Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEvaluasi program inklusi keuangan Laku Pandai dimaksudkan untuk mengetahui apakah program yang masih relatif baru diluncurkan oleh OJK pada bulan Maret 2015 ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik oleh pemerintah, bank pelaksana, maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian mengambil subyek PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN sebagai sebagai salah satu lembaga keuangan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan sumber data/informasi didapat dari pihak manajemen bank, agen, dan nasabah Laku Pandai BTPN, serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Inklusi Keuangan secara nasional mendapat sambutan baik dari masyarakat ditandai dengan meningkatnya secara signifikan jumlah bank partisipan dan nasabahnya, meskipun belum diikuti dengan pemerataan sebaran agen/nasabah dan program pemberdayaan. Demikian pula yang terjadi di BTPN, pelaksanaan Laku Pandai berhasil dengan baik ditandai dengan jumlah nasabahnya yang besar dengan tren yang meningkat, meskipun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Melihat tingginya dukungan pemerintah, BI, OJK, dan sambutan yang baik dari bank pelaksana, agen dan nasabahnya, dapat diharapkan bahwa program inklusi keuangan Laku Pandai ini akan terus berkembang dan berlanjut di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTEvaluation of implementation of financial inclusion program Laku Pandai is intended to find out whether the newly launched program by OJK in March 2015 can run as expected, either by the government, the executing bank, or the public. The study took the subject of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN as one of the executing financial institutions. The research method used is qualitative method, while the source of data information obtained from the management of bank, agents, and BTPN customers, as well as other relevant documents. The results indicate that the inclusion financial program has been welcomed by banks and the public, marked by the significant increase in the number of participating banks and their customers, although not yet followed by the of distribution of agents customers and empowerment programs. Similarly in BTPN, the implementation of Laku Pandai is well marked by large numbers of customers with an increasing trend, although there are things that need to be improved and developed. Given the high level of government, BI, OJK support, and good reception from executing banks, agents and its customers, it can be expected that this financial inclusion program will continue to grow and sustain in the future."

"Studi ini menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan tingkat kompetisi sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan data tahunan dari 70 sampel bank umum di Indonesia selama periode 2013-2022 dan mengaplikasikan metode two-step system generalized method of moments (GMM). Variabel dependen di studi ini adalah profitabilitas bank, yang diproksikan oleh variabel Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Sedangkan variabel inklusi keuangan diproksikan oleh tiga variabel, yaitu: jumlah ATM, jumlah kantor cabang (KCB), dan proporsi kredit UMKM. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah ATM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NIM. Sedangkan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sementara itu, tingkat kompetisi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan NIM. Selanjutnya, interaksi antara inklusi keuangan dan tingkat kompetisi terhadap profitabilitas diketahui signifikan secara statistik namun tidak terbukti dapat memperkuat hubungan diantara keduanya.

---

This study examines the effect financial inclusion on bank prpfitability by using the level of competition as the moderating variable. This study uses annual data from 70 samples of commercial banks in Indonesia during 2013-2022 and applies the two-step system generalized method of moments or GMM method. The dependent variable in this study is bank profitability, which is proxied by the variables Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM). Meanwhile, the financial inclusion variable is proxied by three variables, namely: the number of ATMs, the number of branch offices, and the proportion of SME loans. The results of the study show that the number of ATMs has a positive and significant effect on ROA and NIM. Meanwhile the number of branch offices has a positive and significant effect on ROE. On the other hand, the level of competition has a negative and significant effect on ROA, ROE, and NIM. Furthermore, interaction between financial inclusion variables and the competition on bank profitability is known to be statistically significant, yet has not been proven to strengthen the impact on profitability to be more pronounced."

"Laku pandai kepanjangan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusisf. Laku pandai merupakan program inklusi keuangan dan literasi keuangan yang diusung pemerintah agar lebih banyak masyarakat yang dapat tersentuh jasa keuangan. PT Bank XYZ adalah salah satu bank yang melaksanakan laku pandai. Dalam pelaksanaannya, realisasi nasabah laku pandai tahun 2018 PT Bank XYZ tidak sesuai yang ditargetkan. Mengapa target nasabah PT Bank XYZ tidak tercapai jika dikaitkan dengan faktor-faktor kontingensi? Bagaimana manfaat, kendala, dan tantangan dalam pelaksanaan program laku pandai PT Bank XYZ jika dihubungkan dengan pengalaman PT Bank XYZ? agaimana kontribusi pelaksanaan laku pandai terhadap kinerja PT Bank XYZ jika dihubungkan dengan pengalaman PT Bank XYZ? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan laku pandai di PT Bank XYZ dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan target nasabah laku pandai tidak tercapai pada tahun 2018. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk mengevaluasi dan memberika solusi terhadap pelaksanaan program laku pandai PT Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan menggunakan content analysis, descriptive qualitative analysis, dan constant comparative analysis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan target nasabah laku pandai tidak tercapai karena PT Bank XYZ kurang memiliki pengalaman dalam menangani segmen pasar laku pandai, masih memiliki fitur yang terbatas pada setoran, tarikan, dan transfer antar rekening laku pandai, masih manual, dan memiliki struktur tersentralisasi. Selain itu, proses pembukaan rekening nasabah laku pandai PT Bank XYZ memerlukan waktu yang melebihi service level agreement.

