Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkrining Penyakit Tidak Menular PTM dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil PNS di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3 dan 75,6 PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM OR = 2,08; 95 CI: 1,30-3,35 . PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

---

ABSTRACTNCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3 , and from those whoparticipated in the screening, 75,6 had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test. The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme OR 2,08 95 CI 1,30 3,35 .Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government"

"Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman p = 0,01 dan evaluated need p = 0,041 merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, perceived need dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM. PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh evaluated need, perceived need, dan pengetahuan OR = 2,24, 95 CI = 1,21 ndash; 4,16.

---

Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support p 0,01 and evaluated need p 0,041 were determinants of PNS NCD screening, perceived need and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by evaluated need, perceived need, and knowledge OR 2,24, 95 CI 1,21 4,16. "

"Penyakit tidak menular PTM merupakan penyebab utama kematian secara global saatini. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan masyarakat kota Depok terancam bahaya danrisiko PTM, termasuk juga salah satunya Pegawai Negeri Sipil PNS Balaikota Depok. Namun demikian hasil kegiatan skrining PTM pada PNS di lingkungan Balaikota Depok menunjukkan partisipasi yang cukup rendah 46,4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam tentang pemanfaatan pelayanan skrining PTM oleh PNS Balaikota Depok. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus, Wawancara Mendalam serta observasi telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018 di Balaikota Depok. Hasil penelitan menunjukkan pengetahuan informan tentang PTM dan skrining PTM masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dirasakan informan dalam mengikuti skrining PTM adalah : 1 adatugas lain yang harus dikerjakan, 2 kurangnya informasi tentang kegiatan skrining PTM, 3 harus mengantri lama, 4 takut diketahui penyakit yang ada pada dirinya, 5 pelaksanaan kegiatan yang tidak memperhatikan privasi peserta. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan skrining PTM untuk PNS di Balaikota Depok. Belum ada pengorganisasian serta SOP khusus untuk pelaksanaan skrining PTM. Sosialisasi perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan PNS tentang PTM dan pentingnya mengikuti skrining PTM. Dukungan kebijakan dan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor juga diperlukan untuk keberhasilan program dimasa yang akan datang. Adanya pengorganisasian serta SOP untuk pelaksanaan skrining PTM akan menghasilkan program skrining PTM yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

---

Qualitative Study about Utilization of Non Communicable Disease Screening Service by Civil Servants at The Town Hall Depok. Non communicable diseases NCDs are the leading cause of death globally today. The results of Indonesia 39s basic health research in 2013 show that the people of Depok city at risk of NCDs, including Civil Servants at Depok City Hall. However, the results of the NCDs screening program for civil servants at the City Hall of Depok showed relatively low participation 46.4. The purpose of this study was to investigate in depth the utilization of NCDs screening services by civil servants at the City Hall of Depok. This study was a qualitative research with the design of Rapid Assessment Procedure. Data collection was done through focus group discussion, in depth interview and observation of document review conducted in April June 2018 at City Hall Depok. The results showed that informant knowledge about NCDs and NCDs screening still needed to be improved. The barriers felt by informants in following NCDs screening were 1 there were other jobs to be done, 2 lack of information, 3 long queues, 4 fear of known illness present in itself, 5 not paying attention to the privacy of the participants. In addition, this study also found that there is no policy that regulates theimplementation of this program. The program also has not conducted any organizing and special SOP. Socialization needs to be maximized to improve civil servant knowledge about NCDs and the importance of NCDs screening. Good policy and cooperation support across programs and across sectors is also needed for future program success. Attendance of organizing and SOP will result in a more qualified, effective and efficient program."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. Prevalensi obesitas sentral sebesar 53%.Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengemil dan durasi tidur dengan kejadian obesitas sentral dan kebiasaan mengemil merupakan faktor dominan obesitas sentral. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pegawai mengurangi kebiasaan mengemil gorengan serta tidur malam dengan durasi yang cukup.

---

Central obesity is a pandemic problem in many countries and a risk factor for degenerative diseases. This study aimed to find the dominant factor of central obesity among civil servants at regional organizations in Dibaleka II building Depok City. This study used cross-sectional method involving 117 respondents and was held in April-May 2015. Data were collected with measuring waist circumference, self-administered questionnaire, and 2x24-hours food recall. The prevalence of central obesity was fifty three percent.

The result of analyses showed that there?s a significant relationship between snacking habit and sleep duration with central obesity and snacking habit is the dominant factor of central obesity. The results suggests that civil servants reduce consumption of fried foods as snacks and get the adequate amount of sleep at night."

"Gizi lebih adalah akumulasi lemak berlebih dalam tubuh dan merupakan faktor risiko DM tipe 2 hingga kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan proporsi kejadian gizi lebih berdasarkan konsumsi air putih, minuman manis, asupan zat gizi makro, frekuensi makan, dan kebiasaan merokok. Desain penelitian ini adalah potong lintang dengan 108 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Depok. Pengukuran status gizi menggunakan IMT; konsumsi air putih menggunakan Questionnaire for Water Consumption Habits oleh BioMed Center; konsumsi minuman manis menggunakan BEVQ-15; asupan gizi makro dan frekuensi makan menggunakan 24h-food recall; kebiasaan merokok menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Dare et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 50 PNS mengalami gizi lebih IMT ge;25 kg/m2 . Terdapat perbedaan bermakna proporsi gizi lebih berdasarkan konsumsi air putih, minuman manis, asupan energi, lemak, karbohidrat, dan frekuensi makan. Setelah dikontrol oleh jenis kelamin, perbedaan bermakna ditemukan hanya pada perempuan, sedangkan untuk variabel frekuensi makan hanya pada laki-laki. Anjuran peningkatan konsumsi air putih, asupan rendah kalori dan lemak, serta pengurangan minuman manis diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi angka kejadian gizi lebih.

---

Overnutrition is a risk factor for Type 2 Diabetes Mellitus even death. This study aims to determine the difference of overnutrition proportion based on water consumption, sugar sweetened beverage, dietary intake, eating frequency, and smoking habits. This is a cross sectional study with 108 Civil Servants of Dinas Kesehatan Kota Depok as respondents. Ovenutrition was measured using Body Mass Index water consumption using Questionnaire for Water Consumption Habits by BioMed Center sugar sweetened beverage SSB using BEVQ 15 dietary intake and eating frequency using 24h food recall smoking habits using adapted questionnaire by Dare et al. The overnutrition prevalence was 50 BMI ge 25 kg m2. There were significant differences based on water consumption, SSB, energy, fat, carbohydrate intake, and eating frequency. After controlled by sex, the differences were only significant in women eating frequency was only significant in men. Increasing of water consumption, low calories and fat intake, and SSB reducing could be the solution to overcome and prevent overnutrition. "

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM ,merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM.Hasil penelitian, secara umum Output penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5 , hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan P1 ,Pengorganisasian dan penggerakkan P2 pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas.

he Non Communicable Disease NCD`s Prevention and Control Program is one ofthe essential Community Health Efforts implemented by the Puskesmas. Puskesmasaccreditation is a form of program to maintain the quality and form of standardizationto Puskesmas services in order to provide quality services. This research usesqualitative method, conducted in April May 2018, aim to see improvement ofperformance at puskesmas especially at NCD`s Prevention and Control Program.

Result of research, in general Output of program of implementation of NCD`s atPuskesmas accredited better than Puskesmas not yet accredited. Community basedpartnership and funding activities have not been implemented, Iva test and CBEscreening and DM screening are still around 5, indicating the community and thelack of effective community empowerment. Input components of human resources, facilities, funds, screening instruction implementation are not adequated. Componentsof Planning Process P1, Organizing and Moving P2 at Accredited Puskesmas betterthan Puskesmas not yet accredited, P3 has been run even though not optimal in somePuskesmas. Need to improve community empowerment to support NCD`s Preventionand Control Program. It is necessary to encourage the Puskesmas to improve theimplementation of Puskesmas Management and conduct Continuous Improvement ofQuality to achieve quality improvement as the main basis of Puskesmas Accreditation."

"Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi sebab dari morbiditas dan mortalitas utama di dunia. Sindrom metabolik adalah sekumpulan gejala klinis yang akan meningkatkan risiko berkembangnya PTM, khusunya penyakit kardiovaskular dan diabetes melitus tipe 2. Hasil analisis Riskesdas menemukan bahwa prevalensi sindrom metabolik di Indonesia meningkat dari 10,8% (2013) menjadi 24,4% (2018). Pegawai kantoran sering dikaitkan dengan perilaku sedentari sehingga berpeluang untuk mengembangkan sindrom metabolik lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian sindrom metabolik pada kelompok pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok tahun 2022. Penelitian dengan desain cross-sectional ini menganalisis data hasil skrining PTM pegawai Pemerintah Kota Depok tahun 2022. Sebanyak 1.128 responden yang berasal dari 21 OPD diikutkan dalam penelitian ini. Prevalensi sindrom metabolik sebesar 33,2%. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan signifikan secara statistik dengan kejadian sindrom metabolik meliputi usia, jenis kelamin, IMT, riwayat PTM dalam keluarga, kadar kolesterol total, rasio kadar kolesterol total terhadap kolesterol HDL, dan aktivitas fisik. Pada analisis multivariat, variabel yang memiliki hubungan bermakna dengan sindrom metabolik adalah usia, IMT, dan rasio kadar kolesterol total terhadap kolesterol HDL. IMT merupakan faktor dominan yang memiliki hubungan bermakna dengan sindrom metabolik (PR: 3,128, 95% CI: 2,396 – 4,085).

