Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators"

"Tesis ini membahas tentang maraknya penipuan melalui media telpon, SMS daninternet, yang lazim disebut sebagai penipuan online, di wilayah Polda MetroJaya. Mudahnya orang tertipu oleh pelaku dan kesulitan polisi dalam mengungkapkejahatan ini menjadi bahasan utama dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa korban mudah tertipu oleh pelaku kejahatan semacam ini lebih banyakdisebabkan oleh perilaku konsumtif sebagai akibat pengaruh media massa yangbegitu kuat terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Kondisi tersebutdiperburuk dengan masih lemahnya upaya-upaya pencegahan dari pihakkepolisian dan sulitnya mengungkap kejahatan dunia maya (cyber crime). Untukitu disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui sinergitas antarfungsi dalam organisasi Polda Metro Jaya

---

This thesis discusses the rampant fraud through the media telephone, SMS and the

Internet, which is commonly known as online fraud, in the area of the Jakarta

Police Region. People have easily fooled by the actors and the difficulties of the

police in uncovering the crime becomes the main subject in this thesis. This

research use descriptive qualitative analytical method. Research concluded that

the easily fooled victims by the perpetrators of these crimes caused more by the

consumer behavior as a consequence of the strongly influence of the mass media

against the current pattern of community life. These conditions worsened by the

weakness of prevention efforts by the police and the difficulty to uncovering

cyber crimes. It is recommended to increase prevention efforts through a

synergtas between every functions within the police organization"

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penggunaan teknik penyelidikandalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian ResortMetro Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan datayang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dantelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya curanmor diwilayah hukum Polres Jakarta Barat, disebabkan karena belum terbongkarnyajaringan pelaku curanmor yang terdiri dari pelaku, pengirim dan penadah hasilkejahatan. Saat ini penegakan masih lebih difokuskan pada pelaku pencurian,sedangkan pelaku pengiriman dan penadah tidak seluruhnya dapat diungkap,mengingat kendaraan bermotor sangat mudah berpindah tempat dan diubahbentuknya. Berdasarkan hasil wawancara dan praktik dilapangan, kemudahanperubahan bentuk dan perpindahan kendaraan hasil curian ini juga mempersulitkepolisian dalam menemukan bukti kejahatan dan pengungkapan tuntas kasuscuranmor. Kondisi ini, mendorong munculnya pelaku-pelaku pencurian baik pelakubaru maupun residivis, karena masih ada penadah yang akan menerima hasil curian.Artinya sisi demand dan supply masih tetap berjalan, pelaku pencurian masihmendapatkan nilai ekonomis dari kejahatannya, sehingga masih terus melakukankejahatan curanmor. Selain upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim PolrestroJakarta Barat adalah menggunakan teknik penyelidikan yaitu controlled deliveryyang dapat mengungkap seluruh pelaku dalam jaringan kejahatan curanmor, dalamhal ini pelaku, pengirim dan penadah yang kedudukannya berada di luar Kota JakartaBarat. Pada masa mendatang penerapan teknik penyelidikan Controlled Delivery pengiriman yang diawasi oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat mengungkapjaringan, modus maupun menangkap seluruh pihak terkait dengan pencuriankendaraan bermotor. Pengungkapan jaringan dan modus ini diharapkan dapat lebihefektif untuk menanggulangi bahkan menghilangkan kejahatan pencurian kendaraanbermotor karena meliputi pula upaya pencegahan kejahatan yaitu denganmenghilangkan nilai ekonomis dari kejahatan.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis of the use of investigationtechniques in the handling of criminal theft of motor vehicles at the Police ResortWest Jakarta Metro. This research is done by descriptive qualitative method thatcomes from primary and secondary data with data collecting method done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result ofthe research shows that the existence of curanmor in West Jakarta Police area iscaused by the unfamiliar network of curanmor perpetrators consisting of theperpetrator, the sender and the felon of the crime result. Currently enforcement is stillmore focused on the perpetrators of theft, while the perpetrators of delivery andpenadah not entirely can be revealed, given the motor vehicle is very easy to moveand changed its shape. Based on the results of interviews and field practice, the easeof change of form and the transfer of stolen vehicles also makes it difficult for thepolice to find evidence of crime and complete disclosure of the case of curanmor.This condition, encouraging the emergence of the perpetrators of theft of both newand recruited perpetrators, because there are still penadah who will receive the loot.This means that the demand and supply side is still running, the theft perpetratorsstill get the economic value of the crime, so still continue to commit crime curanmor.In addition to efforts that can be done by Satreskrim Polrestro West Jakarta is to usea controlled delivery investigation technique that can reveal all the perpetrators incrime network curanmor, in this case the perpetrators, senders and penadah whoseposition is outside the West Jakarta. In the future the application of controlleddelivery supervised surveillance investigation techniques by the police, is expectedto reveal the network, mode and capture all parties related to motor vehicle theft.Disclosure of networks and modes is expected to be more effective to overcome andeven eliminate the crime of motor vehicle theft because it includes also crimeprevention efforts is to eliminate the economic value of crime."

"Aborsi adalah suatu tindakan untuk menghentikan kehamilan tidak diharapkan. Aborsi tidak aman mempunyai risiko terhadap komplikasi seperti sepsis, perdarahan, traumahobekan alat kandungan atau keracunan yang dapat berakhir dengan kematian. Hal tersebut dapat dicegah melalui peningkatan akses pelayanan kontrasepsi yang aman, pelayanan kegawat daruratan kebidanan esensial termasuk pelayanan aborsi aman, non diskriminatif dan menghormati hak klien.Ketidakpastian hukum di Indonesia tentang aborsi menyebabkan perempuan secara diam-diam, melakukan aborsi dengan caranya sendiri atau meminta bantuan orang lain, tanpa memperdulikan pelayanan tersebut aman dan memenuhi standar medis atau tidak. Demikian pula bahwa ketiadaan perlindungan hukum, justru memberikan peluang bagi pihak-pihak terteniu memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan pribadi.Penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 8 orang informan yaitu perempuan yang meminta layanan aborsi di klinik Raden Saleh pada bulan November - Desember 2004, dengan berbagai variasi karakteristik, dengan teknik penelusuran berantai (snowballing), mencoba memberikan informasi tentang alasan psikososial penggunaan layanan aborsi yang dapat digunakan sebagai lesson learned dalam pengembangan program Keluarga Berencana, upaya advokasi serta memberikan dukungan aborsi aman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan mengatakan tempat layanan aborsi aman hanya dapat diperoleh di klinik Raden Saleh, karena dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, rasa aman dan percaya karena status klinik pemerintah dan sebagai bagian dan RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo. Disamping biaya yang lebih murah, kedekatan emosional dengan tenaga kesehatan di klinik, adanya pengalaman aborsi yang lalu baik oleh diri sendiri maupun orang lain, dirujuk dan pemberian informasi oleh dokter dan bidan menambah keyakinan dan rasa percaya untuk meminta layanan aborsi aman.Semua informan juga mengemukakan telah melakukan aborsi sendiri sebelum meminta bantuan kepada dokter, bidan dan klinik Raden Saleh. Upaya ini yang sering dilakukan adalah dengan minum jamu dan obat yang diperoleh di took/warung obat, Tindakan ini termasuk aborsi tidak aman yang membahayakan keselamatan jiwa.Adanya dukungan, dari berbagai pihak merupakan faktor yang mempermudah informan mencapai akses pelayanan aborsi aman. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan biaya tindakan, diantar dan ditemani, penjelasan dan saran dari petugas kesehatan. Berbagai faktor yang menghambat seperti ketidakcukupan biaya, rasa berdosa yang mendalam, depresi, bidan yang tidak bersedia membuat surat rujukan, adanya calo yang di depan klinik Raden Saleh. Kurangnya pengetahuan tentang kehamilan dan aborsi hambatan lain yang cukup banyak menyebabkan keterlambatan penanganan kehamilan tidak diharapkan. Tidak jarang informan yang kurang memiliki informasi jelas dibawa oleh calo ke tempat pelayanan lainnya. Stigma sosial terhadap klinik Raden Saleh sebagai tempat aborsi menimbulkan rasa malu untuk datang ke klinik.Sebagai kesimpulan bahwa untuk mendukung layanan aborsi aman perlu dilakukan pengembangan program peningkatan akses aborsi aman misalnya pendidikan kesehatan reproduksi, penyebaran informasi program pelayanan kesehatan Raden Saleh, peningkatan program konsultasi dan konseling, pengembangan media informasi, penyusunan prosedur tetap penanganan kehamilan yang tidak diharapkan diantaranya kebijakan pemberian ph kontrasepsi darurat yang non diskriminatif sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya aborsi.Daftar Pustaka 40: (1995 - 2003)

---

Psychosocial Reason of Using Safe-abortion Care at Raden Saleh Clinic of Dr. Cipto Mangunkusumo of National General Hospital Center- Jakarta, 2004Abortion is a common procedure for terminating pregnancy when it's unwanted. In Indonesia it is predicted that 2 million cases per year or 30 percent from all pregnancies are unwanted (Utomo et. al., 2001). It is well known that unsafe abortion can lead to severe risk of illness, which can also cause to the death. However, the situation above can be prevented by several conditions, such as: increasing the access on safe contraception services, essential emergency obstetric care -including a non-discriminative on safe abortion care-, and respect the client's reproductive rights.

An uncertain on law of abortion in Indonesia leads some women to do clandestine on terminating their pregnancy, whereas its terminating by themselves or asking someone else to do the termination. without any consideration on the guarantee of medical standard procedures. Moreover, without any legal protection on the client makes some people are taking some advantages for the situation.

A qualitative study has been conducting by interviewing to 8 women that seeking the abortion care at Raden Saleh Clinic on November [o December 2004. The study was using the snowballing technique in trying to seek the information on how psychosocial reason on using abortion care can be use as lesson learned on developing family planning program, and the advocacy to and support the program on safe abortion care.

The study shows that all informants stated that only at Raden Saleh Clinic they can access to safe abortion care, because the clinic is offering a skilled health providers, that assure to carried the abortion procedure with the health service standard. They also said that they feel secure to do abortion at the clinic due to that status of the clinic as government owners and as part of the Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital. Other reasons that strongly influence them to seek the abortion care at the clinic are due to the low cost, strong emotional bond between them and health providers, past experience on self-abortion or unsafe-abortion, and the information given by doctors or midwives.

All informants also affirmed that they do self abortion before they seek for help for treatment to the doctors, midwives, and Raden Saleh Clinic. The usual self-abortion they do was taking traditional herbs or potion that easily bought from drug store or traditional pharmacy This situation can make an unsafe abortion and life threatened.

Some supporting factors lead the informant easily to get access to safe abortion care are the availability of expense for the procedure, have someone accompany with, and the information and suggestion given by health providers. Meanwhile, there are factors that hampered to get to safe abortion, such as having no enough money, feeling in deep sinner, depress, have no letter of referral for abortion, and the existence of some people who waiting outside the clinic and will take the advantage from them on being seeking the abortion care. Lack of knowledge on pregnancy and abortion are another hurdles that make some unwanted pregnancy are too late to handle, Lack of information about safe care abortion is also one situation that makes them -the respondent- an easy prey for bad guy to lead them to the illegal abortion services. Social stigma toward Raden Saleh Clinic is also a burden of being ashamed to use the clinic.

To summarize, being supportive to the safe abortion care, it is needed to develop a program that increasing the access on having save abortion, such as education on reproductive health, information dissemination on Raden Saleh health services, program on consultation and counseling, to develop information media, and to develop standard operation procedure for caring the unwanted pregnancy, including the non-discriminative policy for emergency contraception pills. It is expected these consideration will reduce the evident of abortion.

Reference: 40 (1995 - 2003)"

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus notaris X (Notaris Jakarta Timur) yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP).Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peran penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yaitu meliputi pertama, pemanggilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana, tidak perlu lagi mendapatkan ijin dan MPD melainkan ijin dari MKN. Kedua, tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT. 0310.TH 2007 yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Ketiga, Hak Istimewa Notaris yaitu hak ingkar tetap dapat digunakan notaris dalam penyidikan atau dalam memberikan keterangan kepada polisi. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersifat profesional. Untuk memberikan perlindungan terhadap notaris pemerintah segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara penyidik Subdit Harda dengan notaris agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

---

This research was based on the back ground that there were differences about the role of police investigator between UUJN 2004, UUJN 2014 and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012. The researcher focused on how the best of the concept about notary protection by police investigator who faced the law especially in criminal act viewed by Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 and UUJN 2004. Some problem that proposed in this research are (1) How differences of the police investigator role in criminal act by notary in dispute resolution after Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012?; (2) What the impact of the police investigator role changing in handling of criminal act by notary against notary protection?; (3) How the concept about the role in handling the criminal act by notary which able to give a protection on notary in conducting the duty? Socio-legal approach was used in this research. So, there were two aspect in this research those are doctrinal aspect, i.e. UUJN and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012 and the practice of investigating in criminal act by notary.

This research was conducted in Metro Jaya Police District. The role of the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police in the handling of criminal acts by the notary after the Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012, which includes the first, calling to the notary who allegedly committed the crime, do not need to get permission from the MPD. Secondly, are no longer effective in the provision of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. M.03HT.0310.TH 2007 regarding the same thing. Third, the abolition of privilege Notaries in providing information to the police, who feared future public as well as other law enforcement officer can easily "calling out" notary for cases that are not material and do not need to involve a notary as a witness. Cooperation between the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police with INI and PPAT in order to increase as an preventive action to protect a notary by police in handling criminal act by notary. This procedure must be accorded with Article 66 (1) UUJN 2014."