Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Induk kepada Bank selaku pemberi pinjaman kepada anak perusahannya dalam memenuhi kewajibannya sesuai aturan hukum pertanggungjawaban perdata yang berlaku. Pertanggungjawaban perusahaan induk ini timbul akibat adanya penerbitan Letter of Undertaking yang dilakukan oleh perusahaan induk guna menjamin pinjaman tersebut. Dalam hal perolehan kredit yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal baik untuk tujuan pembiayaan modal kerja ataupun untuk anak perusahaan seringkali dalam prakteknya Bank meminta jaminan tambahan dari Perusahaan Induk dimana jaminan ini bersifat accessoir dan didasari pada asas-asas dalam hukum perjanjian, baik dalam bentuk Corporate Guarantee untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;CG rdquo; ataupun Letter of Undertaking untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;LoU rdquo; ataupun jaminan lainnya. Pemberian LoU oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya sampai saat ini dinilai efektif oleh para kreditur, hal ini disebabkan karena ketika sebuah perusahaan induk memberikan jaminan personal LoU kepada kreditur maka secara sah dan secara moral perusahaan induk tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam LoU tersebut. Yang mana hal ini berkaitan dengan Liability perusahaan induk yang tertuang dalam LoU tersebut dan Responsibility perusahaan induk untuk menjamin pelunasan hutang anak perusahaannya.

---

ABSTRACTThis writing discusses the Responsibility of the Parent Company to the Bank as a lender to its subsidiary in fulfilling its obligations under the applicable civil liability law. This parent company 39 s liability arises from the issuance of a Letter of Undertaking by the parent company to secure the loan. In the case of the acquisition of credits received by companies that require capital either for the purpose of working capital financing or for subsidiaries often in practice the Bank requests additional assurance from the Parent Company where this guarantee is an accessoir and is based on the principles of the treaty law, both in form of Corporate Guarantee hereinafter referred as CG or Letter of Undertaking hereinafter referred as LoU or other guarantees. Loan granting by the parent company to its subsidiaries is currently considered effective by the creditors, this is because when a parent company provides personal LoU guarantee to the creditor then legally and morally the parent company has an obligation to implement what has been agreed in LoU. Which is related to the Liability of the parent company contained in the LoU and the Responsibility of the parent company to ensure the repayment of its subsidiary debt."

"Pertumbuhan dari instrumen keuangan sukuk dan obligasi konvesional berkembang secara pesat di Indonesia. Obligasi konvesional dan sukuk merupakan sumber pendanaan penting bagi perusahaan. Penerbitan dari sukuk di Indonesia memiliki suatu keunikan dimana mayoritas dari penerbitan dari sukuk akan diikuti dengan penerbitan dari obligasi konvesional pada hari bersamaan yang berbeda dengan negara lain yang melakukan penerbitan single instrument pada hari pernerbitan.Tujuan dari penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan proposional dari penerbitan sukuk dan obligasi konvesional apakah melalui keadaan internal perusahaan atau pengaruh dari luar perusahaan. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini ialah rasio kepemilikan dari aset tetap, rasio hutang jangka panjang perusahaan, pertumbuhan dari reksadana syariah dan spread bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.Metode yang akan digunakan pada penelitian ialah Ordinary Least Square (OLS) dan regresi panel data lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari 74 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk dan obligasi konvesional pada periode 2007 - 2017 di Bursa Efek Indonesia.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kepemilikan aset tetap, pertumbuhan reksadana syariah, dan spread yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berpengaruh negative terhadap proposional obligasi konvesional dari total penerbitan yang dilakukan pada hari yang bersamaan. Hal ini menunjukan perusahaan lebih fokus dalam melihat pengeruh dari eksternal perusahaan dalam menentukan proposional antara sukuk dan obligasi konvesional. Akan tetapi, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan melihat dari segi peraturan penerbitan dan infrastruktur dalam mempercepat penerbitan dari kedua instrument tersebut.

---

Growth of conventional bond and sukuk is growing rapidly in Indonesia. Conventional bond and sukuk is a critical funding source for companies in complete daily operation. Issuance of Sukuk in Indonesia has a uniqueness in which majority issuance of Sukuk will follow by the issuance of a conventional bond on the same day which is different in another country which issues single instrument in issuance day.The purpose of this research is to know which factor that influence the company in determining the proportional issuance of conventional bond and sukuk, whether through internal factor or external factor. The variables to be used is ratio ownership of the fixed asset, long-term debt ratio, growth of sharia mutual fund, and spread interest rate from Bank Indonesia.The methodology that uses in this research will be Ordinary Least Square (OLS) dan other panel data regression. The data used in this study came from 74 companies that have issued sukuk and conventional bonds in the period 2007 - 2017 on the Indonesia Stock Exchange.The results of the study show that the ownership of fixed assets, the growth of Islamic mutual funds, and spreads issued by Bank Indonesia have a negative effect on conventional proportional bonds from the total issuance conducted on the same day. This research shows that the company is more focused on seeing the influence of external companies in determining the proportions between Sukuk and conventional bonds. However, this research can still be developed by looking at the issue of publishing regulations and infrastructure in accelerating the issuance of both instruments."

"ABSTRAKPenelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah harga kedua jenis obligasi dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi sehingga diketahui kenapa kedua obligasi syariah dan konvensional milik PT. Bank Bukopin Tbk bergerak dengan arah yang bersamaan. Dan seberapa besar signifikansi dan kontribusi faktor-faktor tersebut mempengaruhi harga keduanya. Penelitian dilakukan atas data penelitian selama periode 30 bulan, mulai dari Juli 2004 sampai dengan Desember 2006 menggunakan analisis regresi tinier berganda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat satu faktor yang sama yang signifikan pada alpha 5% mempengaruhi harga kedua jenis obligasi tersebut yaitu Kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan harga obligasi dapat dijelaskan pengaruhnya sebesar 44,52% untuk obligasi syariah dan 47,34% untuk obligasi konvensional oleh faktor suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi,.sedangkan sisanya sebanyak 55,49% dan 52,66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to find SBI rate, Jakarta Composite Index, Exchange rate or ROA that may determine the prices of conventional bond with fixed coupon payments, and mudharabah typed Islamic bond with floating coupon payments. The prices of Islamic bond and Conventional bond which are observed issued by PT. Bank Bukopin Tbk. Monthly bond prices are regressed against SBI rate, Jakarta composite index (JCI), IDRIUSD exchange rate, ROA and Legi bond prices from July 2004 until Dec 2006.

This research suggests that both conventional bond and Islamic mudharabah bond prices are determined by IDR/USD exchange rate which is significant at alpha 5%. The change of bond price is influenced by SBI rate, JCI, Exchange rate, ROA and Iegi Price. These variables explain approximately 44,52% for Islamic bond and 47,34% for conventional bond."

"ABSTRAKPerseroan mempunyai kewajiban untuk setiap pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun, dalam praktiknya bukan dikenal sebagai kewajiban tetapi sebagai hak pemegang saham pre-emptive right . Namun untuk melaksanakan kewajiban penawaran tersebut, UUPT tidak memberikan pengaturan tentang mekanisme penawaran tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mencakup persyaratan dan prosedur pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas, cara dan bentuk penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham, dan kapan waktu penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan harus dilakukan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa dan mencari jawaban/solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan-permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, lalu menganalisa pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari kekosongan hukum tentang mekanisme penawaran tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang tidak ada aturan dalam UUPT mengenai mekanisme penawaran, namun UUPT memberi kesempatan kepada perseroan untuk mengatur hal lain dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ditemukan bahwa majelis hakim selalu mencari bukti tertulis dari suatu penawaran. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa suatu penawaran sebaiknya dibuat dalam bentuk surat tercatat dan dilakukan sebelum pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka peningkatan modal.

---

ABSTRACTCompany has an obligation to, at every issuance of new shares to increase the captital, offer in advance to the shareholders in proportion to the same class of shares. However, in practice it is not known as an obligation, but as the right of shareholders pre emptive right . Nonetheless, in performing the obligation of offering, UUPT does not regulate the mechanism of the offering. The problems that will be discuss in the thesis are including the requirement and procedure of issuance of new shares, the method and form of the offering to subscribe new shares issued by the company to the shareholders, and the timing to perform the offering to subscribe new shares issued. The objectives of this thesis are to analize and look for the answers solutions to those problems. In order to get the answers solutions to those problems, the research method used is the normative legal research method, with with a analytical description research typology that is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis and make conclusions that apply to the public. Writer collects come courts rsquo decisions that relevant to the problems and the analizes the legal consideration of the panel of judges to look for and provide the answers solutions of the legal vacuum about the mechanism of the offering. The result of this thesis, found that there is no rule in UUPT about the mechanism of the offering, however UUPT provides an opportunity for the company to arrange other matters in its articles of association. Based on the results of the analysis of court decisions, found that the panel of judges are always looking for the written evidence of an offering. So, the writer draw a conclution that an offering should be better be made in form of a registered mail and be done before the implementation of the issuance of new shares to increase the capital."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya.

---

This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future."

"Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

---

Foundation can be defined as a legal entity having separate assets and with basic principles of the State, aimed at public interests in the social, religious and humanitarian fields, and not for profit. Notary Public is a public official who draws up a Deed of Establishment and a Deed of Amended Articles of Association of the Foundation based on Law concerning Foundation as well as laws and regulations concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics (hereinafter referred to as the Code of Ethics). However, in practice, there were some Notaries Public who drew up deeds without being in compliance with Law concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics, and they were not afraid of being subject to sanctions which would be imposed on them because they inflicted loss to either party. This study is intended to learn about the Notary Publics responsibility for drawing up a Deed of Meeting Resolutions and the imposition of sanctions on the Notary Public concerned in relation to the contents of the Deed of the HKBP Foundation failing to be in accordance with the Decision Letter of the HKBP Advisory Board Meeting (Rapat Dewan Pembina) as contained in Decision Letter of the Notary Supervisory Board of the Province of Special Capital Region of Jakarta Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019. It is a normative legal study because it analysed the issues based on materials of laws and regulations which were relevant to the study materials through literature in order to gain secondary data. The study results indicate that the Notary Public has performed their responsibility based on the provisions of drawing up of a Deed of Meeting Resolutions and the Notary Public concerned was not proven of violating any provisions of Law concerning Notary Publics Profession nor Code of Ethics so that no sanctions can be imposed on the Notary Public concerned."

"Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan sebagai "Bank Dalam Penyehatan: dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia untuk mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Pada tahuh 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII. Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1.

---

AbstractFinancial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) was one of the banks which was affected that the bank was declared "Bank in Restructurization" and was acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order for Temasek's compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations, Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995."