---

Non-communicable diseases (NCDs) have become a leading cause of morbidity and mortality in the world. Metabolic syndrome is a group of clinical symptoms that can increase the risk of developing NCDs, especially cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. The results of Riskesdas analysis found that the prevalence of metabolic syndrome in Indonesia went from 10.8% (2013) to 24.4% (2018). Office employees are often associated with sedentary behavior so that the chances of developing metabolic syndrome are higher. The objective of this study is to determine the prevalence and the factors associated with metabolic syndrome among Regional Device Organizations (OPDs) employees of Depok City Government in 2022. This cross-sectional study included secondary data from the result of health screening of Depok City Government employees in 2022. A total of 1,128 respondents from 21 OPDs were included in this study. Prevalence of metabolic syndrome was 33.2%. Bivariate analysis shows that the variables that were statistically significant with the metabolic syndrome included age, sex, BMI, family history of PTM, total cholesterol level, total-cholesterol-to-HDL ratio, and physical activity. In multivariate analysis, variables found to have significant association with metabolic syndrome were age, BMI, and total-cholesterol-to-HDL ratio. BMI was the dominant factor associated with metabolic syndrome (PR: 3,128, 95% CI: 2,396 – 4,085)."

"ABSTRAKHipertensi sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Prevalensi hipertensi di Indonesia, cukup tinggi yaitu sebesar 25,8 Riskesdas, 2013 . Sebagian besar penderita hipertensi termasuk dalam kelompok hipertensi derajat 1 dan separuhnya tidak menyadari sebagai penderita. Hipertensi bukan penyakit kausal tunggal, ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya hipertensi, salah satunya yang sering ditemukan adalah obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi derajat 1 di Posbindu PTM Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung. Desain penelitian adalah cross sectional, menggunakan data sekunder kegiatan Posbindu PTM KKP Bandung tahun 2016.Subjek penelitian adalah pegawai dari instansi Pemerintah dan BUMN di lingkungan Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Pelabuhan Cirebon yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Posbindu PTM KKP Bandung pada tahun 2016 yaitu sebanyak 206 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi hipertensi derajat 1 di Posbindu PTM KKP Bandung tahun 2016 yaitu sebesar 41,7 dan obesitas sebesar 54,9 . Responden yang obesitas IMT ge;25 memiliki risiko sebesar 1,681 kali untuk menderita hipertensi derajat 1 dibandingkan yang tidak obesitas setelah dikontrol variabel umur, riwayat hipertensi keluarga dan aktivitas fisik. Pengoptimalan Posbindu PTM, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengaplikasikan perilaku GERMAS diharapkan dapat mengendalikan obesitas dan hipertensi.

---

ABSTRACTAbstract Hypertension is still a health problem in the world including Indonesia. The prevalence of hypertension in Indonesia is quite high at 25.8 Riskesdas, 2013 . Most people with hypertension are included in the 1st stage hypertension group and half were unaware as a sufferer. Hypertension is not a single causal disease, there are various factors that contribute to the emergence of hypertension, one of which is often found is obesity. This study aims to determine the magnitude of the relationship between obesity with incidence of hypertension stage 1 in Posbindu PTM Port Health Office PHO of Bandung. The research design is cross sectional, using secondary data of Posbindu PTM PHO of Bandung, activities in 2016.The Research subjects are employees of Government agencies and state owned enterprises in the Husein Sastranegara Bandung Airport and Cirebon Port which conducted health checks at Posbindu PTM PHO of Bandung in 2016, which were 206 people. The results showed that the proportion of stage 1 hypertension in Posbindu PTM PHO of Bandung in 2016, that is 41.7 and obesity of 54.9 . People with obesity BMI ge 25 had a risk of 1,681 times for hypertension stage 1 compared to non obese individuals after controlling for age variables, family history of hypertension and physical activity. Optimization of Posbindu PTM, increasing public participation and applying GERMAS behavior is expected to control obesity and hypertension."