Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai tanggung jawab kontraktual antara transporter dan shipper dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terkait dengan asas proporsionalitas khususnya pada klausul ship-or-pay. Penerapan asas proporsionalitas merupakan aspek yang penting agar kedudukan hak dan kewajiban antara shipper dan transporter dapat seimbang. Penulis menganalisa tanggung jawab kontraktual PT. X selaku transporter dan PT. Y selaku shipper. Pembahasan akan permasalahan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gas bumi juga prinsip hukum perjanjian pada umumnya, khususnya terkait asas proporsionalitas. Pada perjanjian ini terdapat kewajiban utama dari transporter, yaitu untuk melakukan jasa pengangkutan gas bumi menggunakan pipa mulai dari titik serah sampai dengan titik terima. Sedangkan shipper memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan gas sesuai dengan reserved capacity dan membayar tarif pengangkutan kepada transporter. Apabila shipper tidak dapat menyerahkan gas dalam jumlah minimum di titik serah, maka shipper memiliki kewajiban untuk membayar kepada transporter. Jika tidak dilihat secara teliti maka klausul ship-or-pay yang ada di dalam perjanjian ini akan dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Dari hasil analisis terhadap perjanjian tersebut, penulis menyarankan agar i adanya pengaturan BPH Migas terkait make-up gas dan ii penggunaan LNG sebagai opsi bagi pembangkit listrik mesin gas milik shipper.

---

ABSTRACTThis thesis analyze contractual liability based on principle of proportionality between transporter and shipper in Pipeline Gas Transportation Agreement. The implementation of the proportionality principle is very important to make an equal position of the rights and obligations of the shipper and transporter. The author analyze the contractual liability of PT. X as a transporter and PT. Y as a shipper. This thesis analyze will be referred to the applicable laws in gas sector in Indonesia, the principle of contract law especially regarding the proportionality principle. In this agreement, transporter main obligation is to transport the gas from receipt point to delivery point. On the other side, shipper shall be responsible to deliver gas at receipt point and to pay pipeline tariff to transporter. If the shipper failed to tender a minimum quantity of gas to the transporter at the receipt point, shipper shall have a payment obligation to the transporter as a result of occurrence of the Annual Deficiency Volume. If not reviewed carefully, the ship or pay clause contained in this agreement shall be deemed not meet the proportionality principle. Based on the analysis to this agreement, the author suggest that i BPH Migas shall make a regulation related to the make up gas and ii utilization of small scale LNG as an option for shipper rsquo s gas engine power plant."

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement.

---

This thesis provides explanation the implementation of proportionality principle in an agreement, specifically in Processing Agreement as one of many contracts in oil and gas field. This thesis is a normative legal study with bibligraphical method and interviews. In the implementation, proportionality principle often given the same meaning as equality principle. Proportionality principle focuses on the process an agreement is made, while equality principle give more focus on the purpose of the principle itself, which is to create equality between parties.

This thesis also provides explanation on how Processing Agreement is said to be a legally binding agreement, based on contract law in Indonesia and in the United States of America. This thesis concludes that Processing Agreement is a legally binding agreement and there is the implementation of proportionality principle in the Processing Agreement."

"Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas.

---

This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive.

The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer.

The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerja yang diadakan terkait perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian kerja dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Skripsi ini mengambil contoh dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara SKK Migas dengan PT. X. Melihat pelaksanaan outsourcing yang lebih sering merugikan pekerja/buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Walaupun demikian, masih banyak perusahaan- perusahaan outsourcing yang belum kunjung mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya sebagaimana mestinya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan data sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. X, yang mengadakan perjanjian outsourcing operator fotocopy dengan SKK Migas dan mempekerjakan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, belum dapat memberikan perlindungan hukum, sepenuhnya dan sebagaimana mestinya, kepada pekerja/buruhnya.