---

Laku pandai (branchless banking) stands for Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Laku pandai program is financial inclusion and financial literacy program launched by the government so that more people can do financial services. PT Bank XYZ is a bank that implements laku pandai. In its implementation, PT Bank XYZs laku pandai customer realization was not as targeted in 2018. Why was PT Bank XYZs laku pandai customer target not achieved if it is related with contingency factors? How are the benefits, constraints, and challenges that arise in the implementation of laku pandai at PT Bank XYZ if it is related to the experience of PT Bank XYZ? How are the implementation of laku pandai contribute to the performance of PT Bank XYZ if it is related to the experience of PT Bank XYZ? Based on this research problem, the purpose of this study is to evaluate the implementation of laku pandai at PT Bank XYZ and analyze the factors that caused PT Bank XYZs laku pandai customer target not achieved. This research is expected to contribute to evaluating and providing solutions to the application of PT Bank XYZ's laku pandai program. This study is a case study. The research method used is a mixed method. The data used are primary and secondary data. The data analysis used is content analysis, descriptive qualitative analysis, and constant comparative analysis. The findings in this study indicate that the target of laku pandai customers is not achieved because PT Bank XYZ lacks experience in handling the laku pandai market segment, PT Bank XYZ's laku pandai feature is still limited to deposits, withdrawals, and transfers among the laku pandai accounts, the account opening process is still manual, and PT Bank XYZ uses a centralized structure. In addition, The process of opening accounts requires more time than the service level agreement."

"Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.

---

ABSTRACTDigital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK."

"ABSTRAKIn the current situation acquisition is an instrument that could not be separated in the economy sector particularly in banking sector. Acquisition is the one of many ways that bank to expand their business and also originate the inter-connection that would be facing. Because of that the acquisition of BTPN by SMBC is a challenge to BTPN for expand their self and ready to develop as a huge bank, furthermore, SMBC is a one of the foreign bank which entered to Indonesian market. Based onthe fact that the BTPN itself being acquired through directly by shareholder which could be found hardly in Indonesia banking system. Research methods used in this research is juridical normative. the result of this research is suggesting the government to regulated the acquisition through the shareholder particularly and amendment of prevailing Act in order to compete in international world.

---

ABSTRACTDewasa ini Akuisisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perbankan. Akuisisi merupakan salah satu cara bank untuk mengembangkan bisnisnya dan juga jalan untuk memperluas jaringan yang akan dihadapi di dunia internasional. Oleh karena itu akuisisi Bank BTPN oleh SMBC merupakan tantangan sendiri untuk BTPN dalam mengembangkan bisnisnya, terlebih lagi, SMBC merupakan bank asing yang memasuki pasar Indonesia. Fakta yang ditemukan bahwa BTPN ini diakuisisi melalui pemegang saham yang dimana jarang sekali dalam dunia perbankan hal ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normative.Hasil dari penelitian in menyarankan agar pemerintah lebih khusus mengatur tentang akuisisi melalui langsung pemegang saham dan juga meamandemenkan undang-undang tentang akusisi sekarang agar dapat bersaing di dunia internasional."

"Keuangan inklusif di Indonesia saat ini menjadi sorotan khususnya oleh pemerintah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses ke bank. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Laku Pandai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif . Salah satu Bank yang melaksanakan Laku pandai di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia selaku bank yang mempionirkan kegiatan ini. Kegiatan Laku Pandai diselenggarakan dengan menggunakan jaringan Agen BRILINK yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan rahasia bank pada praktek agen Branchless Banking, dengan cara melihat bagaimana tanggung jawab agen jika terjadi pelanggaraan rahasia bank. Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Ketentuan rahasia bank dilakukan dan menjadi penting dalam laku pandai guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun patut dipertanyakan kepentingan dari rahasia bank di BRILink. Dari penelitian ini didapatkan hasil, bahwa agen Laku Pandai termasuk ke dalam pihak terafiliasi bank, sehingga turut bertanggung jawab terhadap rahasia bank dari nasabah. Yang dapat dilakukan pemerintah terkait permasalahan ini adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan perundang-undangan terkait pihak terafiliasi dan rahasia bank.

---

Inclusive Finance in Indonesia today is being scrutinize by the government, bear in mind, many of the citizens do not have the access to banks. Hereinto, many ways are executed by Indonesian Central Bank Bank Indonesia and OJK in order to resolve the problem, one of which is Laku Pandai Financial Services Without Office in order to have Financial Inclusion. One of the banks which is the pioneer in running Laku Pandai program in Indonesia is Bank Rakyat Indonesia. Laku Pandai activities are held through the network of agents BRILINK that are placed all over Indonesia.

The purpose of this research is to acquire the knowledge how is the implementation of bank secrecy in the practice for agent Branchless Banking, with ways on how does a responsibility of an agent shall there be a breach of bank secrecy.

Research methodology that are carried out in this thesis use normatif juridical with a qualitative approach. Provisions of bank secrecy to be act and is paramount in Laku Pandai in order to gain trust from the society, however it is to be questioned the interest of bank secrecy in BRILINK.

From research, results were that Laku Pandai agent including affiliated party of the bank, are responsible for bank secrecy from client. The Regulator should be strengthen and clarify the regulation regarding to affiliated party of the bank and bank secrecy."

"Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia, adalah kesenjangan pendapatan. Digitalisasi inklusi keuangan diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini. Peningkatan inklusi keuangan diharapkan membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi inklusi keuangan dalam mereduksi kesenjangan pendapatan menggunakan bukti empiris 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2013-2022, dengan metode estimasi fixed effects. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan berdampak negatif dan signifikan terhadap indeks williamson. Ini berarti bahwa meningkatkan inklusi keuangan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan. Untuk hasil dekomposisi tiap dimensi, menunjukkan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan di Indonesia, sementara dimensi penggunaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kesenjangan pendapatan, namun hadirnya kebijakan SNKI di Indonesia pada tahun 2016-2022 mempengaruhi secara negatif terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

---

One of the problems faced by developing countries including Indonesia, is income inequality. It's hoped that digitalization of financial inclusion can solve this problem. Increasing financial inclusion is expected to make financial services more accessible to everyone, especially for poor groups who previously did not have access to financial services. This research aims to analyze the role of digitalization of financial inclusion in reducing income gaps using empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the 2013-2022 period, using the fixed effects estimation method. The results of this study indicate that financial inclusion has a negative and significant impact on the Williamson index. This means that increasing financial inclusion can reduce income inequality. The decomposition results for each dimension show that the access dimension has a significant effect on reducing income inequality in Indonesia, while the usage dimension shows a positive influence on income inequality, but the presence of the SNKI policy in Indonesia in 2016-2022 has a negative influence on income inequality in Indonesia."

"Rendahnya akses ke layanan keuangan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk program keuangan inklusif sebagaimana diatur melalui SNKI yang salah satunya merupakan program Otoritas Jasa Keuangan OJK , yaitu Laku Pandai sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai. Dalam Laku Pandai, agen dapat menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sederhana terhadap calon nasabah tabungan Basic Saving Account namun juga bertanggungjawab kewajiban untuk menerapkan prinsip uji tuntas nasabah terhadap beneficial owner. Selain itu, pertemuan langsung dalam proses verifikasi juga hanya dilakukan oleh agen. Di sisi lain, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU dan PPT menyebutkan tidak adanya pertemuan langsung dalam proses verifikasi merupakan kriteria risiko tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip uji tuntas nasabah dan penerapan prinsip uji tuntas nasabah pada Laku Pandai X di Bank Y. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Skripsi ini menemukan bahwa Bank Y selaku penyelenggara Laku Pandai telah melaksanakan prinsip uji tuntas nasabah, namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam POJK APU PPT dan POJK Laku Pandai yang belum dilaksanakan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, Penulis menyarankan kepada Bank Y untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah, mempertegas standar penilaian agen, dan melakukan penghentian perjanjian kerjasama apabila agen melakukan tindakan di luar perjanjian tersebut. Adapun saran kepada OJK adalah untuk menghimbau bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah dan mengatur secara khusus mengenai uji tuntas terhadap beneficial owner di Laku Pandai.

