Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percutaneous Coronary Intervention (PCI) adalah suatu tindakan intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh koroner yang menyempit dengan balon dan dilanjutkan dengan pemasangan stent agar pembuluh darah tetap terbuka. Proses penyempitan pembuluh darah koroner ini dapat disebabkan proses aterosklerosis atau thrombosis. PCI merupakan suatu tindakan yang biayanya relatif mahal. Hal ini terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat, bahan habis pakai yang digunakan dan penggunaan alat-alat medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan biaya perawatan pasien dengan tindakan PCI di RSUP Fatmawati. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui telaah data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), billing dan unit cost dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya perawatan untuk tindakan PCI di RSUP Fatmawati pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 53.629.532, dan komponen biaya terbesar dari total biaya perawatan tindakan PCI adalah biaya tindakan intervensi PCI, yaitu 82,8%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap biaya perawatan adalah tingkat keparahan penyakit, lama hari rawat, penggunaan ICCU dan jumlah stent, sedangkan kelas perawatan, jumlah oklusi pembuluh darah dan kasus elektif tidak berpengaruh terhadap total biaya perawatan.

---

Percutaneous Coronary Intervention is a nonsurgical intervention procedure by using a catheter to dilate or open coronary vessels that are narrow with balloons and followed by stent replacement to keep blood vessels open. The process of narrowing of these coronary arteries can be due to the process of atherosclerosis or thrombosis. PCI is an procedure that is relatively expensive. It is related to the human resources involved, the consumabled used and the used of medical devices.

This study aims to analyse the factors associated with patient care costs with PCI procedure at Fatmawati General Hospital. This cross sectional study was conducted quantitatively through hospital information system, billing and unit cost, and qualitatively through in-depth interview.

The results show that the average cost for PCI procedure at Fatmawati General Hospital in 2017 was Rp 53,629,532 and the largest cost component of total PCI cost was the cost of PCI intervention measure of 82,8%. The statistic results showed that the variables severity level, length of stay, use of ICCU and number of stents are correlated with total costs of procedure PCI, but variable room class, blood vessel occlusion and elective cases is not correlated to total cost of PCI."

"Skripsi ini membahas tentang perhitungan biaya satuan pemasangan Catheter Double Lumen CDL jika diubah dari rawat inap ke One Day Care ODC kemudian biaya satuan tersebut dibandingkan dengan tarif rawat jalan pada INA-CBG untuk mengetahui kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC dari segi biaya. Penelitian ini adalah penelitian terapan. Data dikumpulkan melalui daftar pertanyaan formulir dan observasi. Data biaya yang dikumpulkan adalah data biaya pada bulan Januari-Desember tahun 2017 yang selanjutnya akan diolah sesuai dengan metode activity based costing ABC. Hasilnya hanya biaya satuan CDL jangka pendek yang di bawah tarif INA-CBG dengan kode N-2-12-O. Untuk menentukan kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC jika dilihat dari biaya tidak dapat diperbandingkan langsung dengan tarif INA-CBG begitu saja karena harus diperhitungkan juga dengan tindakan ODC lain yang memiliki kode INA-CBG yang sama.

---

This undergraduate thesis analyze the calculation of CDL rsquo s unit cost if it is going to change from hospitalized care service to One Day Care ODC. The unit cost then compared by the INA CBG fare in order to find out the feasibility of ODC Catheter Double Lumen in terms of cost. This research is an applicative research using quantitative method. The data were collected by the list of questions in form and also by doing an observation. The data which contain information about the cost on January to December 2017 will be calculated using an ABC method. The result showed that short term CDL unit cost is below the INA CBG fare with N 2 12 O code. Whereas, the long term CDL unit cost is almost doubled from INA CBG fare. The feasibility of CDL to be an ODC can not be compared directly because it must be taken into calculation with another ODC actions which have the same code."