---

This undergraduate thesis discusses the employment contract that is held related to an outsourcing agreement as well as the legal protection given to the worker bound to a temporary employment contract that is held related to the outsourcing agreement itself, with the purpose of getting a clear picture about the terms and conditions of employment contract in order of an outsourcing agreement. This thesis takes, as an example, and analyzes the temporary employment contract held in order of an outsourcing agreement between SKK Migas and PT. X. Seeing the implementation of outsourcing that is detrimental to the worker more often than not, Act 13 of 2003 about Labor Law and related legislations give a legal protection to the worker, especially after the issue of Constitutional Court?s Decision No. 27/PUU-IX/2011 that is related to the implementation of outsourcing in Indonesia, with the purpose of fulfilling their rights. Nonetheless, there are still a lot of outsourcing companies that have not yet heeded those regulations and give the legal protection to the worker they employed as it should be. The writing of this thesis uses a normative method. The use of secondary data as the type of data that was collected, which is then outlined and analyzed based on legislations. As a result of this research, it can be concluded that PT. X, that held the photocopy operator outsourcing agreement with SKK Migas and employed its worker on the basis of temporary employment contract, cannot provide that legal protection as fully and as it should be to their worker. "

"Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity.

---

The operation of natural gas transportation under open access pipelines is more intricate than the natural gas transportation for trading or upstream production only non transportation purpose. The main principle is the discipline of daily operating procedure in connection with balancing mechanism to maintain the linepack condition natural gas volume in the pipeline. A natural gas pipeline is not only can be utilized together open access for natural gas transportation, but also potentially utilized as a temporary storage facility for natural gas shipper pipeline user. A condition in which the open access pipeline is used by the shipper as storage of unutilized natural gas in a designated time to avoid the purchase of expensive gas spot is called Natural Gas Parking. The possibility of Natural Gas Parking is being studied examined at Kepodang ndash IPP Tambak Lorok pipeline segment with the condition of maximum linepack, flowing linepack, and minimum linepack of the pipeline are discovered in advance. The linepack condition of the pipeline is used to calculate the hourly operation linepack in a day. Natural Gas Parking is applied to the operation linepack above the minimum linepack amount, then divided by two. Furthermore, the company is required to pay the parking fee for the 50 amount and the rest of it is included into free parking capacity area"

"Gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku maupun sumber energi. Peningkatan kebutuhan gas bumi di dalam negeri perlu disinergikan dengan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah dengan pembangunan ruas pipa transmisi gas bumi Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara dengan diameter 24 inchi sepanjang 336 km guna mengalirkan gas hasil regasifikasi LNG Arun ke konsumen di Wilayah Sumatera Utara. Mengingat infrastruktur jaringan pipa adalah sarana publik, maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bersifat monopoli alamiah dan dilakukan pengaturan oleh regulator. Pengaturan tersebut melalui pengaturan tarif (toll fee) pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akan dikenakan kepada shipper, sehingga besarannya dapat menjamin investasi pembangunan pipa dengan keuntungan yang wajar bagi transporter, tidak memberatkan shipper dan melindungi konsumen gas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa ruas transmisi gas bumi Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara sehingga diperoleh besaran yang wajar. Perhitungan tarif ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data ekonomis dan data operasi, dilanjutkan dengan pengolahan data, pembuatan sekenario-sekenario perhitungan, melakukan simulasi perhitungan tarif dan menganalisis hasil perhitungan tarif. Hasil perhitungan tarif pada IRR yang ditetapkan sama dengan WACC sebesar 13,75% dengan volume gas bumi yang dialirkan sebesar 90% kontrak volume rata-rata harian yaitu sebesar 187 MMSCFD adalah US$ 1,634/MSCF dan dengan volume gas bumi yang dialirkan sebanyak ship or pay yaitu rata-rata sebesar 145 MMSCFD adalah US$ 2,101/MSCF.

---

Natural gas is a natural resource which is used as a raw material or energy source. The increase of natural gas demand in the country need to be synergized with infrastructure development, which one is the development of natural gas transmission pipeline segments of Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara with a diameter of 24 inches along the 336 km to transport gas from regasification result of Arun LNG to consumers in North Sumatera.

