Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, materi muatan yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam hal pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan anggaran tahun lalu adalah dengan membentuk undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran baru dengan memperpanjang masa laku undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjalankan anggaran tahun lalu merupakan kewenangan pemerintah dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun batasan pengeluaran tidak melebihi anggaran tahun sebelumnya. Penelitian kemudian menemukan bahwa sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur mekanisme berikut materi muatan undang-undang dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun lalu. Kata kunci: Penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, anggaran tahun lalu.

---

ABSTRACTThis research focused on the implementation of reversion budget caused by the House of Representative 39 s rejection of the proposed budget submitted by the executive. This research would focus on two main issues. First, the mechanism of reversion budget. Second, the material content adjustment that should be arranged in that circumstances. This researched used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the mechanism the government and the House of Representatives do in implementing reversion budget is, first, to formulate a law of the State Revenue and Expenditure Budget new fiscal year by extending the period of the previous Budget Law. The study also stated that the content material include budget ceiling in the Law of the State Revenue and Expenditure Budget in order to run the budget prior year is authority of the government with the limitation that the expenditure does not exceed the prior year 39 s budget. The research then found that until now there are no rules that clearly regulate the mechanism to implement the reversion budget. "

"Skripsi ini membahas mengenai legitimasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai fungsi Anggaran yang dimiliki oleh DPR yang sampai pada satuan empat atau rincian jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga yang rentan disalahgunakan oleh anggota DPR dan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun golongan, juga termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persetujuan yang diberikan oleh DPR terhadap APBN seperti yang disebut sebelumnya sangat rentan untuk diselewengkan khususnya dalam menentukan suatu proyek atau pengadaan barang. Untuk itu dapat dicarikan solusi untuk mencegah hal tersebut berlanjut antara lain dalam pemberian persetujuan yang dilakukan oleh DPR terhadap anggaran dari satuan empat seperti yang disebut di atas dikurangi menjadi hanya sampai pada jumlah dan jenis saja hal tersebut juga agar DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN tersebut dengan baik.

---

This paper discusses about the legitimacy of the approval of the House of Representatives of the State Budget as a function of the Budget held by the House are up to four units or details of the number, type, specifications, and prices are vulnerable to abuse by members of the House and is often used to gain advantage for personal and group, also includes supervising the implementation of state budget approved jointly by the Parliament and Government.This study is the juridical-normative research, where data collection tool used was obtained through a literature study. The results showed that the approval given by the Parliament against the budget as it was called previously highly vulnerable to distorted, especially in determining a project or procurement. It can be a solution found to prevent this behavior continues among others in approval by the Parliament against the budget of the four units as mentioned above is reduced to only arrive at the number and type of course it is also so that Parliament can supervise the implementation of the State Budget well."

"Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum dan perundang-undangan, bentuk hasil penelitian bersifat preskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan kewenangan formal yang dimiliki DPD dengan DPR tidak sesuai dengan teori bikameralisme dan konsep fungsi pengawasan parlemen. Secara teori bikameralisme dan konsep fungsi pengawasan parlemen, DPD yang memiliki legitimasi tinggi seharusnya memiliki kedudukan dan kewenangan pengawasan atas APBN setara dengan DPR baik secara ex ante maupun ex post. Berdasarkan perbandingan hukum yang dilakukan dengan enam negara, menempatkan kamar kedua baik secara pengawasan ex ante mapun ex post ikut terlibat dalam pengawasan APBN. Kedepan, DPR dan DPD seharusnya mempunyai kedudukan, kewenangan, serta hubungan yang setara. Langkah penguatan yang dapat ditempuh, melakukan perubahan Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 atau yang lebih praktis adalah dengan membentuk tata tertib hubungan kerja antara DPR dan DPD terkait pengawasan atas APBN yang memungkinkan DPD dapat terlibat dengan baik.

---

Article 22D paragraphs (2) and (3) and Article 23 paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia place the construction of the relationship between the DPR and the DPD regarding Supervision of the APBN as unequal. The authority of the DPD given is very weak, placing the DPD only as a supporting system for the DPR in Parliament. This research uses a comparative study approach of law and legislation, the form of research results is prescriptive-analytical. The results of the study found that formal authority the DPD has with the DPR are not in accordance with the theory of bicameralism and the concept of the parliamentary oversight function. In theory, bicameralism and the concept of parliamentary oversight function, a DPD that has high legitimacy should have the position and authority to supervise the APBN on a par with the DPR, both ex ante and ex post. Based on legal comparisons conducted with six countries, placing the second chamber both in ex ante and ex post supervision is involved in APBN supervision. In the future, the DPR and DPD should have equal position, authority and relationship. Strengthening steps that can be taken, amending Article 22D paragraphs (2) and (3) as well as Article 23 paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or more practically is to form an orderly working relationship between the DPR and DPD regarding supervision over APBN which allows the DPD to be involved properly."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."

"Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN.

---

This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget."

"Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya suatu lembaga parlemen, sebab dengan efektifnya suatu lembaga parlemen, maka akan tampak demikratisnya suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Kedua pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif."

"Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk jaminan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit dari proyek KPBU yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana sebagai mitra pemerintah. Jaminan infrastruktur tersebut diberikan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara yang dibentuk khusus untuk memberikan penjaminan infrastruktur, yaitu PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan pemberian jaminan infrastruktur kepada badan usaha pelaksana, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memiliki hak regres kepada pemerintah daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama. Penyelesaian hak regres tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian penyelesaian regres antara PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Tesis ini membahas mengenai mekanisme pembayaran perjanjian penyelesaian regres dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pembayaran regres tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis/kelompok pengeluaran/belanja yang dapat digunakan untuk mengalokasikan pembayaran regres sehingga berakibat skema perjanjian penyelesaian regres tidak dapat terlaksana dengan baik.

---

In the implementation of the Cooperation Beetwen Government and Business Entities (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - KPBU) in the Provision of Infrastructure, the government can provide government guarantees. It is intended to improve the creditworthiness of the KPBU projects as implemented by Special Purpose Company (SPC) as a government‟s partner. The infrastructure guarantees given by the government through the state-owned enterprise whom set up specifically to provide assurance infrastructure, namely PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ? IIGF). In the implementation of the provision of guarantees to SPC, IIGF has recourse to local authorities as the person in charge of the project cooperation. Completion of recourse is expressed in the form of a recourse settlement agreement between IIGF and Local Government as the Contracting Agency. This thesis discusses the payment mechanism of the settlement agreement Recourse in the Local Budget (APBD) under State/Regional Monetary Regulations. This study prescriptive using normative juridical method. The results showed that the implementation of payment Recourse can not be budgeted in the Local Budget. This is because there are no types / groups of expenditures that can be used to allocate payments resulting Recourse Recourse settlement agreement scheme can not be implemented properly."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting."