Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit tidak menular PTM merupakan penyebab utama kematian secara global saatini. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan masyarakat kota Depok terancam bahaya danrisiko PTM, termasuk juga salah satunya Pegawai Negeri Sipil PNS Balaikota Depok. Namun demikian hasil kegiatan skrining PTM pada PNS di lingkungan Balaikota Depok menunjukkan partisipasi yang cukup rendah 46,4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam tentang pemanfaatan pelayanan skrining PTM oleh PNS Balaikota Depok. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus, Wawancara Mendalam serta observasi telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018 di Balaikota Depok. Hasil penelitan menunjukkan pengetahuan informan tentang PTM dan skrining PTM masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dirasakan informan dalam mengikuti skrining PTM adalah : 1 adatugas lain yang harus dikerjakan, 2 kurangnya informasi tentang kegiatan skrining PTM, 3 harus mengantri lama, 4 takut diketahui penyakit yang ada pada dirinya, 5 pelaksanaan kegiatan yang tidak memperhatikan privasi peserta. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan skrining PTM untuk PNS di Balaikota Depok. Belum ada pengorganisasian serta SOP khusus untuk pelaksanaan skrining PTM. Sosialisasi perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan PNS tentang PTM dan pentingnya mengikuti skrining PTM. Dukungan kebijakan dan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor juga diperlukan untuk keberhasilan program dimasa yang akan datang. Adanya pengorganisasian serta SOP untuk pelaksanaan skrining PTM akan menghasilkan program skrining PTM yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

---

Qualitative Study about Utilization of Non Communicable Disease Screening Service by Civil Servants at The Town Hall Depok. Non communicable diseases NCDs are the leading cause of death globally today. The results of Indonesia 39s basic health research in 2013 show that the people of Depok city at risk of NCDs, including Civil Servants at Depok City Hall. However, the results of the NCDs screening program for civil servants at the City Hall of Depok showed relatively low participation 46.4. The purpose of this study was to investigate in depth the utilization of NCDs screening services by civil servants at the City Hall of Depok. This study was a qualitative research with the design of Rapid Assessment Procedure. Data collection was done through focus group discussion, in depth interview and observation of document review conducted in April June 2018 at City Hall Depok. The results showed that informant knowledge about NCDs and NCDs screening still needed to be improved. The barriers felt by informants in following NCDs screening were 1 there were other jobs to be done, 2 lack of information, 3 long queues, 4 fear of known illness present in itself, 5 not paying attention to the privacy of the participants. In addition, this study also found that there is no policy that regulates theimplementation of this program. The program also has not conducted any organizing and special SOP. Socialization needs to be maximized to improve civil servant knowledge about NCDs and the importance of NCDs screening. Good policy and cooperation support across programs and across sectors is also needed for future program success. Attendance of organizing and SOP will result in a more qualified, effective and efficient program."

"ABSTRAKSkrining Penyakit Tidak Menular PTM dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil PNS di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3 dan 75,6 PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM OR = 2,08; 95 CI: 1,30-3,35 . PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

---

ABSTRACTNCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3 , and from those whoparticipated in the screening, 75,6 had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test. The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme OR 2,08 95 CI 1,30 3,35 .Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government"

"Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman p = 0,01 dan evaluated need p = 0,041 merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, perceived need dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM. PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh evaluated need, perceived need, dan pengetahuan OR = 2,24, 95 CI = 1,21 ndash; 4,16.

---

Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support p 0,01 and evaluated need p 0,041 were determinants of PNS NCD screening, perceived need and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by evaluated need, perceived need, and knowledge OR 2,24, 95 CI 1,21 4,16. "