Considering the pipeline infrastructure is a public facility, therefore the implementation of business activities is a natural monopoly and regulated by regulator. These settings through setting tariffs (toll fee) of natural gas transportation through pipelines which will be charged to the shipper, so it can guarantee the amount of investment pipeline development with a reasonable profit for the transporter, not burdensome for shipper and protect consumers.

The purpose of this research is to analyze the tariff of natural gas transportation through pipelines for Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara transmission line in order to obtain a fair rate. The tariff calculation begins with the collection of economic data and operating data, followed by data processing, create of calculation scenarios, simulate and analyze the tariff calculation results.

The results of the calculation with IRR rate is set equal to the WACC of 13.75% by volume of natural gas that flows by 90% contract average daily volume that is equal to 187 MMSCFD is US$ 1.634/MSCF and the volume of gas that is supplied as ship or pay an average of 145 MMSCFD is US$ 2.101/MSCF."

"Tesis ini membahas tanggung jawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) terkait asas proporsionalitas. Penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan tanggungjawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli menjadi sangat penting karena penjual seolah-olah berkedudukan lebih ?tinggi? dibandingkan pembeli, dimana pada umumnya penjual gas bumi sekaligus juga mengelola lapangan gas bumi sehingga penjual mempunyai kemampuan pengendalian terhadap gas bumi yang dijualnya, sedangkan pembeli tidak. Selain itu dalam satu PJBG Penjual dapat menjual gas bumi bagiannya sendiri sekaligus bagian pihak ketiga (termasuk bagian negara).Penulis menganalisis tanggung jawab kontraktual PT Pertamina EP sebagai penjual gas bumi terhadap PT PLN Tarakan sebagai pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi No. 2006/EP0000/2012-S0 Tanggal 20 Desember 2012 (PJBG PEP). Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis.Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar dalam PJBG PEP ditambahkan: (i) klausul yang menyatakan bahwa penjual wajib memberikan kepada pembeli salinan sertifikasi cadangan gas bumi yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai peraturan yang berlaku di bidang migas untuk memberikan gambaran yang lebih pasti kepada pembeli mengenai ketersediaan jumlah volume dan spesifikasi cadangan gas bumi yang akan disalurkan oleh penjual kepada pembeli (ii) klausul yang mengatur adanya ruang negosiasi ulang (re-negosiasi) antara penjual dan pembeli jika penjual tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan gas bumi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

---

This thesis discusses seller's contractual responsibility of natural gas to the buyer in the Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) related to the proportionality principle. The implementation of the proportionality principle to govern seller's contractual responsibilities to the buyer is very important because the seller as though has a "higher" position than the buyers, which generally the seller also manage the gas field therefore it has the ability to control the natural gas, while the buyer does not. In addition to the GSPA, the Seller may sell its natural gas commingled with third party's gas and the state-owned gas.The author analyzes the contractual responsibility of PT Pertamina EP as the seller of natural gas to PT PLN Tarakan as the Buyer under the Gas Sales and Purchase Agreement No. 2006/EP0000/2012-S0 Date December 20, 2012 (GSPA PEP). The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, the principle of freedom of contract and the proportionality principle. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis.Based on the results of the study, the Author suggests that in GSPA PEP shall be added: (i) a clause which stated that the Seller shall provide to the Buyer a copy of natural gas reserve certification issued by an independent agency pursuant to prevailing oil and gas law to describe a more definitife profile about the availability of the total volume and specifications of natural gas reserves which will be delivered by the Seller to the Buyer (ii) a clause that governs renegotiation between the seller and the buyer if the seller is unable or fails to fulfill its obligations and responsibilities to distribute natural gas in accordance with the terms of the agreement."