"Saat ini RS dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang masih yang masih dalam batas kemampuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini maka penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan pada antara lain biaya satuan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah belum adanya informasi yang akurat mengenai besarnya biaya pelayanan diruang perawatan VIP(Gladiol) RSUD Budhi Asih. Penelitian dilaksanakan di RSIJD Budhi Asih selama tahun anggaran 1999/2000 pada ruang perawatan VIP (Gladiol) dan beberapa unit lain yang terkait dengan ruang perawatan VIP (Gladiol), dengan ruang lingkup penelitian analisis biaya satuan dikaitkan dengan cost recovery rate dan ATP untuk mendapatkan tarif yang sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari besarnya biaya yang digunakan pada ruang perawatan VIP(Gladiol) serta melakukan simulasi tarif dengan mempertimbangkan biaya satuan, cost recovery, dan ATP. Metode analisa biaya yang dipakai adalah "double distribution" di mana tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya path unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama dialokasikan kepada unit produksi. Hasilnya adalah sejumlah biaya pada unit produksi yang merupakan gabungan biaya dari unit penunjang dan produksi. Dari perhitungan biaya diperoleh biaya satuan aktual yang lebih besar dari tarif dan biaya satuan normatif yang lebih kecil dari tarif yang berlaku saat ini.Dimana tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp140.000 dan UC aktual sebesar Rp.171.503,33 dan UC normatif sebesar Rp. 133.935,80,Kemudian CRnya mempunyai nilai negatif sebesar Rp. 48.767.149,3 sedangkan CRR nya sebesar 81,63%.

---

At present hospitals are expected to provide the good quality public health services with the cost affordable by the public community. In order to achieve this, the determination of the tariff of the public health services shall be based on the unit cost at each service unit. On this regard, the obstacle encountered is the lack of the accurate information regarding the amount of the cost required for the VIP Care Room (Gladiol) RSUD Budhi Asih. Further, if this is related to the existing tariff, it has to be compared with the unit cost which is obtained.

The research is carried out at RSUD Budhi Asih during the budget year of 1999/2000 at the VIP Care Room (Gladiol) and other related units with the said VIP Care Room, with the scope of the research is the analysis of the unit cost related to the cost recovery rate and ATP in order to obtain the proper tariff.

The research is a descriptive one which is aimed at describing and studying the amount of the cost used by the VIP Care Room (Gladiol) as well as carrying out a tariff simulation with a consideration of the unit cost, cost recovery and ATP. The method of the cost analysis used is the double distribution where the first phase is to calculate the amount of the cost at the supporting units and allocate among the supporting units and directly to the production unit.In the second phase, the cost received by the supporting unit to be reallocated to the production unit. The result is a range of cost at the production unit which is a combination of costs at the supporting units and production units.

On the basis of the cost calculation, it is obtained the actual unit cost which is higher and normative unit cost which is lower than the existing tariff. The existing tariff is RpI40.000 and the actual UC is Rp171.503,33 and the normative UC is Rp. 133.935,80.The CR has a negative value in the amount of Rp48.767.149,3 while CRR is 81,63%.Based on the tariff simulation, the number of public community who are able to pay the existing tariff in the amount or Rp140.000 is only 37% and who are not able to pay is 63%."

"Penyakit jantung koroner hingga saat ini masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Untuk itu diperlukan diperlukan suatu metode pengobatan untuk menangani pasien dengan penyakit jantung koroner, salah satunya adalah metode Percutaneous coronary intervention (PCI). Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu panduan mengenai Bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan dalam tindakan pada Percutaneous coronary intervention (PCI). Panduan ini khususnya diharapkan dapat menjadi panduan terutama bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang ada di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI). Penyusunan laporan panduan BMHP untuk tindakan PCI ini dilakukan melalui hasil pencarian studi literatur. Selain itu, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan ners cath lab dan apoteker yang bertugas di unit Farmasi OK RS UI terkait PCI dan bahan medis habis pakai (BMHP) apa saja yang digunakan ketika melakukan prosedur PCI. Hasil penyusunan laporan ini didapatkan berbagai jenis BMHP yang dibutuhkan demi kelancaran proses tindakan PCI, diantaranya: sheath, guidewire, stent, guide catheter, dan ballon catheter, yang masing-masing diantaranya terdiri dari jenis dan fungsinya yang berbeda-beda. Hasil penyusunan laporan ini dapat dijadikan sebagai panduan BMHP untuk tindakan PCI.

