Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan mengetahui korelasi karakteristik pesan dan respon publik pada Halaman Facebook Kementerian Negara dengan memberikan fokus pada analisis level pesan agar dapat memahami bagaimana pemerintah sehari-hari berkomunikasi dengan publik di media sosial dalam usahanya membangun dan mengelola hubungan dengan publik sebagai salah satu pemangku kepentingannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi serta konsep komunikasi pemerintah, media sosial, dan komunikasi dialogis. Dalam penelitian ini, pesan yang berupa post Facebook dianalisis melalui karakteristik pesan, yang meliputi tipe post, tipe media, waktu post, dan panjang post. Sementara itu, respon publik merujuk pada online engagement yang dianalisis melalui jumlah like reaction, jumlah share, dan jumlah comment. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan pada Halaman Facebook Kementerian Negara adalah pesan ldquo;informational rdquo; yang berisi tentang informasi satu arah dan menggunakan foto/gambar, pada hari kerja, serta di luar jam sibuk 09.01-12.00 dan 15.01-18.00 . Sehubungan dengan respon publik terhadap pesan yang disampaikan, mayoritas respon publik adalah dalam bentuk memberikan like reaction. Penelitian ini juga menemukan bahwa publik tidak begitu merespon dengan baik pesan yang bersifat informational, namun merespon tipe post ldquo;promotional rdquo;, yang mengandung ajakan untuk ldquo;melakukan sesuatu rdquo;, lebih baik dibandingkan tipe post lain. Lebih lanjut, uji koefisien kontingensi untuk melihat hubungan karakteristik pesan dan respon publik menunjukkan bahwa hanya vividness media yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah like reaction dan jumlah share.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyse the correlation of post characteristics and public response on the Ministries of Indonesia rsquo s Facebook Pages by focusing on the message level analysis to understand how the government communicates with public on a daily basis on social media in their efforts to build and maintain relationships with public as one of their stakeholders. This research uses quantitative content analysis as its method as well as concepts of government communications, social media, and dialogic communications. In this study, posts are referred to Facebook posts that are analysed based on their characteristics that include post type, media type, posting time, and posting length. Meanwhile, public response is referred to online engagement that are analysed based on number of likes reactions, number of shares, and number of comments. Findings show that majority of posts on Ministries of Indonesia rsquo s Facebook Pages is informational which contains one way information and are published using photos pictures, on weekdays, and outside of peak hours 09.01 12.00 and 15.01 18.00 . Regarding public response towards the posts published, majority of public response is in giving likes reactions. Results also show that public does not respond well to informational type of post, but responds on promotional type of post whose purpose is to get followers to lsquo lsquo do something rsquo rsquo better than other types of posts. Furthermore, the contingency coefficient test to see the relationship of post characteristics and public response indicates that only vividness of media has significant relationship with number of likes reactions and number of shares. "

"

Penelitian ini mengeksplanasi tipe interaktivitas; jangkauan interaktivitas; dan prediktor yang dapat memperkuat interaktivitas media sosial Facebook dan Twitter pemerintah. Kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah elaborasi pengukuran interaktivitas di media sosial serta uji prediksi variabel yang lebih komprehensif. Metode penelitian menggunakan metode campuran analisis isi dan kualitatif. Uji hipotesis dilakukan dengan regresi binomial negatif. Hasil penelitian menunjukkan tipe interaktivitas media sosial pemerintah adalah interaktivitas reaktif. Komunikasi pemerintah melalui media sosial masih cenderung satu arah. Sementara jangkauan interaktivitas pesan pemerintah memiliki frekuensi kedua terbesar setelah pengaplikasian interaktivitas dengan tipe reaktif oleh pengguna. Prediktor signifikan interaktivitas dari fitur konten baik di Facebook maupun twitter adalah topik post/tweet. Topik yang secara umum berpengaruh positif terhadap keseluruhan tipe interaktivitas dan jangkauan interaktivitas baik di Facebook maupun Twitter adalah topik Iklan Layanan Masyarakat. Prediktor signifikan interaktivitas dari fitur struktur di Facebook adalah hashtag. Sementara prediktor signifikan interaktivitas dari fitur struktur di Twitter adalah elemen multimedia dan external link. Hasil penelitian diperkaya dalam bentuk masukan dari pengguna untuk meningkatkan interaktivitas media sosial pemerintah di era open government.

