Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang harta bersama pasca perceraian yang masih dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak menerima seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak di perjanjikan lain dalam perjanjian kawin. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama pasangan suami-isteri yang telah bercerai yang harta bersama seharusnya dibagi masih menjadi jaminan utang di Bank, serta hubungannya dengan nilai utang yang melebihi nilai objek yang dijadikan jaminan. Metode penelitian yang digunakan analisis yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat penulis adalah meskipun suami-isteri telah bercerai seluruh harta bersama akan dibagi dua, dan berikut utang yang ada. Utang yang melebihi nilai jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak meskipun telah bercerai, sehingga kedua belah pihak harus tetap menanggung utang tersebut. Peran Notaris dalam hal ini perlu memperhatikan dan menjalankan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the marital property after the divorce that is still used as a debt warranty. Article 35 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (UUP) states that marital property is a wealth obtained during marriage, and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that divorced widows or divorcedes are each entitled to receive one half of marital property as long as it is not in another agreement in the marriage agreement. The subject matter of this research is about the position of marital property of spouses and divorced couples whose common property should be divided into debt guarantees in the Bank, as well as their relationship with the value of the debt that exceeds the value of the collateral object. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The results obtained by the author are that although the husband and wife have divorced all the marital property will be divided into two, and the following debts. Debt that exceeds the value of collateral is an obligation that must be fulfilled by both parties despite the divorce, so both parties must still bear the debt. In this case, a Notary must obey the clause 16 section in the Notary Billet Act."

"Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh pasangan suami-istri selama perkawinan. Hal ini dapat diartikan harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena kematian atau perceraian. Harta bersama secara hukum dapat diagunkan pada pihak bank atau pihak ketiga dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Hal ini selaras dengan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta gono-gini dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan pihak lainnya. Prinsip harta bersama tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup utang-utang yang timbul untuk kepentingan bersama suami-istri selama dalam perkawinan (pasiva). Kenyataannya harta bersama yang dijaminkan tersebut tidak digolongkan sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3220/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah status harta bersama yang dijaminkan adalah tetap sebagai harta bersama dikarenakan harta bersama juga mencakup utang-utang atau pasiva. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang tepat yang mengatakan dua objek tanah yang dijaminkan kepada bank dan pihak ketiga bukan harta bersama. Kedua objek tanah yang dijaminkan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi sama rata.

---

Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Article 35 paragraph (1) states that shared property is acquired by married couples during marriage. This can be interpreted as property obtained from the date of marriage until the marriage is broken due to death or divorce. The common property can be legally used on the bank or third party by not eliminating its status as a common property. This is in accordance with Article 91 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law which states that gono-gyni treasures can be used as a guarantee of the consent of the other party. The principle of shared property not only includes assets, but also includes debts arising for the common interest of the married couple during the marriage. In reality the secured joint treasure is not classified as a joint treasure in the Judgment of Religious Court No. 3220/Pdt. G/2021/PA.JT. The research method used is doctrinal research that explanatoryly exposes problems using library materials as a source of research and uses secondary data through literature search. The materials that have been collected are qualitatively analyzed. The result obtained in the study is the status of the shared property guaranteed is to remain a common treasure because the shared property also includes debt or passiva. The Judge’s Assembly’s consideration in this ruling is not a precise one that says two land objects guaranteed to the bank and third parties are not a common property. Both land objects guaranteed are joint treasures belonging to the Plaintiff and the Plaintiff so that they can be shared equally."

"Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Harta bersama dalam hal ini tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Apabila objek yang hendak dijadikan jaminan berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya, maka pembebanan jaminan dapat dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena adanya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa harta sebagaimana dimaksud masih menjadi objek jaminan atas utang bersama berupa perjanjian kredit yang pernah dilakukannya. Keadaan demikian pun sejatinya tercermin dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dalam menganalisis keadaan demikian, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama yang objeknya masih menjadi jaminan untuk utang bersama tidak selalu dibagi dengan bagian yang sama besarnya untuk suami dan istri ketika mereka bercerai. Keadaan demikian jelas berbeda dengan ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

Marriage will have legal consequences on the presence of joint marital property. Joint marital property in this case does not only include assets but also includes liabilities or joint debts. It is not uncommon for there to be an object in the form of joint marital property that is used as guarantee for a joint debts in the form of a credit agreement with the bank. If the object to be used as a guarantee is in the form of land along with the building on it, then the guarantee can be done with the institution of mortgage rights. A problem will arise when a marriage must end due to divorce. Similar to marriage, divorce will also have legal consequences on joint assets and debts. After divorce, joint assets and debts should be divided equally for husband and wife. However, in practice, there can be one party who only wants the assets without considering that the property in question is still an object of guarantee for joint debt in the form of a credit agreement. This situation is reflected in Decision Number 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. In analyzing this situation, the author uses a doctrinal research methods to produce analytical descriptive writing. The results of the research show that the division of joint marital property whose object is still guaranteed for joint debt is not always divided into equal parts for the husband and wife when they divorce. This situation is different from the provisions on the division of joint property in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code."

"

Pengadilan Agama Nomor 2184/Pdt.G/2014/PA.Bks tanggal 9 Pebruari 2015 dan Akta Cerai Nomor 0413/AC/2015/PA.Bks tanggal 12 Maret 2015 telah memutus perceraian ghoib pada perkawinan campuran, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat yang berkewarganegaraan asing dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah putusan perceraian tersebut juga tidak ada pembagian harta bersama. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana putusan Pengadilan Agama bagi para pihak perkawinan campuran dan penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib. Penulisan ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi dekriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama bagi para pihak perkawinan campuran tetap menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia karena perkawinan dilangsungkan dan tunduk pada Hukum Perkawinan Indonesia. Penyelesaian harta bersama pada perkawinan campuran yang putus karena perceraian ghoib, apabila tidak mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta bersama dibagi sama rata diantara pihak suami istri. Dalam hal akan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, maka sebelum terjadi transaksi dihadapan Notaris / PPAT wajib mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan untuk memerintahkan dan menetapkan bahwa salah satu pasangan tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi atas harta bersama. Saran dari penulis agar para pihak perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan.

---

Religious Courts No: 2184 / Pdt.G / 2014 / PA.Bks dated 9 February 2015 and Divorced Deed No: 0413 / AC / 2015 / PA.Bks dated 12 March 2015 have decided on “ghoib” divorce on mixed-citizenship marriage, namely decisions without the presence of a defendant with foreign nationality and unknown existence. After the divorce decision there was also no joint property distribution. Thus the problem arises as to how the decisions of the Religious Courts for mixed-citizenship marriages and the settlement of joint property in mixed-citizenship marriage which decreed divorce due to “ghoib” divorce. This writing generally aims to explain the settlement of joint assets in mixed –citizenship marriages which decreed divorce due to “ghoib” divorce. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical typology. Based on the results of the study, it can be concluded that the decisions of the Religious Courts for mixed-citizenship marriages still use applicable laws in Indonesia because marriage is held and is subjected to Indonesian Marriage Law. Completion of joint assets in mixed-citizenship marriages which decreed divorce due to “ghoib” divorce, if there is no pre/postnuptial agreement, then the joint assets are divided equally between husband and wife. In the event that a legal action will be taken against the joint assets, prior to transaction before the Notary / PPAT, it is obligatory to submit a request to the Court to order and stipulate that one of the spouse is allowed to carry out transactions on joint assets. Advice from the author so that the mixed-citizenship marriage should make a pre/postnuptial agreement.