"Pengembangan karier merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan sistem merit, yang juga merupakan bagian dari delapan area perubahan pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebutkan bahwa banyak instansi pemerintah yang kesulitan dalam melaksanakan aspek pengembangan karier ini. Dari hasil wawancara, hal ini pun terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan data mining dalam penyusunan rencana pengembangan karier pegawai negeri sipil (PNS) dengan berbasis pada metodologi CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Penelitian ini memodelkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja dengan melakukan eksperimen menggunakan class imbalance maupun class balance data set. Dari hasil evaluasi didapatkan algoritma SVM (Support Vector Machine) sebagai model terbaik pada masing-masing analisis dan skenario. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan memetakan kelompok kesenjangan kompetensi-kinerja dalam bentuk Human Asset Value Matrix yang diadaptasi dari General Electric-McKinsey Nine-box Grid, dapat disusun rencana pengembangan karier PNS secara lengkap mulai dari rekomendasi promosi jabatan, informasi kebutuhan diklat, hingga hukuman disiplin. Selain dapat memberikan rekomendasi pengembangan karier PNS, hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kompetensi maupun jabatan yang akan dikembangkan.

---

Career development is one aspect of implementing the merit system, which is also part of the eight areas of change in the Grand Design for Bureaucratic Reform 2010-2025. The State Civil Apparatus Commission (KASN) stated that many government agencies had difficulties in implementing this aspect of career development. From the results of the interview, this also happened in the Regional Personnel Agency (BKD) of South Kalimantan Province. This study proposes the use of data mining in the preparation of career development plans for civil servants (PNS) based on the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) methodology. This study models the competency and performance gap analysis by conducting experiments using class imbalance and class balance data sets. From the evaluation results, the SVM (Support Vector Machine) algorithm is obtained as the best model for each analysis and scenario. From the results of the analysis conducted by mapping the competency-performance gap groups in the form of the Human Asset Value Matrix adapted from the General Electric-McKinsey Nine-box Grid, a complete career development plan for civil servants can be drawn up starting from recommendations for promotions, information on training needs, to penalties. discipline. Besides being able to provide recommendations for career development for civil servants, the results of this study can also provide information on competencies and positions to be developed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"ABSTRAKAnalisis Implementasi Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PenyakitTidak Menular Posbindu PTM di Kota Bogor Tahun 2018Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesPosbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96 belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion FGD , telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.Kata kunci: Implementasi Kebijakan Kesehatan, Posbindu PTM, Penyakit Tidak Menular.

---

ABSTRACT Analysis of The Implementation of Non CommunicableDisease Integrated Service Post NCDISP Activities in BogorCity 2018Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesNon Communicable Disease Integrated Service Post NCDISP is one of the efforts toprevent and control non communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96 has not reached theexpected target of 30 . This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in depth interviews, Focus GroupDiscussion FGD , study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.Key words Health Policy Implementation, Non Communicable Disease IntegratedService Post, Non Communicable Diseases"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori penegakan hukum dan disiplin. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Semakin banyak atau berat pelanggaran disiplin yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diberikan.

---

The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get."

"ABSTRAKPemanfaatan Posbindu PTM pada Usia 18-44 tahun rendah, ditandai denganadanya kesenjangan antara sasaran dan masyarakat yang memanfaatkannya.Dilakukan penelitian untuk analisis pemanfaatan Posbindu PTM berdasarkan teoriDonabedian dan Model Andersen fase dua, untuk mendapatkan informasi yangmendalam dari variabel kebijakan, sumberdaya, sikap dan persepsi konsumen,sikap dan keahlian penyedia. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakananalisis isi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan data.Hasilnya, dari semua determinan yang diteliti turut berkontribusi atas rendahnyapemanfaatan Posbindu PTM ini. Sikap dan persepsi konsumen merupakandeterminan yang paling berpengaruh. Diharapkan dengan pelaksanaan programyang sesuai dengan karakteristik tertentu dari sasaran, pendidikan kesehatan yangberkesinambungan, peningkatan sosialisasi dan peran serta pemerintah daerahmasalah ini dapat teratasi.