 

---

This study describes the type of interactivity; the breadth of interactivity; and predictors that can strengthen the interactivity of government account on Facebook and Twitter. The novelty of this research from previous research is the elaboration of measurements of interactivity on social media as well as more comprehensive variable prediction tests. The research method uses a mixture of content and qualitative analysis methods. Hypothesis testing is done by negative binomial regression. The results of the study show that the type of government social media interactivity is reactive interactivity. Government communication through social media still tends to be one-way. While the message the breadth of interactivity of the government has the second largest frequency after the application of interactivity to the reactive type by the user. A significant predictor of interactivity from content features both on Facebook and Twitter is the topic of posts / tweets. Topics that generally have a positive influence on the overall type of interactivity and interactivity range both on Facebook and Twitter are the topics of public service advertising. A significant predictor of interactivity from the structural features on Facebook is the hashtag. While significant predictors of interactivity from structural features on Twitter are multimedia elements and external links. The research results are enriched in the form of input from users to enhance the interactivity of government social media in the open government era.

 

 

"

"Tesis ini membahas tentang analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan peningkatan respon suatu Facebook post sehingga menerima lebih banyak comment dan like pada proses komunikasi pemasaran organisasi nirlaba. Content analysis dilakukan pada Facebook Fan Page U.S. Embassy Jakarta terhadap 8 faktor pengundang respon, baik untuk comment maupun like. Faktor-faktor tersebut adalah memasang gambar, menggunakan humor, memasukkan unsur emosi, memberikan informasi yang mengedukasi, mengajukan pertanyaan, menceritakan kisah sukses, mempromosikan brand, mengangkat tema yang sedang diminati publik, dan meminta like atau comment.

---

This thesis discusses analysis of factors that determines response amplification for a Facebook post to receive more of both comments and likes, for the marketing communication process of non-profit organization. Content analysis is performed on 8 factors of respond getter, both for comment and like. These factors are putting images, using humor, including emotion, giving educational information, asking question, sharing success story, promoting the brand, publishing post on public interest, and asking for like or comment."

"ABSTRAKPenerapan e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden "Kebijakan tentang E-Government". Hal ini berdasarkan hasil asesmen PBB tahun 2016 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4478 dari 1 dan indeks e-participation 0,3729 dari 1. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat keterlibatan audiensnya dengan menganalisa penggunaan Facebook dan Instagram yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia terutama pesan yang di-posting di akunnya pada tahun 2016. Pesan yang dianalisa adalah bentuk, nada dan bentuk responnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada Facebook dan Instagram milik pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Indeks paling tinggi diperoleh Kementerian Pariwisata dengan nilai 4,617 (dari 100). Hasil analisa tingkat keterlibatan penggemar pada Facebook dan Instagram milik pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi adalah pesan yang di-posting pada hari rabu, jumat dan minggu dengan bentuk pesan video. Instansi dengan tingkat keterlibatan tertinggi adalah Kemendikbud. Analisa menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada partisipasi adalah frekuensi posting-an pada Instagram, sentimen positif terhadap instansi dan integrasi antara website instansi dengan media sosialnya. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah frekuensi posting-an pada Facebook dan variasi bentuk pesan pada kedua media sosial.

---

ABSTRACT E-government implementation in Indonesia does not meet the objectives of presidential regulation on "E-government Policy". Based on the report of the United Nations in 2016, Indonesia obtained 0.4478 out of 1 for e-government and 0.3729 out of 1 for e-participation. Social media is used as a tool to increase the index of e-government and e-participation. This study aims to identify the extent to which social media affect the level of its audience by analyzing the use of Facebook and Instagram by government agencies in Indonesia, particularly messages posted on social media profile in 2016. The message analyzed is the terms of form, tone and form of response. Additionally, the study aims at measuring the level of citizen engagement on government's Facebook and Instagram. The results showed that the use of social media in government agencies is not optimal. This is because of the low index of social media usage. The highest index is Ministry of Tourism (4.617 out of 100). The results of the analysis of engagement showed that post that attracts high participation is a message posted in Wednesday, Friday and Sunday, while the form of the message is video. Kemendikbud is the institution with the highest engagement rates. The analysis revealed that the factors do have significant influence on citizen participation is the frequency of posting on Instagram, positive sentiment toward the government agency and integration between government website and their social media. Meanwhile that does not have a influence is the frequency of posting on Facebook and the various forms of messages on both social media."

"Melalui hadirnya dunia digital, praktisi humas tidak dapat lagi hanya menggunakan pendekatan tradisional, tetapi perlu mengintegrasikannya dengan media sosial. Hal ini disadari oleh produsen makanan ringan di Indonesia, mereka mulai melirik fungsi inovatif media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggannya. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsi dan menjelaskan perbedaan aktivitas customer engagement yang dilakukan oleh dua brand yang berasal dari badan usaha yang berbeda ukurannya, Maicih dan Chitato, dalam dua jenis media sosial yang berbeda yaitu Facebook dan Twitter. Penelitian dengan metode content analysis ini menunjukkan bahwa customer engagement tidak ditentukan oleh ukuran usaha brand, namun oleh kuantitas dan kualitas isi media sosial yang disajikan.

