Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bandung menjadi salah satu role model kota ekonomi kreatif di Indonesia dan di Dunia. Capaian baik tersebut adalah hasil dari usaha stakeholders yang berasal dari unsur masyarakat, bisnis, entitas sosial dan pemerintah entitas politik melalui peran strategisnya dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Walaupun demikian, sebenarnya potensi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung ini bisa jauh lebih besar dari pada hasil yang telah dicapai, namun hal tersebut tidak terjadi karena interaksi yang dilakukan oleh ketiga entitas tersebut belum optimal baik itu secara terpisah maupun bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi interferences, interplays, dan interventions yang dilakukan para pemangku kepentingan pada kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif, dan penelitian ini juga menggunakan wawancara dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep societal governance ini secara prinsip sesuai dengan apa yang dilakukan Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya, ada sub-variabel yang bisa berjalan dengan baik tetapi ada juga belum. Pertama, bahwa Bandung Creative City Forum BCCF sebagai representasi entitas sosial, dapat menjalankan sejumlah aktivismenya secara otonom dengan cara membuat sejumlah prototipe solusi kreatif perkotaan, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, kedua bahwa ada sebuah kolaborasi yang tampak diantara para pemangku kepentingan melalui program Design Action Bandung, namun dalam pelaksanaanya masih ada diantara entitas yang terkesan powerless padahal kekuasaan dan kewenangannya cukup besar untuk bisa ikut mengatur dan mengurus program tersebut, walaupun demikian program ini berhasil memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah agar bisa dijalankan melalui sejumlah program yang akan dibuat kemudian, ketiga bahwa saat ini pemerintah sebagai entitas politik dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung namun dalam aplikasinya masih ada yang perlu ditingkatkan, serta kontrol dan sanksi yang juga belum sepenuhnya dilakukan dengn baik, hal tersebut karena terbatasnya dukungan jajaran SKPD kota yang masih dalam proses memahami ekonomi kreatif itu sendiri.

---

Bandung serves as a pilot project for creative economy implementation in Indonesia and abroad. It has been recognized that this achievement was made possible with a collaboration between stakeholders, including the government and society, through their strategic roles in creative economy development in the city of Bandung. Nevertheless, the potentials of creative economy in the city of Bandung are in fact much more significant in comparison to what has been actualized, but it does not happen because the interactions between the three entities are not optimal either separately or concurrently. This research aims to analyze the interactions of interferences, interplays, and interventions run among hose stakeholders on the policy of creative economy development in Bandung. This research is descriptive research and employed post positivist approach. In depth interviews and document study were carried out for the purpose of data collection. Present research results showed that the use of the concept of societal governance is in principle has accordance with the Bandung City in developing its creative economy, there are sub variables that could go well but there are also yet. First, the Bandung Creative City Forum BCCF as a representation of the social entity, can run a number activism autonomously by making several prototype creative solutions to urban areas, both internal and external. Secondly, there is a collaboration that appeared among stakeholders through the Design Action Bandung program, but in the implementation, there are still entities who give powerless impression even though the power and authority are large enough to be able to organize and manage the program. However, the program succeeded in providing recommendations for the government to be run through programs that will be made later. Thirdly, nowadays the government as the political entity should be able to use its authority by making supported policies and programs but in its application, it still needs to be improved also the control and sanction which also not fully done well. This is due to the limited support of SKPD of the Bandung City that still in the process of understanding the creative economy itself. "

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak.

---

Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "

"Kota Bandung telah terpilih menjadi proyek percontohan Kota kreatif se- Asia Pasifik pada tahun 2007. Hingga saat ini potensi ekonomi kreatif terus berkembang di Kota Bandung, sehingga memerlukan analisis secara cermat, bagaimana peranan dari masing-masing sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Bandung. Tabel Input-Output, dipilih sebagai alat analisis untuk dapat mengetahui keterkaitan antar sektor, analisis sektor kunci, dan analisis pengganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sektor ekonomi kreatif tidak termasuk sektor kunci dalam perekonomian Kota Bandung. Secara umum apabila dilihat menurut karakteristik produknya, sektor ekonomi kreatif ini lebih banyak digunakan sebagai permintaan akhir. Adapun sektor dengan nilai indeks total keterkaitan ke belakang terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Musik; Desain; Periklanan; dan Kerajinan. Sementara sektor dengan indeks total keterkaitan ke belakang dan indeks total keterkaitan ke depan terkecil, yaitu Permainan Interaktif; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Riset dan Pengembangan; Arsitektur; Seni Pertunjukan; Kuliner (Restoran); Fesyen; dan Pasar Barang Seni. Sedangkan sektor ekonomi kreatif, dengan nilai pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja dan pengganda nilai tambah bruto terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Seni Pertunjukan; dan Pasar Barang Seni.

