Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

---

ABSTRACTThe ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."

"Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, cukup berbeda dengan pemilihan lain di banyak daerah. Dengan adanya kandidat yang dipromosikan oleh partai politik daripada kader partai dan juga status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki masyarakat yang heterogen membuat pemilihan DKI Jakarta menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk partai politik nasional besar, pemilihan DKI Jakarta jelas merupakan target yang harus dimenangkan. Pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 juga digunakan oleh parpol sebagai ajang 'pemanasan' menjelang Pemilihan Umum 2019. Pencalonan Basuki Tjahaya Purnama cukup kontroversial karena awalnya Basuki tidak mau bergabung dengan parpol karena menurut dia selalu ada mas kawin, serta memberikan sinyal ke depan secara mandiri. Penolakan di internal PDIP terasa dengan kader kader terutama dari dewan DPD PDIP DKI Jakarta. Juga, dugaan korupsi dan reklamasi  juga menjadi kontroversi. Karena keputusan PDIP untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnawa menjadi fokus utama, para peneliti ingin tahu bagaimana konflik politik partai PDI-P dan juga apa faktor di balik PDI Perjuangan membawa Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur di Jakarta 2017 Jakarta Pemilihan. Sumber data penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan sendiri dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, media atau literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan yang menjadi sasaran peneliti untuk melihat dinamika yang terjadi di internal PDIP adalah pengurus DPP, pengurus DPD dan pihak yang keluar dari PDI Perjuangan. Untuk menyeimbangkan informasi, peneliti juga mencari informasi dari beberapa media (cetak atau elektronik) yang terkait dengan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika politik internal yang disebabkan oleh Basuki Tjahaya Purnama, khususnya DPD DKI yang menginginkan kader yang menjadi calon peserta lomba dalam pemilihan DKI Jakarta, Basuki juga memiliki karakter keras dan menganggap partai politik tidak penting. , kebijakan buruk dan komunikasi yang buruk, juga tidak mau ikut seleksi oleh DPD DKI Jakarta. Rekrutmen Basuki adalah dominan, dimana pengusungan Basuki merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri, meskipun terdapat achievement oriented.

---

The DKI Jakarta Pilkada in 2017 is quite different from other elections in many regions. The presence of candidates promoted by political parties rather than party cadres as well as the status of DKI Jakarta as the capital city of the country and having heterogeneous communities makes the election of DKI Jakarta a concern for all the people of Indonesia. For large national political parties, the election of DKI Jakarta is clearly a target that must be won. The election of DKI Jakarta in 2017 is also used by political parties as a 'warming up' event ahead of the 2019 General Election. Basuki Tjahaya Purnamas candidacy is quite controversial because Basuki initially did not want to join political parties because according to him there were always dowry, as well as independently providing forward signals. The internal PDIP rejection was felt with cadre cadres, especially from the council of the DKI Jakarta PDIP. Also, allegations of corruption and reclamation have also been controversial. Because the PDIP's decision to support Basuki Tjahaya Purnawa was the main focus, the researchers wanted to know how the political conflict of the PDI-P party and also the factors behind PDI Perjuangan brought Basuki Tjahaya Purnama as the Governor candidate in Jakarta 2017 Jakarta Election. The source of this research data is by collecting primary and secondary data. Primary data, namely data obtained directly through interviews. Secondary data used alone in this study are data obtained indirectly such as documents, media or literature in accordance with the research objectives. Data collection techniques used by researchers are in-depth interviews and literature studies. The informants who were the target of the researchers to see the dynamics that occurred inside the PDIP were DPP administrators, DPD administrators and those who left PDI Perjuangan. To balance information, researchers also seek information from several media (print or electronic) related to the discussion. The results of this study indicate that there has been an internal political dynamics caused by Basuki Tjahaya Purnama, especially the DKI DPD who wants cadres who are candidates in the DKI Jakarta election contest, Basuki also has a strong character and considers political parties not important. , bad policies and poor communication, also do not want to participate in the selection by the DKI Jakarta DPD. Basuki Recruitment is a dominant Ascrieptive Style, where Basukis support is a prerogative of Megawati Soekarno Putri, even though there is achievement oriented."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi kampanye pada pemilihan kepala daerah. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan strategi kampanye yang digunakan oleh pasangan Anies-Sandi pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 dan alasan dari penggunaan strategi kampanye tersebut. Menarik diteliti karena kampanye merupakan salah satu cara kandidat untuk mendapatkan suara pemilih. Kampanye juga merupakan salah satu tahap dari suatu pemilihan. Setiap kandidat memiliki strategi kampanye yang berbeda untuk mendapatkan suara pemilihnya. Pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 pasangan Anies-Sandi menggunakan bentuk kampanye pra-modern, modern, dan post-modern yang didasarkan pada keterampilan individu kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran di media mengenai kandidat, dan lanskap politik Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur. Teori yang digunakan adalah strategi komunikasi kampanye dari Pippa Norris dan konsep yang digunakan adalah efektivitas kandidat dari Jonathan Paul Day.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about campaign strategy on governor election. The focus of this research is to explain the campaign strategy used by Anies Sandi in the election of Governor of Jakarta 2017 and the reason for using the campaign strategy. Interesting to be observed because campaign is the way of candidate to get vote. The campaign is also one of the stages of an election. Each candidate has a different campaign strategy to get votes. In the 2017 Governor election of DKI Jakarta Anies Sandi use pre modern, modern, and post modern campaigns based on personal skill of the candidate, the skill of the candidate rsquo s campaign team, the media rsquo s portayal of the candidate, and the political landscape of Jakarta. This research used a qualitative approach with descriptive analysis model with techniques of collecting primary and secondary data through indepth interviews and literature sources. The theory used is the campaign communication strategy of Pippa Norris and the concept used is the candidates effectiveness from Jonathan Paul Day."

"Penelitian ini mengungkapkan strategi berkampanye sekelompok masyarakat sipil melalui organisasi non-partai politik. Tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dibentuk untuk mengumpulkan dukungan KTP sehingga seseorang bisa menjadi calon kepala daerah secara independen. Peneliti mengambil kasus Teman Ahok, sebuah organisasi yang berupaya mengusung Basuki Tjahja Purnama disapa Ahok menjadi kandidat independen dalam proses pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Batasan waktu penelitian ini adalah sampai pada saat Ahok diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Argumen penulis dalam penelitian ini adalah, membangun organisasi merupakan strategi yang tepat untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah melalui jalur independen dalam arena politik seperti Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mewawancara pendiri dan beberapa anggota Teman Ahok. Teori Arena, Habitus, dan Modal dari Pierre Bourdieu penulis jadikan pisau analisis untuk melihat secara sosiologis latar belakang mereka mendirikan Teman Ahok serta posisi mereka dalam Arena politik. Sementara Teori Framingdari William A. Gamson menjadi pisau analisis Framingyang dilakukan oleh Teman Ahok. Penelitian ini mendukung pendapat Bourdieu bahwa Modal sosial dan habitus sangat menentukan keberhasilan agen dalam persaingannya di Arena politik. Persaingan di arena politik dianalogikan oleh Bourdieu sebagai pasar dimana para agen memperebutkan posisi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik. Selain itu, untuk melakukan framingdalam persaingan politik, agen harus memiliki informasi dan data yang kuat. Sebab dalam era digital, data dapat dengan mudah disalahgunakan bahkan menjadi acuan.

---

This research reveals the strategy of campaign by civil society through non political party organizations. Not only why, but also how the strategy was formed to collect the support so that someone can become independent candidate for Regional Election. Author took the case of Teman Ahok, an organization that seeks to carry Basuki Tjahja Purnama known as Ahok to be an independent candidate in DKI Jakarta Governor Election 2017. Time limit of this research is until Ahok carried by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. The argument of this research is, building an organization is the right strategy to carry someone to become candidate in Regional Election through independent path in political arena. Using qualitative descriptive approach, author interviewed the founders and member of Teman Ahok. With theory of Arena, Habitus, and Capital by Pierre Bourdieu author saw sociologically their reason to established Teman Ahok as well as their positions in the Political Arena. FramingTheory of William A. Gamson became the tools for framinganalysis. This study supports Bourdieu 39 s theory that said social capital and habitus determine the success of agents in their competition in the political arena. Competition in the political arena analogous to Bourdieu as a market where agents compete for position power. This study found that organizations are needed in political contestation. In addition, to conduct framing in political competition, agents must have strong information and data. Because in the digital age, data can be easily misused, even become a reference."

"ABSTRAKOtonomi daerah di Indonesia didasarkan atas penguatan demokrasi di tingkat lokal.Dalam konteks politik, penguatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepaladaerah langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejaktahun 2005 sampai dengan saat ini. Pada pilkada tersebut, banyak dimenangkan oleh elitbirokrat yang maju menjadi calon. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, sebanyak 40 %pilkada dimenangkan oleh elit birokrat setempat.Pilkada kota Medan tahun 2010 diikuti sepuluh pasangan calon. Dari sepuluhpasangan calon tersebut, Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin merupakan pasangan calonyang keduanya berlatar belakang birokrat. Selain itu, pasangan ini diusung oleh partaiDemokrat dan partai Golkar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuanmengungkap strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan ini pada pilkada Medan2010.Beberapa pendekatan teori digunakan untuk menganalisis strategi pemenangantersebut, yakni teori strategi dan kampanye politik, teori elit, teori pemilu dan teori partaipolitik.Temuan dari penelitian ini adalah bentuk strategi kampanye dan mobilisasi politikyang diterapkan secara sistemtis dan terukur dengan melibatkan kekuatan elit birokrasiaktif di lingkungan pemerintah kota Medan elit-elit lokal yang digalang melalui timrelawan pemenangan dan partai politik pendukung. Secara teori, model kampanye yangditerapkan oleh pasangan ini adalah the communicative functions model. Model ini melaluibeberapa tahapan, yakni tahapan proses pemunculan, pemetaan daerah kampanye, tahapprimary, dan tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh timpemenangan, jaringan birokrasi aktif pemerintah kota Medan dari tingkat kepala dinas,camat dan lurah terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui penggunaankewenangan formal di setiap tingkatan. Kewenangan tersebut seperti anggaran dan fasilitaspemerintah, data dan jaringan informasi, serta jaringan struktural birokrasi sampai padatingkat kepala lingkungan.Efektifitas strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan RahudmanHarahap-Dzulmi Eldin terletak pada dukungan struktur dan jaringan birokrasi yang secarasistematis menggunakan seluruh resources of power yang dimiliki mengendalikansumber-sumber kekuatan lokal dalam memenangkan pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.Penelitian ini mengkonfirmasi teori strategi politik sebagai suatu strategi terkeloladan terukur melalui tahapan-tahapan dan pelaksanaan strategi secara sistematis dan adanyadorongan dari birokasi yang masih bercirikan patrimonial dalam pemenangan pasanganRahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

---

ABSTRACTLocal autonomy in Indonesia based on the strengthening of local democracy. Inpolitical contex, the strengthening implemented by local direct election. Local directelection has been conducted since 2005 until now. Many of the local election winning bythe elite bureaucrats who ran as a candidate. Since 2005 until 2010, 40 % local directelection winning by the elite bureaucrats.Medan elections in 2010 followed by ten candidates. From the ten candidates,Rahudman-Eldin was the candidate who rise up from elite bureaucrats background.Moreover, this candidate ran to the election with Demokrat Party dan Golkar Party. Withthis background, this study aims to reveal winning strategies that are run by the candidatein Medan election 2010. Several theoretical approaches used to analyze the winningstrategy, such as the theory of strategy and political campaigns, elite theory, the theory ofelections and political party theory.This research finds the form of campaign strategy and political mobilization thatimplemented systematically and measurable by engaging bureaucratic elite forces, localelites and winning volunteers. Theoretically, the model of campaign adopted by thiscandidate is the “model of communicative functions”. This model through several stages,surfacing stages, regional mapping, the primary stage, and the election stage. Every stagewhich is run by the team of campaign, most of elites bureaucrats in Medan use theirauthority to support winning process of the candidate. The authority, like budget andgovernment facilities, data and network of information, and structural network ofbureaucracy.The effectiveness of the winning strategy run by Rahudman Harahap-Eldin Dzulmilies on the support of structure and bureaucratic network that systematically use theirwhole resources of power to control the sources of local power in purposes to winningDzulmi Rahudman Harahap-Eldin in Medan Election 2010.This research confirms the theory of political strategy as a managed and scalablestrategy through several stages and implementated by systematically with theencouragement of patrimonial bureaucracy that characterized in winning of Rahudman-Eldin."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tingginya posisi perempuan Minang darin aspek sosial dan budaya tidak berbanding lurus dengan kedudukan dalam politik, yang terlihat dari masih sedikitnya perempuan yang memiliki powsisi menentukan dalam politik dan pemerintahan. Juga tercermin dari jumlah keterwakilan di DPRD yang masih jauh dari kuota 30 yang dinyatakan dalam undang-undang.Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana perempuan caleg yang ada di Sumatera Barat menggunakan modal sosial yang sudah ada, untuk mendapatkan posisi politik di DPRD. Penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang perempuan caleg yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Sumatera Barat dalam Pemilu 2014. Teori utama yang digunakan adalah teori modal sosial Putnam, didukung oleh teori dari ahli lain seperti Uphoff, Grootaert, Coleman dan Lawang.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, dimana data-data didapatkan dari wawancara terhadap tiga perempuan caleg yang menang, kepada anggota jaringan yang dimiliki oleh perempuan caleg yang berasal dari organisai sosial dan tokoh adat dan kepada pengurus partai Golkar dan Nasdem yang merupakan partai yang mencalonkan perempuan caleg.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan caleg yang menang dalam Pemilu 2014 untuk DPRD SUmatera Barat, memiliki modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan. Pola jaringan merupakan personal berbentuk duaan ganda berlapis. Norma sebagai modal sosial dikaitkan dengan peran Ninik Mamak dan bundokanduang dalam mendukung keterpilihan perempuan caleg. Kepercayaan dari anggota jaringan dan norma yang berlaku di masyarakat terhadap posisi perempuan di Minangkabau adalah modal sosial kognitif.Temuan penelitian adalah bahwa dengan cara-cara yang tepat, seperti pendekatan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, kampanye door to door maka modal sosial dapat memengaruhi kemenangan caleg perempuan di Sumatera Barat. Filosofi penggunaan modal sosial oleh perempuan caleg di Minangkabau adalah cancang aia ndak kaputuih, yang artinya bahwa hubungan yang terbangun dari kedekatan karena satu kaum, satu alumni organisasi dan satu kampung 3H: sadarah, sabagarah, sadaerah diibaratkan seperti mencincang air, yang tak akan pernah putus.

---

ABSTRACTThe background behind this dissertation is the unique culture of the Minangkabau people in West Sumatera. Viewed from a social and cultural aspect, women 39;s high social standing in the Minangkabau Society is incongruent to their position in politics, as women only hold a smal number of seats in the government. The number of female representatives in the Regional People 39;s Representatives Council DPRD is also far from the thirty percent quota that is written in the law.The main focus of this study is how women, as representatives in council, are able to gain gain their seats using pre-existing social capital. This study is centered around three female candidates that has managed to secure the seats in council.The main theory used in this study is Putnam 39;s social capital theory, and it is supported by theories from experts such Uphoff, Grootaert, Coleman and Lawang. This research uses qualitative method and executes it through interviews with three femal candidates who come from social organization, traditional leaders, and party officials from Golkar and Nasdem the parties which nominated these women .The principal findings of this study reveal that femal candidates who secured their seats in the 2014 regional election have one common similarity-all of these women have social capital consisting of network, norms, and trust. The network a person has is personal in nature and considered double-layared. a person 39;s belief and the norms a person upholds, if consistent with those of society 39;s, is considered as cognitive social capital.the theoretical implication of this study shows that, using the correct methods, such as personally approaching traditional leaders adn doing door to door campaign, could increase a person 39;s social capital. social capital can influence the victory of women candidates in West Sumatera. The philosophy behind the use of social capital is cancang aia dak kaputuih, which means mincing water that will never break "

"ABSTRAKPemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACTGeneral Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification)."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja yang mengalahkan incumbent kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012. Dugaan yang berkembang mengenai keterpilihan tersebut adalah adanya faktor popularitas orang tua Neneng Hasanah Yasin dengan memanfaatkan jaringan kepala desa untuk mendukung putrinya tersebut. Diduga terjadi praktik klientelisme dalam kemenangan Neneng Hasanah Yasin tersebut. Fokus penelitian ini adalah dengan melihat dinamika pemilih yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012 dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2007 di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, dan Tarumajaya. Keempat kecamatan tersebut mewakili empat wilayah pengembangan Kabupaten Bekasi yang memiliki karakteristik tertentu. Selain itu digunakan variabel kontrol faktor demografis dan faktor wilayah untuk memperkuat analisa. Sebagai alat analisis digunakan teori klientelisme, teori perilaku pemilih Dennis Kavanagh yang membagi pemilih berdasarkan pilihan rasional dan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Selain itu digunakan wawancara sebagai pendukung analisa data kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan tabulasi silang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa klientelisme mempengaruhi terhadap keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja dalam bentuk jumlah pemberian kepada pemilih serta ajakan yang dilakukan oleh Tim Sukses. Berkaitan mengenai dugaan keterlibatan kepala desa, ternyata dalam kajian ini tidak terbukti. Implikasi teori terhadap teori menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kandidat kepala daerah tidak hanya didasarkan pada faktor popularitas dan identifikasi terhadap kandidat, identifikasi terhadap partai, namun juga didasarkan oleh faktor klientelisme yang berupa pemberian janji dan material.

---

The thesis background is about the election of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja defeating the incumbent regional leader and its vice at Pilkada of Bekasi in 2012. Assumption to the election is a factor of popularity old fellow of Neneng Hasanah Yasin using network local leader countryside to support her. It is believed that clientelism made Neneng Hasanah Yasin’s victory.

This research focus is about dynamic voter that happened to Pilkada of Bekasi 2012 compared to Pilkada of Bekasi 2007 in four districts, namely District of Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, and Tarumajaya. Those districts represent four of region development of Bekasi which has special characteristic. Besides control variable, demographic and regional factor is used to strengthen analysis. Basis of analies uses theory of clientelism, behavioral theory of voter of Dennis Kavanagh dividing voter to ecological and rational choice.

The research method is quantitative study using questionaire as data collection. Interview is used to support quantitative data analysis. Data analysis technique uses cross tabulation. The sampel in this research is 100 people with trusted level 95% and margin of error 10%.

Obtained result indicates that clientelism influences to the elected of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja in the form of gifts amount to voter and also persuasion conducted by Successful Winning Team. As assumption of involvement of countryside leader, the reality in this study is unprovable. Implication of theory shows that the electability factor of regional leader candidate is not only based on popularity factor and candidate identity, party identity, but is also based by factor of clientelism which is in the form of giving promises and materials."

"ABSTRAKPasca reformasi 98 menjadi babak baru bagi Partai Golkar. Dulu sebagai partaipemenang pemilu berturut-turut dengan meraup suara 70%-an ketika zaman OrdeBaru. Kini suaranya semakin menurun hingga mencapai 14%-an untuk saat ini.Konsekuensinya penguasaan di pemerintah dan parlemen tidaklah semaksimalseperti zaman sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab seperti;penarikan dukungan oleh birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru,melemahnya mesin politik Golkar, konflik internal, munculnya partai-partai baru,beralihnya massa mengambang ke partai lain dan sistem pemilu yang telahberubah. Merespon kondisi tersebut maka diperlukan desain strategi politik dalamrangka pemenangan pada Pemilu 2019. Beban bertambah pada Pemilu 2019diselenggarakan secara serentak. Pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalamsatu putaran waktu. Tentunya bagi semua partai peserta pemilu belum mempunyaipengalaman dalam membuat desain strategi pemenangan. Termasuk bagi PartaiGolkar. Tergambar tantangan bagi Partai Golkar pemilu 2019 akan semakinkompleks. Dengan demikian perlu upaya dini membuat desain strategi politikPartai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalamkepada pengurus harian Partai Golkar tahun 2009-2014 yang membidangipemenangan. Hasil wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung olehstudi literatur dan data media sebagai data sekunder. Proses analisa dilakukanmenggunakan dua teknik yakni: analisa timeline dan analisa PESTL. Analisatimeline menganalisa kondisi internal Partai Golkar berdasar kronologi waktu dariawal berdiri hingga 2015. Hasil analisa ini menjelaskan dinamika dan perubahanpola Partai Golkar saat zaman Orde Baru dengan Pasca Reformasi. Sedangkananalisa PESTL mengambarkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi PartaiGolkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Dua hasil analisa tersebut menjadi bahandalam merumuskan desain strategi politik Partai Golkar menghadapi Pemilu2019. Dari hasil penelitian, desain strategi tersebut terdapat empat cakupan utamayakni: modernisasi partai, pendekatan massa mengambang, pengelolaan isu danrekayasa legalitas.

---

ABSTRACTPost-reform era is a new phase for the Golkar Party. When First as the partywinning the elections in a row to garner 70% -an when the New Order era. Now itdecreases until 14% -an for now. Consequently tenure in government andparliament is not as much as the previous times. This condition occurs due toseveral reasons such as; withdrawal of support by the bureaucracy and themilitary as the power of the New Order, the weakening of the Golkar politicalmachine, internal conflict, the emergence of new parties, the shift to a floatingmass of other parties and the chancing of electoral system. Responding to theseconditions, it is necessary to design a political strategy in order to award the2019 Election Expenses increased in the 2019 election held simultaneously.Legislative and presidential elections carried out in one round time. Of course,for all the parties participating in the election does not have experience in makingdesign winning strategies. Including the Golkar Party. Illustrated the challengefor the Golkar Party in 2019 elections will be more complex. Thus the need tomake early efforts to design a political strategy in the face of the Golkar PartyElection 2019. This research is a qualitative. Data collected through in-depthinterview to the daily board of the Golkar Party in 2009-2014 . The results of indepthinterviews as the primary data and supported by the literature and datamedia as secondary data. The analysis process is done using two techniquesnamely; PESTL timeline analysis and analysis. Timeline analysis to analyze theinternal condition of the Golkar Party based on the chronology of time from astanding start to 2015. The results of this analysis to explain the dynamics andchanges in the pattern of the Golkar Party when the New Order era to the Post-Reformation. While the analysis PESTL external environment affecting portrait ofthe Golkar Party in the face of Election 2019. Two results of this analysis arebeing incorporated into the design to formulate political strategy to face theGolkar Party Election 2019. From the research, the design of the strategy, thereare four main coverage namely: the modernization of the party, mass approachesfloating, management and engineering issues of legality"