Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makin meningkatnya pemasukan dan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sangat mengganggu pergerakan perekonomiaan dan berpontesi adanya kebocoran pajak dari sektor alat dan perangkat telekomunikasi. Hal ini membutuhkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian baik di pintu masuk impor di hulu maupun yang telah beredar di masyarakat di hilir. Belum adanya sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang baku dan terintegrasi antar Kementerian/Lembaga membuat belum efektifnya fungsi pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi khususnya pada alat dan perangkat perangkat telekomunikasi kelompok Customer Premises Equipment CPE, banyak ditemukenali beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dipasaran. Terkait hal tersebut, Tesis ini dalam rangka menyusun suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga terkait. Metode yang digunakan dalam menyusun sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi ini adalah dengan metode Gap Analysis dan Indepth Interview berupa penentuan kesenjangan antara sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi saat ini dan yang diharapkan kedepannya. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui wawancara dengan narasumber terkait diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang optimal.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal terutama telepon selular, yang berdasarkan data Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF mencapai 20 dari total penjualan telepon selular di Indonesia.

---

The increasing revenue and circulation of telecommunication equipment and devices in Indonesia from year to year is very disturbing the economic movement and contribute to the leakage of taxes from the telecommunications equipment and devices sector. This requires the role of government and relevant stakeholders to intensively monitor and control both at the entrance of imports upstream and those already circulated in the community downstream.

The absence of a system of supervision and control of standard and integrated telecommunication equipment and devices between Ministries Institutions has not yet been effective in monitoring telecommunication equipment and devices especially in telecommunication equipment and appliance group of Customer Premises Equipment CPE, widely known as illegal telecommunication equipment and equipment in the market.

Related to this matter, this Thesis in order to arrange a system of supervision and control of telecommunication equipments and devices more effective and efficient by integrating stakeholders of related Ministries Institutions.

The method used in preparing the system of supervision and control of telecommunication equipment and devices is by Gap Analysis and Indepth Interview method of determining the gap between monitoring system and control of telecommunication equipment and devices at this time and the expected future. Data obtained from various sources and through interviews with relevant sources are processed and analyzed to obtain a system of supervision and control of optimal telecommunication equipment and devices.

The purpose of this study is to evaluate and develop recommendations for quality improvement of Monitoring and Controlling System of Telecommunication Equipment and Devices that are effective and efficient so as to reduce the circulation of illegal telecommunication equipment and devices, especially mobile phones, based on Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF data reaching 20 of total cellular phone sales in Indonesia."

"Kemajuan industri ICT di Indonesia lebih berperan menjadi pendorong ekonomi konsumsi daripada ekonomi produksi, Perangkat ICT buatan Indonesia hanya mengisi pasar sebesar 0.8%. Melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pemerintah berharap akan menggiatkan usaha lokal dan membentuk ekosistem industri manufaktur baru, yang diharapkan menjadi cikal bakal bangkitnya kembali industri nasional. Namun Sistem perhitungan TKDN yang ada belum memperhitungkan komponen brainware dan inovasi dengan prosentase yang proporsional sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan industri dan menumbuhkan ekosistem seperti yang dicitakan pada tujuan kebijakan. Melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Gap Analysis untuk mengevaluasi regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diketahui bahwa kebijakan yang ada perlu diperbaiki kinerjanya dengan menambahkan unsur brainware dan melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi rumusan TKDN perangkat telekomunikasi dengan formula baru ditambahkan komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembobotan software sehingga mampu memberikan prosentase brainware yang proporsional.

---

The ICT industry's progress in Indonesia tend to drive economic consumption than production, Indonesia-made ICT device simply fill market share only 0.8%. The Indonesian government hopes that the regulation of Domestic Content Level will encourage local businesses and will establish new manufacturing ecosystem, which is expected to be the forerunner of the revival of the national industry.

However, the existing regulation of Domestic Content Level has not considered brainware aspect and innovation in a proportional percentage, then induce lower growth of industrial and the ecosystem support.

Indepth interview and Gap Analysis method is used to evaluate government regulation of Domestic Content Level, and known that the existing policy needs to be improved by adding an element of brain-ware and monitoring policy implementation.