---

Coronary heart disease is still the leading cause of death in Indonesia. For this reason, a treatment method is needed to deal with patients with coronary heart disease, one of which is the Percutaneous coronary intervention (PCI) method. This study aims to create a guide on medical consumables items used in the action of Percutaneous coronary intervention (PCI). This guide is especially expected to be a guide, especially for Pharmacists and Pharmaceutical Technical Personnel at the University of Indonesia Hospital. The preparation of the BMHP guidance report for PCI actions is carried out through the results of a literature study search. In addition, discussions and questions and answers were held with the CATH lab ners and pharmacists on duty at the OK of University of Indonesia Hospital Pharmacy unit regarding PCI and what medical consumables items are used when performing PCI procedures. The results of the preparation of this report obtained various types of medical consumables items needed for the process of PCI, including: sheath, guidewire, stent, guide catheter, and balloon catheter, each of which consists of different types and functions. The results of the preparation of this report can be used as a medical consumables items guide for PCI actions."

"Salah satu indikasi peningkatan pelayanan kualitas rumah sakit adalah apabila penggunaan obat di rumah sakit dilakukan secara rasional, dengan manajemen pelayanan farmasi yang efektif sehingga dapat dicapai efisiensi biaya obat bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran seberapa besar inefisiensi biaya obat pada pasien rawat inap peserta askes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proporsi efisiensi biaya obat dihitung dengan mengurangi jumlah biaya obat pasien sesuai resep dokter dengan jumlah biaya obat yang riil terpakai oleh pasien. Sedangkan detenninan inefisiensi biaya obat yang diteliti adalah faktor internal yakni karakteristik dokter yang meliputi usia, jenis kelamin, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, selain itu juga faktor ekstemal karakteristik pasien yang meliputi kelas perawatan, diagnosa penyakit serta komplikasi penyakit. Dalam hal ini dilakukan juga penelitian untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi timbulnya inefisiensi biaya obat. Data diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medik pasien dan data personalia dan dilanjutkan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan responden dokter yang merawat pasien rawat inap peserta askes pada tahun 2008. Besar popu1asi pada penelitian ini adalah 2172 rekam medik dan besar sampel 231 rekam medik yang dipilih secara acak. Metode analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat dengan uji t dan uji anova serta analisis multivariat dengan regresi linier ganda. Kemudian dilanjutkan secara secara kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan sebagai respondennya adalah 5 orang dokter yang merawat pasien askes tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan teijadi inefisiensi biaya obat DPHO sebesar 25.15% dan inefisiensi biaya obat Non DPHO sebesar 5.46%. Faktor internal yang mempengaruhi inefisiensi biaya obat adalah umur, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, sedangkan faktor eksternal adalah diagnosa penyakit (kebidanan). Dari penelitian ini disarankan perlunya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang retur obat yang tidak terpakai, diterapkannya sistem One Unit Dose Dispensing secara paripurna, dilakukannya penyegaran tentang perkembangan ilmu kedokteran, standar operasional prosedur serta peraturan-peraturan yang diperlakukan di rumah sakit. Selain itu disarankan agar apotik askes menyediakan obat FPHO secara lengkap.

---

One of the indications of improvement in the quality of hospital services is the rational utilization of medicine, through the effective management of pharmaceutical services with the purpose to gain an efficient medicine cost for the patient. The purpose of the study is to identify the proportion of inefficiency medicine cost for inpatient health insurance patient's as well as its determinant.

