Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian mengenai Efektivitas pelaksanaan DikmasLantas terhadap kepatuhan lalu lintas pelajar tingkat smu SMU di Wilayah HukumPolresta Bogor Kota. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yangbersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan datadilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasilpenelitian menunjukan bahwa: 1 Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yangdilakukan para pelajar tingkat SMU di wilayah hukum Polresta Bogor Kota adalah:tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM/STNK, tidakmenghidupkan lampu pada siang hari dan berboncengan lebih dari dua orang.Namun demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa pelajar diperoleh faktabahwa terdapat faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan para pelajartersebut, yakni adanya dorongan orang tua dan tidak adanya larangan yang diberikanpihak sekolah apabila membawa kendaraan sendiri ke sekolah. 2 Beberapa bentukkegiatan Dikmas Lantas yang dilakukan Satlantas Polresta Bogor Kota di berbagaiSekolah SMU di wilayah hukum Polresta Bogor Kota, diantaranya: Polisi SahabatAnak, Police Goes to School, Safety Riding; Taman Lalu Lintas, Pramuka SakaBhayangkara dan Cara Aman ke Sekolah; 3 Pelaksanaan Dikmas Lantas yangdilakukan oleh Satlantas Polresta Bogor Kota di berbagai SMU di Wilayah HukumPolresta Bogor Kota dikakatan berjalan dengan efektif, yang ditandai oleh beberapaindikator, diantaranya: terjadi trend penurunan angka kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada usia pelajar di wilayah hukum Polresta Bogor Kota dari tahun 2015 ketahun 2017 sebesar 55 persen. Selain itu semakin banyaknya para pelajar yang patuhterhadap tertib berlalu lintas di jalan raya sehingga mengurangi terjadinyapelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas; 4 Terdapat beberapa faktor yangmenjadi kendala Satlantas Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan Dikmas Lantas,diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia, faktor anggaran dan faktor saranaprasana atau fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut,maka disarankan: 1 agar kegiatan Dikmas Lantas yang dilakukan pada saat initetap dipertahankan bahkan kalau perlu ditingkatkan frekuensi kegiatannya; 2 UnitDikyasa Satlantas Polresta Bogor Kota melakukan banyak kerjasama denganstakeholder terkait, sehingga dalam pelaksanaan Dikmas Lantas tidak terkendalamasalah anggaran dan sarana dan prasarana; 3 Para personel yang melakukankegiatan Dikmas Lantas diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan kejuruandalam bidang Dikmas maupun public relation, dan 4 Satlantas Porlestas BogorKota menerapkan reward kepada Unit Dikyasa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the effectiveness of theimplementation of Dikmas Lantas against compliance of traffic of high schoolstudents SMU in Bogor City Police Law Area. This research conducted done byobservation, interview and documentation method. The results showed Variousforms of traffic violations by high school students in the Bogor City Police area are not wearing helmets, red lights, no SIM vehicle registration, not turning on lightsduring the day and riding more than two people. Nevertheless, the results ofinterviews with some students found that there were factors that caused theviolations committed by the students, namely the encouragement of parents and theabsence of prohibitions provided by the school when bringing their own vehicles toschool 2 Some forms of Dikmas Lantas activities conducted by Satlantas PolrestaBogor Kota in various high schools in Bogor City Police area, such as PolisiSahabat Anak, Police Goes to School, Safety Riding Traffic Park, SakaBhayangkara Scout and Safe Way to School 3 Implementation Dikmas Lantasthen conducted by Satlantas Polresta Bogor City in various high schools in LegalPolice Bogor City running effectively, which is marked by several indicators,including a trend of decreasing the number of traffic accidents that occurred at theage of students in the jurisdiction Polresta Bogor City from 2015 to 2017 by 55percent. In addition, more and more students who are obedient to the traffic order onthe highway thus reducing the occurrence of traffic violations and traffic accidents 4 There are several factors that become obstacles Satlantas Bogor City Police inthe implementation of Dikmas Lantas, including Human Resources factors, budgetfactors and facilities or facilities facilities support. Based on the findings of theresearch, it is suggested 1 to ensure that the current Dikmas Lantas activities aremaintained even if it is necessary to increase the frequency of its activities 2 UnitDikyasa Satlantas Polresta Bogor Kota do a lot of cooperation with relatedstakeholders, so that in the implementation of Dikmas Lantas so it is not constrainedbudget problems and facilities and infrastructure 3 The personnel who do DikmasLantas activities are given the opportunity to follow the education and vocational inthe field of Dikmas Lantas and public relations, and 4 Satlantas Porlestas BogorKota apply reward to Units Dikyasa."

"Kemacetan lalu lintas merupakan masalah bagi setiap daerah di Indonesia maupun dunia, tak terkecuali Kota Bogor. Faktor penyebab kemacetan di Kota Bogor diduga berasal dari penggunaan lahan, geometri dan kinerja jalan, dan rute transportasi publik angkutan kota. Perubahan rute angkutan kota angkot yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan, namun hal tersebut bukan merupakan suatu jaminan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial kepadatan dan kemacetan dengan rute angkot saat ini serta membangun suatu model untuk memprediksi kepadatan dan kemacetan jika digunakan rute angkot baru, berdasarkan atas variabel penggunaan lahan jumlah sekolah dan pasar/mall, geometri dan kinerja jalan volume kendaraan, kapasitas jalan, kecepatan rata-rata, tipe jalan, jumlah jalur, jumlah simpang bersinyal dan tidak bersinyal, dan rute angkot yang melewati suatu ruas jalan. Metode yang digunakan dalam pemodelan adalah regresi berganda dengan menggunakan satu variabel dummy, serta metode stepwise regression. Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kepadatan adalah kecepatan rata-rata, jumlah simpang bersinyal dan tak bersinyal, dan rute angkot dengan nilai R2 66,9. Sedangkan variabel yang berpengaruh dalam model kemacetan adalah volume kendaraan, kapasitas jalan, jumlah simpang bersinyal, dan rute angkot dengan nilai R2 81,4. Untuk melihat akurasi dalam memprediksi model kepadatan dan kemacetan digunakan validasi Mean Absolute Precentage Error MAPE. Hasilnya menunjukkan nilai 12,46 untuk kepadatan yang artinya bahwa model memiliki akurasi prediksi baik dan 5,62 untuk kemacetan yang artinya model memiliki akurasi prediksi tinggi. Dengan demikian pada penelitian ini penggunaan lahan sekolah dan pasar tidak sebagai faktor penyebab kepadatan dan kemacetan, sedangkan geometri dan kinerja jalan serta rute angkot sebagai faktor penyebab kemacetan.

---

Traffic congestion is a problem for every region in Indonesia and the world, Bogor City is no exception. Factors causing congestion in Bogor City are thought to come from land use, the geometry and performance of road, and public transport routes urban transport. The change of urban transport route angkot carried out by Bogor City Government aims to reduce traffic density and congestion, but it is not a guarantee. Therefore, this study aims to determine the spatial patterns of traffic density and congestion with current angkot routes and construct a model to predict traffic density and congestion when new angkot routes are used, based on land use variables number of schools and markets malls, geometry and performance of road vehicle volume, road capacity, average velocity, road type, number of lanes, number of signaled and non signal intersection, and an angkot route passing a road. The method used in modeling is multiple regression using one dummy variable, and stepwise regression method. The result of modeling shows that the variables affecting traffic density are velocity, number of signaled and non signal intersection, and angkot route with R2 value 66,9. While the influential variables in the traffic congestion model are vehicle volume, road capacity, number of signaled intersection, and angkot route with R2 value 81.4. To see accuracy in predicting model of traffic density and congestion, Mean Absolute Precentage Error MAPE validation is used. The results show a value of 12.46 for traffic density which means that the model has good prediction accuracy and 5.62 for traffic congestion which means the model has high prediction accuracy. Thus in this study the landuse of school and market is not a factor causing traffic density and congestion, while the geometry and performance of roads and public transportation routes as a factor causing congestion."

"The accuracy of measured traffic flow on a roadway largely depends on the correctness of the PCU factors used for converting traffic counts. PCU is the number of passenger cars that are displaced by a single heavy vehicle of a particular type under prevailing roadway, traffic and control conditions. The aim of the present study is to develop more appropriate models for estimating the equivalency units of different vehicle types on multilane highways, considering the limitations of available methods. Estimation of equivalency units for vehicle types is described by developing speed models based on multiple non-linear regression approaches. The equivalency units estimated by using models are found to be realistic and logical under heterogeneous traffic flow conditions. The PCU values estimated by the multiple non-linear regression method are compared with and found to be relatively higher values than the values obtained by the dynamic PCU. The accuracy of the models is checked by comparing the observed values of speed with estimated speeds. The multiple non-linear regression approach is also used for estimating the equivalency units on six-lane divided highways. Results indicate that the proposed methodology can be used for estimation of equivalency units for vehicle types under mixed traffic conditions."

"Polisi lalu lintas menjadi salah satu kelompok pekerja yang rentan mengalami masalah kesehatan jika ditinjau berdasarkan lingkungan kerja dan penerapan proteksi dirinya. Masalah kesehatan yang mungkin terjadi akibat lingkungan kerja yang berisiko dan ketidakpatuhan dalam penerapan proteksi diri salah satunya adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Desain penelitian cross sectional dengan uji chi squaredigunakan untuk mengidentifikasi hubungan lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA pada polisi lalu lintas. Penelitian kuantitatif dengan teknik simple random samplingini melibatkan sebanyak 71 responden terpilih. Kuesioner yang digunakan berupa kuesioner lingkungan kerja, kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kejadian ISPA untuk menilai tingkat kejadian ISPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,1% polisi lalu lintas memiliki lingkungan kerja yang berisiko, 53,5% polisi lalu lintas tidak patuh dalam penerapan proteksi diri dan 50,7% polisi lalu lintas mengalami ISPA. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kejadian ISPA (p value=0,024)dan terdapat hubungan antara penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA (p value=0,001). Polisi lalu lintas yang memiliki lingkungan kerja yang berisiko akan berpeluang 3,385 kali lebih besar untuk terjangkit ISPA (OR: 3,385) dan polisi lalu lintas yang patuh dalam penerapan proteksi diri akan berpeluang 6,545 lebih besar untuk tidak terjangkit ISPA (OR: 6,545). Implikasi penelitian ini diharapkan pelayanan keperawatan dapat berkoordinasi dengan institusi terkait untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul jika ditinjau dari segi lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri pekerja.

---

Traffic police officers are group of workers prone to develop health problem due to their work environment and their personal protective equipment application. The main health problem that may occur due to their risky working environment and non-compliance personal protective equipment application is Acute Respiratory Tract Infection. Cross-sectional research method using Chi-squared test are used to identify the relationship between work environment and self-protection application to the occurrence of URTI.This quantitative research using simple random sampling method involved 71 participants. The instruments used in this research are work environment questionnaire, self-protection application compliance, and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection questionnaire. The result showed that 52,1% of the police have a risky working environment, 53,5% of them didn't have a compliance behavior on using personal protective equipment, and 50,7% of them reported the Acute Respiratory Tract Infection occurrence. The analysis result using chi-squared showed that there was a significant relationship between working environment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,024) and there is a significant relationship between the application of self-protection equipment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,001). Traffic police officer working on a risky working environment have 3,385 times bigger chance to develop Acute Respiratory Tract Infection and the police who are obedient on using the personal protective equipment have 6,545 times bigger chance to not to develop Acute Respiratory Tract Infection. The implication of this research is that nursing service institutions are able to coordinate with related institution have health education program related to their health problem that may occur due to their working environment dan the application of personal protective application."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"ABSTRAKKondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah polres Tangerang Selatan.Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatanmenghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baikyang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat.Peran sumber daya manusia dalam suatu lembaga ataupun organisasi sangatlahpenting. Sehingga bisa mewujudkan Kamtibmas yang maksimal pada wilayahPolres Tangerang Selatan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat tentunyamenuntut pengelolaan sumber daya manusia secara baik antara pemahaman sistemataupun sumber daya manusianya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Satlantas Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertama, implementasi penegakan hukum lalu lintas di wilayah PolresTangerang Selatan ditandai dengan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat,Kemacetan Lalu Lintas yang belum teratasi, tingginya tingkat kecelakankeselamatan Lalu Lintas, dan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sehinggaImplemetasi terhadap penegakan hukum lalu lintas belum bisa optimal. Kedua,Strategi manajemen sumber daya manusia dalam penegakan hukum lalu lintas diSatlantas Polres Tangerang Selatan dilakukan dengan strategi Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response

---

ABSTRACTTraffic law enforcement conditions that have not been maximized almost occur invarious regions in Indonesia, including also in the Tangerang Selatan district policestation. As one of the buffer zones of the capital city of Jakarta, Tangerang Selatanfaces a fairly complex problem in traffic law enforcement, both related toinfrastructure of facilities and infrastructure as well as social conditions of thecommunity. The role of human resources in an institution or organization is veryimportant. So that can realize the maximum Kamtibmas in Polres TangerangSelatan. Such rapid changes in the environment necessitate the proper managementof human resources between the understanding of the system and its humanresources. This study used a qualitative approach and the selection of resourcepersons with purposive sampling technique. Research location at Satlantas PolresTangerang Selatan. The results showed that first, the implementation of traffic lawenforcement in Tangerang Selatan Police area was marked by increasing trafficviolation, unresolved Traffic Jam, high level of accident safety of Traffic, and lowcompliance of public law so that Implemetasi to law enforcement ago cross can notbe optimal. Second, Human Resource Management Strategy in traffic lawenforcement in Satlantas Polres Tangerang Selatan is done by strategy Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response"

"Tesis ini menganalisis tentang pelayanan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di Polresta Bogor. Perhatian utama dalam tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan polisi lalu lintas di Polresta Bogor dengan fokus corak pelayanan terhadap korban dalam pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan atas kewenangan, kebijaksanaan, dan diskresi.Dalam kajian tesis ini membahas fungsi pelayanan polisi dilihat dari suatu rangkaian tindakan yang dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas Interpretasi tindakannya dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan petugas kepolisian maupun birokrasinya dalam memberikan pelayanan asuransi Jasa Raharja.Hasil penelitian ditemukan adanya corak kegiatan pelayanan asuransi Jasa Raharja yang dilakukan oleh birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian maupun birokrasinya didasarkan atas kewenangan dan diskresi sesuai tingkat kepentingan yang dilayani, imbalan yang diterima, dan kelengkapan administrasi korban untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dalam hal ini kapasitas polisi hanya sebagai media atau penghubung di pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor ditujukan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepolisian kepada individu dan masyarakat dari masalah yang dihadapi agar tidak dirugikan sesuai fungsi dan peranan polisi dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik/Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, korban, dan Petugas Jasa Raharja. Disamping itu, adanya pemerasan yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka serta tindakan penyuapan yang dilakukan oleh tersangka dan korban kepada pihak Penyidik/Penyidik Pembantu. Hal tersebut sebagai akibat dari kurangnya dukungan anggaran dan peralatan untuk operasional, lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya gaji petugas kepolisian serta adanya tuntutan akan kewajiban pemenuhan kebutuhan pribadi dan organisasi.Corak kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap kerja polisi. Masyarakat merasa puas dilayani polisi apabila tujuannya tercapai, sementara masyarakat yang tidak puas atas pelayanan polisi mengharapkan adanya suatu perubahan dalam sistem kerja polisi.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya suatu perbaikan terhadap sistem kerja Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mencukupi personil, anggaran, dan peralatan yang diperlukan, pelatihan tentang pelayanan yang berkesinambungan, mengaktifkan suatu sistem kendali yang baik, menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya.E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 13 dokumen"

"ABSTRAKKasus Kenakalan Remaja sering terjadi di sekitar kita. Seperti Tawuran antarpelajar, Geng Motor, Bolos Sekolah, Melawan Orang Tua dan lain-lain semuanyaberdampak tidak baik dan sangat merugikan baik untuk Remaja itu sendiri maupunbagi orang lain. Fenomena Kenakalan Remaja dengan Narkoba terhadap KetahananWilayah Kota Bogor merupakan Fenomena yang akan diteliti.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Fenomena Kenakalan Remajadengan Narkoba terhadap Ketahanan Wilayah Kota Bogor Studi Kasus di SatuanNarkoba Polres Bogor Kota. Penelitian ini menggunakan Metode Fenomenologi ,dengan Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Data yang diperoleh dari Observasi,Dokumentasi, Wawancara Mendalam Deep Interview dan Study Literatur.Penelitian ini mengacu pada Teori Psikologi dan Teori Kriminologi yangberhubungan erat dengan kasus-kasus Kenakalan Remaja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang Negative dan sangatsignifikan dari variabel Kenakalan Remaja Juvenile Delinquency , denganKetahanan Wilayah. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruhFenomena Kenakalan Remaja dengan Narkoba terhadap Ketahanan Wilayah KotaBogor bisa berdampak pada tingginya tingkat Kriminalitas, Keamanan, danKenyamanan Kota Bogor serta berdampak pula pada perkembangan Remaja baiksecara Physik maupun Psykis.Untuk menekan angka Kenakalan Remaja diperlukan Peran Orang Tua agar lebihmeluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak remajanya, Peran Guru agarmemaksimalkan Jadwal Kegiatan belajar mengajar, Peran Lingkungan agar lebihmeningkatkan keamanan dan memperketat jam malam bagi remaja, Sedangkan PeranPemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi remaja untuk memanfaatkanwaktu luang seperti Sarana Olah Raga, Lapangan Futsal atau Taman Pintar sebagaitempat untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.

---

ABSTRACTJuvenile Delinquency Case always happen around Us. Like Students Brawl,Motorcycle Gang, Skipped from The School, Against Older People, etc. All of thiswill be negative impact and harm for the Juvenile himself although for anotherpeople. Juvenile Delinquency Phenomenom with Drugs Toward The Resilience ofthe Bogor City Region. Constitute of the Phenomenom will be researchedThe Purposes of this research is to analysis The Juvenile Delinquency Phenomenomwith Drugs toward The Resilience of The Bogor City Region, Study Case atNarcotics Unit Polres Bogor Kota. This Research use The Method ofPhenomenology with a Descriptive Qualitatif Approach. The data taken from theObservation, Documentation, Deep Interview, and Study Literature.This research is refer to the Theory of Psycology and The Theory of Criminology thatclosely related to the cases of Juvenile DelinquencyThe result of this research show there were negative impacts and very significantfrom the variable of Juvenile Deliquency with Drugs toward the Resilience of theBogor City Region. It show that the impact from The Juvenile DelinquencyPhenomenom with Drugs toward the Resilience of the Bogor City Region.will beimpact to the level criminality, Security and convenience of Bogor City and also willbe impact to development of good teen physic or psykis.In order to press the numbers of Juvenile Delinquency it takes on the role of parents,to spent time for their children. Role of The teachers to maximize the schedule ofteaching and learning activities, Role of environment tighten curfew especially forteens, While the role of the Government providing the facilities and theinfrastructure for the adolescents to take advantage of the free time as means of SportFasilities, Futsal Field, Smart Park as a place to interact with peers."

"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

---

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "

"Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga bersifat relatif. Dalam tugas akhir ini telah ditemukan bahwa tingkat kemampuan sosial ekonomi rumahtangga di DKI Jakarta yang heterogen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok/cluster yang relatif homogen. Metode yang digunakan adalah Analisis Cluster. Dengan Analisis Cluster pengelompokan terhadap obyek/individu akan menghasilkan variabilitas yang rendah untuk obyek-obyek yang berkumpul dalam satu cluster, dan variabilitas yang tinggi untuk obyekobyek dari cluster yang berbeda. Data yang digunakan adalah data SUSENAS tahun 1993 untuk propinsi DKI Jakarta dengan besar sampel 3058 rumahtangga. Dengan metode Partisi K-Mean, 3058 rumahtangga yang diukuroleh 21 variabel dapat dikelompokw ke dalam 7 cluster, dan komposisi ke-tujuh cluster tersebut kemudian dirangkum dalam 3 kelompok sosial ekonomi."