Recommendations formulation of TKDN for telecommunications equipment added component of Intellectual Property Rights (IPR) and the weighting software, so as to provide a proportionate percentage of brainware factor."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"Ditjen SDPPI sebagai pengelola dan pengatur spektrum frekuensi radio harus dapat mempertahankan kinerja layanannya dalam menetapkan frekuensi radio untuk microwave link yang permohonannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur kepuasan pengguna layanan atau kinerja layanannya. Menggunakan KepMenPan No: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan instansi pemerintah ada 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel dilakukan untuk menilai kepuasan pemohon izin serta 11 unsur pelayanan ditambahkan dalam penilaian berdasarkan dari perbaikan proses perizinan, perkembangan teknologi informasi dan rekomendasi pengawasan eksternal dengan menggunakan metode survey, gap analysis dan in-dept interview. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai IKM sama dengan 77,37 mutu pelayanannya mempunyai nilai B atau berarti kinerja unit pelayanan baik. Empat sektor rekomendasi yang dapat dilakukan Ditjen SDPPI untuk peningkatan kinerja layanannya, yaitu sektor sumber daya manusia, sektor sistem yang diberikan oleh pemberi layanan baik infrastruktur maupun aplikasi, sektor prosedur, aturan dan kebijakan serta informasi, pengaduan dan penganan masalah.

---

Ditjen SDPPI as an organizer and regulator of radio spectrum frequency for microwave link must be able to maintain the performance of its services in assign a radio frequency to microwave links that petition is increasing from year to year. It is necessary for an evaluation to measure user satisfaction or performance of services. Using KepMenPan No: KEP/25/M.PAN/2/2004 about general guidance of customers satisfaction index (IKM) to government service unit, there are 14 elements that are relevant, valid and reliable performed to assess the satisfaction of the applicant as well as 11 service elements added in based assessment of the licensing process improvement, information technology developments and recommendations of external oversight by using a survey, gap analysis and in-depth interviews methods.

From the calculations, IKM (customer satification index) is 77,37 and the grade is B (good). That grade means government services works good. Four sectors recommendation to do Ditjen SDPPI for performance improvement services, they are the human resources sector, the system of services providers in infrastucture and application, procedures, rules and policies sector, and informative, complaint and problem handling sector."

"Direktorat Operasi Sumber Daya - Ditjen SDPPI telah meluncurkan spectraweb maritim, yakni aplikasi pelayanan bagi masyarakat untuk melakukan proses perizinan izin stasiun radio/ISR dinas maritim secara elektronik e-licensing . Masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan aplikasi ini mengakibatkan menumpuknya berkas permohonan yang masuk melalui loket pusat pelayanan terpadu yang berdampak pada penerbitan ISR lebih dari 7 tujuh hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kinerja perizinan ISR dinas maritim. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah gap analysis dan Kano Model. Dari hasil evaluasi gap analysis, Direktorat Operasi Sumber Daya harus menerapkan perizinan e-licensing ISR dinas maritim secara penuh dengan persyaratan perizinan yang lebih sederhana dan tidak menerima permohonan melalui loket pusat pelayanan terpadu. Hasil analisis Kano Model spectraweb maritim menunjukkan data entry yang aman merupakan keharusan dan jika atribut entry data lebih cepat, tipe dan kelas kapal pencarian dan pemilihan perangkat radio yang lebih mudah dipahami, serta download ISR dapat berfungsi dengan baik maka kepuasan masyarakat dan jumlah pengguna spectraweb maritim akan semakin meningkat.

---

Directorate of Spectrum Licensing Directorate General of Resources Management and Equipment Standard of Posts and Information Technology DG SDPPI has launched a web based application called Spectraweb aiming to facilitate their clients obtaining maritime license online from the comfort of their own home as their commitment to improve radio spectrum frequency licensing process. Unfortunately, at present there are a lack of knowledge on this new e licensing process amongst their clients, thus the old way of manual applications submission via postal service or office counters are still the most popular method. This condition caused applications processed more slowly, even exceeds its standard processing time.

This research aims at establishing recommendation to improve the performance of maritime e licensing. The method used in this research is Gap Analysis and Kano Model. This research conclude that Directorate of Spectrum Licensing, must enforce a full e licensing system to all their clients with simpler requirements and cease all manual applications submissions.

The results of analysis based on Kano Model indicates a secured data entry process is necessary. Furthermore, an e licensing process with faster data entry, more simple type and class vessel searching process and more reliable license downloading system are needed to increase their clients rsquo satisfaction which later gain more interest from their clients to take benefit from maritime e licensing system."

"Ketersediaan sumber daya air bersih saat ini sudah mencapai batas kritis dimana sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna yang ada. Selain itu tidak terkendalinya penggunaan air dan tidak maksimalnya manajemen penggunaan air yang dilakukan tiap individu semakin memperparah kondisi ketersediaan air bersih tersebut. Penelitian ini mengembangkan penelitian lain yang sudah dilakukan mengenai pengukuran dan pemantauan penggunaan air pada rumah. Selain itu penelitian ini juga menganalisis sistem pemantauan dan pengendalian penggunaan air dengan Arduino Uno dan Perangkat Android yang di implementasikan pada gedung atau rumah. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan sistem utuh yang digunakan untuk memantau jumlah penggunaan air dan ketinggian air pada bak penampungan. Selain itu sistem ini juga dapat mengendalikan menggunaan air yang berlebih. Jumlah penggunaan air dan ketinggian air dapat dipantau oleh pengguna melalui aplikasi berbasis Andoid. Performa sensor water flow YF-S201 dalam mengukur debit air memiliki nilai RMSE (Root Mean Square Error) sebesar 42,09 mL dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 97,13%. Begitu juga dengan sensor ultrasonik HC-SR04 memiliki performa akurasi sebesar 98,95% dengan nilai RMSE 0,24 cm dalam mengukur ketinggian air. Dalam proses pengiriman data rata-rata waktu pengiriman sebesar 900 ± 1~2 detik dibanding waktu rentang pengiriman model yaitu 900 detik. Konsistensi sistem pengendalian penggunaan air berhasil berjalan 100% dari model yang dirancang. Hasil penilaian responden terhadap aplikasi pemantauan penggunaan air terhadap usability aplikasi memiliki total nilai kepuasan sebesar 84,75 dari 100.

---

The availability of water nowadays has been on critical limit where is water resource that available can not provide for every user. This research is develope and analyze water usage monitoring and controlling system using Arduino Uno and Android Device which is implemented on the building and home.

System that developed is a complete system which is used for monitoring water usage and water level on the tank. Moreover, this system can controlling excessive water usage. User can monitor values of water usage and water level using Android Application.

Performance of water flow sensor YF-S201 has RMSE value of 42,09 mL with average of accuracy level 97,13% on processing water flow. As well as ultrasonic sensor HC-SR04 has performance of accuracy 98,95% with the RMSE value 0,24 cm on processing water level. Compared with designed sending data time 900 second, average time of system sending data is 900 ± 1~2 second.

Water usage control system consistence work 100% based on the model that created. The result of respondents assessment concerning to the usability of monitoring application has total amount of satisfaction 84,75 of 100."

"Penerapan Sistem Jaminan Mutu merupakan salah satu upaya organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan Upaya Manajemen Mutu. Sistem Jaminan Mutu berfokus kepada pemastian mutu produk sehingga dapat menciptakan kepuasan terhadap konsumen atau pelanggan. PT. TPI merupakan pemasok bagi Perusahaan Otomotif Multinasional, maka dari itu PT. TPI wajib menerapkan menerapkan Sistem Jaminan Mutu demi menciptakan kepuasan dan memenuhi persyaratan pelanggan. Sistem manajemen mutu pada PT. TPI sudah berjalan, akan tetapi hanya terfokus pada kegiatan quality control dan belum mencangkup ke penjaminan kualitas penerimaan dari pemasok, penjaminan kualitas proses, penjaminan kualitas pengiriman, dan penjaminan penerimaan terhadap pelanggan. Tujuan dari penelitian ini merancang sistem jaminan mutu pada PT. TPI yang dapat memastikan setiap pelaksanaan kegiatan dan semua jenis pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang akan dibuat, diterima dan akan dikirim oleh PT. TPI memiliki jamitan kualitas yang memadai untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi lapangan di PT. TPI. Analisis dinilai berdasarkan Analisis Kesenjangan dengan membandingkan keadaan di PT. TPI dengan setiap klausul dalam Persyaratan Sistem Jaminan Mutu Pelanggan. Setelah kesenjangan di perusahaan tersebut diketahui, maka dapat digunakan untuk menentukan langkah perbaikan segala aktivitas penjaminan mutu yang belum dilakukan. Dari hasil nilai rata-rata yaitu sebesar 18,48 maka dapat disimpulkan hampir semua aktivitas Sistem Jaminan mutu dijalankan dan didokumentasikan hampir secara keseluruhan memenuhi persyaratan namun ada kelalaian dan terdapat hal yang tidak konsisten dalam kendali hariannya.

---

The Implementation of Quality Assurance System is a step for organization or company in improving their Quality Management System. The Quality Assurance System itself focuses on ensuring the product quality so it can create customer satisfaction. PT. TPI is a supplier for Multinational Automotive Company, therefore PT. TPI must apply Quality Assurance System to create satisfaction and fulfill customer requirement. Quality management system at PT. TPI is already running, but only focuses on quality control activities and has not covered the quality assurance of suppliers, quality assurance, delivery assurance and customer acceptance guarantee.

The purpose of this study to design a quality assurance system at PT. TPI that can ensure every implementation of activities and all types of work that aims to produce products to be created, received and will be sent by PT. TPI has adequate quality assurance to meet all the terms and requirements that have been set.

This research is qualitative through data collection using interview and field observation at PT. TPI. The analysis is assessed based on Gap Analysis by comparing the situation in PT. TPI with each clause in the Customer Quality Assurance System Requirements. Once the gap in the company is known, it can be used to determine the steps to improve any quality assurance activities that have not been done.

From the result of the average value that is equal to 18,48 it can be concluded almost all activity of Quality assurance system executed and documented almost totally fulfill requirement but there is negligence and there is inconsistent in its daily control. "

"Proyek EPC umumnya dilaksanakan pada pekerjaan kompleks dengan unsur uncertainty yang tinggi. Proses Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan proyek sangat diperlukan oleh fungsi manajemen namun terkadang hal ini kurang diperhatikan dan dianggap sepele sehingga mengakibatkan terlambatnya suatu proyek serta juga mengakibatkan terjadinya penambahan biaya proyek. Padapenelitian ini dilakukan evaluasi serta pemetaan resiko tehadap system pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan proyek EPC Onshore Brownfild ditinjau darisisi pemiliki proyek dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian lingkup memiliki peran yang sangat dominan dalam pengawasan dan pengendalian proyek EPC Onshore brownfield. Integrated Control Change merupakan salah satu tindakan preventive untuk memantau perubahan lingkup kerja yang di pilih dalam rangka meningkatkankinerja biaya proyek EPC Onshore Brownfield.

---

EPC projects are generally carried out on a complex job with a high element of uncertainty. Process Monitoring and controlling of a project is required by the management function but sometimes this activity considered insignificant, resulting delays in project and further impacted to project cost overun. This study intended to evaluate and map the risks of failure in project monitoring and controlling system using Structural Equation Modeling (SEM). The research resulted that the scope control has the significant role in monitoring and controlling EPC Onshore Brownfield. Integrated control change is one of the preventive response for monitoring and controlling process in onshore brownfild facilities."

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"ABSTRAKTeknologi digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini juga dipengaruhi atas konvergensinya layanan penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Seiring dengan konvergensinya layanan TIK maka jumlah penggunaan perangkat telekomunikasi yang berupa terminal bagi pengguna akan semakin meningkat seperti contohnya smartphone. Seperti halnya negara lain, Indonesia menerapkan type approval untuk perangkat telekomunikasi. Kecenderungan type approval diperkirakan juga akan semakin meningkat mengingat tren Internet of Things IoT . Pengujian merupakan tahapan paling lama dalam proses sertifikasi yaitu selama 17 hari dari 23 hari waktu proses sertifikasi perangakat telekomunikasi. Untuk mempercepat proses sertifikasi dan simplifikasi regulasi maka dikeluarkan kebijakan sertifikasi dengan cara Deklarasi Kesesuaian Declaration of Conformity untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Pemerintah fokus terhadap tiga jenis perangkat tersebut karena secara market share ketiga produk tersebut paling banyak digunakan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap mempercepat alternatif sertifikasi akan tetapi lebih menguntungkan merek asing dibandingkan merek lokal dalam hal kesiapan laboratorium uji.Pada tesis ini, kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomuniksi akan dievaluasi. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis RIA dan menghasilkan usulan solusi alternatif berupa pengkategorian perangkat telekomunikasi menjadi dua kategori yang terdiri dari Kategori 1 untuk perangkat menggunakan teknologi baru dan perangkat yang risiko tinggi apabila tidak sesuai seperti aspek keamanan, kesehatan dan dampak lingkungan dimana untuk Kategori 1 akan menerapkan skema Sertifikasi sementara Kategori 2 untuk kategori perangkat risiko rendah dan produk yang telah mature dimana untuk Kategori 2 akan diterapkan skema Supplier Declaration of Conformity SDoC .

---

ABSTRACTDigital Technology or Information and Communication Technology ICT has been progressing very rapidly. Current technological developments also affected on service convergence of broadcasting, telecommunications and informatics. As the convergence of ICT services, the number of telecommunications devices like customer premises equioment will be increased for example a smartphone. Like other countries, Indonesia applying for type approval for telecommunications equipment. The tendency of type approval expected to increase given the trend of the Internet of Things IoT . Testing is the longest stage of the certification process which is 17 days of the 23 day of telecommunication equipment certification time. To accelerate the certification process and simplification of regulation, certification policy is issued by Declaration of Conformity for mobile phone, handheld computer and tablet computer. The government focus on three types of these devices because the market share of these three products is the most widely used. The policy is considered to accelerate certification alternatives but more favorable to foreign brands than local brands in terms of test lab readiness.In this thesis, the certification policy of telecommunication equipment will be evaluated. The method used is Regulatory Impact Analysis RIA and developed the Alternative Solution the form of categorization of telecommunication equipment into two categories consisting of Category 1 for devices using new technologies and devices that are high risk if not appropriate such as aspects of safety, health and environmental impacts where Category 1 will apply the Certification Scheme and Category 2 for low risk device and mature products which for Category 2 will apply the Supplier Declaration of Conformity SDoC scheme."