The proportion of inefficiency cost based on medicine dispensing minus the actual cost of medicines spent by the patient. While the study on the pattern determinant of dispensing is the internal factor, namely, the physician's characteristics covering age, gender, term of service, and the level of educational background, including the patient's characteristic as the external factor, covering the hospital class level, diagnose and complication of the disease. A study is also done to identity the most dominant factor that influences the inefficiency of medicine cost The data is obtained from secondary data, which is the patient's medical record and personnel data, continued with the qualitative method through in depth interviews with the physicians as respondent who treated health insurance patients who were hospitalized in 2008.

The total study population include 2172 medical records and total sample 231 medical records taken at random. The analysis method is univariate, bivariate using t-test and anova tests, and a multivariate analysis with a multiple linier regression, continued with the qualitative method of in depth interviews. Respondents are 5 physicians who treated health insurance patient in 2008.

Results of the study indicates that the proportion of inefficiency in the DPHO cost is 25,15% and the inefficiency of non DPHO cost is 5.46 %. The internal faktor influencing the inefficiency of medicine cost includes age, term of service and lebel of the doctor's educational background, while the predominating external factor inefficiency of medicine cost is the diagnose of the desease (gynecology)."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan (Askes) wajib, merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah (Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI). Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan yaitu pihak rumah sakit menganggap tarif yang diterapkan bagi peserta Askes wajib terlalu rendah sehingga menjadi beban biaya operasional, sedangkan pihak PT (Persero) Askes kemampuannya terbatas , karena premium yang diterima hanya sebesar 2% dari gaji pokok peserta. Supaya ada titik temu antara pihak manajemen rumah sakit sebagai penyedia pengelola dana Askes wajib, maka perlu dilakukan analisis terhadap biaya pelayanan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan tarif.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan melakukan analisis biaya terhadap salah satu bentuk pelayanan bagi peserta Askes wajib yaitu paket rawat inap harian yang terdiri atas kamar perawatan, paket ronsen, paket laboratorium, paket obat (sesuai DPHO / Daftar dan Plafon Harga Obat), jasa medik dan paket fisioterapi.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien Askes wajib di ruang Perawatan Umum RSPAD Gatot Soebroto pada Tahun Anggaran 1997/1998, menunjukkan bahwa tarif yang berlaku untuk paket rawat inap harian bagi pasien Askes wajib (Rp 35.000,00) masih lebih rendah sebesar Rp 11.200,55 dibanding biaya satuan aktual (Rp 46.200,55). Disamping itu bagi RSPAD Gatot Soebroto juga harus melaksanakan kebijakan MENHANKAM yaitu bagi peserta Askes wajib yang berasal dari pumawirawan ABRI dan pensiunan PNS Hankam / ABRI serta keluarganya, harus mendapatkan fasilitas rawat inap sesuai pangkat / golongan terakhir (kelas VIP, I, II, atau III), padahal hak semua pasien Askes wajib hanya di kelas Kebijakan tersebut tanpa disertai dengan dukungan dana / anggaran untuk subsidi biaya pelayanannya. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan bagi peserta Askes wajib, RSPAD Gatot Soebroto harus menanggung beban subsidi ganda yaitu tarif Askes wajib yang lebih rendah dan biaya satuan dan beban dan pasien yang dirawat melebihi haknya sebagai peserta Askes wajib (lebih tinggi dari kelas III ).Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu pengkajian ulang terhadap komponen paket dan nilai tarif Askes, serta kebijakan MENHANKAM terutama yang terkait dengan penambahan beban biaya.Kepustakaan : 36 (1982 - 1998)

---

ABSTRACT

Every privileged health insured (ASKES) member is entitled to health care and services of government hospitals (Department of Health, Provincial Government, the Armed Forces). However, a conflict of interest arises between hospitals and the health insurance company (PT. ASKES). There former considers the tariff imposed on health insured members too low and a burdensome operational cost while the latter seems to have very limited funds out of the 2% premium levied on the basic salary of every health insured (ASKES) member. Hence, an analysis of medical service cost is necessary in formulating a good tariff policy agreeable to both parties.