---

Bandung City has been chosen as a pilot project on creative economy among cities in Asia Pacific 2007. The potential of creative economy in Bandung City grows continuously and thus requires thorough analysis on the role of each creative economy sectors in the regional economy of the city. This study constructs a creative economy Input-Output Table and investigates the linkages between the sectors, key sectors, and multipliers. Interestingly, the analysis shows that creative economy is not a key sector in the regional economy of Bandung City. This could be linked to the nature of the products in this sector that are widely used as final demand. The sectors with the biggest total backward linkages index value are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Music; Design; Advertising ; and Crafts. While sectors with the smallest total backward linkages index and total forward linkages index are Interactive Games; Computer Services and Software; Research and Development; Architecture; Performing Arts; Culinary (Restaurant); Fashion; and Art Goods Market. Furthermore, the creative economy sector with the largest output multiplier, income multiplier, labor multiplier and gross value added multiplier, are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Performing Arts; and Art Goods Market."

"Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Kota Bandung sebagai kota yang tidak ingin menggantungkan sektoe ekonominya pada eksploitasi sumber daya alam mulai memikirkan alternatif lain untuk memajukan kotanya. Salah satu sektor ekonomi yang muali dikembangkan adalah ekonomi kreatif. Industri musik adalah salah satu bagian dari kegiatan ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Bandung. Salah satu inovasi yang berhasil dilakukan adalah inovasi yang menggabungkan permainan musik karinding dengan musik metal yang dilakukan oleh grup musik Karinding Attack. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola difusi inovasi musik karinding metal dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi kreatif Kota Bandung. Dengan menggunakan lima variabel yang terdiri dari jarak, waktu, komunikasi, karakteristik manusia dan struktur masyarakat, penelitian ini mencari tahu bagaimana suatu inovasi bisa berdifusi di wilayah Kota Bandung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial. Pola difusi yang terjadi pada inovasi musik karinding bersifat ekspansif dengan penjalaran acak yang sangat ditentukan dengan intensitas interaksi antara propagator dengan calon adopternya. Oleh karena itu dalam proses difusi musik karinding peranan jaringan komunitas menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses adopsi oleh adopter. Perkembangan ekonomi kreatif yang terjadi akibat adanya difusi musik karinding terlihat dari munculnya beragam usaha kreatif seperti distro, toko kerajinan dan merchandise, disamping berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan industri musik itu sendiri, seperti pertunjukan dan konser yang memberikan sumber penghasilan pagi para pelaku di industri musik.

---

Bandung, as a city which has limited natural resources and tend to not be dependent on natural resource exploitation in creating economic growth, is starting to find another alternative sector for doubling regional income. One of the most promising economic sectors identified these days is creative economy. In Bandung, when it comes to creative industry, one of the industry in which we can find primacy is music industry. This is proofed by emerging innovation amid Bandung citizenship, for instance, one that was found by a group named Karinding Attack. This research aimed a new finding on diffusion of innovation path in which “karinding metal” music spreading and how its leverage on creative economy in Bandung. Using five variables consist of distance; time; communication; human characteristics; and society structure, this research figured out the way diffusion of innovation happened in Bandung by conducting spatial analysis approachment. As a result, there is a certain path in diffusion innovation of "karinding metal" music by which it occurred expansively with random creeping. This path is determined by interaction level between propagator and its potential adopter. Thus, along diffusion of innovation process, community network’s presence will significantly influence adoption process by potential adopter. Creative economy evolvement which derives from diffusion of "karinding metal" music will be identified by the numbers of established enterprises such as clothings, hand craft, or merchandise businesses, besides any other businesses related to music industry like music concert which definitely can be one of those-who-are-working-on-music-industry's income."

"Jakarta, sebagai sebuah kota, selalu menghadapi masalah dan tantangan yang bergerak dinamis dan kian kompleks. Untuk mengatasinya, diperlukan pengelolaan perkotaan yang lebih baik agar pembangunannya dapat diarahkan untuk membuat kota menjadi lebih layak huni. Salah satunya, ialah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui konsep smart city. Untuk bertransformasi menjadi smart city, Jakarta punya program Jakarta Smart City yang kemudian dikembangkan dari dimensi-dimensi penting yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist, dan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jakarta Smart City telah mengembangkan dimensi smart governance, dengan memenuhi indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan pelayanan sosial, serta strategi politik dan perspektif. Pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City ini diharapkan jadi penggerak untuk membangun dimensi esensial lainnya untuk mentransformasikan kota sepenuhnya menjadi smart city.