---

After digital world rose, public relations could not only use traditional approach, but also combine it with social media. Producers of snack in Indonesia realize it and start to use social media for building relationship with their customers. This research was conducted to describe and explain the difference of customer engagement activities by two different brands with different company size, Maicih and Chitato, in two outlets of social media, Facebook and Twitter. With content analysis methods, this research showed that customer engagement is not define by the company size, but by contents’quantity and quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pengaduan permasalahan TKI melalui media sosial Facebook di BNP2TKI. Layanan pengaduan melalui media sosial Facebook merupakan salah satu layanan publik yang diberikan oleh BNP2TKI. Facebook adalah salah satu media sosial yang digunakan untuk mengajukan pengaduan di Crisis Center. Crisis Center dibentuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah dan lebih baik. Banyaknya pengaduan yang masuk memicu BNP2TKI untuk memperhatikan kualitas layanan yang menjadi faktor penting bagi penyedia layanan. Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985: 47) mengemukakan sepuluh dimensi untuk mengukur kualitas layanan, yang kemudian disederhanakan menjadi lima dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah dimensi keandalan, dimensi daya tanggap, dimensi jaminan, dimensi empati, dan dimensi bukti fisik (Tjiptono dan Chandra, 2004: 133). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 79 pelapor melalui media sosial Facebook pada tahun 2018, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi yang dilakukan di Facebook BNP2TKI dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan pengaduan melalui media sosial Facebook di BNP2TKI belum memenuhi harapan pelapor. Serta tingkat ekspektasi yang lebih tinggi dari tingkat kinerja pelayanan.ABSTRACTThis study aims to determine the quality of service for complaints about TKI problems through social media Facebook at BNP2TKI. Complaint service through social media Facebook is one of the public services provided by BNP2TKI. Facebook is one of the social media used to file complaints at the Crisis Center. The Crisis Center was formed using information and communication technology to provide a faster, cheaper and better service. The large number of complaints that have come in has prompted BNP2TKI to pay attention to service quality which is an important factor for service providers. Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985: 47) suggest ten dimensions to measure service quality, which are then simplified into five dimensions. The five dimensions are the dimension of reliability, the dimension of responsiveness, the dimension of assurance, the dimension of empathy, and the dimension of physical evidence (Tjiptono and Chandra, 2004: 133). This study uses a quantitative approach with quantitative and qualitative data collection techniques. Quantitative data was obtained through a questionnaire given to 79 reporters via Facebook social media in 2018, while qualitative data was obtained through observations made on Facebook BNP2TKI and in-depth interviews. The result of this research is that the quality of complaint services through social media Facebook at BNP2TKI has not met the expectations of the reporter. As well as the level of expectation that is higher than the level of service performance."

"Pengetahuan tentang karakteristik permintaan pariwisata mancanegara diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata yang efisien khususnya di Indonesia di mana hampir sebagian besar industri sangat tergantung kepada pemerintah. Penelitian ini mempelajari hubungan antara determinan permintaan pariwisata dan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia, serta respon pemerintah terhadap perubahan determinan dimaksud. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan pendapatan negara asal wisatawan, nilai tukar mata uang, biaya perjalanan, dan kecenderungan periodic mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Namun, permintaan wisatawan mancanegara hanya sensitif terhadap perubahan pada variable pendapatan. Lebih jauh, terdapat hubungan non linear antara pendapatan dan kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Pemerintah telah menyadari adanya pengaruh tersebut dan mengambil tindakan positif melalui instrument kebijakan anggaran. Implikasi dari penelitian ini akan berpengaruh terhadap prioritas program pemasaran pariwisata Indonesia.

---

The efficient planning and management of the tourism sector requires appropriate knowledge about the characteristics of inbound tourism demand, especially in Indonesia, where most industries are highly dependent on the government. This study examined the relationship between the determinants of inbound tourism demand and international visitor arrivals in Indonesia and the responses of the government to changes in the determinants. The findings show that changes in tourists rsquo origin country income, real exchange rates, travel costs, and the time trend affect international tourist arrivals in Indonesia. However, the inbound tourism demand in Indonesia is sensitive only to changes in the income variable. Moreover, the relationship between changes in income and tourist arrivals in Indonesia is not linear. The government has realized the impact of the changes of the determinants and responded positively through the instrument of budgeting policy. The implication of the findings will affect the budget allocation priority for the tourism marketing program."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."