This research is an analytical descriptive research taking into consideration the cost analysis of medical services such as daily hospitalization package cost comprising wardroom, X-Ray package, laboratorium package, medicine package (According to Price List of Drugs) medical service fee and physiotherapy package for privileged health insured (ASKES) member.

The research carried out on privileged health insured (ASKES) member hospitalized in the General Care Ward of the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) for the Fiscal Year 1997/1998, shows that the tariff for daily hospitalization package for privileged health insured (ASKES) by Rp. 11.200,55 compared to an actual cost of (Rp. 46.200,55).

The Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) is obliged to obey the policy of the Minister of Defense and Security (MENHANKAM) concerning medical care for privileged health insured (ASKES) members who are retired Armed Forces members and retired civilians of the Defense and Security Department / Armed Forces together with their family members. These people are entitled to hospitalization according to their ranks / last position (VIP Class, First Class, Second Class or Third Class).

This instruction is contrary to the fact that all privileged health insured (ASKES) patients are only entitled to third class. Furthermore, no extra funds / budget / subsidy is provided for it Thus, the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) must bear the burden of double subsidy that is lower cost for privileged health insured (ASKES) members and the "Special Ones"."

"ABSTRAKAsuransi Kesehatan ialah suatu sistem dalam pembiayaan kesehatan dimana dilakukan pengelolaan dana yang berasal dari iuran teratur peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta.Dalam pelaksanaannya Asuransi Kesehatan Pemerintah yang dikelola oleh PT (Persero) Askes dikenal ketentuan paket tarif perawatan untuk rawat jalan maupun rawat nginap di rumah sakit yang ditunjuk.Rumah Sakit Kepolisian Pusat adalah fasilitas kesehatan ABRI yang mengikuti program pelayanan Askes. Sebagai Rumah Sakit ABRI maka pelayanan Askes disini juga dimanfaatkan oleh peserta Askes yang berasal dari mantan pejabat ABRI yaitu para Purnawirawan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya selisih tarif untuk rawat nginap purnawirawan sehubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan ketentuan antara lain tarif rumah sakit dibandingkan ketentuan tarif Askes.Dengan dilakukan penelitian ini maka diketahuilah faktor-faktor yang berhubungan dengan selisih tarif tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik yang merupakan Cross-Sectional Study pada periode satu tahun (1992).Dengan bantuan Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik maka 3 variabel karakteristik pasien rawat nginap (purnawirawan) yang diduga secara teoritis berhubungan dengan terjadinya selisih tarif perawatan terbukti mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik.Penelitian ini menyimpulkan bahwa selisih tarif rawat nginap Purnawirawan berhubungan dengan golongan Kepangkatan yang menentukan kelas perawatan, Kelengkapan Administrasi Tagihan Askes dan Jenis Pelayanan Medik.Disarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait secara berjenjang untuk mengusulkan kenaikan tarif Paket Askes, mengupayakan pengakuan PT. Askes terhadap ketentuan akomodasi kelas perawatan Purnawirawan seperti di Rumah Sakit Pemerintah lainnya, menetapkan petugas khusus dalam pelayanan administrasi Askes untuk menjamin kelengkapan berkas tagihan dan tetap menjaga mutu pelayanan medik paket Askes walaupun tarifnya jauh di bawah tarif rumah sakit.

---

ABSTRACT

The health insurance is the system of funding health where performed fund management which come from regular premium of participants for funding health care that needed the participants.

In its realization, government health insurance that performed by Health Insurance Ltd. (PT. Askes) known certainty set of health services rate for ambulatory services and inpatient services in hospital which indicated.

The Central Indonesian National Police Hospital (Rumah Sakit Kepolisian Pusat) is health care facility of Indonesian Armed Forces which follows health insurance program. As Indonesian Armed Force Hospital, so health insurance treatment here, it is also made use of participants who come from ex position of Indonesian Armed Forces Officers (Purnawirawan). This research is aimed to know how big the difference of rate for inpatient services of Purnawirawan relating to any difference of certainty like hospital rate compared with certainty of health insurance rate.

