Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk jaminan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit dari proyek KPBU yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana sebagai mitra pemerintah. Jaminan infrastruktur tersebut diberikan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara yang dibentuk khusus untuk memberikan penjaminan infrastruktur, yaitu PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan pemberian jaminan infrastruktur kepada badan usaha pelaksana, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memiliki hak regres kepada pemerintah daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama. Penyelesaian hak regres tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian penyelesaian regres antara PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Tesis ini membahas mengenai mekanisme pembayaran perjanjian penyelesaian regres dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pembayaran regres tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis/kelompok pengeluaran/belanja yang dapat digunakan untuk mengalokasikan pembayaran regres sehingga berakibat skema perjanjian penyelesaian regres tidak dapat terlaksana dengan baik.

---

In the implementation of the Cooperation Beetwen Government and Business Entities (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - KPBU) in the Provision of Infrastructure, the government can provide government guarantees. It is intended to improve the creditworthiness of the KPBU projects as implemented by Special Purpose Company (SPC) as a government‟s partner. The infrastructure guarantees given by the government through the state-owned enterprise whom set up specifically to provide assurance infrastructure, namely PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ? IIGF). In the implementation of the provision of guarantees to SPC, IIGF has recourse to local authorities as the person in charge of the project cooperation. Completion of recourse is expressed in the form of a recourse settlement agreement between IIGF and Local Government as the Contracting Agency. This thesis discusses the payment mechanism of the settlement agreement Recourse in the Local Budget (APBD) under State/Regional Monetary Regulations. This study prescriptive using normative juridical method. The results showed that the implementation of payment Recourse can not be budgeted in the Local Budget. This is because there are no types / groups of expenditures that can be used to allocate payments resulting Recourse Recourse settlement agreement scheme can not be implemented properly.