"

"Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah  status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan perceraian dan penerapan asas pemisahan horizontal terhadap sengketa harta bersama sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan metode penelitian eksplanatoris untuk menemukan titik terang atas penyelesaian sengketa harta bersama terdahulu suami dan istri yang diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Pada akhirnya, hasil penelitian membawa pada  bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan akan menimbulkan masalah jika terjadi perceraian di kemudian hari. Tidak adanya perjanjian kawin juga akan menyulitkan dalam pembagian harta bersama jika terjadi sengketa setelah perceraian. Dengan demikian, harta yang diperoleh sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pasangan. Untuk menghindari sengketa tersebut, disarankan adanya perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan Undang-Undang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum dan diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur lebih jelas tentang harta benda perkawinan.

---

After the divorce, the problem that often arises is the distribution of marital property. Property is a sensitive topic for all humans, so problems arise in the settlement of joint property disputes between husband and wife after a divorce. The formulation of the problem discussed is the status of joint property ownership of husband and wife who have divorced and the application of the principle of horizontal separation of joint property disputes in accordance with the Supreme Court Decision Number 1710 K/PDT/2020. To this problem, research was carried out using explanatory research methods to find a bright spot on the settlement of disputes over the previous joint property of husband and wife obtained during the marriage period. In the end, the results of the study lead to that marriages that are not registered according to the Legislation will cause problems if a divorce occurs in the future. The absence of a marriage agreement will also complicate the distribution of joint property in the event of a dispute after divorce. Thus, the assets obtained prior to the registration of the marriage are the innate property of each spouse. To avoid such disputes, it is recommended that there be a marriage agreement whose contents are in accordance with the law made by a notary as a public official and a law is needed that regulates marital property more clearly."

"Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal. Jika salah satu pihak ingin mengalihkan harta bersama maka hams mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perkawinan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu mmah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataanya perkawinan terkadang tidak berjalan dengan baik sehingga berakhir dengan perceraian. Salah satu akibat dari perceraian yang sering menjadi masalah adalah mengenai pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari harta bersama yang tidak dibagi apabila setelah terjadi perceraian salah satu pihak mengalihkan harta bersama tersebut pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 KlPdtJ2007 dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan perkawinan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal terjadi perceraian mengenai harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Jika pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan maka Majelis Hakim yang memutus perkara mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia karena dalam UU No. 111974 maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama. Akibat dari harta bersama yang tidak dibagi setelah terjadi perceraian dan harta bersama tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasangannya maka hakim diberikan kewenangan untuk dapat memberikan putusan yang waj ar dan adil.

---

Marital property is everything earned or acquired by either spouse during marriage regardless of who paid for it. Property jointly owned by husband and wife cannot be diverted nor sold by one without the consent of the other. In this case, marital property would not be a problem at the beginning because the purpose of getting married is to live happily and the love that each other and to the almighty god. But in the event that the marriage has come to an end, the problems after that is who owns what during the marriage.

The objective of this research is to dig deeper about the regulations of marital property in Law Nomor 1 of 1974 concerning Marriage and the consequential damages if the marital property is not properly divided or diverting the status of the property (analyzing Decision of Mahkamah Agung Nomor 2301K1Pdtl2007 and Decision Court Of Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps. This research is using a yuridis normative research method using secondary data, data for this research were collected and obtained by looking through regulations and books about marriage.

On the basis of the result of this research, it can be concluded that if the marriage ends in divorce, the problems about marital property should be solved according to the laws where the marriage took place. However, if either spouse file for marital property distribution the court will decide and considerate, based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Juresprudence. Because neither in Law Nomor 1 of 1974 concerning Marriage nor the implementing regulations states on how the marital property should be divided. Therefore, the judge is given the authority to give a fair and acceptable verdict concerning the marital property due to divorce and diverted to other parties without the consent of the other."

"Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta tersebut, dalam artian memenuhi kebutuhan yang akan datang, namun apabila telah terjadinya perceraian maka suami istri itu pula yang akan mempermasalahkan harta yang telah dikumpulkan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan pula prihal pembagian harta bersama itu, namun dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila pihak suami-istri tersebut telah berpisah secara negara tetap dijelaskan jika harta atau suatu objek yang dibeli pada saat masih dalam berstatus perkawinan maka objek tersebut menjadi harta bersama, dan dapat dibuktikan pada saat transaksi jual beli tersebut dibuat atas nama siapa. Sehingga dengan begitu dapat kita lihat pula objek yang termasuk dalam harta bersama atau tidak. Dalam hal ini terlihat jelas apabila adanya salah satu pihak yang berniat ingin merugikan pihak lain, maka tidak akan bisa, karena akan tunduk pada aturan yang berlaku dan dengan beberapa bukti pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tetap ada salah satu pihak merasa dirugikan prihal harta bersama ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan kembali pada pengadilan setempat.

---

Regarding the distribution of assets from a marriage is something that is very sensitive because of the divorce process. Factors from the husband and wife will make an issue regarding the property of the gono-gini or known as the property while still being married. Because during the period of the marriage bond, many husband and wife focus on collecting these assets, in the sense of meeting future needs, but if there is a divorce then the husband and wife will also take issue with the assets that have been collected. Based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has also been explained about the distribution of joint assets, but in this case it is explained that if the husband and wife have separated according to state, it is still explained if the property or object that was purchased while still in the status of marriage then the object becomes joint property, and it can be proven when the sale and purchase transaction was made on whose behalf. So that we can also see the objects that are included in joint property or not. In this case, it is clear that if one party intends to harm the other party, it will not be able to, because it will be subject to the applicable rules and with some supporting evidence. So it can be concluded that if there is still one of the parties who feels aggrieved regarding this joint property, the party who feels aggrieved can submit it again to the local court."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/K/Ag/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PK/Ag/2023. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Apabila pasangan suami-istri beragama Islam bercerai, maka harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada praktiknya pembagian harta bersama kerap menimbulkan permasalahan dalam menentukan status harta dan pembagiannya kepada para pihak. Dalam kasus ini, permasalahan terkait status harta bersama dikarenakan adanya Perseroan Terbatas yang mengklaim bahwa obyek sengketa merupakan aset Perusahaan. Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris, memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai referensi dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan dikuatkan dengan wawancara, serta menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengkaji data dalam penelitian ini. Hasil yang didapat setelah dianalisis bahwa Pengaturan harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan ketentuannya harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 Jo. Pasal 41 Jo. Pasal 91 UU PT Jo. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan Terbatas), yaitu dibutuhkan persetujuan pemegang saham untuk membeli aset, kemudian pembelian aset dimasukkan ke dalam perusahaan dengan bukti berupa inbreng. Terkait obyek sengketa, status kepemilikan harta suami-istri pasca perceraian terhadap aset perusahaan yang dibeli selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini memenuhi Pasal 3 ayat (2) huruf (b) UU Perseroan Terbatas Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim sudah tepat dalam menolak PT. DS untuk masuk ke dalam perkara, karena PT. DS tidak memiliki alat bukti yang patut dipertimbangkan terkait pembelian aset.

---

This paper analyses how the regulation of joint property when a husband/wife uses his/her name in the purchase of company assets with a case study of Supreme Court Decision Number 73/K/Ag/2022 Jo. Supreme Court Decision Number 34/PK/Ag/2023. Joint property is an asset obtained during the marriage period. If a Muslim couple divorces, the joint property must be divided in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 (Marriage Law) Jo. Article 157 of the Compilation of Islamic Law. However, in practice, the division of joint property often leads to problems in determining the status of the property and its distribution among the parties. In this case, the problem is related to the status of joint property due to the existence of a Limited Liability Company which claims that the object of dispute is an asset of the Company. In order to answer the problems, a doctrinal legal research method of the explanatory research type is used, using literature sources as references and using secondary data obtained through literature searches and corroborated by interviews, and using qualitative analysis methods to examine the data in this study. The results obtained after analysis indicate that the regulation of joint property when a husband/wife uses their name in the purchase of company assets must meet the requirements in Article 34 Jo. Article 41 Jo. Article 91 of the Company Law Jo. Article 102 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 (Limited Liability Company Law), which requires shareholder approval for the purchase of assets, and then the asset purchase is recorded in the company with evidence in the form of inbreng. Regarding the object of the dispute, the status of ownership of the husband and wife post-divorce concerning the company's assets purchased during the marriage period is considered joint property. This complies with Article 3 paragraph (2) letter (b) of the Limited Liability Company Law Jo. Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law Jo. Article 1 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges was correct in denying PT DS access to the case because PT DS did not have any evidence that could be considered related to the purchase of assets."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum perceraian antara suami isteri terhadap harta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas harta bersama yang belum dibagi, diperlukan persetujuan dari mantan isteri atau suami, apabila tidak ada persetujuan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak setuju itu. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana akibat hukum perceraian suami isteri terhadap harta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli? Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalam putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang terjadi atas pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini adalah dirugikannya pihak isteri sebagai orang yang turut memiliki hak atas objek tersebut dan dirugikannya pihak pembeli dalam perjanjian tersebut. Lalu tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya adalah dijatuhkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karena Notaris terbukti melanggar Pasal 16, 39 dan 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a divorce between husband and wife to the undivided joint marital property that being an object on sale and purchase agreement. In making a sale and purchase agreement of undivided joint marital property, the consent of the spouses is required, if the consent is none, it will cause a losses to the disagreed party. In this study, the authors raised two main ideas, first, how is the effect of a divorce between husband and wife to the undivided joint marital property that being an object on sale and purchase agreement? The second is how the responsibility of Notary on the sale and purchase agreement as mentioned in Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? The research method that will be used in this study is juridical-normative.

The results of this study indicate that, the legal consequences of making this sale and purchase agreement is the disadvantage of the wife as the person who also has the right to the object and also disadvantage of the buyer in the agreement. Then the responsibility of the Notary on the Sale and Purchase Agreement he made is an administrative sanction in the form of written warning imposed by the Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta because the Notary was proven to violate Articles 16, 39 and 47 Law Number 2 Of 2014 Concerning Amendment to Law Number 30 Of 2002 Concerning Jabatan Notaris."

"Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi berbagi aset bersama. Sebagai konsekuensi hukum dari pembagian aset bersama setelah putusan pengadilan terjadi yaitu terjadi pengalihan hak baik dengan cara dijual membeli atau memberikan dalam properti bersama. Pengalihan aset bersama setelah perceraian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu mantan istri dan mantan suami, namun belum selesai harus dan ada tindakan melawan hukum. Pokok bahasan dari pencipta merupakan akibat hukum dari jual beli dan pemberian harta kekayaan secara bersama-sama oleh satu orang pihak setelah perceraian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan didukung oleh hasil wawancara. Konsekuensi hukum pengalihan aset bersama setelah bercerai tanpa persetujuan kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) batal demi hukum yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017 yang menyatakan bahwa dilakukan pengalihan hak secara sepihak batal demi hukum. Jadi seharusnya para pihak siapa yang akan mengalihkan harta bersama setelah perceraian dengan menjualnya pembelian atau hibah harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

---

The dissolution of a marriage due to divorce has legal consequences for it share assets together. As a legal consequence of sharing the assets together after the court verdict occurs, there is a transfer of rights either by sale or purchase or by giving away in joint property. Transfer of joint assets after divorce must be carried out with the consent of both parties, namely the ex-wife and ex-husband, but it must not be completed and there are actions against the law. The subject matter of the creator is the legal consequence of buying and selling and giving of assets jointly by one person parties after the divorce and analyzing the Supreme Court Decision Number: 1808 K / Pdt / 2017. The research method used by the author is normative juridical by reviewing the provisions of laws and regulations supported by the results of interviews. The legal consequence of transferring joint assets after divorce without the consent of both parties (ex-husband and ex-wife) is null and void which is strengthened by the decision of the Supreme Court Number: 1808 K / Pdt / 2017 which states that the transfer of rights is unilaterally null and void by law. So, the parties who will transfer the joint property after the divorce by selling it, a purchase or a grant, must have the consent of both parties.

"