---

ABSTRACTThe low utilization of Posbindu PTM Age 18-44 years, marked by gaps betweentarget and community users. Research was done for Posbindu PTM utilizationanalize with Donabedian theory and phase two Andersen model, to getinformation from the variables such as policy, resource, consumer attitudes andperceptions, attitudes and membership provider. The kind of the qualitativeresearch used to content analysis. Validity of data is done by triangulation methodand sources . The low utilization of Posbindu PTM that was contributed of alldeterminans. The attitude and perceptions of consumers is the most influentialdeterminant. Expected with the implementation of the program according to thespecific characteristics of the target, continuous health education, improvedsocialization and participation of local governments this problem can be resolved."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara  manajemen kepegawaian memiliki tugas dan fungsi diantaranya mengelola mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Berdasarkan Rencana Strategis BKN 2015 – 2019 salah satu tugas BKN yang adalah “Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS dibutuhkan database PNS yang akurat dan terkini.  Ketika  melaksanakan tugas dan fungsi ini, BKN sering mendapatkan masalah perbedaan data yang disebabkan kesalahan sistem, kesalahan operator sistem atau karena lainnya.  Dalam karya akhir ini penulis melakukan pengukuran kualitas data kepegawaian memakai dimensi kualitas data sesuai dengan Loshin’s Data Quality Maturity Model agar bisa menjadi dasar data yang dipakai oleh produk sistem informasi yang dihasilkan oleh BKN. Aktivitas yang dilakukan untuk mencari tingkatan kualitas data, keadaaan menajemen kualitas data, harapan manajemen kualitas data, dan juga rekomendasi perbaikan kualitas data melalui tiga proses pengumpulan data yaitu wawancara terbuka, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam memperbaiki manajemen kualitas data kepegawaian dengan berfokus pada dua tabel utama yaitu Tabel ORANG dan Tabel PNS. Rekomendasi yang di dapat melalui pemetaan model oleh Patel dan Ramchandran (2009) yaitu Agile Maturity Model (AMM), menghasilkan 48 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi perbaikan permasalahan data PNS yang telah ada, antara lain penambahan otomatisasi validasi, pemeriksaan dan perbaikan kembali data yang sudah ada di database BKN, serta penambahan fitur pemberitahuan kepada pengelola data jika ada terindikasi sumber masalah. Selain itu ada 38 rekomendasi untuk perbaikan peningkatan  manajemen kualitas data. Rekomendasi tersebut dibagi berdasarkan delapan komponen penilaian. Komponen harapan kualitas data mempunyai rekomendasi di identifikasi dan dokumentasi  harapan kualitas data, syarat kualitas data yang baik, profil dan analisis harapan kualitas data, mengembakan metode penilai dampak bisnis, pemantauan dan validasi proses, dan penetapan serta evaluasi layanan kualitas data.

---

One of The National Civil Service Agency (BKN) duty as a national staffing management agency is managing the rotation of Civil Servants (PNS). Based on the 2015-2019 BKN Strategic Plan, one of the tasks of the BKN is "Managing and developing the Civil Service staffing information system (ASN)". To support the implementation of national staffing management and improvement of staffing services for civil servants, an accurate and up-to-date civil service database is needed. Nevertheless, BKN often encounters problems with data differences due to system errors, system operator errors or other reasons. In this thesis, the author measured the quality of staffing data by using data quality dimensions based on Loshin’s Data Quality Maturity Model, aiming for high quality data to be used in BKN’s information systems. In order to gain data quality levels, data quality management conditions, data quality management expectations, and recommendations for improving data quality, the author held open interviews, direct observation, and document analysis. This research aims to provide a strategy recommendation in improving the quality of staffing data management by focusing on two main tables which are PEOPLE and PNS tables. The recommendations obtained through the mapping model by Patel and Ramchandran (Agile Maturity Model), resulted in 48 recommendations consisting of 10 recommendations for repairing existing PNS data problems, including adding validation automation, rechecking and revising existing data in the BKN database, also adding a notification feature to the data manager when indicating a problem. Aside from that, there are also 38 recommendations for improving the data quality management. The recommendations are divided based on eight assessment components. The data quality expectation component has recommendations in identifying and documenting data quality expectations, good data quality requirements, profiling and analyzing data quality expectations, developing business impact assessment methods, monitoring and validating processes, and establishing and evaluating data quality services."