Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini menunjukkan bahwa perempuan adat non elit telah diekslusi secara berlapis dari proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Keberadaan masyarakat adat secara global maupun di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan adat yang terdapat di wilayah adatnya dinyatakan sebagai hutan negara. Penetapan hutan adat secara legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Namun dalam proses perjuangannya perempuan adat non elit tidak pernah terlihat dan terlibat. Studi ini bertujuan untuk menelusuri kompleksitas eksklusi berlapis yang dialami perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Studi kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan life her story pada lima perempuan adat non elit ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses eksklusi berlapis perempuan adat non elit dengan perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adatnya. Dengan mengadopsi teori power of exclusion yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, teori feminist political ecology dari Rebecca Elmhirst, dan teori feminis tentang kewarganegaraan dari Anupama Roy, argumentasi pada studi ini adalah 1 bahwa ketidakterlibatan perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis, dan 2 untuk itu penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

---

ABSTRACTThis study show that non elite indigenous women had been excluded in multi layered from the process of citizenship rights struggle over customary forest. The existence of indigenous people globally as well as in Indonesia had not fully got its recognition over its land and natural resources. Customary forest which located in their community area declared as the state forest. The customary forest legal determination based on Constitutional Court Decree No. 35 PUU X 2012 was an embodiment effort of inidigenous people citizenship constitutional rights over their land and natural resources. However, in the struggling process, the non elite indigenous women, never been seen and involved. This study aimed to search the complexity multi layered exclusion which experienced by non elite indigenous women in the process of inidigenous people citizenship rights struggle over their customary forest. This qualitative study which performed with life her story approach in five non elite indigenous women, showed the connection between the multi layered exclusion process of non elite indigenous women with the struggle of indigenous people citizenship rights over their customary forest. By adopting the power of exclusion theory which developed by Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst, and feminism theory on citizenship by Anupama Roy, we argue 1 that the non involvement of non elite indigenous women on the struggling process of indigenous people citizenship rights over the customary forest because the non elit indigenous women had been excluded in multi layered, therefore 2 the determination of customary forest gained various limitation that gave rise variety of non elit indigenous women rsquo s dilemmas in managing land and other natural resources."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari posisi perempuan adat yang sumber penghidupannya dari lahan sumber pangan dalam menghadapi berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Kasepuhan Pasir Eurih merupakan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas hutan adat di wilayah adat mereka pada Maret 2019 melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan Nomor: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis dan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis yang dikembangkan oleh Rebecca Elmhirst sebagai kerangka teori. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di berbagai tingkatan di Kasepuhan Pasir Eurih mempengaruhi bagaimana pengetahuan perempuan adat atas sumber pangan dan pengelolaan lahan sumber pangan diproduksi, dipertahankan dan diperebutkan oleh berbagai pihak. Proses konstruksi pengetahuan atas pangan menjadi penentu bagaimana para perempuan adat merespon dan menegosiasikan akses dan kontrol atas lahan sumber pangannya. Proses negosiasi atas lahan sumber pangan terkait dengan ancaman atas tanaman pangan yang menimbulkan dilema produksi pangan. Selain itu, perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih juga menghadapi dilema hutan adat akibat pilihan tanaman komersial yang dipilih kaum laki-laki untuk ditanam di hutan adat. Pilihan kaum laki-laki tersebut didukung oleh lembaga pendamping komunitas tersebut. Di satu sisi para perempuan berpendapat bahwa tanaman komersial tersebut mengancam keberadaan tanaman pangan liar. Namun di sisi lain mereka juga membutuhkan uang tunai. Situasi ini menunjukkan posisi perempuan adat dalam perkembangan konsep dan praktik ekonomi masyarakat adat yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dalam interkoneksi skala, yakni skala negara, skala komunitas dan skala lembaga pendamping. Penelitian ini juga mengungkapkan dimensi gender dalam proses-proses ketegangan terkait pengelolaan hutan adat dan hubungannya dengan produksi pangan berbasis gender.