---

The lack of access to financial services had encouraged the Government of Indonesia onto establishing an inclusive financial programme as per regulated under SNKI, of one of which is an Otoritas Jasa Keuangan OJK program called ldquo Laku Pandai rdquo as regulated in POJK No. 19 POJK.03 2014 regarding Laku Pandai. In Laku Pandai, agents may apply a simple CDD towards Basic Saving Account prospective customers and is responsible to conduct CDD to beneficial owner. Other than that, a face to face verification is sufficient only by agent. Whereas, POJK No. 12 POJK.01 2017 regarding APU and PPT stated that the absence of face to face verification would be of a high risk criteria. With regards to the abovementioned concerns, this thesis examines the regulation of CDD in Laku Pandai and its implementation in Laku Pandai X of Bank Y. This thesis is a library research with descriptive research typology.

This thesis finally concludes that Bank Y has implemented the CDD, nevertheless there are some rules in POJK APU PPT and POJK Laku Pandai that have not been properly implemented. Therefore, the author suggests Bank Y to conduct face to face meeting, to emphasize the agent assessment standard, and to emphasize the termination the agency agreement. For OJK, the author suggests to appeal banks to conduct a face to face meeting and to regulate the CDD for beneficial owner in Laku Pandai."

"Analisis bisnis dan valuasi pengembangan branchless banking bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko yang perlu dimitigasi bank, memilih metode analisis yang tepat serta pengaruh terhadap peningkatan funding dan fee based income. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif, di mana hasil analisis yang diperoleh terdapat 4 jenis risiko signifikan yang mempengaruhi/berdampak pada branchless banking , yaitu (i) Risiko Likuiditas; (ii) Risiko Operasional; (iii) Risiko Reputasi dan (iv) Risiko Kredit. Sementara itu hasil analisis bisnis dan valuasi menggunakan 4 metode analisis yaitu (i) Analisis Break Even Point (BEP); (ii) Analisis Payback Period Method ; (iii) Analisis Discount Cashflow Factor dengan metode Net Present Value dan (iv) Real Option 5 Steps Lattice Model, memberikan hasil analisis bahwa BEP dan Payback Period sekitar 1 tahun 8 bulan (kurang dari 2 tahun sesuai ketentuan Bank), Hasil DCF (NPV) sudah positif pada Tahun Ke-2 serta perhitungan Real Options menunjukkan bahwa bisnis branchless banking layak untuk dijalankan (workable). Pengembangan Branchless Banking berpengaruh terhadap peningkatan funding melalui BSA = Basic Savings Account, dan Fee Based Income dari transaksi jasa yang menggunakan electronic banking devices, yaitu transaksi cek saldo, transfer on line, pembayaran, pembelian, isi ulang pulsa dll. Pengembangan Branchless Banking layak/feasible untuk dikembangkan dan perlu direkomendasikan kepada Manajemen, dan pada tahap awal dikembangkan 18 Agent Branchless Banking sebagai Pilot Project sesuai dengan jumlah Kantor Cabang.

---

Purposes of business analysis and valuation Branchless Banking are for analyzing risks were mitigated by bank, appropriate analysis method and influence for increasing funding and fee based income. Quantitative and descriptive approach was applied for this research method. The result of analysis, there are 4 risks significantly for Branchless Banking, as follows: (i) Liquidity Risk; (ii) Operational Risk; (iii) Reputation Risk; (iv) Credit Risk and Analysis method for business analysis and valuation are used BEP/Break Even Point; Payback Period Method, Discount Cashflow Factor (NPV) and Real Optios 5 Lattice Model. The result for BEP and Payback Period Analysis got 1 year and 8 months less than bank policy, positive cashflow less than 2 years for discount cashflow factors analysis and result of Real Options 5 Lattice Model shown this business is workable. According the result of business analysis and valuation for branchless banking impact to increase funding (BSA = basic savings accounts) and fee based income (bank transactions throught electronic banking devices like as Internet Banking, Mobile Banking and EDC (electronic data capture). The feasibility study of branchless banking is feasible and workable to develop and propose recommendations to management, the first step for pilot project to develop 18 agent of branchless banking will be set up by branch. Every branchess will recruit 1 agent which now the number of branches offices are 18 branches."

"ABSTRAKInklusi keuangan dirancang untuk meningkatkan kesempatan dan partisipasi masyarakat miskin dalam lembaga keuangan formal, khsusnya bagi masyarakat miskin dalam lembaga keuangan formal, khususnya bagi masyarakat unbanked. Selain itu, inklusi keuangan merupakan sebab satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. tetapi, iklusi keuangan dapat menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini dikarenakan inklusi keuangan memengarubi sensitivitas suku bunga sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada permintaan uang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap permintaan uang, uang primer (MO), di 36 negara selama periode 2004-2014. Metode yang digunakan adalah Data Panel Dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan menyebabkan peningkatan permintaan uang primer (MO) di negara berkembang. inklusi keuangan menyebabkan penurunan permintaan uang primer (MO) di negara berkembang. "