By making this research, so we know the factors that related to that the difference of rate.

A kind of this research is analytical survey research that forms Cross-Sectional Study in one period (1992).

By helping statistic parametric analyze and non parametric, so any 3 variables characteristic of inpatient services (Purnawirawan) who expected theoritically that related to any difference of treatment rate have signify relation statistically.

This research summarizes that the difference rate of inpatient services of Purnawirawan related to the group of rank that determine the treatment class accommodation, administration supplements of health insurance claim and a kind of medical care.

Suggested that the Rumah Sakit Kepolisian Pusat can take wisdom step through connected instance gradually for suggestion of set of rate increase of health insurance, strive for acknowledgement PT. Askes about certainty of treatment class accommodation of Purnawirawan like another government hospital, determine specific official in health insurance administration for guarantee a file of claim supplement and firmly to keep the quality assurance of medical care of set of health insurance although its rate is cheaper than hospital."

"Krisis moneter yang tidak kunjung selesai bahkan diikuti dengan krisis yang lainnya, memicu timbulnya dampak yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah peningkatan biaya kesehatan, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi orang yang membutuhkan. Begitu pula bagi perusahaan yang menjamin kesehatan para pegawainya seperti PT Pelindo II. RS Pelabuhan Jakarta yang merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pegawai dan pensiunan berserta keluarganya dari PT Pelindo R juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo II ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan besarnya biaya yang timbul akibat kenaikan biaya pelayanan kesehatan.Sebelum diterapkan sistem kapitasi, PT Pelindo II melakukan cara pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan rumah sakit berdasarkan jasa per-pelayanan (fee-for-service). Sehingga anggaran setiap tabus untuk jaminan kesehatan parapegawai dan pensiunan berserta keluarganya meningkat terus tanpa dapat diprediksi.Sejak bulan April, PT Pelindo II yang merupakan salah satu pelanggan utama dari RS Pelabuhan Jakarta menjadi peserta JPKM sehingga berkewajiban membayar premi kepada Badan Penyelenggara (Bapel) RS Pelabuhan, dirnana Bapel merupakan badan penyelenggara asuransi kesehatan/lembaga pembayar kepada provider (RS Pelabuahn Jakarta). Sementara itu RS Pelabuhan Jakarta menerima pembayaran kapitasi dari Bapel RS Pelabuhan.Agar sistem pembayaran kapitasi berjalan sesuai seperti yang diharapkan, maka manajemen rumah sakit mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu pelaksanaan kapitasi sehingga dapat membantu rumah sakit merencanakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan tanpa menanggung kerugian dan tidak mengurangi. kualitas pelayanan kepada pasien.Perubahan pembayaran dari fee-for-service menjadi kapitasi, diharapkan dapat menunutkan biaya pemeliharaan kesehatan. Disini peneliti menyoroti biaya resep obat yang ditulis oleh dokter baik full timer maupun part-tinter dalam menangani kasus 10 penyakit terbanyak kunjungannya di rawat jalan RS Pelabuhan Jakarta untuk pelanggan dari JPKM (pegawai dari pensiunan berserta keluarga dari PT Pelindo II). Penurunan biaya resep obat rawat jalan diharapkan dapat ikut mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM tersebut karena biaya obat rawat jalan untuk pasien kelompok ini menyerap 75% lebih dari keseluruhan biaya untuk pemeliharaan kesehatan selama 5 tahun terakhir, bahkan sampai 80% untuk tahun 2001.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi berbentuk "pre post test evaluation" yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari base data komputer Sistem Informasi RS Pelabuhan JakartaHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah angka pemanfaatan di rawat jalan sesudah kapitasi mengalami penurunan sedikit dibandingkan sebelum kapitasi, yakni hanya 0,5%. Terjadi kenaikan penulisan obat generik baik oleh dokter full-timer maupun part-timer, masing-masing sebesar 4% dan 8%. Biaya rata-rata obat/resep yang ditulis dokter full-timer menurun secara bermakna terutama untuk penyakit hipertensi (p=0), gastritis (p=0)dan influenza (p=0,01).Jumlah resep yang bernilai lebih dan Rp. 200.000,- mengalami penurunan, dokter full timer sebesar ±6%, dokter part-timer 21,87%. Jumlah resep bernilai kurang atau sama dengan Rp. 200.000; meningkat untuk dakter 54,54%, perubahan ini dibuktikan bermakna terutama untuk penyakit hipertensi dan gastritis dan dokter part-timer sebesar 50,82%, yang bermakna pada 8 penyakit kecuali pharyngitis dan asthma bronchiale.Kesimpulan utama adalah tingkat pemanfaatan rawat jalan menurun kurang berarti sesudah diterapkan kapitasi dengan kebijakan pembatasan biaya resep terutama untuk penyakit kronis. Kenaikan penulisan obat generik terutama oleh dokter part-timer (8%), penurunan biaya rata-rata obat per-resep baik oleh dokter full-timer maupun part-timer serta terjadi penurunan jumlah resep obat yang mempunyai nilai biaya rata-rata obat per-resep lebih dari Rp. 200.000; untuk kedua jenis dokter. Peran dokter pengendali sangat besar dalam penurunan biaya resep obat rawat jalan.Saran peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan peninjauan kembali kebijakan pembatasan obat terutama untuk pasien yang mempunyai penyakit kronikDaftar bacaan :23 (1985-2001)