"Ruas Pipa Transmisi Semarang – Batang (Cisem Tahap 1) merupaan salah satu dari jaringan pipa transjawa. Semula pipa ini akan dibangun oleh Badan Usaha, tetapi kemudian dikembalikan ke negara karena tidak ekonomis secara bisnis. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memodelkan perhitungan tarif pengangkutan gas bumi untuk pipa Semarang – Batang yang akhirnya dibangun oleh pemerintah melalui anggaran negara. Pengembangan model dilakukan dengan merubah formulasi umum penghitungan tarif dengan dua kategori yaitu dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan model Barang Milik Negara (BMN). Dalam skema PMN Pemerintah meminta pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan dengan keuntungan yang dibatasi maksimal sama dengan persentase pengembalian Surat Hutang Negara sedangkan dalam skema BMN Pemerintah tidak pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan sehingga tarif hanya berupa management fee. Hasil perhitungan menunjukkan perhitungan tarif dengan skema BMN, menghasilkan nilai yang paling rendah dan efisien yaitu 57,1% lebih rendah dibandingkan jika dihitung dengan formulasi umum penghitungan tarif dan 27,4% lebih rendah dibandingkan dengan skema PMN. Selain itu dalam studi ini juga dilakukan implementasi profesionalisme, kode etik keinsinyuran dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

---

Trans Java pipeline networks include the Semarang-Batang Transmission Pipeline Segment (Cisem Phase 1). This pipe was supposed to be constructed by a company, but since it would not be profitable for them, the state eventually got it back and The government funded the pipeline's construction through the state budget. The goal of this study is to analyze and simulate how the Semarang-Batang pipeline's natural gas transportation tariffs were determined. To build the model, the general formula for calculating tariffs was modified into two main types: the State Property (BMN) model and the State Capital Participation (PMN) scheme. In the case of the PMN scheme, the government asks for a return of capital on invested assets, with profits limited to the percentage of return on government debt securities. While the BMN scheme only allows for management fees as the government does not return capital on invested assets. The results of the calculation show that the BMN scheme generates the lowest and most efficient value when applied for calculating tariffs; it is 57.1% cheaper than when calculated using the conventional tariff calculation formulation and 27.4% cheaper than when calculated using the PMN scheme. Furthermore, this study included engineering codes of ethics, environmental safety, occupational health (K3L), and professionalism."

"Salah satu tugas BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi, BPH Migas melakukan pengawasan on desk melalui verifikasi volume atas kesesuaian data dukung, dan pengawasan on site (lapangan) dengan melakukan pengecekan lapangan berdasarkan data dukung yang dilaporkan oleh Badan Usaha. Permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya terdapat temuan di mana selisih pada Neraca Gas Badan Usaha yang disebabkan oleh beberapa perbedaan seperti jenis alat ukur gas bumi, atau losses. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman teknis pengukuran volume gas bumi, Mendapatkan metode untuk menentukan kandungan energi gas bumi yang terdapat di dalam pipa gas, dan mendapatkan pedoman teknis verifikasi volume gas bumi. Hasil studi telah berhasil mendapatkan Pedoman teknis pengukuran volume gas bumi di titik terima dan di titik serah dan dapat digunakan untuk verifikasi penyaluran gas bumi di lapangan. Selain itu telah juga dibuat kalkulator untuk perhitungan energi linepack dapat digunakan dilapangan dan telah divalidasi oleh simulator proses kimia dengan perbedaan hanya sekitar 1,1%.

---

One of the tasks of BPH Migas (Oil and Gas Downstream Regulatory Agency) includes regulating, determining, and supervising natural gas transmission and distribution operations through pipelines. In handling natural gas transportation and trading business activities, BPH Migas conducts on-desk supervision through volume verification of the suitability of the supporting data and on-site (field) supervision by conducting field checks based on the supporting data reported by the Business Entity. Problems in the field include findings where several factors, such as the type of natural gas measuring instrument or losses, cause the difference in the Gas Balance of Business Entities. This study aims to obtain technical guidelines for measuring the volume of natural gas, obtaining methods for determining the energy content of natural gas contained in gas pipes, and obtaining technical procedures for verifying natural gas volume. The results of the study have succeeded in getting technical guidelines for measuring the volume of natural gas at the receiving point and the delivery point and can be used to verify the distribution of natural gas in the field. Apart from that, a calculator for linepack energy calculations has also been made, which can be used in the field and has been validated by a chemical process simulator with a difference of only about 1.1%."