Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP.

---

This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Penelitian ini membahas mengenai perencanaan pajak terkait revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur dan PT. XYZ sebagai perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memanfaatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil revaluasi di atas nilai buku fiskal sebesar 6 . Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak pada PT. ABC dan PT. XYZ serta membandingkan efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu kedua perusahaan memperoleh benefit berupa tax saving, namun perencanaan pajak PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar.

---

This study examines about tax planning related to fixed assets revaluation carried out by PT. ABC as a manufacture company and PT. XYZ as a palm oil company. Both of the companies are utilizing the reduction of income tax rate facility on the excess of fixed assets revaluation value over fiscal book value as of 6 . The purpose of this study is to analyze the tax planning in PT. ABC and PT. XYZ as well and to compare the effectiveness of tax planning by PT. ABC PT. YXZ. This study uses qualitative reasearch method. The result of this study is both copanies obtain the benefit such as tax saving, but PT. ABC rsquo s tax planning is more effective and get more benefit than PT. XYZ."

"Penelitian ini menganalisis tentang upaya serta kendala manajemen pajak yang dilakukan oleh PT XYZ group dari sisi PPN yang dilakukan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam serta kajian data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT XYZ dilakukan melalui fungsi manajemen pajak yaitu tax planning, tax organizing, tax actuating dan tax controlling serta menemui beberapa kendala terkait penerapan fungsi tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya evaluasi terkait perlakuan tersebut karena masih ada beberapa aspek yang grey area sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan ada opsi manajemen pajak lainnya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi dispute penerapan di kemudian hari.

---

This study analyzed the effort and the constraints of tax management conducted by PT XYZ group in terms of VAT conducted in 2015. The research method used in this study includes qualitative research approach. This type of research based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and the data collection techniques of in depth interviews and review of field data.

The results showed that the efforts made by PT XYZ is done through tax management functions, namely tax planning, organizing tax , tax actuating and controlling as well as meet some obstacles related to the implementation of these functions.

Researchers suggest the need for an evaluation related to such treatment because there are still some aspects that gray area so that the evaluation is expected to have more tax management options that can be done to avoid dispute the application at a later date."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi emas dan perak, yang terikat dalam Kontrak Karya Generasi IV. Kontrak Karya seharusnya bersifat mengikat dan telah memuat hak dan kewajiban kedua pihak yang bersepakat, namun yang terjadi justru PT XYZ menghadapi sengketa atas penyerahan ekspor emas batangan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan penyerahan emas batangan yang dilakukan PT XYZ dengan dikaitkan dengan konsep taxable supplies, kemudian mendeskripsikan kelaziman internasional penyerahan emas batangan, dan menganalisis dampak sengketa terhadap cost of collection PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah, penyerahan emas batangan PT XYZ sesuai dengan konsep taxable supplies, secara kelaziman internasional emas batangan bukan merupakan objek PPN, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan PT XYZ untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu perlunya Undang-undang terkait sifat khusus Kontrak Karya, lalu pembuatan kriteria emas batangan yang dikecualikan dari objek PPN di Indonesia, dan terakhir mengubah aturan khusus yang sebelumnya diterbitkan.

---

PT XYZ is a company that producing gold and silver, that bounded with Contract of Work Indonesia Government 4^th Generation. The contract should be binding and already mention rights and obligations for both sides, but in fact PT XYZ face a dispute related to export supplies of gold bar. This research focus to describing gold bar supplies that done by PT XYZ associated to taxable supplies concept, then describing international practice supplies of gold bar, and analyzing dispute effects to compliance cost of PT XYZ This research using quantitative approach, and qualitative data analyzing technique. The results of this research is, PT XYZ gold bar supplies match with taxable supllies concept, the international practice for gold bar supplies is exempt from VAT, and the high compliance cost that paid by PT XYZ to resolve the dispute. Because of that reasons, there should be a public law that state Contract of Work is a lex specialis, then government should make criteria of gold bar that exempted from VAT, last change the private ruling that already issued."

"ABSTRAKPerusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadiTandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut PeraturanPemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN.Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunansawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan.Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalampengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaanperkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaanperkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannyamengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistemYurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

---

ABSTRACTPalm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruitbrunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized asstrategic object which is freed from VAT charges according to GovernmentRegulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be thecause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition ofcrediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, taxcourt process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered byother Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similarcompany show that the verdicts are leading to same directions although Indonesiais not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing thedispute is the different interpretation of the Government Regulations."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."