---

The unfinished problem of the monetary crisis has triggered the development of other crisis where all together have brought about some unexpected impacts to the society_ One of the impacts is an increase in the health cost which creates a significant financial burden for those in need as well as for those companies which provide health insurance service for their employees. Pelabuhan Hospital, Jakarta, as an institution which provides health services for its employees and pensioners together with their families from PT Pelindo II, it also having a responsibility to manage its total cost as a consequence of the increase in the health cost.

Prior to the application of the capitation system, PT Pelindo II had used the fee for service payment system. As the result, the management was not able to forecast the total health insurance cost for its employees and their families per year.

Since the beginning of April 2002, PT Pelindo II, as one of the main customers of Pelabuhan Hospital, Jakarta, has become a JPKM member. As the consequence, PT Pelindo II is obliged to pay the premium to the organizing committee of Pelabuhan Hospital, Jakarta whereas, the organizing committee itself is a committee that manages the payment of the insurance to the Pelabuhan Hospital, Jakarta

En order for the capitation system to work as expected, the hospital management has released a number of policies to support the implementation of this particular system as well as in planning the type of health service to be provided without affecting the quality of the services.

The transformation of the fee for service type payment into the capitation system is expected to reduce the health cost. In the thesis, the writer highlights the prescription cost written by both fish-timer and part-timer doctors in handling 10 (ten) most common cases reported by the Out- patient Department of Pelabuhan Hospital, Jakarta for its customers from JPKM (employees, pensioners and theirs families from PT Pelindo II). The management expects that decline in the prescription costs at the out-patient department could provide a .contribution in controlling the health cost for JPKM members as the prescription cost for this particular group absorps more than 75% of the total health cost for the last five years period and the number once reached 80% in the year 2001.

The study in thesis can be classified as a quantitative pre-post evaluation study where the data used are the secondary data taken from the database of the Information system department in Pelabuhan Hospital, Jakarta

The result of this study shows that there is a minor change in the rate- utilization after the implementation of the capitation system (0,5%). There is also an increase in the generic type of medicine in the prescription for both full-time and part-time doctors, 4% for the full-timer and 8% for the part-timer. However, the average prescription written by full-time doctors has decrease significantly in particular for hypertensi (p=0), gastritis (p=0) and influenza (p=0,0l). In addition to that, there is also a decrease in the prescription with value of the Rp 200,000,- or more as prescribed by full-timer ( approximately 6%) and part-timer (21.87%). Meanwhile, there is an increase for the prescription with values less or equal to Rp 200,000, - for full-time doctor (64,34%) in cases like hypertension and gastritis, and this also happens for part-time doctor (50.82%) in 8 (eight) cases except for pharyngitis and asthma bronchiale.

