Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan.Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews.

The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures.

The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center."

"Jumlah peserta BPJS Non PBI yang terdaftar di Puskesmas Kota Serang pada Bulan Maret 2015 sebanyak 47.231 orang, sedangkan di Fasilitas Kesehatan Tungkat Pertama (FKTP) lain sebanyak 96.120 orang. Pada Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 jumlah peserta BPJS Non PBI di puskesmas bertambah 5,1%, sedangkan di FKTP lain bertambah 66,7%. Pada Bulan Februari 2015, terdapat puskesmas yang mengalami penurunan jumlah peserta BPJS Non PBI sebanyak 13,53% dibanding pada Bulan Desember 2014. Rendahnya jumlah kepesertaan BPJS Non PBI di puskesmas diduga kuat terdapat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor karakteristik dikendalikan pada peserta BPJS Non PBI di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan jumlah sampel sebanyak 170 responden. Hasil penelitian menunjukkan pada rentang skala 1-10 diperoleh skor rerata loyalitas sebesar 6,5. Skor rerata kepuasan sebesar 6,9. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor pendapatan dikendalikan. Perlunya puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan, menambah sarana dan prasarana seperti kursi tunggu, meningkatkan jumlah da.

---

Customers of BPJS Non PBI amount enrolled at primary health care Serang city in March 2015 as 47.231 people, while in other FKTP as 96.120 people. From December 2014 until March 2015, customers of BPJS Non PBI amount in primary health care increased 5.1%, while in other FKTP increased 66.7%. In February 2015, there is a health center that has decreased customers amount of BPJS Non PBI as 13.53% compared to in December 2014. The decreases on costumers amount of BPJS Non-PBI at primary health care are allegedly associated with customer loyalty.

The purpose of this research is to know the relationship between satisfaction and customer loyalty after characteristics factors are controlled on BPJS Non PBI participants at ambulatory unit primary health care Serang city. This research is a quantitative research with cross sectional design and the total sample is 170 respondents.

The results showed in the range of 1-10 scale obtained mean score of 6.5 loyalty, satisfaction mean score of 6.9. Statistical analysis showed significant correlation between satisfaction with customer loyalty after income factor controlled. The need for primary health care is improvement of service, cleanliness, comfort, beauty, etc."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "

"Pengintegrasian Jamkesda dan Askes kedalam JKN telah menimbulkan berbagai perubahan di tingkat pemegang kebijakan maupun provider pelaksana pelayanan kesehatan. Peningkatkan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas memberi dampak layanan menjadi kurang optimal. Untuk mengetahui kepuasan pasien JKN di Poli Lansia digunakan metode kualitatif dengan teori 8 dimensi Quality Assurance QA Lori DiPrete Brown. Hasil menunjukkan dari 8 dimensi QA; 4 dimensi QA pasien sudah cukup puas, perlu evaluasi perbaikan layanan dengan penambahan SDM, pengaturan antrian, ruang tunggu, kebersihan, pelayanan yang ramah, kenyamanan, pemeriksaan dengan privasi sehingga martabat pasien lansia sebagai manusia tetap terjaga, sehingga tercapai harapan pasien akan layanan yang memuaskan.

---

The integration of local health insurance into JKN has led to various changes. There has been an increase number of patient visit, giving impact of service less optimum. This study using qualitative method with Brown s theory on 8 dimensions of Quality Assurance. The results showed 4 of 8 dimensions overall patients were quite satisfied. It is necessary to evaluate and improve services with addition of human resources, queuing arrangements, cleanliness, adequate waiting room, friendly service, privacy in examination, so the dignity of elderly patient as a human being is maintained, finally the patient's expectation of satisfactory service can be achieved."

"Pemantauan terhadap kasus rujukan penting dalam upaya optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai gatekeeper. Penelitian ini membahas mengenai kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bogor Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas dengan kasus rujukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care BPJS Kesehatan dan formulir self asessment untuk kredensialing FKTP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas berhubungan dengan kasus rujukan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa risiko yang lebih tinggi untuk dirujuk yaitu pada umur ≥50 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosis diluar 144, dan fasilitas dengan nilai kredensialing tinggi tetapi memiliki aspek sumber daya manusia yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk merujuk.

---

Monitoring of referral cases is important for optimalizing primary health care role as gatekeeper. The focus of this research is about referral cases of BPJS Kesehatan participants at Primary Health Care of Bogor City in 2014. This research aims to see the relationship between age, sex, diagnosis, and facilities with the referral cases. This research is quantitative study, with a cross sectional design that uses secondary data from primary health care application of BPJS Kesehatan and self asessment form for credentialing.

The result of this research found that the variable of age, sex, diagnosis, and facilities are associated with referral cases. This research found that the risk of refferal is higher for participants who has the age ≥50 years old, female, out of 144 diagnosis, and facilities with high kredentialing but lack human resources have high risk in referral."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."

"Proporsi persalinan dengan SC dalam Program JKN di Indonesia jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proporsi negara maju dan berkembang, sehingga dapat mempengaruhi biaya Program JKN. Saat ini, isu biaya adalah hal yang sangat penting dalam Program JKN terkait dengan kondisi defisit yang sedang dihadapi. Dengan tingginya rate persalinan dengan SC jauh di atas dari rata-rata yang ditetapkan oleh WHO, maka perlu diketahui hal-hal yang menentukan metode persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pembiayaan persalinan pada Program JKN.Penelitian ini menggunakan data klaim, data kepesertaan dan data sistem informasi kesehatan Program JKN tahun 2015-2017 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Obyek penelitian adalah wanita peserta JKN, berusia 15-49 tahun melahirkan dalam kurun waktu 2015-2017. Dilakukan analisis univariat, bivariat dan analisis multivariat dengan metode logit. Dari analisis terhadap 3.132.846 observasi ditemukan bahwa sebanyak 1.794.479 (57,28%) adalah Persalinan dengan SC.Seluruh variabel karakteristik fasilitas kesehatan dan variabel karakteristik pasien secara signifikan (p value < 0,05) mempengaruhi metode Persalinan dengan SC. Persalinan dengan SC lebih tinggi probabilitas terjadi di RS Kelas B, RS milik Swasta, berada di kota, berada pada regional tarif I, pada kelompok peserta PBPU dan BP, Kelas rawat 1, dan dengan tingkat keparahan I. Terdapat indikasi bahwa Persalinan dengan SC yang terjadi bukan karena alasan medis, tetapi faktor lainnya seperti insentif. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan sistem pembayaran dan sistem kendali lainnya sehingga dapat dilakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan persalinan.

---

The proportion of labor with C-Section of JKN participants in Indonesia is much higher when compared to the proportion of developed and developing countries, which may affect the cost of the JKN. Currently, the issue of cost is very important in the JKN related to the current deficit condition. With the high rate of labor with C-Section well above the average set by the WHO, it is necessary to know the things that determine the method of delivery performed by pregnant women so that it can be used as a recommendation for decision makers related to the financing of labor on the JKN.

This study uses claims data, membership data and health information system data of JKN from 2015-2017 managed by BPJS Health. The object of the study was the female participants of JKN, aged 15-49 gave birth in the period 2015-2017. Univariate, bivariate and multivariate analysis (logit method) were performed. From the analysis of 3,132,846 observations it was found that as many as 1,794,479 (57.28%) were deliveries with C-Section.

All health facilities characteristic variable and patient characteristic variable significantly (p value <0,05) influence method of delivery with C-Section. Labor with a higher probability of Section occurred in Class B Hospital, Private Hospital, located in the city, located at region I, in the group of informal participants, Class treatment 1, and with severity level I. There is an indication that the delivery with the C-Section occurs not for medical reasons, but other factors such as incentives. BPJS Kesehatan together with the Ministry of Health have to develop payment system and other control system so that cost containment can be done."

"ABSTRAKTarget angka kontak merupakan salah satu indikator dalam kebijakan Kapitasi Berbasis pemenuhan Komitmen KBK yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yang harus dicapai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP . Data Bulan Januari-Februari 2017 menunjukkan dari 98 FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok, hanya 27 FKTP yang dapat mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah upaya mencapai target angka kontak pada FKTP klinik dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu kepala FKTP dan penanggung jawab angka kontak. FKTP dipilih berdasarkan capaian angka kontak yang memenuhi dan tidak memenuhi target. FKTP yang belum mampu memenuhi target disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan puskesmas, kurangnya sarana, belum ada kebijakan teknis pengaturan internal puskesmas untuk mencapai target angka kontak. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan dan puskesmas perlu meningkatkan pengaturan internal.

---

ABSTRAKThe Contact Rate is one of the performance indicator when the primary care is contracted by BPJS and received payment using capitation, called ldquo Commitment based rdquo Capitation KBK , set up by BPJS. Data in January February 2017 showed that out of 98 primary care that contracted by BPJS Kesehatan KC Depok, only 27 clinics and health centers were able to reach the target. This research aims to review the effort to achieve contact rate. This qualitative study was using in depth interview technique, the informants were Head of primary care and PIC for activities to achieve contact rate from primary care with sufficient and insufficient achievement. The study revealed that factors related to the achievement were shortage of manpower, insufficient infrastructure, no technical guideline. BPJS Kesehatan need to disseminate the importance of achieving target while health center need to improve its internal process for managing efforts to achieve targets."