---

As a city, Jakarta is always facing problems and challenges which getting more complex each day. To overcome this, an urban development is needed, so that the city can be directed to be more livable. One concept to make urban development in the city becomes better is by using the technology, information, and communication through smart city. To be able to transform into a smart city, Jakarta has Jakarta Smart City, which then being developed in many dimensions. This research aims to analyze how the development of smart governance dimension in Jakarta Smart City. The research using post-positivist approach and qualitative methods.

The analysis showed that Jakarta Smart City has developed a smart dimension of governance, to fulfill the indicators participation in decision-making, transparency, public services and social services, as well as political strategy and perspective. Development of smart governance dimension in Jakarta Smart City is expected to be the driving force to build other essential dimensions to completely transform the city into a smart city."

"ABSTRAKPemerintah Kota Bandung membangun pusat kota baru dengan menetapkan konsepTechnopolis dalam penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage yang memilikifungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage memerlukan pendekatan berbeda karena terdapatbanyak faktor bersifat dinamis yang mempengaruhi keberlangsungannya. Penelitian inidilakukan untuk menganalisis unsur-unsur dynamic capabilities (thinking ahead,thinking again, dan thinking across) dalam kebijakan pengembangan KawasanTeknopolis Gedebage sebagai adaptive policy selama periode tahun 2013-2017.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakanpengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage merupakan kebijakan yang adaptif,sebagaimana dapat ditemukan proses-proses pembelajaran dan penyesuaian yangdilakukan terus-menerus oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkanunsur-unsur dalam proses thinking ahead dan thinking across dapat digambarkan secaraoptimal, adapun unsur-unsur dalam proses thinking again tidak dapat digambarkansecara optimal. Peran dan pengaruh dominan dari Walikota Ridwan Kamil sebagaipemimpin yang dinamis, merupakan pengungkit terciptanya kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage sebagai kebijakan yang adaptif, yang disisi lainmerupakan penyebab belum ditemukannya empat dari lima aktivitas dalam prosesthinking again. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Bandung perlumelakukan strategi dan upaya untuk menciptakan proses regenerasi keterampilankepemimpinan, sehingga aktivitas-aktivitas dalam proses thinking again dapat berjalansecara optimal.

---

ABSTRACTBandung city government is currently building a new city center by setting the conceptof Technopolis in the urban planning of Gedebage Sub-City Area that functions as a cityservice center. Policy for the development of Gedebage Technopolis Area requires adifferent approach as there are various dynamic factors that affect its execution. Thisstudy aimed to analyze the elements of dynamic capabilities (comprising of thinkingahead, thinking again, and thinking across) in the policy of Gedebage Technopolis Areadevelopment as an adaptive policy for the periods of 2013-2017. This study is aqualitative study. Results of this study proved that the policy of Gedebage TechnopolisArea development is in fact an adaptive policy as there are evidences of ongoingresearch and adjustments done by Bandung city government. Results of this study alsoshowed that elements within thinking ahead and thinking across processes are depictedoptimally, whereas elements within thinking again process is not depicted as optimal asthe other two processes. The dominant role and influence of Mayor Ridwan Kamil as adynamic leader is a lever in the formation of policy for the development of GedebageTechnopolis Area as an adaptive policy, while at the same time, forming as the reasonwhy there are still four out of five activities within thinking again process that have yetto be done. For future recommendations, these results suggest Bandung city governmentto urgently build and implement strategy and effort to be able to create regeneration forleadership capabilities, which results in activities within thinking again process can bedone optimally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk aktivitas promosi Kota Bogor sebagai daerah tujuan wisata melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Promosi dari sebuah destinasi wisata perkotaan membutuhkan pengelolaan kota yang terintegrasi secara keseluruhan berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan visi strategis dari daya saing. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara tehadap stakeholder di Kota Bogor dan diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempromosikan sebuah kota sebagai tujuan wisata diperlukan sebuah kolaborasi yang sinergi dan terus berkelanjutan antar stakeholder di dalam manajemen destinasi, melalui perencanaan pembangunan kota dan optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki melalui ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan daya saing dalam penciptaan daya tarik dan penguatan kualitas kepariwisataan.

---

This study aims to determine the various forms of promotion activities by Bogor City as a tourist destination area through the development of the creative economy sector based on arts and culture. promotion of urban tourism destinations requires a citywide integrated management approach based on governance principles and strategic vision of competitiveness. The data used are primary data obtained through observation and interviews to Bogor City local actors and reinforced with secondary data obtained from literature. This research used descriptive qualitative research method. The results showed that in promoting the city as a tourist destination required a collaborative and ongoing synergies between local actors in the area of destination management, urban development and planning through optimization of its potential through a variety of creative economy as an effort to increase competitiveness in the creation strengthening the attractiveness and quality of tourism."

"Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy."