instansi pemerintah wajib menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu setiap penyelenggara sistem informasi harus memastikan interoperabilitas sistem informasi yang dikelolanya dengan sistem informasi lain yang terkait Jaminan interoperabilitas dapat dipenuhi jika tersedia mekanisme evaluasi interoperabilitas untuk sistem informasi Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Information Systems Interoperability Maturity Model dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi penerapan interoperabilitas di lingkungan organisasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata interoperabilitas sistem informasi di dalam organisasi berada pada Level 1 Manual dibutuhkan perbaikan agar interoperabilitas mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACT

Directorate General of Informatics Applications as a government agency shall execute the mandate of the Government Regulation No 82 of 2012 Article 23 that every information system operators must ensure interoperability between their information systems and the other related information systems The guarantee of interoperability can be met if there is available a mechanisms to evaluate the interoperability of information systems This study using Information Systems Interoperability Maturity Model with a qualitative approach to evaluate the implementation of interoperability within the organization The result of this study showed that the average level of information systems interoperability in organization is at Level 1 Manual needed improvement to achieve interoperability at the desired level."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OMSPAN untuk memonitoring transaksi di aplikasi SPAN dan mendukung penyaluran dana desa dan DAK fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Namun dalam operasionalnya, aplikasi OMSPAN beberapa kali mengalami insiden terkait keamanan informasi sehingga perlu langkah-langkah penanganan.Salah satu akar masalah dari masalah ini adalah belum adanya manajemen risiko keamanan informasi terhadap aplikasi OMSPAN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005, ISO 27001, dan ISO 27002.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko informasi aplikasi OMSPAN. Dalam rancangan tersebut ada 14 skenario risiko yang ditemukan. Sebelas insiden risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak terjadinya risiko, sedangkan tiga skenario risiko lainnya diterima. Kontrol yang diusulkan didasarkan pada ISO 27001 dengan panduan implementasi menggunakan ISO 27002.

---

ABSTRACTThe Directorate General of Treasury has implemented the Online Monitoring of State Treasury and State Budget OMSPAN to monitor transactions in SPAN applications and support the disbursement of village funds and the Special Allocation Fund DAK . Therefore, it is very important to maintain information security of OMSPAN application. However, in its operation, OMSPAN application experienced incident several times so it needs steps handling.One of the root causes of this problem is the absence of information security risk management on OMSPAN applications. Therefore, this study was conducted with the aim of making the information security risk management design of OMSPAN application. The standard used in this research is ISO 27001, ISO 27002 and ISO 27005.The result of this research is information security risk management design. In the proposal, there are fourteen risk scenarios found. From the scenario of the incident, eleven risk incidents are mitigated by controls to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while three risks are accepted. The proposed controls are based on ISO 27001 and guide are based on ISO 27002. "

"ABSTRAKSistem informasi telah terbukti meningkatkan kemampuan dari manajemen operasi. Akan tetapi dalam dunia industri yang cepat berubah, risiko kompleksitas menjadi salah satu risiko yang harus diperhitungkan oleh manajer agar mampu meningkatkan keefektifan manajemen proyek demi menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. Salah satu proses yang utama dalam manajemen proyek adalah kontrol. Selain menjamin keberhasilan proyek, berbagai macam tipe kontrol proyek sistem informasi yang diterapkan diyakini membawa efek positif pada kinerja sistem informasi. Kehadiran risiko kompleksitas pun harus diperhitungkan dalam memilih tipe kontrol yang diterapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 106 proyek sistem informasi di Jakarta, ditemukan bahwa behavior control, outcome control, clan control dan self control membawa dampak positif terhadap kinerja sistem informasi yang dihasilkan. Dari berbagai tipe kontrol tersebut, outcome control dan self control menjadi tipe kontrol yang paling membawa dampak positif. Kehadiran risiko kompleksitas memoderasi sebagian tipe kontrol yang ada. Dampak positif self control ikut meningkat saat hadirnya risiko kompleksitas. Oleh karena itu manajer dapat memprioritaskan outcome control dan self control dalam manajemen proyek. Dengan hadirnya risiko kompleksitas, manajer dapat menggunakan self control seefektif mungkin.

---

ABSTRACTInformation system has been proven enhancing operation management capability. But in an industry world that change rapidly, complexity risk need to take into account, so manager can enhance project management’s effectivity to build a reliable information system. One of main processes in project management is controlling. Beside ensuring the success of project, applied control types is believed brought positive effect to system performance. The presence of complexity risk is also effecting the chosen control mode. Based on survey of 106 information system projects in Jakarta, behavior, outcome, clan, and self control has been proven bring positive effect on system performance. Among the mentioned control modes, outcome and self control become the controls that bring the most possitive impact to system performance. Complexity risk also bring moderating effect between control and system performance. The positive effect of self control is greater when complexity risk is higher. Therefore manager may prioritize outcome and self control in project management. In the presence of complexity risk, manager should use self control effectively."

"Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam melakukan tugas dan fungsi kelembagaan membutuhkan ketersedian data yang cepat dan akurat. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan sistem informasi pengelolaan data perguruan tinggi sangat diperlukan terutama data perguruan tinggi yang bermasalah, saat ini pengelolaan yang dilakukan dengan cara manual yang disimpan kedalam file excel yang tentu saja mempunyai keterbatasan yang sangat banyak. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pengawasan proses dan permasalahan pada perguruan tinggi yang bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perancangan sistem informasi perguruan tinggi bermasalah yang dapat memenuhi proses bisnis yang ada.Dalam penilitian ini dilakukan perancangan Requirements sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan yang ada saat ini. Perancangan ini menggunakan metode Rational Unified Process, dimana perancangan mengikuti workflow requirements dan dilakukan secara iteratif sebanyak 3 iterasi. Hasil penelitian berupa dokumen Requirement Artefact Set yang menjabarkan secara rinci kebutuhan dari sistem informasi pengolahan.

---

Directorate General of Institutional Affairs of Science, Technology and Higher Education in performing tasks and institutional functions requires the availability of data quickly and accurately. Along with the passage of time, the need for information systems of university data management is very necessary especially the data of colleges in violation. Currently, the management is manually stored into excel files which of course have a lot of limitations. This practice resulted in problems in the supervision of the process as well as the problems at the college in violation. To overcome these problems, it is required the design of information systems for problematic colleges that can meet existing business processes.This research used the design of requirements information system that meets the existing processing needs. This design employs the Rational Unified Process method, where the design follows the workflow requirements and is done iteratively as much as 3 iterations. The results of the study are the Requirement Artefact Set document that elaborates in detail the needs of the problematic college information system."

"Pada saat ini, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti menghimpun semua data dari perguruan tinggi, salah satunya adalah data akademik. Data akademik yang dibutuhkan oleh PD Dikti antara lain data program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, proses pembelajaran, dan proses evaluasi. Namun, perguruan tinggi yang berbeda-beda memiliki sistem yang berbeda-beda sehingga data yang tersedia juga berbeda-beda baik dalam hal kelengkapan, format, dan lain-lain. Selain itu, sistem informasi akademik yang dimiliki perguruan tinggi saat ini umumnya memiliki kekurangan yaitu kesulitan mengetahui beban kerja dosen dan belum dapat menggambarkan secara keseluruhan performa akademik mahasiswa seperti IPK dan masa studi. Penelitian ini membandingkan sistem informasi akademik yang dimiliki oleh UI, ITS, dan ITK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan data yang tersedia pada sistem informasi akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan data PD Dikti. Pengumpulan data dengan observasi dari tiga sistem informasi akademik yang dibandingkan sehingga menghasilkan daftar fitur yang ada pada masing-masing sistem. Selain itu juga dilakukan analisis dokumen sehingga dapat diketahui alur proses bisnis dari sistem akademik. Pada tahap analisis, dihasilkan gambaran dari sistem yang sudah ada dan sistem yang diusulkan dengan menggunakan pemodelan UML. Nilai tambah dari sistem yang diusulkan antara lain mampu mengetahui beban kerja akademik dosen serta memberikan early warning mengenai banyaknya mahasiswa yang terancam DO dan banyaknya beban kerja dosen yang melebihi batas. Sistem yang diusulkan juga dapat memudahkan dosen ketika melakukan perubahan nilai dan memudahkan mahasiswa yang mengajukan permohonan transkrip resmi. Pada tahap desain, dihasilkan tampilan fitur-fitur pada sistem yang diusulkan, misalnya dashboard yang menampilkan data jumlah mahasiswa, IPK, masa studi, dan data dosen untuk rektor, dekan, dan ketua departemen. Selain itu, terdapat early warning yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam menentukan kebutuhan dan alokasi dosen. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi akademik yang generik serta pemetaan antara data akademik yang dibutuhkan oleh PD Dikti dengan data yang ada pada sistem informasi akademik yang diusulkan.

---

Currently, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti collects all data from universities, one of them is academic data. The academic data required by PD Dikti are data of study program, student data, lecturer data, course data, learning process, and evaluation process. However, different universities have different systems so that the data available also vary both in terms of completeness, format, and so on. In addition, academic information systems owned by universities are generally have weaknesses such as difficult to know the workload of lecturers and can not describe the overall academic performance of students, for example GPA and study period. This study compares the academic information system owned by UI, ITS, and ITK. This study also aims to map between available data on academic information system of higher education with the data required by PD Dikti. Data collection is done by observation of three academic information systems that are compared to produce list of features that exist on each system. In addition, document analysis is also done to know business processes of the academic system. In analysis phase, the existing system and proposed system are depicted using UML modeling. Added value of the proposed system is able to know academic workload of lecturers, provide early warning about the number of students who may drop out and the number of lecturer workload that exceeds the limit. The proposed system can also facilitate lecturers when making changes to student rsquo;s mark and facilitate students who apply for official transcripts. At the design stage, display of features of the proposed system, such as a dashboard showing the number of students, GPA, study period, and lecturer data for rector, dean, and department chairman. In addition, there are early warning that can assist in decision-making, for example in determining the needs and allocation of lecturers. This research results a generic academic information system and mapping of the academic data required by PD Dikti with the available data on the proposed system."

"Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengeluarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) agar lebih efektif dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data hasil pemantauan. Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi / Teknologi Informasi (SI/TI) oleh pemeriksa khususnya terkait dengan proses pemeriksaan di lingkungan BPK masih belum mencapai target yakni berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian case study research, yakni menggunakan metode kuantitatif dengan survey untuk menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan dan menggunakan metode entropi untuk pemeringkatan faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut. Penelitian ini dianalisis berdasarkan empat dimensi yakni teknologi, organisasi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Dimensi teknologi menjadi dimensi yang memiliki bobot tertinggi sebagai hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan. Dua hambatan teratas yang dihasilkan dari penelitian ini adalah masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem serta ketersediaan infrastrukur TI (koneksi atau jaringan internet maupun intranet) yang belum memadai."

"ABSTRAKSistem Informasi INAPORTNET telah mulai dibangun pada tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pembangunan sistem ini diikuti dengan revitalisasi yang tidak berjalan baik dalam kurun waktu 7 tahun, sehingga pada tahun 2015 dibentuk Task Force Laut (terdiri dari Pustikomhub dan Ditjen Hubla) untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan sektor laut dengan membuat sistem informasi INAPORTNET yang berbasis web yang bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya adalah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Target waktu dari Menteri Perhubungan adalah Sistem Informasi INAPORTNET terimplementasi pada bulan Oktober 2015 di seluruh pelabuhan. Posisi sistem INAPORNET saat penelitian ini dilakukan adalah telah dilakukan softlaunching pada tanggal 17 Maret 2016 di 4 pelabuhan yaitu: Makassar, Bitung, Balikpapan dan Ambon. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait keterlambatan implementasi. Hasil penelitian ini mendapatkan 4 domain masalah yaitu, kebijakan, penerimaan pengguna, infrastruktur SI/TI dan best practice kerangka evaluasi.Pada penelitian ini digunakan kerangka kerja COBIT 5 sebagai panduan metodologi evaluasi. Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara, kemudian penentuan masalah, selanjutnya dilakukan pemetaan antara tujuan sistem INAPORTNET dengan enterprise goals. Kemudian pemetaan dengan ITRG sampai didapatkan pemetaan proses area COBIT 5 yang relevan terhadap setiap akar masalah. Sehingga didapatkan pola solusi berdasarkan proses area COBIT 5 terpilih, sebagai hasil evaluasi dan rekomendasi bagi sistem informasi INAPORTNET.

---

ABSTRACTINAPORTNET Information System has been develop by The Directorate General of Sea Transportation since 2007. From the start, the development of this system followed by the revitalization that not going well almost in 7 year, therefore in 2015 they formed task force (consist of Pustikomhub and Ditjen Hubla) to reorganize and improve services of the marine sector by develop INAPORTNET Information System, a comprehensive web based system that start with submission of application for the arrival of the ship, incoming ships, loading and unloading activities, until ship out leaving the harbor, inlcuding payment of Tax State Revenue (non-tax).The Ministry of Transportation has given the time target that INAPORTNET Information System will be implemented in October 2015 across the harbor. Current condition in the time this study conduct, softlaunching has been done on March 17, 2016 at 4 ports: Makassar, Bitung, Balikpapan, and Ambon. Therefore, the delays in implementation need to be evaluated. The results of this study are within 4 domain problem: policies, user acceptance, infrastructure SI / IT and best practice evaluation framework.This study used COBIT 5 framework to guide the evaluation methodology. Based on data collection and interviews, then the determination of the problem, and then the mapping between the goal INAPORTNET system with enterprise goals. Then mapping used ITRG to obtain the mapping COBIT 5 process areas that are relevant to each root of the problem. So we get the solution patterns based on the chosen COBIT 5 process areas, as a result of the evaluation and recommendation for INAPORTNET information systems."