Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Saat ini Dunia yang telah memasuki fase polarisasi politik yang terjadi di belahan dunia, negara-negara di dunia harus mampu memilih rekan sekutu yang tepat untuk keberlangsungan pemerintahan. Mesir melalui proyek BRI yang ditawarkan China menggunakan pendekatan softpower dan kesamaan ambisi kedua pemimpin membentuj kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui metode kualitatif dan interview mendalam kepada narasumber, penelitian ini memperoleh hasil bahwa. China melalui BRI telah memperluas jangkauan perdagangan dan mengurangi pengaruh Amerika di kawasan MENA serta pembuka gerbang rute perdagangan laut terbesar di dunia melintasi benua Eropa, Afrika dan Asia melalui Terusan Suez. Pertumbuhan ekonomi Mesir dalam keadaan yang baik dan positif, lapangan pekerjaan yang meningkat setiap adanya perusahaan baru yang masuk dan proyek Ibukota baru, kota administrasi eksklusif dan tower tertinggi di Afrika yang dibangun oleh China hingga mendukung Egypt Vision 2030. China dengan proyek BRI yang ditawarkan di Mesir dianggap sebagai sebuah keuntungan daripada jebakan hutang sebab menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih mendorong kerja sama dan kepercayaan investasi lebih lanjut daripada melakukan hard deterrance seperti yang dilakukan Amerika dahulu.

---

The world now has entered a phase of the political polarization that occurs in parts of the world, all countries in the world must be able to choose the right allies for the continuity of nation. Egypt through the BRI project offered by China using a softpower approach and the common vision of the two ambitious leaders to establish mutual beneficial cooperation. Through qualitative methods and in-dept interviews with truthable informan, this research obtained the results that. China through the BRI has expanded its trade reach and reducing America influence in the MENA region as well as opening the gateway of the world's largest sea trade routes across the European, African and Asian continents through the Suez Canal. Egypt's economic growth is in a good and positive state, jobs are increasing with the introduction of new companies and projects New capital, exclusive administrative cities and the tallest towers in Africa will be built by China to support Egypt Vision 2030. China with the BRI project offered in Egypt is considered an advantage rather than a debt trap because it creates a foreign policy that encourages further cooperation and investment confidence than doing hard deterrance like America used to do."

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"China is said to be the winner of globalization; to some extent, its true. Chinas economy has been rapidly striding forward in the past three decades after the launching of reform and openning up policy. As a result, Chinas comprehensive national strength has been greatly enhanced. Generally speaking, Chinas rise is welcomed in the international society, however, some cautious comments and debates in the meantime, have also been put forward. This is of course somewhat logic. As a nation phsically so big of 1.3 billion population, with so many uncertainties and flexibilities, its great changes naturally would attract curiosities and interests, and even worries from the international society."

"Artikel ini membahas perkembangan Impian Cina (Zhongguomeng) dan Impian Asia (Yazhoumeng) sebagai sebuah landasan dari lahirnya gagasan Inisiatif Sabuk dan Jalan (One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI)). Artikel ini berfokus pada peran gagasan Zhongguomeng dan Yazhoumeng terhadap BRI, yang diiniasi oleh Xi Jinping. BRI dicanangkan Xi Jinping pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi Beijing dan memacu pertumbuhan ekonomi negara tetangga Cina melalui pembangunan infrastruktur. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan historis, penelitian ini memaparkan asal usul Zhongguomeng, dasar kelahiran Yazhoumeng, perkembangan BRI hingga saat ini, serta menganalisis keterkaitan antara Zhongguomeng, Yazhoumeng, dan BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI adalah sebuah alat untuk mewujudkan dan melanjutkan Zhongguomeng yang ingin mencapai Yazhoumeng. Sementara itu, Zhongguomeng adalah dasar untuk mencapai Kebangkitan Besar Bangsa Cina pada tahun 2021 dan 2049, dan Yazhoumeng adalah inisiatif konsep keamanan bersama yang dapat menyokong dan membantu negara tetangga Cina di kawasan Asia.

---

This article discusses the development of the Chinese Dream (Zhongguomeng) and Asian Dream (Yazhoumeng) as a groundwork of the One Belt One Road (OBOR) or Belt and Road Initiative (BRI). This article focuses on the role of Zhongguomeng and Yazhoumeng towards BRI, which was initiated by Xi Jinping. BRI was launched by Xi Jinping in 2013 to strengthen Beijings economy and spur economic growth in neighbouring China through infrastructure development. With a historical approach, the study presents the origin of Zhongguomeng and Yazhoumeng, the development of BRI to date, as well as analyzing the relationship between Zhongguomeng, Yazhoumeng, and BRI. The results of the study show that BRI is a tool for realizing and continuing Zhongguomeng to reach Yazhoumeng. Meanwhile, Zhongguomeng is the basis for achieving the Great Awakening of the Chinese Nation in 2021 and 2049, and Yazhoumeng is a joint security concept that supports and help Chinas neighbour countries in Asia."

"Penelitian ini menganalisis kesepakatan sinergi belt and road intiative (BRI) dan global maritime fulcrum (GMF) dalam agenda kerja sama menciptakan konetivitas & koridor ekonomi komprehensif regional tahun 2019. Melalui kerja sama ini, Indonesia percaya agenda proyek infrastruktur di wilayah koridor ekonomi akan memberikan kontribusi dalam mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Keputusan Indonesia bersepakat dengan Tiongkok untuk melakukan sinergi menimbulkan perdebatan, karena melihat hubungan antar keduanya yang tidak selalu stabil. Konflik bilateral di wilayah perairan yang masih terus terjadi, menjadi penanda bahwa Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Selain dari pada itu, situasi politik dan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah proses pendekatan dan promosi GMF memperlihatkan potensinya untuk menciptakan kerja sama dengan negara-negara lain. Tesis ini kemudian mempertanyakan “Mengapa pemerintah Indonesia akhirnya melakukan kesepakatan sinergi program Belt and Road Initiative dan Global Maritime Fulcrum dalam proyek prioritas Koridor Ekonomi Komprehensif Regional?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan teori hedging dalam menganalisis fenomena kesepakatan sinergi. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keputusan Indonesia melakukan kesepakatan singergi BRI dan GMF tahun 2019: 1. Ketidakpastian dinamika politik antara Amerika – Tiongkok; 2. Potensi resiko kerja sama; 3. Kekuatan Indonesia di kawasan dan kepentingan nasionalnya. Tesis ini menemukan bahwa Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi BRI dan GMF dalam agenda kerja sama dalam menciptakan koridor ekonomi komprehensif regional adalah sebagai strategi untuk menyesuaikan posisi pada tarikan kekuatan adidaya yang terus meningkat dan juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia dalam agenda politiknya baik domestik ataupun luar negeri.

---

This research analyzes the synergy agreement between the Belt and Road Initiative (BRI) and the Global Maritime Fulcrum (GMF) within the framework of regional cooperation aimed at establishing connectivity and a comprehensive economic corridor in 2019. Through this collaboration, Indonesia believes that infrastructure project initiatives in economic corridor regions will contribute to restoring Indonesia’s identity as a strong maritime nation. Indonesia’s decision to engage in a synergy agreement with China has sparked debate, given the historically unstable bilateral relations between the two countries. Ongoing maritime disputes serve as an indicator that Indonesia must exercise caution in its policymaking. Furthermore, the political dynamics and trade war between China and the United States, occurring alongside Indonesia’s efforts to promote the GMF, demonstrate the potential for fostering cooperation with other nations. This thesis seeks to answer the research question: "Why did the Indonesian government ultimately agree to the synergy between the Belt and Road Initiative and the Global Maritime Fulcrum in the priority project of the Comprehensive Regional Economic Corridor?" To address this question, this study employs the hedging theory to analyze the synergy agreement phenomenon. The author argues that several factors contributed to Indonesia’s decision to pursue the BRI-GMF synergy agreement in 2019: 1. The uncertainty in the political dynamics between the United States and China; 2. The potential risks of cooperation, and 3. Indonesia’s regional influence and national interests. This thesis concludes that Indonesia’s agreement to synergize the BRI and GMF within the framework of regional economic corridor cooperation serves as a strategic maneuver to adjust its position amid intensifying great-power rivalry. At the same time, this decision reflects Indonesia’s national interests in both domestic and foreign policy agendas."

"This edited volume aims at examining China's role in the field of international governance and the rule of law under the Belt and Road Initiative from a holistic manner. It seeks alternative analytical frameworks that not only take into account legal ideologies and legal ideals, but also local demand and socio-political circumstances, to explain and understand China's legal interactions with countries along the Road, so that more useful insights can be produced in predicting and analysing China's as well as other emerging Asian countries' legal future. Authors from Germany, Korea, Singapore, Mainland China, Taiwan and Hong Kong have contributed to this edited volume, which produces academic dialogues and conducts intellectual exchanges in specific sub-themes."

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok yang menandakan peresmian kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini digagas oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi insentif ekonomi (pendanaan, faktor produksi, tenaga kerja dan ahli, asistensi) guna mendukung pembangunan infrastruktur negara mitra dan memperkuat konektivitas di sepanjang jalur BRI (Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road). Kendati sokongan yang disediakan untuk merealisasikan agenda Global Maritim Fulcrum (GMF) Indonesia, terdapat berbagai risiko multisektoral yang mengikuti penerimaan BRI. Terlebih lagi, latar belakang persaingan geopolitis yang menjadi preseden kemunculan BRI semakin menambah daftar ancaman pada tingkat nasional, regional dan internasional. Keresahan tersebut menghadirkan pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; mengapa Indonesia tetap melakukan penerimaan Belt and Road Initiative Tiongkok? Dengan menggunakan kerangka analisis economic statecraft, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah negara untuk menerima economic statecraft, yakni; tingkat stateness Indonesia yang tinggi sehingga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai kepentingan eksekutif dan mengabaikan risiko dan/atau penolakan pada tingkat domestik; keterbatasan fiskal Indonesia dalam memenuhi ekspektasi pembangunan dalam negeri; keselarasan antara kepentingan pembangunan Indonesia dengan benefit yang dapat BRI sediakan; kekuatan Tiongkok sebagai emerging major power yang meningkatkan kredibilitas BRI; dan adanya ancaman geopolitis yang lebih besar apabila Indonesia menolak sebagai konsekuensi dari relasi asimetris antara Tiongkok-Indonesia.

---

In 2018, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese government which marked the inauguration of Indonesia-China cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). This initiative was initiated by the Chinese government to provide economic incentives (funding, production factors, labor and experts, assistance) to support partner countries' infrastructure development and strengthen connectivity along the BRI route (Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road). Despite the support provided to realize Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) agenda, there are multisectoral risks that follow BRI's acceptance. Moreover, the background of geopolitical rivalry that precedes the emergence of the BRI further adds to the list of threats at the national, regional and international levels. This unrest presents the question raised in this thesis; why does Indonesia continue to accept China's Belt and Road Initiative? By using the economic statecraft analysis framework, the author finds that there are several factors that encourage a country to accept economic statecraft, namely; Indonesia's high level of stateness so that it is able to formulate policies that suit executive interests and ignore risks and/or rejection at the domestic level; Indonesia's fiscal limitations in meeting domestic development expectations; alignment between Indonesia's development interests and the benefits that BRI can provide; China's strength as an emerging major power that increases the credibility of BRI; and the existence of a greater geopolitical threat if Indonesia refuses as a consequence of asymmetrical relations between China-Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."