---

ABSTRACTThis research studied the position of indigenous women whose livelihood from food source land face various problem about foor needs. Kasepuhan Pasir Eurih is indigenous people who have received official determination of customary forest in their territories in March 2019 by Decree of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (Number: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019). This research use qualitative approach with feminist perspective and adopt feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst. By that approach, this research shows that power relation occur at various level of life in Kasepuhan Pasir Eurih. The power relation at various scale influence how indigenous womens knowledge about food sources and management of food are produced, employed and contested by various actors. The process of constructing indigenous womens knowledge of food determines how indigenous women respond and negotiate access and control of their food source land. The negotiation process about food source land has an impact on the threat to food crops which creates a dilemma of food production. The other thing is that indigenous women face dilemma of customary forest. The dilemma of customary forest is cause the choise of commercial plants that chosen by men. Their choice was supported by the accompanying intitution in their community. Because of that, indigenous women argued that these commercial plants threatened the existence of wild food plants. But, on the other hand, indigenous women also need money/cash. So, this situation shows the position of indigenous women in the development of the concepts and practies of indigenous economy who are influenced by various actors in the interconnection of the scale (community scale and accompanying intitution scale). The research also revealed the gender dimension in the tension process of the management of customary forest and the relationship to gendered food production."

"Pola hubungan kerja juragan-buruh perempuan pembatik yang memperlihatkan posisi berlawanan menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, juga dikaji hubungan juragan buruh dalam keterlibatannya di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Alasan yang mendasari penelitian ini adalah pertama, batik tulis merupakan industri kerajinan yang turun temurun dan umumnya banyak menggunakan tenaga kerja perempuan. Kedua, juragan dan buruh membentuk hubungan yang berbeda kepentingan, namun dapat bersatu dalam kelompok. Ketiga, hubungan tersebut menunjukkan kepedulian di antara sesama perempuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, melibatkan 26 subjek penelitian yang terdiri atas 12 buruh perempuan, 13 juragan perempuan dan 3 pemilik usaha pada 5 KSM dampingan LSM Bina Swadaya. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayat, Klaten.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Bayat tetap menekuni usaha batik tulis karena membatik dilakukan secara turun temurun dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Sementara itu, pola hubungan kerja pemilik usahajuragan memperlihatkan dominasi oleh pemilik usaha, sedangkan pola hubungan juragan-buruh memperlihatkan juragan lebih banyak mengalah karena takut kehilangan buruhnya. Meskipun demikian, konflik yang muncul di antara mereka tidak menimbulkan perlawanan yang keras dari buruh karena terciptanya hubungan patron-klien antara pemilik usaha kepada juragan dan juragan kepada buruh. Jaminan sosial yang diberikan patron kepada klien merupakan strategi yang dilakukan oleh patron agar klien bergantung padanya.Sementara itu, keterlibatan juragan dan buruh dalam KSM tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari lima tahun mereka bergabung dalam KSM, namun tidak satu pun anggota yang menjadi pemilik usaha. Menjadi pemilik usaha membutuhkan modal yang sangat besar, padahal kelompok belum mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendampingan LSM tidak cukup melalui mekanisme simpan pinjam, tetapi juga perhatian pada aspek tenaga kerja, upah, dan keterkaitan usaha kelompok dampingan.

---

The relationship pattern of Juragan--"Batik" Female Laborer, which illustrate an opposed position, becomes a research focus. Besides, it is also assessed Juragan - Laborer relationship in their involvement in Self-Help Group (KSM). The essential reasons to conduct this research is (1) handmade batik is such a hereditary home industry and this home industry mostly employ female laborers; (2) juragan and laborer relationship is such a relationship with a variety of interest but it can be joined in group; (3) this relationship indicate concern among women to increase their social economy life. This research applies women perspective qualitative method, and involves 26 research subjects consist of 12 laborers, 13 juragan and 3 business owners in 5 target groups of Bina Swadaya. The research location was conducted in sub district of Bayat, Klaten.

Research result indicated that women in Bayat remain to work handmade batik business since working batik is such a hereditary activities, and this could be worked any time they want. The relationship pattern of batik business owner - juragan show such relationship that is dominated by the business owner. Meantime, the relationship pattern of juragan-laborer shows that Juragan is more receptive and responsive to fulfill laborer request since juragan is worried to loose their laborer. However, conflict among them not emerge a rigorous opposition from laborer because there is established a patron-client relationship between business owner with juragan, and between juragan with laborer. Social safety from patron to the Client is a strategy, which is conducted by patron in order to make the Client is depended on it.

Meanwhile, the involvement of juragan and laborer in KSM not indicate a significant result. They have been joining more than 5 years in KSM; however, not any of members could be a business owner. This would need such amount of capital to be a business owner. Groups are unable to meet such requirement in order to give loan in a big sum. Thus, NGO assistance is not enough through mechanism of saving-loan but it also require attention on aspect of worker, wages and relevant business of target group."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang faktor penghambat dan pendukung keseteraanpemenuhan hak buruh perempuan di NV. STTC Pematangsiantar. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pemenuhan hak buruhperempuan adalah pemahaman hak dan kewajiban, kontrol perusahaan, danlemahnya peran serikat buruh serta pemerintah. Faktor yang dapat mendukungnyayaitu peran strategis dari serikat buruh dan peran pemerintah

---

ABSTRACTThis thesis discusses the facilitating and impeding factors for fulfillment of femalelabor’s rights equality in NV. STTC Pematangsiantar. This research uses aqualitative approach and descriptive method. The result of this research showsthat the factors that impede the fulfillment of female labour’s rights are theunderstanding of rights and duties, the company’s control, and the insufficientroles of labor unions and the government. The facilitating factors include thestrategic role of labor unions and role of government"

"Tesis ini merupakan analisis atas kehidupan perempuan pedagang di pasar 16 Ilir Kodya Palembang. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup empat hal, pertama apa saja yang menjadi penyebab perempuan di daerah agraris mengambil keputusan menjadi pedagang; kedua, bagaimanakah karakterisktik entrepreneurship mereka; ketiga, apa saja strategi yang mereka gunakan untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah mereka rintis; dan keempat, bagaimanakah kewiraswastaan yang mereka miliki berdampak pada kehidupan keluarga, masyarakat dan komunitas.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa marjinalisasi pekerjaan di sektor pertanian yang berkaitan dengan tekanan nilai-nilai budaya patriaki dan pembangunan pertanian yang bias jender, merupakan faktor pemicu perempuan beralih pekerjaan. Besar kecilnya penghasilan yang berhasil dikumpulkan oleh perempuan, ternyata memiliki dampak yang berbeda terhadap peran dalam pengambilan keputusan. Dilihat dari beban kerja, perempuan dapat melimpahkan pekerjaan domestiknya kepada orang lain (baik yang di bayar maupun tidak di bayar), jika perempuan dapat memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarganya.

---

This thesis was an analysis toward tradeswoman at 16 Ilir market in Palembang Municipality. The main subject in this research ranged over four items to be analyzed i.e. first, factors which caused woman in the farmland decide to be a tradeswoman; second, the char4cteristics of their entrepreneurship; third, their strategy to maintain and develop the existing business; fourth, impact of entrepreneurship toward their family, extended family and society.

