Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetentuan Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinanakta dikeluarkan berdasarkan minuta akta, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;.Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang cacat hukum dan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Jika tidak memenuhi syarat formal dan materiil dinyatakan tidak berlaku tetapi diajukan pembatalan melalui proses hukum yang ada. Adapun tanggungjawab yang dapat dituntut terhadap Notaris oleh pihak yang dirugikan akibat akta yang mengandung cacat hukum adalah melalui proses pengadilan, dengan menuntut pertanggungjawaban dari Notaris berupa pertanggunggjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban administrasi.Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelitian pustaka dan peraturan perundang-undangan.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang mengandung cacat hukum karena isi maupun prosedurnya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Kata kunci : Notaris; Akta Autentik; Kewenangan; Tanggung Jawab.

---

ABSTRACTThe provisions of Article 16 paragraph 1 letter d of Law Notary No. 2 of 2014 states that a copy of deed issued based on the minutes deed, Article 1 point 9 of Law Notary No. 2 of 2014 concerning copy of deed is a verbatim copies of all deeds content at the bottom of the certified deed copy states the phrase is given as the same copy sound . The purpose of the research was to address issue of legal consequence induced by invalid notarial deed and responsibility of the notary public over the invalid notarial deed.However, if it does not comply with formal and material requirement so it is not valid, a cancellation may be filed through existing legal process. Claim against notary public by party losing due to the invalid deed may be filed to court, in form of criminal, civil and administration responsibilities.It was juridical normative research, which emphasized literary study and regulation of law.The result of the research gained that the defendant had violated Law of Notary and Notary Code of Ethics and indicated that legal consequence induced by invalid notarial deed due to its content or procedure have not complied with laws, either Law of Notary or Civil Law Code lead to the deed to be under hand deed, cancellable or null and void. Key words Notary Authentic Deeds Authority Responsibility. "

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"ABSTRAKAturan mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris serta diharuskan untuk didaftarkan, menyebabkan para notaris mendapatkan orderan yang cukup meningkat dari perusahaan pembiayaan. Orderan yang diberikan tersebut dalam sebulan dapat mencapai ratusan akta. Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris menunjukan bahwa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak melakukan pembacaan akta, oleh sebab itu akta jaminan fidusa yang dibuat oleh notaris tersebut mengakibatkan akta tersebut yang seharusnya merupakan akta otentik berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan. Akta jaminan fidusia yang berubah menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan serta pendaftarannya menjadi tidak sah, sehingga sertifikat fidusia pun menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian para pihak khususnya kreditur, dimana yang seharusnya kreditur preferent menjadi kreditur konkuren serta kreditur kehilangan hak eksekutorialnya dalam mengeksekusi bendanya. Selain itu notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang menderita kerugian serta bertanggung jawab secara administratif, yaitu menerima hukuman dari majelis pengawas notaris atas tindakannya. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif. teknik pengumpulan data dengan studidokumen dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan kualitatif

---

ABSTRACTThe rules of making fiduciary deed made with notarial deed and required to beregistered, causing the notary gets enough orders increased from finance companies. The orders were given in a month can reach hundreds deeds. The results based on interviews conducted by the author showing that the notary in making fiduciary deed does not do readings, therefore the fiduciary deed made by the notary resulted in the should be an authentic deed to change the function into a degradation deed. Fiduciary deed turned into a degradation deed which the deed could not be registered and the registration becomes invalid, so the certificate of fiduciary becomes invalid and may cause harm to the parties, especially creditors, which are supposed to creditors preferent become unsecured creditors and creditors lose the executional rights inexecuting the object. Additionally notary shall be liable for damages suffered by the parties who have suffered damage and was responsible administratively, which are judged by the panel of supervisors notary on these actions. This research used normative, the technic of data collecting using document study and interviews. And the technique of data analysis is using the qualitative techniques"

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum kesengajaan Notaris yang merubah isi akta tanpa dikehendaki oleh para pihak. Notaris yang bukan merupakan pihak dalam akta, tidak diperkenankan merubah isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta dan para pihak atas kesengajaan Notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak, serta bagaimana tanggung jawab Notaris ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait perbuatannya yang merubah isi akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap para pihak ialah PT BI sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perkaranya telah dinyatakan Nebis In Idem sebelumnya dan akibat hukum terhadap aktanya menjadi pembuktian di bawah tangan. Lalu tanggung jawab Notaris dari aspek jabatan Notaris ialah Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana Pasal 48 ayat 3 UUJNP, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 8 delapan tahun penjara sebagaimana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

---

This thesis examines the legal consequences of a notary which alter the contents of the deed without the will of the parties. Notary which wasn rsquo t included as the party in the deed is not allowed to amend the contents of the deed which is the will of the parties. The Content Amendment of the deed may be changed by a notary in accordance with the UUNJP regulated procedures. In this study, the author raises 2 two main issues, the first is about the the legal effect on the deed and the parties that caused by a notary which deliberately alter the contents of the deed without obtaining consent from the parties. The second issue is about the responsibility of the notary in terms of various aspects of the law related to his action when modifying the contents of the deed as in the Supreme Court Decision number 1003k PID 2015 and the decision of Pekanbaru District Court number 247 Pdt.G 2016 PN PNBR. This study uses a normative juridical method that emphasizes the juridical norms which use secondary data sources, used the analyze various laws and regulations in the notary incumbency field, the field of civil law and the field of criminal law, books and articles that correlated and revelant with the problem to be studied.The results of this study indicate that the legal consequences of the notarial act against the parties which in this case is PT BI as the aggrieved party can not file a lawsuit against the law because the case has been declared as Nebis in Idem and the consequences of the act becoming a proof under the hand. Notary responsibility on this case from the aspect of notary incumbency is the claim for cost reimbursement, compensation, and interest as stated on article 48 paragraph 3 UUJNP, while from the aspect of civily law Notary can be claimed a sanctioned compensation on the lawsuit against the law and for the criminal law aspect, the notary may be sentenced to maximum 8 years imprisonment as stated on Article 264 paragraph 1 subsidiary Article 263 paragraph 1 of the criminal code."

"Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini adalah substansi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris serta Para Pihak dan perlindungan hukum bagi pihak diluar akta yang menjadi korban atas dibuatnya akta Perjanjian Sewa Menyewa serta tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun terhadap kelalaian yang dibuat Notaris menyebabkan akta nya cacat dan batal demi hukum. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya serta bagi pihak ketiga diluar akta yang menjadi korban terdapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

A lease agreement made by and before a Notary applies as an authentic deed of absolute proof. When making a deed, a Notary must follow the proper procedure in accordance with the rules of the law. Any negligence that may occur in the process of making an authentic deed, may result in degradation of the proving power of the authentic deed into a private deed, or even make the authentic deed void by law. Subsequently, the Notary who committed an error in the making of the deed may be declared as a perpetrator of an Unlawful Act. The impact of the negligence conducted by the Notary can sometimes not only on affect the party engaged in the deed, but also third parties outside the deed. The issues discussed in this thesis are the substance of the Unlawful acts committed by Notaries and Parties in the deed, the legal protection of the parties outside the deed who are impacted as victims of the Tenancy Agreement, and the Notary's responsibility for the offenses committed. The research method used in this thesis is normative juridical method with a descriptive analytical research type. The types of data used in this study are secondary data with a qualitative approach. As for the Notary's negligence, this caused his deed to be defective and void by law. For his actions, the Notary may be held responsible for any wrongdoing that he may have committed, and for any third party outside the deed who is impacted as a victim, they are eligible legally protected in accordance with the applicable rules and regulations."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"Notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, seorang notaris harus berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris. Hal tersebut bertujuan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta partij yang dibuat dengan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta dan keabsahan dari akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris serta akta yang dibuat adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris seharusnya dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta sumpah janji jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized by law to make an authentic deed. In carrying out his authority as a public official, a notary must adhere to the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics, and other regulations related to the notary profession. This is intended so that there are no problems related to the authentic deed he made. The problem in this research is regarding the role and responsibility of a notary in making a partij deed which is made without notification and approval of other parties involved in legal actions in the deed and the validity of the deed. To answer this problem, a normative juridical writing method is used. The results of this study explain that the notary's actions resulted in losses for the parties involved in legal actions in the deed and violated the provisions in criminal law, civil law, the Notary Position Act, as well as the Notary Code of Ethics and the deed made is null and void. because it does not meet the requirements specified by law. Notaries should be able to act and act in accordance with what is determined by law, especially the Notary Position Act and the oath of office."

"Notaris yang telah diangkat oleh Negara berwenang untuk membuat alat bukti ataupun surat yang sah di mata Hukum. Alat bukti yang sah dibuat oleh Notaris berbentuk Akta Otentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna di mata hukum. Oleh karena itu Peran Notaris sangatlah penting bagi kebutuhan masyarakt banyak yang merupakan dokumen negara. Diperlukan prinsip kehat-hatian dapat menjalankan tugas sebagai seorang Notaris. Permasalahannya adalah bagaimana seorang Notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum, Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas pembatalan akta yang dibuatkan karena tidak sah dan melawan hukum?, Apakah akibat hukum atas pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak sah dan melawan hukum?Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumupulan data studi kepustakaan, dan analisi data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Seorang Notaris melahirkan Akta Autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum dengan memilik kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang sempurna dan mengikat, (2) Sebagai seorang Notaris harus memiliki sikap tanggung jawab, apabila suatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaraan atas akta yang dibuatnya dan (3) Semua dokumen akta dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang batal demi hukum atau cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum.

---

Notaries who have been appointed by the State are authorized to make legal evidence or letters in the eyes of the law. Legal evidence made by a Notary in the form of an Authentic Deed, has legal and perfect evidentiary power in the eyes of the law. Therefore, the role of a notary is very important for the needs of the community, many of which are state documents. The precautionary principle is required to carry out the duties as a Notary. The problem is how a Notary gives birth to an authentic deed that is legal and not against the law, What is the responsibility of a Notary as a General Officer for the cancellation of a deed made because it is illegal and against the law? against the law? To answer this problem, this type of research is normative. The data used are secondary data, collection of literature study data, and qualitative data analysis and deductive method of drawing conclusions. The conclusion of this author states that (1) A Notary gives birth to an Authentic Deed that is valid and not against the law by having the power of Authenticity Deed Proof which is perfect and binding, (2) As a Notary must have an attitude of responsibility, if one day there is a dispute or violation of the deed he made and (3) All deed documents made by Notary and PPAT X Tangerang City are null and void or juridical defects and contrary to law.

"

"Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada kasus ini, akta perdamaian sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan para pihak berkewajiban untuk kembali tunduk pada putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

---

This Thesis is discussing about the reconciliation of the parties in an authentic Deed which made before the Notary after the High Court Verdict which is a final and binding by the law (inkracht). In this research, the Writer also doing a review on Court's Verdict No. 135/PDT/2006/PT.DKI and Deed of Reconciliation No. 14 Dated 12 July 2007, particularly for the problems which related with one of the parties did not implement the content(s) of the Deed of Reconciliation after the High Court Verdict. In this case, Deed of Reconciliation has been ruled out and the parties must obey the High Court Verdict."