The main conclusion that can be drawn from this study is that the usage level of the capitation system in the out-patient department would only have a small impact to the rate-utilization. This small impact is mainly due to the management policy that restrict the prescription cost particularly for chronic cases, the increase in the prescription of the generic type medicine by the part-time doctor (8%), the decrease in the average medicine cost in prescription written by both full-time and part-time doctors, and the decrease in the prescription cost with average cost of more than Ap. 200,000,- for both full-timer and part-timer. In addition to that, it is also clear that the doctors, both full-timer and part-timer, play a significant role in reducing the prescription costs.

Last but not least, the writer suggests that there is still a need for an advanced study in this system together with the review in the policy for the medicine restriction especially for those patients with chronical diseases.

Bibliography :23 (1985-2001)"

"Latar belakang penelitian ini ialah besarnya biaya kesehatan dan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah sakit yang juga dialami oleh RSU Tangerang. Sementara itu di RSU Tangerang didapatkan adanya kecenderungan tunggakan pasien rawat inap semakin meningkat yang disebabkan oleh beberapa kelompok penunggak.Secara umum penelitian ini ingin melihat kecenderungan besarnya tunggakan pasien, karakteristik penunggak bayaran, perbedaan antar kelompok penunggak pembayaran serta perbedaan karakteristik penunggak dan besarnya tunggakan antar perawatan.Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan jumlah tunggakan kµrang lebih sebesar Rp. 151.030.447 setiap tahunnya, dan dalam hal besarnya.tunggakan, kelompok Askes berbeda bermakna terhadap kelompok surat perjanjian, pasien lari dan pasien kurang mampu, serta tidak berbeda bermakna dengan kelompok surat lurah.Dilihat dari besarnya tunggakan kelas perawatan, ternyata kelas perawatan VIP berbeda dengan kelas I, kelas II, dan kelas III. Kelas perawatan I, berbeda bermakna dengan kelas III serta kelas II berbeda dengan kelas III.Sebagai saran dari hasil penelitian ini, maka perlu kelompok penunggak dipilah-pilah berdasarkan antara lain Charitty allowance, contractual allowance, social cost dan bad debt yang berguna untuk penelitian tentang pengaruh bad debt terhadap kinerja rumah sakit. Selanjutnya dalam perencanaan pengeluaran rumah sakit tunggakan tersebut dapat dialokasikan. Disamping itu, perlu adanya evaluasi harga paket Askes untuk disesuaikan dengan pola tarif rumah sakit.Daftar bacaan : 27 ( 1971 - 1994 )

---

The background which lead to this study is the magnitude of the hospital health cost and the insufficient government budget to finance this ever increasing cost of running the hospitals is also experiencing by the R.S.U Tangerang. Further more at this R.S.U Tangerang the number of patients unable to pay the cost of hospitalization keep increasing every year.Basically the aim of this study is to show the correlation between, debt patients, their characteristics, the different between each group of debt patients and the size of each debt patients for each medical service.This study shows that there is an increase of the debt by Rp 151.030.447 each year and as far as the size of debt is concern, the Askes group is significantly less patients with debt than those from contractual allowance, social cost and bad debt, also the charity allowance are less likely to have payment problem.The study also shows how the size of debt distinct from one service to the others such VIP vs First class, Second class and Third class patients. First class vs Third class as well Second class Vs Third class.There for it is recommended; The need to classify bad debt patients based on how there were' financed, such as through charity allowance, contractual allowance, social cost and bad debt, which is useful for study to determine the affect of bad debt on the hospitals operation.In addition, this type of bad: debt should also he incorporated into the hospitals budget. Another point not less important is to evaluated the Askes cost tariff to be aligned with the overall hospitals costs.Biblography : 27 / 1971-1994."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."