Findings of the research can be conclude as follows: 1) marginalization in the agricultural sector, which is related with pressure on patriarch system and gender bias, was a triggering factor for woman in the farmland to switch their profession 2) income level (the sizeable or scantiness of income) proved to be highly related with their decision-making process 3) successful tradeswoman tend to dump all their workload (domestic duties) to housekeeper (paid or unpaid) if tradeswoman can provide contribution in their family."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perlindungan kesehatan reproduksi perempuan pekerja dalam kebijakan pengusaha. Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah kebijakan pengusaha, dunia industri yang kapitalis dan patriarkis, dan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus peremuan pengusaha garmen industri kecil menengah di Jakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai pengusaha tidak menganggap penting perlindungan kesehatan reproduksi karena kentalnya pengaruh sistem kapitalis dan patriarki di dunia industri. Akibatnya kesehatan reproduksi terabaikan dan perempuan pekerja tereksploitasi. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh feminis marxis-sosialis yang mengatakan bahwa sistem kapitalis membentuk dominasi antar kelas. Perempuan pengusaha sebagai suatu kelas tersendiri mendominasi perempuan pekerja sebagai kelas yang lain. Dengan demikian, perempuan tidak akan memperoleh kesempatan yang sama, jika masih hidup di masyarakat yang berkelas. Perempuan akan tetap terekploitasi oleh siapa pun yang menguasai kapital.Perbedaan antar kelas perlu dipersempit dengan menggugah kepekaan gender pengusaha. Kepekaan gender akan membuat pengusaha lebih berempati kepada perempuan pekerjanya, sehingga mereka mau memperhatikan kepentingan pekerjanya.

---

The Protection of Women Worker's Reproductive Health under Entrepreneur Policy: A Case Study at Two Female-Headed Small-Medium Garment Industry in Jakarta This research aims to investigate whether or not women worker's reproductive health protected by entreupener's policy. Frame of thought referred in this research includes entrepreneur's policy, capitalism and patriarchy nature of industry world, reproductive right and health protection Using qualitative method with women's perspective approach, data gathered through in-depth interviews and observation. This research was conducted at two small-medium garment industries with two women entrepreneurs as key informants and four women workers with the enterprise as supporting informants.Research result indicates that woman, as entrepreneur is unlikely to have a particular policy to protect women's reproductive health due to pervasive capitalistic and patriarchal nature of the world of industry. This is in line with Marx-socialist feminism' thesis that capitalism produces class domination. In this case, women entrepreneurs of upper class dominate women's workers of lower class. Women thus will not be granted the same opportunities as long as they live in a society divided by class. Women will remain to be exploited by whoever holds capital.In conclusion, entrepreneur's gender sensitivity should be sharpened so as to take side on women worker's best interest."

"Kondisi buruh perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan dipilih sebagai topik penelitian ini karena buruh perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja. Hal itu dapat dilihat dalam pemberian upah, yaitu buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Alasan memberi upah yang berbeda adalah jenis pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki lebih berat daripada jenis pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan. Selain mendapat perlakuan yang diskriminatif, buruh perempuan juga tereksploitasi. Misalnya, pada saat pergi ke tempat kerja mereka harus berdiri berdesakan di atas truk yang tanpa atap. Karena tidak diikutkan dalam program jamsostek ataupun program perlindungan kesehatan lainnya, buruh perempuan semakin tidak terlindung. Pada saat badan masih kuat dan sehat, tenaga mereka diperas demi kepentingan perusahaan perkebunan, tetapi pada saat sakit, perusahaan tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kesehatan. Alasan yang dikemukakan pihak perusahaan adalah status mereka hanya buruh harian lepas yang tidak berhak atas berbagai jaminan. Padahal, mereka mungkin diberi status buruh tetap asalkan ada kemauan dari perusahaan. Buruh perempuan juga berisiko mengalami pelecehan seksual karena posisi mereka yang tersubordinasi. Namun, mereka yang mengalaminya memilih diam dan menerima keadaan itu karena tidak ada pilihan lain. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak menuntut ataupun memprotes perusahaan perkebunan. Selain di lingkungan kerja, buruh perempuan juga mengalami eksploitasi di rumah tangganya sendiri karena mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mendapat beban ganda, mereka juga harus menyiasati kekuasaan suami, misalnya membereskan urusan rumah tangga sebelum suami bangun di pagi hari. Semua itu memperlihatkan bahwa kepedulian buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga malah membuatnya tereksploitasi. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui survei dan penelitian kualitatif."

"Penelitian ini mengungkapkan dampak dari partisipasi wanita di sektor industri plywood di daerah pedesaan terhadap status dan peranan mereka dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Partisipasi wanita di sektor industri plywood yang dipelajari adalah pada bagian produksi sebagai karyawan non-staf. Hasil studi ini menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi wanita di sektor publik telah membawa perubahan terhadap posisi tukar dari wanita pekerja tersebut dalam kehidupan rumah tangga, berumah tangga, dan 'keluarga. Perubahan tersebut misalnya antara lain menyangkut kebebasan dalam memilih calon suami. Bagi wanita pekerja pilihan calon suami lebih banyak didasarkan atas pilihan sendiri. Kebanyakan diantara mereka menikah dengan sesama teman sekerja. Perubahan lainnya ialah mengenai partisipasi suami dalam urusan rumah tangga. Ada kecenderungan bahwa urusan rumah tangga bukan lagi tugas wanita semata akan tetapi campur tangan pria dalam urusan rumah tangga sudah merupakan suatu hal yang dianggap wajar. Pendidikan dan pengasuhan anak dilaksanakan oleh orang tua/mertua, dan hal ini dapat dipakai sebagai suatu indikasi pentingnya dan semakin utuhnya peran keluarga luas dalam rumah tangga batih. Studi ini juga menunjukkan bahwa partisipasi wanita sebagai pekerja industri plywood telah dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kontribusinya terhadap ekonomi keluarga membuka peluang lebih besar bagi wanita dalam pengaturan keuangan rumah tangga, dan pengambilan keputusan lainnya."

"Dengan dimasukkannya permasalahan peningkatan peranan perempuan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, jelas bahwa sesungguhnya perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Perlu digarisbawahi bahwa perempuan bukan hanya memiliki hak yang sama dalam pembangunan, tetapi juga kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan dan menikmati pembangunan. Dalam kenyataannya, meskipun iklim yang dikembangkan pemerintah memberikan banyak peluang sekaligus kewajiban pada perempuan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, faktor-faktor kultural dan pandangan sebagian kelompok masyarakat tertentu masih menghambat pengembangan perempuan tersebut. Faktor penghambat tersebut mencakup faktor yang berasal dari luar, maupun dari dalam, seperti 'konsep diri' dan persepsi perempuan itu sendiri terhadap peran dan kedudukannya. Dilandasi permasalahan dan situasi-kondisi seperti di atas, akan sangat bermanfaat bila dapat diperoleh gambaran dari perempuan sendiri, khususnya perempuan muda (yang tentunya masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan dirinya) mengenai aspirasi, harapan-harapan, dan gambaran masa depan yang dicita-citakannya, bagaimana ia melihat dan mengolah aspirasi tersebut dalam keterkaitan dan saling pengaruhnya dengan berbagai aspek kehidupannya, serta bagaimana ia kemudian menampilkan dirinya. Melalui penelitian mengenai hal tersebut, akan dipahami secara lebih mendalam hal-hal berkaitan dengan aspirasi perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhinya (peluang dan kendala), serta bagaimana perempuan mengambil keputusan dan mengaktualisasikan aspirasinya. Penelitian ini mengambil subyek perempuan muda (usia 25-35 tahun) yang bekerja penuh di suatu instansi formal, dengan posisi staf pelaksana atau lebih tinggi, dengan kemungkinan pengembangan posisi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengambilan data wawancara mendalam. Walau penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk mengungkap data dari dasar, dan tidak dimaksudkan untuk meninjau atau menguji teori/hipotesis tertentu, sebagai landasan berpikir peneliti mencoba mengutip pandangan psikologi humanistik tentang manusia (Maslow dan Allport, 1961) peranan sosialisasi terhadap kepribadian dan aspirasi perempuan (Bern, 1967), kepribadian perempuan yang relasional (Miller; 1976, 1984 dan Surrey, 1984). Berikut ini dikemukakan integrasi dari kerangka teori yang digunakan, yang sekaligus merupakan kerangka kerja penelitian mengenai aspirasi perempuan."

"Permasalahan pokok penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana keikutsertaan wanita dalam industri kerajinan batu aji. Kedua, bagaimana pembagian kerja antara pria dan wanita dalam rumah tangga dan pada pengolahan batu aji yang menyebabkan perubahan nilai gender tradisional. Ketiga, bagaimana perubahan peran wanita dalam industri kerajinan dapat menjelaskan kemandirian wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif wanita, khususnya studi kasus wanita pengrajin batu aji di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 34 orang responden. Kemudian, tujuh di antaranya dipilih untuk wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan juga pengamatan dan pengumpulan data sekunder dari dokumen yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Kantor Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita pengrajin batu aji hanya lulusan SD. Sebagian kecil lulusan SLTP dan SLTA. Yang terakhir ini bukan penduduk asli Kelurahan Keraton, namun merupakan pengrajin batu aji terbaik. Mengenai komposisi keluarga, kebanyakan berbentuk keluarga batih. Keikutsertaan wanita dalam industri batu aji disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ingin dan memutuskan sendiri untuk menjadi pengrajin batu aji. Kedua, mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari orang tua karena usaha itu turun-temurun. Ketiga, mereka menikah dengan pengrajin batu aji lalu mengikuti langkah suami. Keempat, mereka diajak suami yang berasal dari keluarga pengrajin batu aji untuk pindah ke Kelurahan Keraton dan menjadi pengrajin batu aji. Kelima, adanya inisiatif wanita itu sendiri untuk mengajak suaminya menjadi pengrajin batu aji. Keterlibatan wanita dalam industri kerajinan batu aji tidak mengubah pembagian kerja antara pria dan wanita di sektor rumah tangga: pada umumnya hanya wanita yang mengerjakan tugas reproduktif. Sebaliknya, pada sektor industri kerajinan, wanita dan pria sama-sama terlibat. Dengan demikian, waktu yang dipergunakan untuk bekerja di rumah tangga dan industri kerajinan lebih banyak wanita dibanding pria. Meskipun demikian, peran mereka di sektor publik mempengaruhi kemandirian mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik.

---

The independence of Agate Craftswomen (Case Study in Keraton Village, Banjar Regency, South Kalimantan Province).This research discusses about three main topics. First, how women participation in agate handicraft industry. Second, how job allotment between men and women in the family and in the agate fabrication which can cause a change in traditional gender value. Third, how the change of women role in the handicraft industry can describe on women independence.

This research applies women perspective qualitative method, especially in the case study on agate craftswomen in Keraton Village of Banjar Regency. Data collection was carried out through structured interview on thirty four respondents. Subsequently, of thirty four respondents, seven were selected to carry out a more detailed interview. In addition, it was also performed an observation and secondary data collection based on the documents available at the Regional Office of Industry Department and Village Office.

The result of this research reveals that most of agate craftswomen graduate from elementary school. Some of them graduate from junior high school and senior high school. The latter are not the indigenous people of Keraton Village, but they belong to the best agate craftsmen. Regarding the family composition, most of them are nuclear families.

The women participation in the agate industry are motivated by some causes. First, they wish and decide by their own to become agate craftsmen. Second, they possess a competency obtained from their parents because the industry is hereditary in nature. Third, they follow the step taken by their husbands because they marry to agate craftsmen. Fourth, they are asked by their husbands who come from agate craftsmen families to move to Keraton Village and become agate craftsmen there.

The women involvement in agate handicraft industry does not change the job allotment between men and women in the family sector. Generally, the reproductive duties are only performed by women. On the contrary, in handicraft industry sector, both women and men are involved. Therefore, total time used by women for working in the family and in the industry is longer than men. Nevertheless, women's role in public sector can influence their independence, especially in decision making relating to the economy, community and politics."